4 Juni 2015

[Pilkada Boyolali 2015] Calon Bupati Dari KBB Siap Hadapi Incumbent

Santoso (baju putih), saat mengambil formulir pendaftaran balon bupati
Boyolali - Bakal calon Bupati Boyolali yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Boyolali, Santoso, yang mendaftar melalui Koalisi Boyolali Bangkit (KBB) menyatakan siap berhadapan dengan siapa pun calon yang diusung oleh PDIP termasuk jika harus berhadapan dengan incumbent, Seno Samodro. Hal ini disampaikan menanggapi kepastian Seno Samudro yang akan maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali 2015 sebagaimana dilansir Solopos.com (4/6).

Seno Samodro, dalam pertemuannya dengan seluruh kepala desa dan perangkat desa di Pendapa Alit, Rumdin Bupati, Senin (1/6), sempat menyampaikan tidak akan ada calon lain yang berani muncul jika Seno maju pilkada tahun ini.

“Kalau saya siap menghadapi siapa pun calon dari PDIP,” kata Santoso. Menanggapi pernyataan Seno Samodro yang menyebut tidak ada calon lain yang berani muncul setelah dia siap maju pilkada, Santoso tak menanggapi serius. “Kalau itu ya ndak mungkin, pilkada tetap harus ada pasangan yang bertarung,” jelas dia.

Melihat dinamika politik yang terbangun saat ini ada prediksi Pilkada 2015 hanya diikuti dua pasangan yang diusung PDIP dan Koalisi Boyolali Bangkit yang terdiri atas enam partai yakni PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB. Namun demikian, jumlah pasangan calon dan peta politik bisa saja berubah seiring munculnya tokoh-tokoh baru dalam penjaringan calon bupati yang dilakukan partai politik, tidak hanya PDIP melainkan parpol anggota KBB.

Sementara itu, Ketua Harian KBB, Syaifudin, justru menyoroti masalah mobilisasi kepala desa (kades), perangkat desa, dan camat yang mulai dilakukan kubu Seno Samodro.
“Tentu kegiatan Senin lalu sangat kami sayangkan sebab baru kemarin sore Seno menginginkan adanya pilkada yang fair play,” kata Syaifudin.
Dia memberikan apresiasi kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali yang menyatakan akan mengkaji agenda mobilisasi kades dan perangkat desa di Pendapa Alit. “Semestinya aparatur negara tidak terlibat dalam pusaran dan tarik menarik dinamika politik menjelang pilkada. Itu sudah menunjukkan ketidaknetralan juga memunculkan situasi yang tidak kondusif,” jelas dia.