23 Desember 2015

Pelanggaran Pilkada, Wagino Cs Divonis 1 Bulan, Masa Percobaan 3 Bulan


Boyolali — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, menjatuhkan vonis satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp 5 juta terhadap terdakwa pelanggaran Pemilu, Camat Nogosari Wagino, Kades Bendo Samsidi dan PNS Dikdas LS Sambi, Jimandiyanto, Selasa sore (22/12). Ketiganya dinyatakan bersalah dalam UU Pemilu terkait pelanggaran netralitas PNS dan aparat desa dalam Pilkada.
“Saya menerima Majelis Hakim,” kata terdakwa Wagino, usai Ketua Majelis Hakim, Galih Dewi Inanti membacakan putusan.
Terdakwa Kades Bendo, Samsidi dan PNS Dikdas LS Sambi, Jimandiyanto, juga menyatakan hal yang sama. Sementara Jaksa Penuntut Umum, Kurniawan Andi, menyatakan pikir-pikir dengan keputusan Majelis Hakim. Putusan majelis hakim sendiri lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU, yaitu dua bulan penjara empat bulan masa percobaan.
Sementara hal yang memberatkan, dua terdakwa Wagino dan Jimandiyanto, sebagai PNS tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait pilkada. Selain itu, ketiganya juga terbelit-belit dalam persidangan. Majelis hakim sendiri tidak melakukan penahanan ketiganya. Namun bila dalam masa percobaan melakukan tindakan kejahatan bentuk apapun, maka ketiga terdakwa harus menjalani hukuman penjara satu bulan.
“Terdakwa juga wajib membayar denda sebesar Rp 5 juta atau subsider 1 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim.
Sumber: timlo.net

KPU Tetapkan Seno Samudro-Said Hidayat Pemenang Pilkada Boyolali


Boyolali — KPU Boyolali menetapkan paslon nomor 1, Seno Samudro-Said Hidayat, sebagai pemenang Pilkada 2015. Penetapan pemenang Pilkada ini dilakukan dalam rapat pleno di Gedung Singosewayan, Jalan Merapi, Boyolali, Selasa (22/12). Pasangan ini berhasil memperoleh suara 413.572 atau 69,68 persen. Sedangkan paslon Agus Purmanto-Sugiyarto memperoleh suara sebanyak 179.956 atau 30,32 persen.
“Tiga hari setelah rekapitulasi suara ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan, maka paslon Seno Samudro-Said Hidayat resmi kita tetapkan sebagai pemenang Pilkada, bupati wakil bupati terpilih 2016-2021,” kata Ketua KPU Boyolali, Siswadi Saptoharjono.
Setelah pleno penetapan, hasil Pilkada nantinya akan diserahkan ke DPRD untuk kemudian diajukan ke Kemendagri. Terkait pelaksanaan pelantikan, KPU masih menunggu keputusan Kemendari.
“Kewenangan kapan pelantikan ada di Kemendagri, jadi kita menunggu instruksi Kemendagri,” tambahnya.
Disisi lain, Bupati terpilih, Seno Samudro, didampingi wakil bupati terpilih, Said Hidayat, menyatakan terimakasih atas dukungan masyarakat dalam Pilkada. Seno mengaku salut dengan partisipasi masyarakat Boyolali dalam Pilkada, yang tingkat partisipasinya nomor satu di Jawa Tengah. Kedepan, Seno berjanji akan melakukan pembangunan demi kemajuan Boyolali.
Sumber: timlo.net

Orang Tua Perlu Bekali Anak Kemampuan Menolak Konten Negatif Internet


JAKARTA (21/12) – Ibu dan ayah perlu membekali anak dengan kemampuan menolak (daya tolak) terhadap media yang mengandung kekerasan dan seksual.
Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).
“Kita tidak mungkin menjadikan anak kita steril. Kita tidak mungkin jadikan mereka tidak akses gadget, internet, atau tidak mengakses dunia luar. Tapi, yang diperlukan adalah resiliensi atau daya tolak terhadap konten negatif. Kita juga tidak bisa selalu bisa menyalahkan anak-anak atau negara,” ujar Wirianingsih.
Wanita yang biasa disapa Wiwi ini mengajak seluruh ibu di Indonesia menjaga anak dan keluarganya dengan kemampuan daya tolak terhadap konten negatif di Internet.
“Daya tahan yang dibekalkan ke mereka adalah daya tahan mental. Daya tahan mental ini dari agama. Agama mengajarkan tanggung jawab dan takut kepada Tuhan.  Ada rasa untuk takut bersalah kepada orang tua. Setiap anak punya respect terhadap orang tua. Sikap tersebut sudah ada di anak kita,” jelasnya.
Wiwi juga mengajak seluruh kaum ibu di partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk berbagi kepada ibu-ibu lainnya tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan anak.
“Yang diperlukan adalah menjaga komunikasi dengan anak di rumah dan juga ajak untuk selalu membuka wawasannya. Kalau ada masalah, kita usahakan anak tidak berkomunikasi ke luar dulu, tapi berkomunikasi ke ibunya dulu di rumah,” imbuhnya.
Sementara Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Telematika Kemenkominfo Septiana Tangkari menambahkan, pemerintah sejauh ini telah melakukan sejumlah kebijakan untuk melindungai anak dari pengaruh negatif konten internet, khususnya game online yang banyak digemari anak-anak. Salah satunya dengan penerbitan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE).
“Hal yang dilarang mencakup pasal 27 sampai  pasal 29. Apabila di dalamnya ada hal tersebut, ada ancaman pidana,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, rancangan peraturan kominfo tentang rating game sedang dilakukan.  Tujuannya, lanjut dia, mengklasifikasi permainan berdasarkan konten dan kelompok pemain pengguna game online.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Fahri: "Selama kau zalim dan berpihak kepada yang zalim, Haram sopan santunku bagimu"


1. Bung, jangan kau pakai sopan santun mu untuk menghibur para pengkhianat Bangsamu.

2. Sopan santun kita untuk ibu dan orang tua yg membesarkan dan untuk guru yg mengajarkan kebenaran.

3. Selama kau zalim dan berpihak kepada yang zalim. Haram sopan santunku bagimu.

4. Begitulah aku diajarkan oleh Tauhid...basa-basi kepada manusia itu omong kosong.

5. Kita tidak akan sampai kepada tujuan kalau kita Menunda kebenaran diucapkan.

6. Kita dan bangsa ini tidak akan sampai pada cita2 jika semua belok arah pada basa-basi.

7. Kalau karena kita mengatakan kebenaran seluruh dunia membencimu...biarlah!

8. Kalau aku harus membungkuk-bungkuk agar semua memuji-muji ku makanlah pujian itu untukmu saja.

9. Celaka apa yang bisa manusia buat kepada manusia seperti aku? Aku teringat Ibnu Taimiyah...

10. Jika mereka membunuhku...mereka mempercepat perjumpaannya dengan sang Khalik...yg kurindu...

11. Jika mereka mengusirku aku akan rihlah...bertamasya....

12. Jika mereka mengurungku dalam jeruji besi maka itulah saat aku belajar dan memperbanyak ibadah...

13. Demikianlah jiwa merdeka...dari seorang Ilmuan dan pejuang kebenaran...

14. Semoga kita terjaga dalam keyakinan...amin...

___
dari twitter @Fahrihamzah (Selasa, 22/12/2015)

30 November 2015

Dewan Ragukan Indonesia Sudah Surplus Beras

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin
JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan pernyataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajarannya yang menyatakan terjadi surplus beras hingga 4 juta ton. Karena di sisi lain, pihak mereka juga mengakui kalau data yang ada masih amburadul.
“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton. Namun bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan,” ungkap Andi Akmal.
Andi Akmal juga menjelaskan masih mahalnya harga beras akibat kenaikan yang berkala dan masih terjadi impor beras dengan alasan cadangan merupakan contoh nyata paradoks surplus beras.
“Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor beras dari Vietnam dengan alasan demi menjaga stabilitas berupa cadangan sebesar 1 juta ton. Bahkan masih berencana untuk menambah impor beras hingga 9 juta ton,” tegas Andi Akmal.
Pemerintah, lanjut Andi tentu boleh melakukan impor beras. Namun Andi Akmal menegaskan bahwa beras yang diimpor janganlah beras yang reguler.
“Yang diimpor jangan beras reguler. Beras khusus kualitas premium silahkan diimpor untuk kebutuhan masyarakat yang khusus seperti jenis Basmati,” ujar Andi Akmal.
Anggota Banggar DPR ini menilai wajar bila banyak orang heran dan tidak percaya bila pemerintah mengaku surplus beras.
“Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun. Namun untuk mengaku surplus, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan. Malah opsi yang ditawarkan impor,” kritis  Legislator Sulawesi Selatan II ini.
Untuk wilayah-wilayah tertentu, lanjur Andi Akmal, dengan perhitungan produksi beras pada suatu provinsi, memang terjadi surplus beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun ketika dikonsolidasi secara nasional, pemerintah masih belum mampu membuat skema yang tepat. Ini terbukti dan diakui oleh para pejabat pemerintah, bahwa data pangan kita masih amburadul.
“Sekarang, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu sistem validasi data pangan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan publikasi yang dilontarkan sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Karena, ungkapan-ungkapan pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan merupakan tidak lebih dari menipu rakyat,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.
Sebagai informasi, hingga saat ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang kualitas khusus telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras yang didatangkan dari Thailand, Pakistan, India, Vietnam, dan beberapa negara lain ini mencapai 250.703 ton senilai 110,3 juta dollar Amerika.  Bahkan, untuk bulan Oktober 2015, terjadi kenaikan  impor beras khusus ini sebesar 4,6 kali lipat dari bulan sebelumnya sebesar 4.582 ton menjadi 21.092 ton.

29 November 2015

Memakai Sandal Jepit, Ratusan Relawan Door to Door Ajak Warga Pilih TOTO

Relawan TOTO sapa warga di Desa Jrakah, Selo
Boyolali (29/11) - Menjelang berakhirnya kampanye putaran terakhir Pilkada Bupati Boyolali 2015, kegiatan pemenangan TOTO oleh tim pemenangan semakin meningkat. Salah satunya adalah kegiatan pemenangan yang dilakukan oleh ratusan Relawan TOTO yang langsung terjun ke masyarakat door to door mengajak warga untuk mendukung dan memenangkan pasangan TOTO pada hari ini, Minggu (29/11). Kali ini yang menjadi daerah tujuan adalah desa-desa di Kecamatan Cepogo dan Selo. Dengan berbekal stiker dan souvenir kenang-kenangan berupa pisau dapur, centong, saringan teh, dan lainnya, para relawan dengan semangat mengenalkan pasangan cabup cawabup Boyolali 2015-2020 Agus Purmanto-Sugiyarto (TOTO) kepada warga yang ditemuinya.

Uniknya, ratusan relawan yang sebagian besar kader PKS ini memakai sandal jepit dalam aksinya. Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dalam keterangannya menyampaikan bahwa setiap relawan dalam aksi terjun ke masyarakat wajib mengenakan sandal jepit karena dengan memakai sandal jepit merupakan simbol perlawanan dari rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pejabat atau penyelenggara pemerintahan.

"Ketika kita menyaksikan kezaliman dan kemungkaran di sekitar kita, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus lawan kezaliman tersebut!" Tegas Nur Achmad

Sudah menjadi rahasia umum, pada Pilkada Boyolali kali ini, aparatur pemerintah, PNS dan aparatur desa yang seharusnya netral dan mengayomi semua pihak justru memihak kepada salah satu pasangan calon dan melakukan aktif kampanye, intimidasi dan pemaksaan agar memilih calon yang didukungnya.

Lebih lanjut, Nur Achmad menjelaskan bahwa aksi relawan hari ini dilaksanakan serempak di Cepogo, Selo, Juwangi, Sambi dan Ngemplak. 

"Aksi hari ini dilaksanakan di tiga tempat yang saya sebut SEGITIGA EMAS dengan melibatkan kurang lebih 500 relawan" Nur Achmad menjelaskan. "Karena dilakukan di ujung-ujung wilayah Kabupaten Boyolali, yakni di ujung barat (Cepogo dan Selo), ujung utara (Juwangi), dan ujung timur (Sambi dan Ngemplak)

"Kami mentargetkan dari aksi terjun ke masyarakat door to door ini, kami dapat menyapa sepuluh ribu warga yang 'tercerahkan' dan mantap memilih pasangan TOTO di pilkada 9 Desember nanti." Nur Achmad menambahkan. (MDH/HSM)

18 November 2015

Nur Achmad Terpilih Jadi Ketua DPD PKS Boyolali

Anggota DPTD PKS Boyolali sesaat setelah dilantik

Boyolali, PKS Boyolali Online - Nur Achmad terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Boyolali periode 2015-2020 menggantikan H. Syaifudin. Terpilihnya Nur Achmad melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.
Keputusan tersebut disampaikan oleh H. Agung Suryantoro selaku utusan dari DPW PKS Jawa Tengah dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 PKS Boyolali yang digelar di Aula Lt. 2 Kantor DPD PKS Boyolali Jl. tape Baru Mojosongo Boyolali, Minggu (15/11). Sebelumnya, DPD PKS Boyolali telah menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) yang merekomendasikan tiga nama besar kandidat ketua umum.
Acara Musda diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pembacaan Surat Keputusan DPW PKS Jateng dan pelantikan DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah). Dalam kesempatan tersebut berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka Musda, PJ Bupati Boyolali, Ibu Sri Ardiningsih.
Nur Achmad dalam pidato politik pertamanya selaku Ketua DPD PKS Boyolali mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah kader terbaik diantara sekian kader yang ada.
"Saya bukanlah kader terbaik diantara antum semua. Saya tidak akan kuat memikul amanah ini tanpa bantuan antum semua. Mari bersama-sama saling membantu dan mensolidkan barisan agar dakwah semakin berkembang di Boyolali." Tegasnya.
Lebih lanjut, Nur Achmad menjelaskan agenda terdekat adalah memenangkan pasangan TOTO yang diusung oleh PKS dalam Pilkada Boyolali. Oleh karena itu, perlunya membangun soliditas kader dan struktur sampai ke tingkat ranting.
Nur Achmad akan didampingi oleh Musklimin sebagai Sekretaris Umum DPD PKS Boyolali. Sedangkan Bendahara Umum kembali dijabat oleh Abdulah Ihsan Al Farhan. Berikut ini susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kabupaten Boyolali periode 2015-2020:

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)     : Wahyono, S.Pi.
Sekretaris                                                                 : Tugiman, S.P.

Ketua Dewan Syariah Daerah (DSD)                 : Badruzzaman, S.T.
Sekretaris                                                                 : Joko Purnomo, M.Pd.

Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) : Nur Achmad, S.H.
Wakil Ketua Umum                                                 : Nur Arifin, A.Md.  
Sekretaris Umum                                                    : Muslimin, S.Si, M.M.
Bendahara                                                               : Abdulah Ihsan Al Farhan
Ketua Bidang Kaderisasi                                      : Moh. Basuni, S.Ag.

(HSM)


14 November 2015

Jelang Musda, Beredar 3 Nama yang Berpeluang Kuat Duduki Pimpinan PKS

Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin

Boyolali (14/11) - Satu hari jelang dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) 4 PKS Boyolali besok, Ahad 15 November 2015, beredar 3 nama kandidat yang berpeluang kuat untuk menduduki Pimpinan PKS Boyolali periode 2015-2020, sebagaimana diungkapkan Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin.

Menurut  Syaifudin, ketiga nama kandidat kuat yang akan menggantikannya menjadi Ketua Periode selanjutnya yaitu Nur Achmad, SH yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum, Moh. Basuni, S.Ag yang menjabat sebagai Ketua Fraksi FPKS periode 2009-2014, dan Abdullah Ihsan AF, ST yang sekarang menjabat sebagai Bendahara umum.

Ketiganya merupakan kader-kader yang dianggap mumpuni dan akan dapat membawa perubahan kedepan. 
"Dedikasi, totalitas dan pengabdian ketiga kandidat ini sudah tidak diragukan lagi." Jelas Syaifudin.
Syaifudin menambahkan bahwa target terdekat Pimpinan yang terpilih diharapkan mampu memenangkan pasangan usungan PKS Agus Purmanto-Sugiyarto (TOTO) pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Mengusung tema "Berkhidmat Untuk Rakyat Boyolali", agenda Musda ini diawali dengan acara jalan sehat keluarga ceria terbuka untuk umum dan gratis dengan hadiah bernilai jutaan rupiah. Selain itu, ada panggung hiburan, lomba mewarnai untuk TK/SD, cek kesehatan gratis, santunan/beasiswa, games keluarga ceria.

13 November 2015

Jalan Sehat dan Panggung Hiburan Rakyat Semarakkan MUSDA 4 PKS Boyolali


Boyolali (13/11) - Hadiah senilai total lebih dari 10 juta rupiah telah disediakan panitia Jalan Sehat Keluarga Ceria yang akan diselenggarakan hari Ahad yang akan datang (15/11). Hadiah utama berupa 2 sepeda gunung, 2 mesin cuci, 3 DVD player, 4 Kompor gas, dan 5 kipas angin, dan puluhan hadiah hiburan lainnya siap dibagikan kepada peserta Jalan sehat yang beruntung.

Event ini adalah acara pendamping MUSDA 4 PKS Boyolali yang akan diselenggarakan pada hari yang sama. 
Start dan finish di gedung markaz DPD PKS Boyolali, acara Jalan sehat ini akan dimulai pada pukul 06.00 wib dan pemberangkatan akan dibuka langsung oleh Ketua DPD PKS Boyolali, H. Syaifudin, S.Si.

Selain Jalan Sehat Keluarga Ceria, rangkaian acara pendamping MUSDA 4 PKS Boyolali pada Ahad pagi besok adalah panggung hiburan/ nasyid, cek kesehatan gratis, games keluarga ceria, lomba mewarnai Paud dan TK, pemberian Santunan/beasiswa, dll.

Semua acara ini GRATIS! Jadi, jangan ragu ajak sahabat, saudara, dan keluarga untuk hadir dan menyemarakkan acaranya ya!

Badan sehat, hati ceria dan gembira, pulang membawa hadiah keren dan menarik! Mantap kan?! (MDH)

Musda 4 PKS Boyolali, Estafet Kepemimpinan Berkhidmat Untuk Rakyat


Boyolali (13/11) - Dua hari ke depan, Ahad 15 November 2015, akan menjadi momentum bersejarah bagi kader kader PKS Kabupaten Boyolali. Mengapa? Karena pada hari itulah akan dipilih dan dilantik Ketua DPD PKS Boyolali yang baru periode 2015-2020 beserta jajaran pengurus DPD lainnya. Momentum tersebut terangkai dalam agenda MUSDA (Musyawarah Daerah) ke- 4 Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali.

Bertempat di gedung Markaz DPD PKS Boyolali Jl. Tape, Mojosongo, Boyolali, agenda Pembukaan MUSDA 4 DPD PKS Boyolali akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB. Dalam acara pembukaan tersebut, akan hadir beberapa tokoh dan tamu undangan diantaranya Muspida Boyolali dan pimpinan-pimpinan partai di Boyolali.

"Musda 4 PKS Boyolali rencananya akan dibuka oleh PJ Bupati Boyolali, Ibu Sri Ardiningsih, tetapi masih dalam konfirmasi." Jelas Dwi Harmoyo selaku ketua panitia Musda 4 PKS Boyolali.

Lebih lanjut, Dwi Harmoyo menjelaskan bahwa dalam Musda nanti tidak hanya melantik ketua DPD saja tetapi melantik DPTD PKS Boyolali yang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua DSD, dan Ketua MPD yang seluruhnya berjumlah sembilan orang pengurus.

"Dalam Musda nanti juga akan dibahas rekomendasi kepada kepengurusan yang baru periode 2015-2020 baik yang sifatnya internal maupun eksternal." Tandasnya.

Untuk memeriahkan Musda 4 PKS Boyolali, panitia juga menyelenggarakan acara jalan sehat keluarga ceria terbuka untuk umum dan gratis dengan hadiah bernilai jutaan rupiah. Selainitu, ada panggung hiburan, lomba mewarnai untuk TK/SD, cek kesehatan gratis, santunan/beasiswa, games keluarga ceria.

Mengusung tema "Berkhidmat Untuk Rakyat Boyolali", agenda Musda ini menjadi awal perjalanan bagi kepengurusan DPD PKS Boyolali periode 2015-2020, melanjutkan estafet kepemimpinan ketua DPD sebelumnya, Syaifudin S.Si. Semoga Ketua DPD PKS Boyolali yang terpilih beserta jajaran pengurus lainnya mampu membawa gerbong partai untuk berkiprah khususnya di kabupaten Boyolali, lebih bermanfaat dan senantiasa berkhidmat untuk rakyat! [MDH]

19 Oktober 2015

Mengenal Lebih Dekat Sosok Kamal Fauzi, Ketum DPW PKS Jateng yang Baru



Ketua DPW PKS Jateng periode 2015-2020, KH Kamal Fauzi

SEMARANG – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah periode 2009-2014, KH Kamal Fauzi akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng masa khidmat tahun 2015-2020.
Terpilihnya pria asal Kudus tersebut dipastikan setelah melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) yang digelar pada Ahad (5/10) lalu dan ditetapkan oleh Presiden PKS pada Ahad (18/10) dalam momentum musyawarah wilayah (Muswil) PKS Jateng keempat.
Pria yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ma’ahid di Kabupaten Kudus ini berharap PKS Jateng kedepan lebih banyak mencetak pemimpin yang bermoral, integritas namun juga njawani.
“Salah satu tekad kita hari ini agar PKS Jateng terus berkhidmat untuk masyarakat dengan lebih njawani,” tandasnya dalam pidato politiknya, Ahad (18/10).
Mengenal Sosok Kamal Fauzi
Kamal Fauzi, begitu nama pria ramah ini dipanggil, adalah salah satu anggota awal PKS di Jawa Tengah. Awal mula dipertemukannya dengan tarbiyah adalah ketika tahun 1989, aktif di organisasi keislaman Pemuda Islam Indonesia (PII). Karena PII memang menjadi basis pengkaderan mahasiswa dan pelajar muslim, Kamal pun ikut terjaring dan kemudian bertemu dengan tarbiyah, melalui perantara seorang Mutamimul Ula.
Pada tahun 1989 tersebut, Kamal yang juga sedang kuliah di Undaris Kudus ini pernah didaulat sebagai pengajar pesantren, dan menjadi maahid Kudus. Mulai tahun inilah, Kamal Fauzi akhirnya bergabung dengan para aktivis tarbiyah generasi awal, bersama sang guru, Mutamimul Ula. Kebetulan kakak kandung Kamal, Syuaibul Huda juga merupakan aktivis dakwah, namun ternyata sang adik belum mengetahuinya.
Kamal baru tahu ketika mendapati Syuaibul Huda pernah menerima materi yang sama dengan dirinya, yakni Qossoisu Dakwah. Karena penasaran, Kamal pun lalu pergi ke Jakarta untuk bertemu Muhroni, kolega dan teman sewaktu kuliahnya. Kamal pun dipertemukan dengan Muhroni, untuk sekedar melakukan konfirmasi terkait kesamaan kitab antara dirinya dan kakaknya, Syuaibul Huda.
Mulailah, saat itu pada akhirnya setelah mendapatkan rekomendasi Muhroni, Kamal mulai rajin halaqoh, bersama teman satu halaqohnya, Fikri Faqih, Syuaibul Huda ( kakak kandungnya) dan dipegang oleh Mutamimul Ula dan Aus Hidayat Nur. Kurang lebih selama 2-3 bulan, Kamal menghabiskan waktu halaqoh bersama teman-temannya tersebut. Sampai pada akhirnya Kamal ikut liqo di Yogjakarta, bersama temannya yang lain: Huda dan Samsul Balda. Itulah awal mula ketergabungan Kamal Fauzi ke dalam PKS.
Menjelang akhir 1997, negara sedang mengalami chaos, Kamal juga turut serta melakukan aksi untuk menggoyang Soeharto dengan bendera KAMMI. Para aktivis dakwah melakukan demonstrasi jalanan, hingga akhirnya tuntutan mereka tercapai, yakni lengsernya Soeharto dari singgasananya. Hingga kemudia para aktivis dakwah mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada 20 Agustus 1998.
Kamal Fauzi sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak yang menyetujui pembentukan ormas daripada partai. Namun karena keputusan syuro (musyawarah petinggi jamaah) membentuk partai, Kamal pun percaya kepada keputusan syuro.
Amanah pertama yang diemban oleh Kamal saat-saat dakwah ini baru tahap awal adalah menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Kudus. Tugasnya selain mengendalikan struktur di Kudus, Kamal juga harus melakukan ekspansi dakwah, membentuk DPD Jepara, Kudus, Rembang, Blora.
Amanah sebagai Ketua DPD PK Kudus inilah yang membuat sosok Kamal makin dewasa dan matang dalam dakwah dan politik. Sehingga kemudian, Kamal diamanahi menjadi Koordinator Wilayah Pati, mengawal proses kaderisasi, rekrutmen dan rintisan dakwah di Eks Karesidenan Pati.
Pasca menjadi Ketua DPD dan Korwil sampai tahun 2004, Kamal mendapatkan amanah lebih berat di tingkat struktur wilayah (DPW), yakni sebagai Ketua Daerah Dakwah (KDD) eks karesidenan Pati sampai tahun 2004.
Kemudian, amanah selanjutnya yang diemban Kamal adalah Ketua Bidang pembinaan Kader dari tahun 2004-2009. Selanjutnya, amanah Kamal di struktur PKS adalah sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jateng pada periode 2010-2015. Kini, Kamal terpilih menjadi ketua DPW PKS Jateng untuk periode 2015-2020 mendatang. DIluar amanah struktur partai, Kamal juga menjadi pengasuh pondok pesantren Ma’ahid di Kudus, kota kelahirannya.
Cara Menikmati Dakwah ala Kamal Fauzi
Kamal Fauzi terppilih menjadi aleg PKS provinsi pada tahun 2009 hingga 2014, sehingga tantangan pun banyak dihadapi oleh Kamal Fauzi dalam kiprahnya di dunia legislatif. Hal tersulit yang pernah dirasakan olehnya adalah bagaimana bisa memahami orang lain dan jangan menuntut untuk dipahami. Banyak peristiwa yang dilalui Kamal dengan segala romantikanya, tepatnya di Komisi D.
Kegiatan reses dan diskusi bareng masyarakat adalah salah satu kegiatan penghubung yang sering dilakukan oleh Kamal dan aleg lainnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Kamal mengumpulkan pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sekolah “Guyub Rukun”, Kamal ingin mendengar secara langsung profil dari Paguyuban PKL Sekolah yang baru berdiri pada tahun 2012 ini.
Selain itu Kamal Fauzi juga menghadirkan dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi Jateng, diundang pula dinas Koperasi Kabupaten Kudus.
Kamal mungkin adalah satu diantara para kader yang begitu menikmati dakwah yang dijalaninya. Banyaknya agenda justru semakin membuatnya merasa bahagia. Salah satu contoh yang pernah dilaluinya adalah ketika selesai koordinasi membahas agenda dakwah, kemudian tidur di masjid Rembang, begitu terus sampai berulang-ulang.
Selain itu, bagi sosok Kamal, yang terpenting bagi seorang kader dakwah adalah tidak pernah berhenti berdakwah, kapanpun dan dimanapun. Baginya, sosok kader dakwah jangan pernah berniat berhenti, dan jangan merasa paling bisa dan mampu.
 “Dengan merasa kita adalah sama, maka dakwah yang dijalani akan selalu nikmat dan membahagiakan,” kata Kamal saat menyampaikan pesannya kepada kader PKS.
( Ped )

[Muswil IV PKS Jateng] PKS Incar Sepuluh Persen Suara Pemilu 2019

Sekjen DPP PKS, Taufik Ridlo

SEMARANG -  Partai Keadilan Sejahtera mengincar sepuluh persen lebih suara pada Pemilihan Umum 2019, kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho.
"Persentase perolehan suara pada Pemilu 2019 itu merupakan target jangka panjang dari PKS," katanya di Semarang, Minggu (18/10).
Hal tersebut disampaikan Taufik saat menghadiri Musyawarah Wilayah Ke-4 DPW PKS Jateng sekaligus pengukuhan pengurus DPW PKS provinsi itu periode 2015-2020.
Menurut dia, target PKS pada Pemilu 2019 masih realistis dan pihaknya akan terus melakukan kerja keras di masyarakat agar bisa menaikkan perolehan suara secara signifikan.
"Hasil berbagai survei nasional saat ini, tidak ada satupun partai politik yang perolehan suaranya melewati angka 20 persen, sehingga target 10 persen bagi PKS sangat rasional, apalagi masih ada waktu tiga tahun bagi kami untuk lebih berkhidmat pada masyarakat," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kunci kemenangan PKS kedepan adalah konsolidasi internal yang cepat, rapi, dan terukur.
"Selain itu, kedekatan kader PKS dengan masyarakat menjadi faktor utama yang bisa memperbesar hasil diatas target perolehan suara pada Pemilu 2019," katanya.
Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah KH Kamal Fauzi menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar target perolehan suara PKS pada Pemilu 2019 dapat tercapai.
"PKS Jateng akan bekerja secara keras, cepat, dan cerdas tapi juga santun," ujarnya. [Ant/L-8]
Sumber: Berita Satu

Kamal Fauzi Terpilih Jadi Ketua DPW PKS Jateng

KH. Kamal Fauzi menyampaikan orasi politiknya usai terpilih sebagai Ketua DPW PKS Jateng

SEMARANG (18/10) – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah periode 2009-2014, KH Kamal Fauzi akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng periode 2015-2020.

Terpilihnya pria asal Kudus tersebut dipastikan setelah melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) yang digelar pada Ahad (5/10) lalu dan ditetapkan oleh Presiden PKS pada Ahad (18/10) dalam momentum musyawarah wilayah (Muswil) PKS Jateng keempat.

Pembacaan naskah SK Presiden PKS tersebut diwakili oleh ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sigit Sosiantomo, di Kantor DPW PKS Jateng, lantai 3, Jalan Kelud Utara nomor 46, Petompon, kecamatan Gajahmungkur, kota Semarang.

Menurut Sigit, ketua DPW baru ini dipilih dari 27 kader PKS kemudian dikerucutkan menjadi sembilan calon anggota DPTW. “Kemudian sembilan nama tersebut kami usulkan kepada Presiden untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK),” katanya.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa sesuai  SK nomor 389/SKep/DPP/PKS/1436 tentang Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah pada tanggal 8 Oktober 2015, untuk periode kepengurusan 2015-2020.

“Mengingat AD/ART dan keputusan 4/SKep/MS/X/10 Agustus 2015, hasil musyawarah hasil pimpinan tingkat pusat, hasil rapat pleno pengurus pusat. Hasil pemilihan umum internal (PUI), memutuskan menetapkan DPTW PKS Jateng 2015-2020 dengan nama terlampir,” jelasnya.

Adapun, kata Sigit, nama yang akan menduduki amanah sebagai DPTW PKS Jateng adalah Quatly Abdul Kadir (Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah), Agus Abdul Latif (Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah), Amar Syamsi (Ketua Dewan Syariah Wilayah) dan Madi Mulyana (sekretaris Dewan Syariah Wilayah).

“Selanjutnya, KH Kamal Fauzi sebagai Ketua DPW PKS Jateng, Ahmadi (Wakil Ketua DPW PKS Jateng), Ikhsan Mustofa (Sekretaris DPW PKS Jateng), Anwar Abdul Ghoni (Bendahara DPW PKS Jateng) dan Thohari sebagai Ketua Bidang Kaderisasi,” pungkasnya.

Dengan demikian, sejak Ahad (18/10), Kamal akhirnya resmi menggantikan Abdul Fikri Faqih sebagai Ketua DPW PKS Jateng untuk periode lima tahun mendatang.

Dalam penetapan DPTW ini, turut hadir diantaranya adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, Sekretaris Jenderal PKS Taufiq Ridho, Menteri Pertanian era Presiden SBY Suswono, Pjs Walikota Semarang Tavip Supriyanto, budayawan Prie GS.

Kemudian turut hadir pula Ketua DPW PKB Jateng Sukirman, Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo dan Kapolda Jateng yang diwakili oleh Kepala Bagian Analis Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, AKBP Bambang Purwadi.
( Ped )

11 Oktober 2015

Kemarau Panjang, Waduk Bade Mengering


BOYOLALI – Kemarau panjang membuat sejumlah waduk di Boyolali mengering salah satunya adalah Waduk Bade di Desa Bade, Klego. Kondisi waduk yang mengering membuat ikan di waduk banyak yang mati.
Salah seorang warga Bade, Naryo, mengatakan air waduk mulai mengering sekitar sebulan lalu. Kedalaman air sekarang tinggal sekitar 1 meter. Kemungkinan besar air akan semakin surut jika melihat prediksi musim kemarau terjadi sampai November. “Mengeringnya waduk membuat ikan yang ada di waduk banyak yang mati,” ujar Naryo, Jumat (9/10/2015).
Dia menjelaskan kekeringan di Bade tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia khawatir dalam waktu sebulan tidak turun hujan air waduk akan mengering total.
Sumber: solopos

Pemkab Boyolali Ditantang Beri Sanksi PNS Yang Langgar Netralitas


BOYOLALI – Tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati (cabup cawabup) Agus Purmanto-Sugiyarto (Toto) menunggu keseriusan Pj Bupati, Sri Ardiningsih menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali untuk memberikan sanksi kepada jajaran birokrasi yang terbukti tidak netral dalam Pilkada 2015.
“Kami menantang Pj Bupati apakah berani memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak netral sesuai rekomendasi dari Panwaslu, atau tidak,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Toto, Rohmat Junaedi, Kamis (8/10/2015).
Seperti diketahui, Panwaslu Boyolali mengirim rekomendasi kepada Pj Bupati Boyolali untuk memberikan sanksi kepada seorang PNS dan kepala desa (kades) yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada Boyolali 2015.
Mereka adalah Siti Nurul Hidayati, Kasubag TU di UPTB BP3AKB Kecamatan Juwangi dan Wiwik Indriyati, Kepala Desa Genengsari, Kecamatan Kemusu.  Siti terindikasi terlibat dalam politik praktis dan berperan aktif sebagai MC dalam peresmian posko pemenangan calon bupati dan wakil bupati (cabup cawabup), Seno Samodro-Said Hidayat.
Sementara, rumah Wiwik menjadi posko pemenangan pasangan Seno-Said. Wiwik melanggar Pasal 29 dan 30 UU No.6/2015 tentang Desa.
Jika Pj Bupati tidak mengindahkan rekomendasi dari Panwaslu Boyolali, pihak-pihak yang tidak puas siap melakukan perlawanan secara politis.  “Aturannya kan sudah jelas, rekomendasi juga sudah jelas harus ada sanksi. Sementara kewenangan Pj Bupati adalah mutlak. Kami bisa bawa kasus ini ke jajaran yang lebih atas lagi jika tidak ada tindak lanjut dari Pj Bupati,” imbuh Rohmat.
Penggiat Masyarakat Transparansi Boyolali, Stefanus Tukul, mengapresiasi kinerja Panwaslu Boyolali yang mau menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran pilkada.
“Jadi nanti tentu ada aksi reaksi. Kami akan buat gerakan pelurusan aturan jika sistem hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Kami menantang Pj bupati untuk berani memberikan sanksi.”
Pj Bupati, Sri Ardiningsih, mengatakan rekomendasi dari Panwaslu sudah didisposisikan ke Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Sugiyanto, untuk ditindaklanjuti. Soal sanksi, Pj Bupati mengaku belum tahu. Meskipun rekomendasi dan jenis pelanggaran yang disampaikan Panwaslu sudah jelas, Pemkab Boyolali akan mengklarifikasi ulang PNS yang bersangkutan.
“Ya, nanti tetap kami klarifikasi ulang. Sanksinya ya sesuai dengan hasil klarifikasi itu. Kami belum tahu,” kata Sri.
Sesuai ketentuan dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS, PNS yang melanggar netralitas dalam pilkada berpotensi diberi sanksi sedang atau berat. Bukan lagi sanksi ringan.
“Ya, untuk jenis sanksi kan ada tingkatannya. Belum ada laporan hasil klarifikasi dari Plt. Sekda,” imbuh dia.

Sumber: solopos.com