24 Februari 2020

Aleg PKS Responsif Atas Ambrolnya Jembatan Pusung-Sidodadi, Banaran, Boyolali

Boyolali - Jembatan yang menghubungkan Kampung Pusung dan Sidodadi, Kelurahan Banaran, Boyolali sekitar pukul 6 pagi hari tadi ambrol (24/02/2020) sehingga jalur Kampung Pusung ke Sidodadi terputus.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, masyarakat sangat menyayangkan akan peristiwa tersebut karena jembatan masih tergolong baru, kurang lebih dua bulan dengan menggunakan dana tahun anggaran 2019.

Menyikapi hal tersebut Ketua Fraksi Indonesia Adil Sejahtera yang merupakan Anggota Legislatif dari PKS Daerah Pemilihan 1 (Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras) Muslimin, S.Si, M.M menyampaikan bahwa, "Merespon keluhan dari masyarakat terkait robohnya jembatan Pusung-Sidodadi, kami langsung berkomunikasi dengan  kepala Dinas PUPR Boyolali tentang program pembangunan jembatan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa kerusakan jembatan ini masih menjadi tanggungan rekanan dan sudah dipanggil serta sanggup untuk memperbaikinya. Harapan kita jembatan bisa segera diperbaiki sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan penghubung Kampung Pusung-Sidodadi. Dan saya mengajak masyarakat untuk mengawasi proses perbaikan jembatan supaya berjalan dengan baik dan berkualitas baik". (nh)

22 Februari 2020

Arahan Presiden PKS: Anggota DPR dan DPRD dari PKS Pelopor Kohesi Sosial di Masyarakat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bersama seluruh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS DPRD di seluruh Indonesia dan Pimpinan DPRD dari PKS di seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (21/2) (M Hilal/PKSFoto)
Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman meminta agar setiap anggota DPR dan DPRD dari PKS menjadi pelopor dalam kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Hal ini disampaikan Presiden PKS dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.
Sohibul Iman menyebut, Kursus Singkat Ketahanan Nasional akan menjadi bekal para Anggota DPR dan DPRD dari PKS untuk jadi pelopor ketahanan nasional di masing-masing Dapilnya.
"Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam," ujar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.
Kang Iman mengingatkan, kader PKS harus bisa berkawan secara spontan dengan siapa saja. Kader PKS, papar dia, harus memiliki pola pikir bahwa semua yang ada di negeri ini adalah saudara kita.
"Mindset kita harus menganggap semua orang pasti mencintai Indonesia, sebelum terbukti dia merusak Indonesia. Jika tidak terbukti dia merusak Indonesia kita adalah saudara sehingga tidak tumbuh prasangka," terang mantan rektor Universitas Paramadina ini.
Ia mengkritik dua kelompok manusia yang pertama mengganggap kelompoknyalah yang memiliki Indonesia sementara yang berbeda dianggap bukan pemilih Tanah Air. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak punya rasa kepemilikan terhadap negeri ini.
"Dua jenis manusia ini parasit. Tidak boleh ada di keluarga PKS rasa tidak memiliki terhadap Indonesia. Begitu juga menganggap diri paling memiliki Indonesia," tukas dia mengingatkan.

Presiden PKS: Pertahanan Nasional Bukan Hanya Militer Tapi Rasa Aman Bagi Rakyat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional yang digelar Fraksi PKS DPR RI (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)
Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyoroti pentingnya Human Security guna melengkapi National Security dalam kontek Pertahanan Nasional.
Kang Iman menyampaikan paparan tentang arahan tentang ketahanan nasional dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.
Kang Iman menyebut kekuatan national security dalam bentuk peningkatan kekuatan militer sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting dalam sistem pertahanan nasional adalah human security yang kerap diabaikan.
"Human security itu adalah rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Kita ini masih masuk dalam low trust society sehingga kerap antarelemen bertikai hanya perkara remeh temeh," papar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.
Kang Iman menyebutkan rakyat yang terpenuhi rasa aman dengan terpenuhi segala kebutuhannya akan menjadi pelindung terdepan negeri ini.
"Saya yakin jika rakyat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan terpenuhi dan lainnya mereka akan terdepan menjaga negeri ini," papar dia.
Lebih lanjut, ia menyebut rakyat Indonesia yang masih masuk kategori low trust society harus mendapatkan tiga kebebasan untuk mencapai human security.
Pertama, freedom of fear kebebasan dari rasa takut. Rakyat harus merasakan kehidupan sehari-hari aman buat mereka dan terbebas dari rasa takut. "Ini perjuangan PKS agar masyarakat merasakan keamanan," ujar Kang Iman.
Kedua, freedom of want kebebasan manusia untuk melaksanakan kehendak sesuai norma yang berlaku. "Masyarakat ingin pintar, ingin sehat, ingin tenang secara spiritual beragama harus dipenuhi oleh negara," paparnya.
Terakhir adalah freedom of indignity, yakni kebebasan dari rasa penghinaan, persekui, perisakan termasuk di dalamnya penistaan terhadap agama dan kepercayaan.

Fraksi PKS Terdepan dalam Mengukuhkan Ketahanan Nasional dan Menjawab Tantangan Global

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional di Jakarta, Jumat (21/2) (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)
Jakarta (21/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) selama tiga hari kedepan 21-23 Februari 2020 menyelenggarakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia tetang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tandas Jazuli dalam sambutannya.
PKS ingin memimpin Indonesia, lanjut Jazuli, oleh karenanya seluruh fitur kepemimpinan bangsa yang besar ini harus dikuasai. Atas dasar itu, Kursus Singkat Ketahanan Nasional ini diselenggarkan Fraksi PKS dengan mengangkat topik fundamental dan berbobot, menghadirkan para petinggi lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.
Acara dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Orasi Kebangsaan oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Sementara Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri akan menyampaikan Arahan dan penguatan kebangsaan PKS di akhir acara.
"Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan pimpinan lembaga negara yang mendukung penuh acara ini dari Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Gubernur Lemhanas, Kepala BIN, Kepala BNPT dan pembicara lain. PKS siap bersinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global," ungkap Jazuli.
Materi Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi PKS
1. Strategi Moderasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. Disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.
2. Tantangan Keamanan Global dan Kawasan Laut Cina Selatan Terhadap Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
3. Ancaman Kejahatan Transnasional Terhadap Masa Depan Indonesia. Disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
4. Tantangan ketahanan nasional di Era Globalisasi dan Era Post Truth. Disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purn Agus Widjojo.
5. Strategi deteksi dini dan cegah dini ancaman dan tantangan keamanan nasional. Disampaikan oleh Ketua Dewan Analisa Strategis BIN Letjen TNI Purn Muhammad Munir
6. Menegakkan demokrasi di daerah di tengah kemajemukan bangsa. Disampaikan oleh Mendagri Jenderal Prof Tito Karnavian.
"Semoga acara ini bermanfaat bagi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera khususnya dan rakyat Indonesia umumnya yang terus berkomitmen menjaga NKRI sebagai kelanjutan sejarah para pendiri bangsa, ulama, dan santri pejuang," pungkas Jazuli.

21 Februari 2020

Kemendikbud Diminta Permudah Syarat NUPTK Bagi Guru Honorer


Jakarta -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempermudah persyaratan bagi guru honorer dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
“Kalau memang niat bantu honorer mendapatkan haknya jangan setengah-setengah, harus penuh,” ujar Fikri di Senayan, Kamis (20/2).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyinggung soal kebijakan baru Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim yang membolehkan 50% dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar upah tenaga honorer.
“Ini sudah diapresiasi banyak pihak, tapi sekaligus diprotes sama honorer juga,” kata dia.
Penyebabnya, lanjut Fikri, persyaratan bagi tenaga honorer yang berhak menerima upah dari alokasi dana BOS itu, antara lain harus memiliki NUPTK.
“Padahal jumlah GTK yang belum punya NUPTK, terlebih honorer masih sangat banyak,” imbuh dia.
Menurut data Ditjen GTK Kemendikbud, dari total jumlah guru dan tenaga kependidikan (GTK) di seluruh Indonesia sebanyak 3,357, 935 orang, ada sejumlah 701,840 orang (atau 21% nya) belum memiliki NUPTK. “Jangan-jangan 21% itu malah honorer semua,” ucap dia.
Walaupun demikian, Fikri menilai nomor registrasi bagi guru dan tenaga kependidikan diakui cukup penting untuk kemudahan pendataan juga.
“Sehingga, mempermudah alokasi anggaran dan kebijakan lain yang terkait guru dan tenaga kependidikan,” imbuhnya.
Selain itu, terkait syarat memperoleh NUPTK yang dirinya mendapat masukan dari kalangan honorer harus mendapatkan SK dari kepala dinas pendidikan daerah, dinilai terlalu berbelit.
“Kalaupun ada syarat SK ini, pusat seharusnya lebih koordinatif dengan dinas daerah dalam hal penerbitan SK bagi honorer,” tegas Fikri.
Ia mencontohkan, ada beberapa kabupaten kota yang cukup peduli dengan keberadaan honorer, dan dinasnya aktif mendaftarkan NUPTK.
“Nah, bagi dinas pendidikan di daerah yang kurang aktif, sebaiknya dikasih sanksi saja, misal penundaan DAK,” usul dia.
“Dan sebaliknya, bagi dinas pendidikan yang dianggap sukses dalam hal registrasi NUPTK, mesti diberikan apresiasi juga,” tutup Fikri.

19 Februari 2020

Kunjungi Natuna, Netty Minta KBRI di Negara Sebaran Jemput Bola Mengecek Kondisi WNI


Jakarta -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Netty Prasetiyani, ikut serta dalam rombongan Komisi IX ke Natuna untuk melihat secara langsung kegiatan penatalaksanaan observasi bagi 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (13/2).
Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi IX yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Natuna juga melakukan video conference dengan WNI yang diobservasi terkait fasilitas, sarana, prasarana, aktivitas harian dan perasaan mereka menjelang selesainya masa observasi.
Menurut Netty, "Persoalan observasi 'happy ending' setelah pada awalnya diwarnai oleh kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan penolakan yang disertai unjuk rasa." Netty mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Natuna yang berlapang dada dan berbesar hati menerima kedatangan saudara sesama bangsa. "Itulah bentuk keindonesiaan Natuna dan kita semua, serta perasaan senasib sepenanggungan," tambahnya.
Menurut Netty kegiatan penatalaksanaan observasi menjawab keraguan dunia akan kemampuan Indonesia menangani pasien virus Corona. "Saya yakin Indonesia mampu mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan penanganan sampah dan barang infeksius juga sudah disiapkan dengan adanya mesin pemusnah sampah khusus sehingga tidak ada tumpukan sampah dan barang berbahaya. Mobile toilet juga tersedia," jelas Netty.
Politisi PKS dari dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini juga menyampaikan harapannya ke depan, "Upaya promotif dan preventif harus menjadi aktivitas unggulan sebagai benteng menghadapi penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Puskesmas harus membangun filosofi ‘Puskesmas without wall’ dengan mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, PIK Remaja, dan kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)."
Selanjutnya Netty meminta pemerintah memikirkan kelanjutan penanganan WNI dari Wuhan pasca selesainya kegiatan obaervasi. "Sebagian besar mereka adalah mahasiswa. Banyak yang dari jurusan kedokteran. Perlu dipikirkan bagaimana kelanjutan studi mereka. Apakah dimungkinkan kembali ke Wuhan atau melanjutkan di tanah air," ujar Netty.
Dan yang tidak kalah penting, kata Netty, bagaimana kemampuan pemerintah menyelenggarakan penatalaksanaan observasi WNI dari lokasi endemik ini, dibarengi dengan upaya melindungi WNI yang ada di luar negeri khususnya yang menjadi sebaran Covid 19. "Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan jika perlu jemput bola dengan menghubungi setiap WNI untuk mengetahui keadaan mereka," kata Netty.
Sebagai penutup Netty mengajak masyarakat mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut agar di kemudian hari lebih tangguh dalam menghadapi setiap dinamika dan tantangan yang muncul dalam kehidupan. "Kita perlu membangun kemampuan memprediksi setiap ancaman dan tantangan yang muncul di masa depan terhadap ketahanan nasional. Apa pun itu bentuknya," ujar Netty.
Untuk itu, Netty meminta agar Kemenkes melengkapi sarana prasarana instalasi dan pelayanan kesehatan; Kementerian KKP meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan yg mrmadai; serta TNI/Polri memperkokoh pertahanan dan keamanan mengingat posisi Natuna yang strategis di perairan Laut Natuna Utara.

IIFP ke-4 Kukuhkan Keberpihakan pada Kemanusiaan, Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia


Jakarta -- Penyelenggaraan pertemuan International Islamic Forum of Parliamentarins (IIFP) ke-4 yang dihelat sejak 13 Februari berakhir hari ini, Sabtu (15/02/2020). Fraksi PKS DPR RI selaku tuan rumah mengucapkan selamat dan berharap hasil-hasil yang dicapai dapat memperkuat peran IIFP dalam memperkuat kerjasama antaparlemen dan dunia internasional.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang juga Wakil Ketua IIFP dalam penutupan acara menerima ucapan terima kasih dan apresiasi dari Ketua IIFP Dr. Abdul Majid Menasrah (Aljazair).
"Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepanitian acara yang dinilai berhasil optimal dan kepada Indonesia atas keramahannya dalam menyambut delegasi IIFP dari negara-negara peserta. Semua fasilitasi dan keramahan itu membuat IIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih," ungkap Abdul Majid.
Jazuli Juwaini menjelaskan IIFP dicetuskan di Indonesia pada 2007 yang saat deklarasi dihadiri delegasi anggota parlemen dari 28 negara dan diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sejarah IIFP itu sangat istimewa bagi Indonesia. Semangatnya saat itu adalah anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen," terang Jazuli.
Oleh karena itu, Fraksi PKS selaku panitia dan tuan rumah punya tanggung jawab moral untuk kembali merevitalisasi peran IIFP sebagai forum yang berkontribusi bagi kemaslahatan dunia.
"Selama tiga hari penuh anggota parlemen muslim yang hadir bertukar pikiran tentang isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Disamping itu kita juga membahas isu-isu demokratisasi, reformasi, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup," tandas Jazuli.

Poin Kesepahaman IIFP ke-4

Sejumlah kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan IIFP ke-4 antara lain:
Pertama, IIFP akan terus memperluas keanggotaannya dengan aktif berkomunikasi dan berkirim surat resmi kepada anggota parlemen muslim khususnya di negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Eropa dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar perspektif dan kontribusi IIFP semakin luas dan dirasakan dunia.

Kedua, anggota IIFP berkomitmen untuk mempromosikan dan menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, dan berkemajuan dalam interaksi dan peran-peran parlemen khususnya sehingga benar-benar mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.
Ketiga, melalui peran-peran parlemen, IIFP terus mendorong upaya perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang berkonflik serta menunjukkan keberpihakan dan kepedulian atas permasalahan kemanusiaan universal yang menimpa masyarakat dunia terutama kepada masyarakat dan bangsa yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya, dan Uighur.
Keempat, IIFP mendorong agenda perbaikan atau reformasi pemerintahan dan pelayanan publik juga pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan pencapaian kemajuan peradaban di negara masing-masing dan dunia internasional. Dalam hal ini, anggota IIFP berusaha menjadi yang terdepan (menjadi teladan) dalam mewujudkannya melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja parlemen

Kawal Aspirasi, Fraksi PKS Kumpulkan Struktur PKS se-Jawa Tengah

Arifin Mustofa memimpin Bimtek Pengawalan Aspirasi Fraksi PKS DPRD Jateng
Semarang, PKS Jateng Online - Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah mengumpulkan perwakilan struktur DPD PKS serta Fraksi PKS se-Jateng di Gedung DPRD Jawa Tengah, Senin (17/2). Pertemuan ini diadakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada struktur di daerah tentang sinergisitas Struktur dan Anggota Dewan dalam penjaringan dan pengawalan aspirasi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Arifin Mustofa dalam sambutannya menekankan tentang peran dari para pengurus di daerah dalam penjaringan aspirasi masyarakat.
"Tentunya kinerja Anggota Dewan akan lebih maksimal jika didukung peran kolektif dari para kader di daerah. Karena merekalah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas." Terang Arifin.
Arifin pun menambahkan bahwa Aspirasi perlu dimaksimalkan penyalurannya karena merupakan amanah dan salah satu bentuk pengabdian PKS terhadap Masyarakat.
"Insya Allah kami siap mengawal aspirasi, Ini merupakan bentuk bakti kita pada masyarakat dan kami ingin kinerja kita sebagai anggota dewan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat". pungkasnya.
Sementara itu Sekertaris Fraksi PKS Riyono berharap dengan pertemuan ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Struktur DPD serta DPW dalam mengelola aspirasi masyarakat.
"Kita perlu tetap menjaga komunikasi dan sinergisitas dalam menjaring dan mengawal aspirasi. Ini penting, agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat tersalurkan aspirasinya." Jelasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta ini juga dihadiri oleh 10 Anggota DPRD Jawa Tengah asal PKS termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Alkatiri juga Sekertaris Umum DPW PKS Jawa Tengah Sri Praptono. Peserta juga berdiskusi tentang pola komunikasi dan tatakelola penjaringan aspirasi dengan masyarakat yang dipandu langsung oleh Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso serta Tenaga Ahli dan Staff Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah Anton Purwiyanto dan Asep Ahmad Furqon.

18 Februari 2020

PKS Ngemplak Gelar Seminar Kokohkan Keluarga Kader


Boyolali (18/2) -- Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Kecamatan Ngemplak melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kecamatan Ngemplak mengadakan seminar keluarga dengan tema "Mengokohkan Keluarga dengan Cinta Bersama Merengkuh Surga". Acara yang dihadiri seratusan kader ini dilaksanakan di gedung embarkasi haji Donohudan Boyolali, Ahad 16 Februari 2020.

Ketua Panitia Yuli Nurlina dalam sambutannya menyampaikan akan pentingnya peran suami dan istri dalam keluarga ditengah banyaknya kasus penyebab perceraian, perselingkuhan, maupun kasus KDRT. 

"Peran suami dan istri sangat penting dalam keluarga dan harus saling bekerja sama menjadikan keluarga yang kokoh, penuh kehangatan dan saling mencitai diantara anggota keluarga." Jelas Yuli.

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja SPKK DPC PKS Kecamatan Ngemplak dengan menghadirkan Ibu Robiyah Al Adawiyah (pakar keluarga sakinah) dan Dr. Kasori Mujahid, S.Pd.I, M.Pd.I. (konselor keluarga) sebagai nara sumber.

Dalam setiap sesi materi, pembicara memberikan game menarik yang membuat peserta semakin dekat dengan pasangannya. Selain itu oleh panitia peserta diwajibkan membawa kado untuk pasangannya dan sebelum memasuki ruangan acara peserta harus melakukan foto bersama. Hal ini merupakan salah satu cara untuk lebih mendekatkan pasangan.

Dalam sesi materi, Ibu Vida menyampaikan tentang keluarga harmonis dan kokoh di era milenial. Dalam berkeluarga akan banyak sekali musuh atau cobaan; stagnasi hubungan, pihak ketiga, ekonomi, tidak terupgrade kemampuan istri, maupun hubungan LDR. Maka keluarga harus dikuatkan 3 bondingnya yaitu; bonding visi spiritual, cinta dengan sadar (mencintai walaupun banyak kekurangan dari pasangan), dan bonding tujuan pernikahan. Ketika ada masalah maka perlu diingat kebaikan-kebaikan pasangan, memaafkan, dan bermusyawarah dalam menyelesaikannya.

Sementara itu Pak Kasori menyampaikan tentang seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, mempengaruhi pola hubungan dalam berkeluarga. Dimana hubungan keluarga semakin renggang. Semakin berkurangnya ruhiyah dalam berkeluarga. Korban dari keluarga yang tidak harmonis adalah anak, sehingga banyak kasus kenakalan remaja saat ini. Maka keluarga harus kokoh dengan cara meneladani Rasulullah, membiasakan beribadah bersama, membaca Alquran, berdakwah, dan bersabar. Salah satu ciri keluarga harmonis menurut beliau adalah ketika keluarga aman dan betah tinggal di rumah, serta terpenuhinya bimbingan ruhiyah. [HSM]

14 Februari 2020

Presiden PKS Ingatkan Dua Isu yang Tak Boleh Lepas dari Politisi Muda

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat menjadi keynote speech dalam Political Symposium, Jakarta, Kamis (13/02/2020). (Hilal/PKSFoto)
Jakarta (13/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyebutkan konteks para politisi muda tidak bisa terlepas dari dua isu yang mengemuka pada hari ini.
Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Political Symposium bertajuk "Young parliamentarians and their political role". Simposium itu kerjasama The International Islamic Forum for Parliamentarians (IIFP) dengan Fraksi PKS.
"Hari ini tantangan para politisi muda atau siapapun pemuda yang memiliki concern perbaikan masyarakat, mereka harus memahami konteks dimana ia berada. Konteks politisi muda berada tidak terlepas dari dua isu yang mengemuka hari ini," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (13/2/2020).
Pertama, kata dia, terkait perubahan atau lanskap demografi. Khususnya di Indonesia karena sedang menikmati bonus demografi. Yang maknanya angka kerja produktif lebih besar dari mereka yang usianya di bawah 95 tahun atau di atas 14 tahun.
"Ini harus jadi satu kesadaran bahwa inilah masa Anda semua untuk berperan karena memiliki jumlah yang sangat luar biasa," kata dia.
Yang kedua adalah lanskap teknologi . Teknologi hari ini mengubah lanskap-lanskap yang lain. Lanskap politik diubah sangat luar biasa oleh teknologi media sosial.
Banyak perubahan yang dimaksud dengan Arab Spring. Itu terjadi karena media sosial yang menyebabkan satu faktor terciptanya sebuah perubahan.

PKS Terus Lobi Politik Dorong Pansus Jiwasraya


Jakarta (13/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Fraksi PKS akan terus melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan terkait Pansus Jiwasraya.
"Kita berharap pimpinan bisa memproses sesuai dengan SOP yang selama ini berjalan. Setiap ada yang masuk dan memenuhi persyaratan, sebetulnya pimpinan harus kemudian membukanya di rapat paripurna dan disitulah kemudian dilempar kepada anggota," kata Sohibul di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/2/2020).
PKS, kata dia, sudah membuka komunikasi ke partai lain seperti PAN. Pada Selasa pekan lalu PKS bertemu di rumah Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan ke Zul tentang pentingnya ini.
Sohibul menyebut keberadaan Pansus justru akan membantu Pemerintah sebab Pemerintah akan transparan dan secara terbuka tidak menutup-nutupi megakasus ini.
"Mari kita melihat secara objektif, sekalipun mereka bagian dari pemerintahan. Kita yakinkan bahwa kalau mereka ikut di sini, justru banyak hal yang akan membantu pemerintah. Karena kalau ini ditutup tutupi nanti akan ada persepsi bahwa 'Lho pemerintah berarti terlibat dong? Buktinya nggak mau kok dibikin terbuka' justru kalau dibikin terbuka itu akan memberikan keuntungan positif untuk pemerintah. Karena memang pemerintah tidak terlibat di situ," kata dia.
Sohibul juga menyebut selain PAN, pihaknya melakukan lobi politik dengan NasDem yang cukup intens bertemu dengan PKS.
Meski sepakat dengan Panja, partai-partai pemerintah menurut Sohibul pada dasarnya paham yang bisa menyelesaikan masalah adalah pembentukan Pansus.
"Kita lobi dan dikatakan nanti kalau lewat Panja belum bisa selesai ya pansus juga tidak masalah. Jadi saya menangkap, mereka pada dasarnya tahu yang bisa menyelesaikan semua ini pansus," tegas dia.

13 Februari 2020

Fraksi Indonesia Adil Sejahtera Usulkan Nol Rupiah untuk BPHTB Waris

Aleg PKS Boyolali Muslimin, S.Si., M.M. membacakan pemandangan umum pada Rapat Pansus 2
Boyolali – (12/02/2020) Tiga Fraksi DPRD Boyolali menyampaikan pandangan umum atas enam rancangan peraturan daerah meliputi penyelenggaraan kearsipan; perubahan kedua atas perda nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar; Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali dalam forum tiga pansus. 
Dalam penyampaian pandangan umum berkenaan dengan perubahan Perda atas BPHTB, Muslimin, S.Si, M.M , aleg PKS sekaligus Ketua Fraksi Indonesia Adil Sejahtera menyampaikan bahwa, “kami mengusulkan peniadaan atau pengenaan pajak nol rupiah untuk BPHTB waris karena ini sangat memberatkan ahli waris dalam mengurus baliknama tanah warisan keluarganya”. Selain itu dalam rancangan perda pengelolaan keuangan daerah Muslimin menambahkan, “semoga dengan adanya penyesuaian peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kompatibel dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel. Pengelolaan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus jelas, terlebih dari segi output dan outcome yang langsung dirasakan  untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Boyolali”, begitu tandasnya. (nh)

5 Februari 2020

PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini
Jakarta (4/2) -- Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2).
Penyerahan Usul Hak Angket dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi PD hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini usul Hak Angket sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu ditandatangan 25 pengusul dan lebih dari satu fraksi.
"Usul Hak Angket ditandatangani 104 pengusul dari dua Fraksi (PKS dan PD). Fraksi PKS full 50 anggota tanda tangan dan Fraksi PD full 54 anggota tanda tangan. Jadi sudah memenuni ketentuan yang diatur dalam UU MD3," ungkap Jazuli.
Argumentasi dan permasalahan kebijakan yang akan diselidiki, lanjut Jazuli, semua tertera dalam usulan yang diajukan dan sudah dikaji secara matang dalam mendalam.
"Intinya, kami tegaskan kembali bahwa skandal ini berdampak serius dan berpotensi sistemik bukan hanya bagi nasabah tapi juga industri jasa keuangan dan BUMN sehingga perlu dibuka secara transparan, dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak yang terkait. Sehingga DPR dapat mengawal dan merekomendasikan penyelesaian yang komperhensif dan terbaik," pungkas Jazuli.
Selanjutnya, Jazuli berharap Pimpinan DPR menindaklanjuti usulan Hak Angket ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan di Paripurna DPR.
Jazuli menegaskan usulan Hak Angket Jiwasraya ini adalah bagian dari komitmen PKS dan Demokrat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang semakin baik dan bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian mudah-mudahan usulan ini bisa disetujui oleh Fraksi-Fraksi lain dan disahkan di Paripurna DPR RI.

Launching Buku Wakil Rakyat 4.5, Direktur TIDI: Hadirkan Politisi Muda PKS Inspiratif!

Direktur The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandhiyudha saat menyampaikan sambutan di acara Young Leaders Talk, Jakarta, Senin (03/02/2020). (Donny/PKSFoto)
Jakarta -- Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha mengungkapkan harapan yang ingin dicapai untuk para politisi muda dalam forum dikusi Young Leader Talks dan launching buku Wakil Rakyat 4.5 yang diselenggarakan di Aula DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (03/02/2020).
"Kita ingin politisi muda nggak sekadar usianya yang muda, tapi juga optimal seluruh energinya. Sehingga kita bisa menghadirkan generasi muda PKS sebagai contoh dari anggota dewan lain, juga inspiratif. Jadi nggak ada sinar lain lah selain dari PKS," ungkap Arya.
Dalam forum tersebut Arya menyampaikan buku Wakil Rakyat 4.5 yang akan dilaunching hanyalah pembuka diskusi acara sore itu, sehingga kedepannya perlu ada diskusi panjang untuk mengoptimalkan peran generasi muda dalam menjadi wakil rakyat.
"Pakar dari TIDI akan memberikan insight tentang hal-hal yang selama ini jadi perhatian di lapangan, dan itu semua ada di dalam buku. Buku ini tidak menjadi segalanya karena ini hanyalah preambule dalam diskusi panjang kita yang harus terus hidup di masa ke depannya," papar Arya.
Saya kira pertemuan ini bisa menjadi talks yang agak hidup, lanjut Arya, jangan terlalu formal tapi akhirnya kita mendapat poin-poin diskusi.
"Apa yang menjadi kebutuhan dari para politisi muda di DPRD dalam meningkatkan perannya, terutama dalam mengoptimalkan sekaligus menyongsong masa depannya," jelas Arya.

Gelar Young Leader Talks, PKS Dorong Politisi Muda Optimalkan Peran

Penyerahan buku Wakil Rakyat 4.5 secara simbolis dari Direktur TIDI Arya Sandhiyudha kepada Ketua Bidang Kepemudaan Haryo Setyoko saat acara Young Leaders Talk, Jakarta, Senin (03/02/2020). (Donny/PKSFoto)
Jakarta -- Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menggelar agenda Young Leader Talks dengan tema "Diskusi dan Launching Buku Wakil Rakyat 4.5" di Aula DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (03/02/2020).
Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Haryo Setyoko menyampaikan forum ini penting untuk diselenggarakan melihat fenomena baru politisi muda yang muncul di dunia perpolitikan Indonesia.
"Forum ini jelas sangat penting sekali, karena ini bisa menjadi curah gagasan dalam memunculkan politisi muda kita. Melihat di era Pemilu 2019 ini kita bisa memunculkan kira-kira hampir 150 orang politisi muda. Ini prestasi yang luar biasa," ucap Haryo disambut dengan tepuk tangan peserta yang hadir.
Selama ini, lanjut Haryo, mungkin paska orde baru kemudian reformasi dunia perpolitikan masih dinominasi oleh politisi yang selama ini kita kenal.
"Kemudian di 2019 ini kita berharap ini menjadi sebuah milestone penting, dan kita berharap lagi bahwa 2024 menjadi eranya anak-anak muda yang tampil ke depan. Saya pikir menjelang 2024 kita harus menyemaikan bibit-bibit anak muda yang akan tampil nantinya," tutur Haryo dalam sambutannya.
Haryo mengungkapkan bahwa project kerjasama dengan TIDI ini adalah hal yang luar biasa sehingga bisa menjadi  fase baru ruang publik dunia politik yang diisi oleh anak muda.
"Ini menjadi sebuah fase baru PKS dan khususnya perpolitikan di Indonesia. Agar nanti ruang-ruang politik publik itu diisi dengan orang-orang yang lebih fresh dan bersemangat dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat seperti apa yang divisikan oleh PKS," tutup Haryo.
Diskusi dibuka dengan launching dan penyerahan buku Wakil Rakyat 4.5 secara simbolis dari Direktur TIDI Arya Sandhiyudha kepada Haryo. Forum tersebut di moderotari oleh politisi muda PKS dari DPRD Tangerang Selatan Paramitha Messayu serta turut hadir sebagai narasumber politisi muda dari beberapa daerah seperti Anggota DPRD Kepulauan Riau Syahid Ridho, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, Anggota DPRD Kota Serang Nur Agis Aulia, dan Anggota DPRD Kota Bekasi Andhika Dirgantara.

3 Februari 2020

Presiden PKS: Gus Sholah Adalah Pelita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat takziyah ke kediaman Gus Sholah, Jakarta Selatan, Senin (03/02/2020).
Jakarta (3/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ikut berduka atas wafatnya pengasuh Ponpes Tebuireng KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah. Ia menilai Gus Sholah adalah seorang ulama, kiai yang tawadu karena bisa diterima semua kalangan.
"Tak hanya kalangan umat Islam tapi seluruh Indonesia. Karena kita bagian dari negeri ini maka kita kehilangan tokoh bangsa dan panutan," kata Sohibul saat takziah di kediaman Gus Sholah di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).
Ia berharap ke depan berharap muncul Gus Sholah-Gus Sholah yang lain dan ia percaya di kalangan NU banyak yang memiliki kualifikasi seperti itu.
"Kebetulan dua bulan lalu saya ke sini, ngobrol dengan beliau. Kesan yang paling dalam adalah beliau memiliki pemahaman agama yang luar biasa. Melainkan juga wawasan kemasyarakatan, wawasan ilmu yang  sangat luar biasa. Yang keluar dari beliau itu selalu memberikan hikmah yang luar biasa," kata dia.
"Buat kami, kami merasakan ini sebagai pelita di dalam perjalanan kami," kata Sohibul menambahkan.

31 Januari 2020

Netty Imbau Pemerintah Sigap dan Setop Hoaks Corona

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Netty Prasetyani saat inspeksi ke RSPI Sulianti Suroso, Jakarta Utara, Rabu (29/01/2020)

Jakarta (29/01) -- Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetyani melakukan inspeksi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Suroso, Sunter, Jakarta Utara. Inspeksi dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan rumah sakit tersebut dalam menangani kasus virus Corona di Indonesia.
Dalam inspeksi tersebut, rombongan Komisi IX diterima oleh Direktur Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Direktur RSPI beserta jajarannya. "Mereka melaporkan kondisi terkini di Indonesia, termasuk laporan adanya dua pasien yang menunjukan gejala menyerupai virus Corona," ungkap Netty.
Menurut politisi PKS ini, pihak rumah sakit sudah menyatakan bahwa kedua pasien negatif Corona. "Alhamdulillah, kondisi pasien sudah menunjukan perbaikan sehingga boleh pulang".
RSPI Sulianti Suroso telah menyiapkan sarana prasarana yang lengkap guna menanggulangi penyakit infeksi. Kata Netty, RSPI ini telah memiliki pengalaman dalam penanganan kasus SARS 2003, H5NI 2005, H5N1 2009, suspect Ebola 2014, suspect MERS 2015, Difteri 2017, sampai TB RO 2018.
RSPI Sulianti Suroso menyediakan 11 ICU isolasi yang digunakan untuk mengisolasi pasien yang terjangkit penyakit infeksi. Apabila pasien outbreaks positif corona atau dinyatakan meninggal, maka RS akan menyiapkan zona yg memiliki kapasitas yang lebih banyak menjadi 17 sampai 24 ICU isolasi.
"Rumah sakit ini sudah terstandarisasi secara internasional dan mendapat pengakuan dari WHO. Selain rumah sakit ini pemerintah juga menyediakan pelayanan rujukan oleh RSPAD dan RS persahabatan," ungkap Netty.
Pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan panik dan senantiasa melakukan pencegahan berupa memperhatikan etika batuk, cuci tangan dengan air dan sabun, serta makan yg sehat dan cukup istirahat.
"Saya mengharapkan dalam situasi seperti ini pemerintah menjadi pihak terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat lewat berbagai media. Era teknologi yang pesat sangat rawan masyarakat mendapat informasi hoaks. Contohnya muncul berita bombastis yang membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir dengan keberadaan virus Corona di Indonesia," jelas Netty.
Virus seperti Corona ini harus dihadapi oleh benteng imunitas atau daya tahan tubuh sendiri. "Selain dengan pola hidup bersih dan sehat, imunitas juga dibangun dengan cukup terkena paparan matahari dan istirahat, menghindari stress, jaga kebersihan lingkungan, serta tidak merokok".
Tindakan tersebut, ujar Netty, diharapkan dapat menangkal ancaman virus di sekitar kita. "Namun bila mengalami sakit dengan gejala demam, batuk dan sulit bernafas, agar segera berobat ke rumah sakit," tutur dia.

PKS minta Luhut Konsisten Soal Setop Impor Garam


Jakarta (29/01) -- Pernyataan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terkait impor garam patut dipertanyakan keseriusan dan realisasinya. LBP pernah menyatakan memang Indonesia harus impor garam, kemudian lain waktu meminta setop impor garam karena bikin kacau.
"Harusnya LBP betul-betul memikirkan bagaimana solusi tata niaga garam ini, keluhan petani garam dan pengusaha produsen garam di Rembang dan Pati kondisi 2018 dan 2019 paling buruk sejak 1986 artinya kebijakan garam tidak banyak mengalami perubahan," kata Riyono anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah.
Saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton/tahun. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit kebutuhan garam industri 1 juta ton/tahun. Saat ini harga garam hancur, hanya 350 rupiah/kg padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 400 rupiah dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.
"Kalau Pak LBP serius harusnya segera benahi tata niaga garam, cabut PP No 9 tahun 2018 tentang Kebijakan Impor garam yang memberikan jalan gelap impor merajalela," usul Riyono Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS.
Penderitaan petani garam semakin dalam, petani penggarap hanya diberi upah 25.000 per hari atau 200.000 per pekan. Petani sudah enggan menjual garamnya, bahkan di Madura garam dibuang ke jalan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah.
"Kita tunggu konsistensi Pak LBP soal setop impor garam, kapan akan direalisasikan," pungkas Riyono.

30 Januari 2020

Ledia Hanifa: Jadikan Pemetaan SDM Kunci Strategi Kebijakan

Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa Amaliah

Jakarta -- Berbagai terobosan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud baru dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah. Hal itu disebabkan ada persoalan mendasar terkait pemetaan SDM yang belum tuntas.
“Banyak kebijakan yang kita sama inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM Unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada.” Kata Ledia membuka kritisinya usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Selasa, 28 Januari lalu.
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menyebut pemetaan SDM ini menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan. Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukan? Link and Match dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?
“Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula lulusan SMK dan prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya.”
Sebagai contoh papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. “Kenyataannya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan banyak tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain. Sementara meminta tenaga kesehatan dari katakanlah Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah.”
Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.
“Sebab kita tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM Unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran.”

Kunjungan Balasan ke Nasdem, Sohibul Iman Ungkap Dampak Positif Pelukan Kebangsaan

Salaman kebangsaan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat Kunjungan balasan PKS ke Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). (Hilal/PKSFoto)

Jakarta -- Kompak dengan nuansa busana batik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman bersama Sekjen PKS Mustafa Kamal serta jajaran pengurus lainnya mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). Kedatangan tersebut disambut hangat oleh Sekjen Nasdem Johnny G Plate dan jajaran pengurus DPP Partai Nasdem lainnya.
"Pertemuan kami seperti yang tadi disampaikan, memang ini adalah silaturahim balasan, karena memang waktu itu Bang Surya dan kawan kawan hadir di PKS. Dan hari ini kami datang kesini untuk melakukan hal yang sama, lebih tepatnya meningkatkan hubungan silatutahim kami sehingga hubungan antara partai partai politik di Indonesia secara umum dan khususnya antara PKS dan Nasdem itu bisa terjalin semakin baik," ungkap Sohibul.
Sohibul menyampaikan dalam kunjungannya siang itu PKS dan Nasdem sebagai dua sahabat yang bertemu telah membahas banyak hal, diantaranya progress report sejak melakukan pertemuan di DPP PKS sebelumnya.
"Kami masing-masing melaporkan bahwa dari pertemuan yang rekan-rekan sebut sebagai pelukan kebangsaan pada waktu itu ternyata memberikan dampak yang lumayan baik bagi hubungan antar partai politik secara khsusus PKS dan Nasdem di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ucap Sohibul saat konferensi pers bersama media.
Sohibul mengaku hal tersebut merupakan hal yang positif untuk ditingkatkan dan dijaga serta berharap bisa menular ke partai lain.
"Pelukan kebangsaan ini seakan membongkar phsycological barier, penghalang psikologis  bagi para pengurus kedua partai untuk berkomunikasi, dan ini cukup masif dibawah. Dan ini tentu sangat membahagiakan, karena itu saya dan Bang Surya sepakat harus kita terus jaga dan tingkatkan sehingga hubungan kedua partai ini bisa menular ke partai-partai lain untuk terjadi kerjasama yang lebih erat," ujar dia.

Sohibul Iman Bertemu Surya Paloh, Bahas Teknologi Hingga Omnibus Law

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman beserta jajaran saat melakukan dialog kebangsaan dengan Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). (Donny/PKSFoto)

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sampaikan tiga bahasan yang menjadi topik diskusi dalam kunjungan balasan PKS ke kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020).
"Pertama tadi kami saling menyampaikan progres report,  sejak kami bertemu di DPP PKS. Dari pertemuan yang disebut pelukan kebangsaan ini memberikan dampak yang baik bagi hubungan antar partai politik," papar Sohibul pada media pers.
Selain itu PKS dan Nasdem juga menyoroti persoalan-persoalan kebangsaan hari ini yang tentunya dengan visi dan misi sama, yaitu memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
"Yang menarik bagi saya adalah Bang Surya setiap bertemu dengan saya selalu bahas tentang penguasaan sains dan teknologi, tadi pun beliau sampaikan itu. Karena itu kami juga berbincang-bincang bagaimana kita bisa sama-sama meneguhkan platform bangsa ini dalam penguatan teknologi," ucap Sohibul.
Terakhir Sohibul menyampaikan bahwa PKS juga ingin mendapatkan penjelasan langsung terkait Omnibus Law dari pihak Nasdem yang turut berperan sebagai orang pertama dalam pembuatannya.
"PKS memandang Omnibus Law ini sebagai sesuatu yang penting, karena itu kami mencari klarifikasi langsung dari Bang Surya seperti apa sesungguhnya basis pemikiran Omnibus Law ini. Kalau itu bisa kita jaga bersama, maka kami insya Allah di DPR sama-sama melakukan pembahasan, sehingga kalau draft nya seperti ini tentu hasilnya harus lebih baik untuk kepentingan bersama," tutur Sohibul.

29 Januari 2020

Ketua FPKS DPR RI: Terkait LPG 3 Kg, Alhamdulillah Pemerintah Dengar Suara Kami

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (28/01) -- Rencana Pemerintah mengatur ulang skema subsidi Gas Elpiji 3 kg menjadi bantuan langsung tunai sehingga akan berdampak langsung pada kenaikan harga Gas 3Kg sempat menimbulkan resistensi luas di masyarakat karena dirasakan akan sangat memberatkan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI termasuk yang bersuara keras agar Pemerintah membatalkan rencana tersebut karena sangat membebani rakyat kecil.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini rencana itu justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi semua paham ada permasalahan akurasi data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Pemerintah. Yang pasti kenaikan harga gas elpiji 3 kg berdampak langsung pada UMKM, pedagang kaki lima, tukang bakso, siomay, gorengan, cilok dll.
“Kita bersuara tegas di Komisi VII atas keberatan mayoritas masyarakat tersebut dan alhamdulillah atas perjuangan Poksi PKS dan teman-teman Komisi VII, Pemerintah setuju untuk tidak mencabut subsidi gas melon 3 kg,” ungkapnya.
Persetujuan itu disampaikan Menteri ESDM RI pada Rapat Kerja Komisi VII DPR pada Senin (27/1) dan secara tegs tertulis dalam kesimpulan Raker Komisi VII pada poin pertama.

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 Kg,"ucap Jazuli.
Jazuli bersyukur PKS dapat menjalankan amanahnya untuk bersama rakyat kecil agar tetap mendapatkan keberpihakan negara memperoleh gas 3 kg dengan harga terjangkau.
“Sekali lagi, Fraksi PKS berjuang untuk memastikan rakyat kecil dan masyarakat tidak mampu untuk tetap mendapatkan keberpihakan negara dalam memperoleh gas elpiji yang terjangkau. Alhamdulillah berhasil,” pungkas Jazuli.

FPKS: Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Bukan Malah Impor


Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.
"Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor aja. Temui petani garam, agar tau apa yang terjadi di lapangan, dimana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor," ucap Slamet kepada media
Slamet menjelaskan, meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.
"Kekurangnya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung," jelas Slamet.
Orientasi pemerintah, sambung Slamet, harus pada pemberdayaan petani. Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.
"Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus penyejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita," tegas Slamet.
Bahkan, sambung Slamet, bila hari ini perlu untum membahas pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.
"Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka, tetap harus ada campur tangan pemerintah," imbuh Slamet.
Slamet mengingatkan pemerintah, bila hari ini pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor.
"Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam," tandas Slamet.