Topik Pilihan

TOPIK PILIHAN

BERITA TERKINI

Rabu, 23 Mei 2018

Hidayat-PKS: 200 Nama Mubalig Bukan Fatwa, Tak Mengikat

 
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid meminta pada menteri agama untuk segera berkonsultasi dengan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI terkait daftar 200 mubalig. Upaya ini perlu dibahas apakah memang lebih banyak manfaat atau mudaratnya.

"Yang saya dengar bahwa nama-nama itu diusulkan oleh ormas-ormas Islam yang besar yang ada di Indonesia dan juga masjid-masjid besar yang ada di Indonesia," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.

Ia menambahkan, rekomendasi daftar mubalig yang dikeluarkan menag bukan fatwa maupun hukum agama yang mengikat. Tapi, karena hal ini menjadi polemik maka sebaiknya hal ini dikaji.

"Karena sebagian nama-nama menjadi polemik, sebaiknya Kemenag bertemu dengan para tokoh-tokoh pimpinan umat beragama dalam hal ini Islam, untuk kemudian menghadirkan koreksi dan menghadirkan perbaikan supaya yang betul-betul muncul adalah maslahat, jangan ada polemik," kata Hidayat.

Meski begitu, menurutnya, sebenarnya pada tingkat akar rumput, masyarakat tak terlalu mempermasalahkan apakah mubalig yang mereka undang masuk atau tidak dalam daftar yang disusun Kemenag.

"Mereka sudah mempunyai preferensi sendiri dan itulah karenanya segera akhiri polemik ini, karena tingkat masyarakat sesungguhnya mereka sudah menerima ustaz-ustaz dan mubalig yang merupakan rujukan mereka sendiri," kata Hidayat.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyadari masalah 200 mubalig yang dirilis institusinya menjadi gaduh dan hiruk pikuk.

Dia menjelaskan latar belakang Kemenag mengeluarkan daftar itu, lebih dahulu mendapat banyak permintaan, pertanyaan dari sejumlah kalangan, baik perorangan maupun institusi kementerian lain, dan lembaga BUMN, yang meminta nama-nama penceramah yang baik.

Karena banyak permintaan, Kemenag pun bereaksi dengan mengeluarkan daftar tersebut. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan.

Pertama, mereka yang memiliki kompetensi, mumpuni. Orang yang menguasai dasar-dasar ilmu agama Islam karena substansi yang diceramahkan materi keislaman. Kedua, cukup berpengalaman sebagai penceramah. Ketiga, mereka punya komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan.

Lukman menambahkan, Kemenag juga sudah menghubungi ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masjid-masjid besar di kota besar, sejumlah ulama, kiai sebelum mengeluarkan daftar mubaliq. Mereka lantas diberikan nama-nama penceramah, lalu dihimpun 200 nama-nama itu.

Namun, dia menegaskan bahwa daftar itu bukanlah final. Nama-nama baru bisa saja masuk.

Sumber: Viva.co.id

Politisi PKS Nasir Djamil Sebut Jokowi Belum Aman


Jakarta (22/5) - Posisi Joko Widodo yang menempati peringkat tertinggi dalam jejak pendapat oleh lembaga survei dinilai belum aman menuju Pemilihan Presiden 2019. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa beberapa faktor dapat mengubah peta dukungan yang berdasarkan hasil-hasil survei sejauh ini masih dimenangi oleh Jokowi.

"Tingkat kemantapan pemilihan calon Presiden masih fifty-fifty, artinya orang yang masih mungkin berubah atau orang yang tidak mau menjawab sama jumlahnya dengan orang yang mantap," papar Nasir dalam acara Rilis Survei Nasional: Konstelasi Elektoral Pilpres & Pileg 2019 Pasca Deklarasi Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Adapun, berdasarkan hasil survei Charta Politika, pemilih yang sudah mantap memilih Jokowi sebagai calon Presiden berjumlah 56,7%. Sementara, 30,9% dinyatakan masih belum mantap. Di sisi lain, calon kandidat dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki pemilih yang mantap akan mendukung sebanyak 48,5%. Namun, jumlah pemilih yang dinyatakan tidak mantap memilih Prabowo jumlahnya juga tidak sedikit, yakni 43,2%.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan terdapat tendensi kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto setelah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan deklarasi.

"Ada tendensi kenaikan dari Prabowo Subianto dari hasil deklarasi," ujarnya
Selain mencermati peluang bakal calon Presiden ada Pemilu 2019, Nasir Djamil juga memberi penilaian terhadap proses demokrasi yang berlangsung menjelang Pemilu 2019 berdasarkan hasil survei Charta Politika.

"Dari hasil survei ini, ada kesuraman demokrasi di Indonesia. Coba bayangkan, ketidaktahuan masyarakat terhadap Pemilihan Presiden 2019 masih besar, 41,5%," ujar Nasir.

Sumber: Bisnis.com

Fraksi PKS Tolak Impor Beras

 
Jakarta (22/05) -- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hermanto menolak tegas kebijakan impor beras yang baru-baru ini dilakukan kembali oleh pemerintah.
“Impor beras merupakan kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan dan berimplikasi pada semakin miskinnya petani”, ujar Hermanto menanggapi diterbitkannya izin impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh  Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berlaku hingga Juli 2018.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag), Oke Nurwan mengatakan izin impor dikeluarkan karena pasokan beras dalam negeri kurang meskipun sebelumnya telah dikeluarkan izin impor beras 500 ribu ton.  Menurutnya,  tanda adanya kekurangan pasokan ialah harga beras yang masih tinggi di pasaran. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Namun menurut Hermanto, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar. 

"Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga beras medium lalu naik dan bertahan diatas HET. Selanjutnya Pemerintah memutuskan untuk impor beras", paparnya.

Dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini. Oleh karenanya, Hermanto menilai tindakan Kemendag tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani dimana saat ini telah masuk musim panen", tuturnya.

Belum lama ini Hermanto meninjau kawasan pertanian Bukit Mendawa Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dimana kondisi padi siap panen. Sehingga, menurutnya alasan kekurangan pasokan tidak dapat dibenarkan.

Lebih jauh ia menegaskan, impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.  Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan itu artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi. Dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri", pungkas legislator FPKS dari dapil Sumbar I ini.

Kamis, 17 Mei 2018

Komisi I Kutuk AS Nekat Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

 
Ketua Komisi I Abdul Kharis Al Masyhari
Jakarta (16/5) - Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah Amerika Serikat yang membuka kantor kedutaannya di tanah Palestina untuk negara penjajah Israel.

"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina" ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia mengatakan langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan , dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.

Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," ujar Kharis yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan. "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," kata anggota DPR RI asal Solo ini.

Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

"Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem!" tegas Kharis.
Yerusalem atau Al Quds di Palestina merupakan salah satu tanah suci umat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

"Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita," pungkas Kharis.

Senin, 14 Mei 2018

PKS Luncurkan Tagline Ayo Lebih Baik di Milad 20

 
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan pers dalam Puncak Milad 20 PKS, di SICC Sentul, Bogor, Ahad (13/5) (PKSFoto)

Bogor (13/5) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) genap berusia 20 tahun memasuki tahun 2018. Partai yang lahir dari rahim reformasi ini meluncurkan tagline Ayo Lebih Baik pada peringatan puncak Milad ke-20 PKS di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menerangkan, PKS yang seusia dengan reformasi sudah tumbuh beranjak menjadi partai dewasa. Tagline Ayo Lebih Baik pun diluncurkan agar dalam usia 20 tahun ke depan bisa lebih baik.

"Kita punya rangkaian milad yang cukup panjang. Hari ini pada acara puncak milad banyak pagelaran seni budaya termasuk tagline yang kita usung Ayo Lebih Baik," ujar Sohibul dalam konferensi pers di SICC, Bogor, Ahad (13/5/2018).

Pada rangkaian Puncak Milad 20 PKS, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan orasi politik. Hadir pada rangkaian Puncak Milad 20 PKS Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seluruh kepala daerah dari PKS se-Indonesia, Pengurus DPP PKS, Pengurus DPW PKS se-Indonesia dan hampir 20 ribu kader dan simpatisan PKS.

Lantunan Bela Sungkawa dari 20 Ribu Kader PKS untuk Korban Teror


Hampir 20 ribu kader dan simpatisan PKS yang memadati SICC Bogor mengirimkan bela sungkawa terhadap korban teror bom Surabaya, Ahad (13/5) (PKSFoto)
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kembali mengirimkan bela sungkawa terhadap terhadap korban teror di Surabaya. Kali ini Presiden PKS mengajak hampir 20 ribu kader dan simpatisan PKS yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) untuk mengirimkan bela sungkawa terhadap tindakan keji yang menyasar rumah ibadah di Surabaya.

Presiden PKS juga menegaskan agar dalang di balik tindakan biadab itu segera diungkap. Agar, teror yang mengancam masyarakat bisa segera dihentikan.

"PKS berbelasungkawa terhadap kejadian bom di tiga gereja di Surabaya. PKS mengutuk perbuatan teror apapun. Kami menghimbau kepada aparat untuk mendeteksi siapa yang berada di belakang teror-teror yang terjadi," tuturnya di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan PKS pada puncak Milad 20 PKS, Ahad (13/5/2018).

Sohibul Iman lantas mengimbau agar umat beragama tidak terprovokasi terhadap aksi kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dan mempercayakannya kepada aparat yang berwenang.

"Kami mengimbau kepada semua umat beragama untuk tidak terprovokasi atas segala kejadian teror yang terjadi. Kami meyakini jika semua agama tidak mengajarkan kekerasan."

Dari Ajang Milad, PKS Kirim Belasungkawa Korban Terorisme

 
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan pers dalam Puncak Milad 20 PKS, di SICC Sentul, Bogor, Ahad (13/5) (PKSFoto)

Bogor -- PKS menggelar rangkaian puncak Milad ke-20 PKS pada Ahad (13/5/2018). Bersamaan dengan rangkaian puncak milad, terdengar kabar tentang pengeboman sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap peristiwa pengeboman rumah ibadah di Surabaya. Sohibul Iman menyebut peristiwa teror di Surabaya sudah di luar perkiraan manusia.

"Di tengah Milad ke-20 ada kesedihan mendalam saat mendengar peristiwa yang saya kira luar nalar manusia. Kami sampaikan bela sungkawa terhadap para korban dan kami mengutuk tindakan tersebut," kata Sohibul dalam konferensi pers Puncak Milad 20 PKS di SICC, Bogor, Ahad (13/5/2018).

Sohibul melanjutkan tindakan anarkis terhadap sesama manusia apalagi tindakan tersebut dilakukan di tempat ibadah. Sohibul menegaskan tindakan terorisme dengan menyerang rumah ibadah umat lain adalah tindakan yang sama sekali tidak diajarkan dalam agama lebih-lebih Islam.

Sohibul berharap teror di Surabaya tidak memicu konflik dan perseteruan antarumat beragama. Meski, papar dia, patut dicurigai ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba antarumat beragama.

"Saya Presiden PKS bersama elemen bangsa ini akan bahu membahu melawan setiap adu domba rakyat Indonesia yang sudah berada dalam kondisi rukun," ujar Sohibul.

Ragam

RAGAM

Oase

OASE

Seputar Boyolali

SEPUTAR BOYOLALI

Kiprah Kami

KIPRAH KAMI

Seputar PKS

SEPUTAR PKS
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template |
Copyright © 2011. DPD PKS Boyolali - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger