Hadi Sarankan Exit Tol Bawen-Salatiga Dilebarkan

SEMARANG - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Hadi Santoso menyarankan pelebaran jalur keluar di Jalan Tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga untuk mengantisipasi kemacetan pada saat pengoperasian secara fungsional.

"Exit Tol Bawen-Salatiga itu masuk ke jalan kabupaten/kota sehingga kami sarankan ada pelebaran jalan dari 6 meter menjadi 15 meter sepanjang kurang lebih 1 kilometer," kata Hadi di Semarang, Jumat (9/6/2017).

Selain pelebaran jalan pada jalur keluar Tol Bawen-Salatiga, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga berharap ada perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak di sekitar jalan tol seperti di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

Menurut dia, kemacetan parah yang terjadi di Brebes exit pada arus mudik Lebaran tahun lalu tidak boleh terjadi di jalur keluar tol Bawen-Salatiga dan harus diantisipasi. "Berbagai antisipasi kemacetan pada exit Tol Bawen-Salatiga seperti rekayasa lalu lintas harus mulai disiapkan sekarang," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Hadi menanggapi rencana pengoperasian secara fungsional Jalan Tol Bawen-Salatiga pada H-7 Lebaran 2017 oleh pemerintah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai melihat langsung perkembangan terakhir pengerjaan jalan tol Bawen-Salatiga menyatakan bahwa jalan tol sepanjang 17,50 kilometer itu siap dioperasikan secara fungsional.

Ganjar juga berpendapat perlu ada rekayasa lalu lintas pada pintu keluar Jalan Tol Bawen-Salatiga untuk mengantisipasi kemacetan parah saat arus mudik Lebaran tahun ini. "Mungkin yang diperlukan adalah manajemen lalu lintas setelah keluar dari sini (Jalan Tol Bawen-Salatiga) karena jalannya tidak terlalu lebar," katanya.

Unik, PKS Mojosongo Meriahkan Sambut Ramadhan dengan Memancing dan Menangkap Ikan di Sungai

Boyolali - DPC PKS Kecamatan Mojosongo Boyolali menggelar acara yang unik dalam memeriahkan datangnya Bulan Ramadhan 1438 H. Kegiatan tersebut berupa kegiatan memancing dan menangkap ikan di sungai yang dilaksanakan pada hari Kamis (24/5) bertempat di Desa Getan Mojosongo Boyolali. Acara dimeriahkan oleh lebih dari 40 keluarga kader beserta dengan anak-anaknya.

Acara berjalan sangat meriah dan hangat dengan diawali agenda keluarga memancing dan menangkap ikan di sungai. Terlihat keceriaan anak-anak saat menangkapi ikan yang berada di sungai. Orang tua berperan aktif menjaga dan mengarahkan anak-anak mereka. Selesai menangkap ikan, anak-anak membersihkan diri bersama ibunya dan sang ayah memancing bersama.

Setelah keceriaan dan kehebohan menangkap ikan dan memancing di sungai, acara dilanjutkan dengan tausiyah dari Konselor Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan materi " Menggapai Berkah dari Kota Makkah". Keluarga kader harus menjadi contoh dalam masyarakat sebagaimana penduduk Kota Makkah yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Pertama, hidup untuk menunggu shalat. Ada 3 golongan manusia yang diberi cahaya di akhirat nanti, yaitu cahayanya seperti sinar matahari bagi orang-orang yang sebelum adzan sudah bersiap diri untuk shalat, lalu cahaya seperti bulan bagi orang-orang yang bersiap shalat saat adzan, dan terakhir cahaya seperti bintang yang tampak kelap kelip saja yaitu bagi orang-orang yang baru bersiap shalat setelah adzan tapi tidak tertinggal jama'ah. Kedua, Memuliakan ibu. Ibu adalah wanita yang sangat mulia, hingga Presiden Erdogan pun mempunyai kebiasaan mencium kaki ibunya.
Ketua DPC PKS Mojosongo, Irwan Setiono menyampaikan bahwa acara ini digelar untuk semakin menguatkan keluarga kader DPC PKS Mojosongo. "Bulan Ramadhan ini bulan berjuta momentum. Perlu sinergi antar anggota keluarga untuk dapat meraih momentum yang hanya datang setahun sekali itu. Sayang sekali kalau terlewatkan begitu saja" Ujar Irwan. Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa acara yang melibatkan kader dan keluarganya seperti ini akan digelar secara rutin.

Berikut ini dokumentasi kegiatan tersebut:

Ketua Fraksi PKS: Berikan Keadilan Bagi HTI

Jakarta (9/5) - Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, tidak ingin reaktif dan berhati-hati dalam menanggapi langkah pemerintah tersebut. “Kita dalami dan kaji secara cermat langkah pemerintah ini, karena jelas menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat. Tapi, saya kira ini baru langkah awal, prosesnya panjang. Tapi karena keputusan sudah diumumkan pemerintah, yang penting berikan keadilan bagi HTI dalam proses peradilan,” katanya.

Pertama, Pemerintah memang punya kewenangan menilai ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tapi jangan lupa Pemerintah juga punya tanggung jawab melakukan pembinaan, pengayoman, dan memberikan edukasi kepada setiap ormas. Apalagi ormas tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

“Saya berharap langkah pembubaran ini benar-benar berdasarkan kajian yang komprehensif, tidak parsial, tidak ada sentimen tertentu, apalagi kepentingan politis. Bahaya akibatnya bagi kehidupan kebangsaan kita jika alasan itu yang melatari,” pesan Jazuli.

Kedua, tentu pembubaran ormas harus ditempuh melalui proses peradilan. Saya kira yang dilakukan oleh pemerintah baru langkah awal, berdasarkan kajian yang juga sudad disampikan oleh Menkopolhukam kemarin pemerintah akan mengajukan proses pembubaran itu ke pengadilan. 

“Begitu prosedurnya sesuai undang-undang. Jadi pemerintah tidak serta merta bisa membubarkan ormas, harus ada keputusan pengadilan,” ungkap Jazuli.

Ketiga, proses pengadilan harus dijamin independensinya. Tentu saja pengadilan akan memberikan ruang yang sama dan adil baik kepada pemerintah sebagai penggugat (pembubaran) maupun kepada HTI sebagai tergugat. 

“HTI harus diberikan ruang yang luas untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi apakah benar tuduhan pemerintah bahwa kegiatannya terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sinilah letak equality before the law, jadi tidak bisa semena-mena membubarkan ormas, meskipun itu dilakukan oleh pemerintah,” terang Jazuli.

Keempat, momentum ini merupakan ujian bagi demokrasi kita. Ada sebagian pihak yang menilai dan mewaspadai benih-benih lahirnya otoritarianisme sebagaimana langgam sebelum reformasi. Hal ini sekaligus bisa menjadi ujian bagi kita dalam berdemokrasi. Jangan sampai kita set back dalam berdemokrasi.

“Ini harus menjadi warning bagi pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam proses pembubaran HTI. Jangan sampai langkah ini malah menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa ini upaya memberangus kelompok Islam yang berbeda dan kritis terhadap pemerintah,” kata Jazuli.

Dan terakhir, kelima, kita semua tentu berkomitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Indonesia ini tidak boleh ada kelompok apapun, atas nama apapun yang anti kebangsaan, anti kebhinnekaan dan anti Pancasila, karena semua itu sudah final dan disepakati oleh para pendiri bangsa ini. 

"Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tentu harus bekerja sama untuk menjaga warisan kebangsaan tersebut. Maka, pendekatan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong harus dikedepankan karena pada dasarnya kita semua cinta bangsa ini," pungkas Jazuli.

PKS Karanganyar Deklarasi Yu-Ro Jilid 2

Karanganyar – Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungannya terhadap Juliyatmono-Rohadi Widodo maju menjadi calon bupati-wakil bupati Karanganyar periode berikutnya. Pernyataan sikap itu dideklarasikan saat apel siaga memperingati milad ke-19 PKS di Alun-alun Karanganyar, Minggu (30/4).

Bertindak sebagai inspektur apel adalah Ketua DPW PKS Jawa Tengah, KH Kamal Fauzi. Dalam amanatnya Kamal Fauzi menyampaikan 2 agenda penting yaitu komitmen PKS untuk melanjutkan pasangan YURO dalam pilkada 2018 mendatang serta target kemenangan PKS dalam pemilu legislatif 2019. Selain itu, Kamal Fauzi meminta kadernya untuk senantiasa berbuat baik kepada masyarakat dan berbaur dengan masyarakat ( tidak ekslusif ) dan terus melanjutkan kebaikan itu, serta bersiap siaga untuk meraih kemenangan.

Ada tiga kunci untuk meraih kemenangan, yaitu, Ishbiru (bersabar dalam kebaikan) Washobiru (harus tetap dalam kebaikan, Warobitu (selalu bersiap siaga), dan selanjutnya Ittaqallah (ketaqwaan kita kepada Allah SWT)", tambahnya.

“Kita komitmen untuk lanjut. Secara internal kita sudah sepakat bahwa YURO harus lanjut. Bahkan di DPP sendiri juga sudah sepakat YURO harus lanjut di Jawa Tengah ini", jelasnya.

Jajaran DPW memimpin deklarasi pernyataan sikap itu serta memberi mandat DPD PKS Karanganyar untuk mengawal pemerintahan Yu-Ro 2014-2018 supaya berlanjut ke periode selanjutnya.

Hadir juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Jateng, Rohadi Widodo, yang juga Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar. Tak ketinggalan legislator DPRD Jateng dari Fraksi PKS Hadi Santoso, Ketua DPD PKS Karanganyar Joko Tri Susilo, pengurus DPD PKS Karanganyar, dan legislator dari Fraksi PKS DPRD Karanganyar.

Fraksi PKS se-Indonesia Kokohkan Khidmat Untuk Rakyat Guna Menyongsong Kemenangan PKS 2019

Jakarta (27/4) - Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Akbar Pimpinaan Fraksi PKS se-Indonesia mulai hari ini (Kamis 27/4) hingga tiga hari ke depan di Hotel Sahid Jakarta.  

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa Rapat Akbar ini dihelat sebagai ajang konsolidasi dan kesamaan langkah Fraksi PKS pusat hingga daerah dalam rangka mengokohkan khidmat untuk rakyat guna meraih kemenangan PKS di Pemilu 2019. 

"Fraksi PKS DPR ditunjuk oleh DPTP PKS untuk memimpin kesatuan langkah Fraksi-Fraksi PKS di seluruh Indonesia. Hari ini kami ingin memastikan komitmen khidmat untuk rakyat guna meraih kemenangan PKS ke depan," ungkap Jazuli.  

Jazuli Juwaini mengatakan bahwa anggota Fraksi PKS DPR dan DPRD merupakan garda terdepan sekaligus etalase Partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Untuk itu, Fraksi PKS ingin memastikan garis perjuangan Fraksi seirama dari pusat hingga daerah sehingga manfaat dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh rakyat. 

Anggota Komisi I ini mengatakan jumlah Aleg PKS di pusat 40 orang, jika digabung dengan Aleg DPRD di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 1.200-an orang. Jumlah ini belumlah besar dibandingkan jumlah keseluruhan Anggota DPR dan DPRD nasional. Tapi, sejak awal kami tegaskan bahwa yang 1200-an orang ini harus punya kapasitas intelektual dan perubahan yang besar sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan rakyat. 

"Hari ini kita kokohkan komitmen Fraksi PKS untuk memperjuangkan tiga isu besar (garis perjuangan FPKS) yaitu kerakyatan, keummatan, dan pengokohan nasionalisme Indonesia. Lalu kita bangun sistem agar perjuangan tersebut benar-benar terealisasi hingga ke daerah-daerah," katanya.  

Diantara sarana perjuangan yang sudah digagas Fraksi PKS pusat, sebut Jazuli, adalah program nasional "Hari Aspirasi Rakyat" Fraksi PKS. Alhamdulillah sudah dilaunching di banyak daerah.  

"Melalui sarana Hari Aspirasi Rakyat ini Fraksi PKS mampu menyerap, mengagregasi, dan mencarikan solusi atas permasalahan yang diadukan rakyat. Jika tidak selesai di tingkat daerah, bisa kami perjuangkan di tingkat pusat. Inilah pentingnya sistem yang kami bangun tadi," kata Jazuli. 

Selain itu, lanjut Jazuli, juga ada Lomba Penulisan bertema Kebangsaan yang sudah memasuki tahun kedua dan akan diumumkan pemenangnya pada puncak acara Milad PKS 19 pada Minggu 30 April besok. Lomba ini sebagai upaya Fraksi PKS untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia.  

Selanjutnya, tak kalah penting perhelatan "Lomba Baca Kitab Kuning" yang juga memasuki tahun kedua sebagai upaya melestarikan khasanah keilmuwan agama Islam yang rahmatan lil alamiin. Hari ini sekaligus kami akan secara resmi melaunching Lomba Baca Kitab Kuning. 

Fraksi PKS pada momen istimewa kali ini juga akan merilis “Aspirasi TV” (TV-nya Fraksi PKS) pada hari terakhir Rapat Akbar ini (Sabtu, 29/4). Melalui Aspirasi TV ini, ungkap Jazuli, aktivitas Fraksi PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat mudah-mudahan bisa diketahui publik secara lebih luas.  

"Itu semua diantara ikhtiar Fraksi PKS agar semakin kuat dalam berkhidmat, melayani dan membela kepentingan rakyat. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia," pungkas Jazuli.

**

Rapat Akbar Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufrie bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, dan Ketua Fraksi PKS MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring. Sekaligus diselenggarakan “Launching Lomba Baca Kitab Kuning” periode kedua. Selama tiga hari ke depan acara akan diisi dengan beragam acara mulai dari pidato politik Presiden PKS, pembekalan, hingga workshop bagi Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS se-Indonesia.

Fraksi PKS Tolak Hak Angket Terhadap KPK

Jakarta (28/4) - Fraksi PKS DPR RI menegaskan menolak inisiatif Hak Angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III. 

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah mengkaji secara mendalam implikasi hak angket terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK. Agar tidak ada kesan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," lanjutnya.

Menurut Jazuli Juwaini adalah hak anggota atau fraksi lain di DPR yang mengusulkan hak angket sebagai upaya untuk mendalami dan mungkin mengoreksi berbagai kejanggalan proses internal KPK, seperti bocornya sprindik, BAP, surat cekal; etika penyebutan nama-nama orang yang (baru) diduga terlibat; serta terkait proses-proses tugas dinas dan penganggaran di internal KPK.

Namun demikian, Fraksi PKS menilai hal tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Mitra DPR (Komisi III) dengan KPK.

"Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power," pungkas Jazuli.

MSI: Persatuan Umat Islam Perlu Dijaga

Jakarta (26/4) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, menghadiri Rapat Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-17, di Kantor Pusat MUI pada Rabu (26/4/2017). Politisi yang akrab disapa MSI ini diundang dalam rapat pleno yang mengambil tajuk "Memperkuat Marwah Politik Islam".

Sohibul Iman menjelaskan, bahwa potensi persatuan Umat Islam di Indonesia biasanya disatukan oleh hal-hal yang bersifat eksidensial saja. Sehingga, setelah itu umat kembali sibuk dengan bidangnya masing-masing.

"Kita dapat mengambil pelajaran di Pilkada DKI Jakarta, kemenangan Anies-Sandi dirasa sebagai kemenangan Umat Islam, hal ini karena umat merasa terhina atas pernyataan petahana. Umat dapat bersatu jika berada dikondisi terhina. Tapi pada saat-saat tertentu umat sulit bersatu," ungkap Sohibul Iman.

Sohibul Iman menerangkan, persatuan umat ini seharusnya tetap terus terjaga untuk membangun bangsa. Sehingga, Ia berharap kedepannya umat memiliki isu bersama yang akan terus dikawal.

"Umat harus mulai bersatu dan aktif dalam sektor-sektor produktif, seperti misalnya koperasi 212. Karena dalam Al Qur'an, kita telah dituntut untuk bersatu. Bersatunya umat dalam sektor produktif akan menguatkan kita pada sektor lainnya," lanjutnya.

Sohibul Iman menilai, diskusi antartokoh, Ormas dan Parpol perlu dilakukan untuk mempersatukan umat kedepan. Ia juga menegaskan, bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak tertutup dengan adanya dialog tukar pikiran seperti ini.

"Dialog seperti ini sangat penting dilakukan Umat. Kami juga beberapa kali mengundang ormas Islam untuk berdiskusi, untuk mendapatkan solusi ke depan bagi umat," tutupnya.