Sejumlah Caleg Milenial Hiasi Formasi Bacaleg yang Didaftarkan PKS Boyolali

Fantika Vera dan Kusnulia Rosita, dua dari 11 caleg milenial yang siap berjuang di Boyolali

Boyolali (19/7) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali telah resmi mendaftarkan calegnya pada hari Selasa (17/7) yang lalu. PKS mendaftarkan sejumlah 44 caleg yang mewakili 5 dapil di Boyolali. Dari 44 caleg tersebut, terdapat 17 caleg perempuan atau sekitar 38%. Melebihi syarat sebagaimana yang diamanatkan UU yaitu minimal 30% caleg perempuan.

Selain telah memenuhi syarat minimal 30% caleg perempuan, sejumlah caleg generasi milenial juga menghiasi formasi BCAD yang didaftarkan oleh PKS tersebut. Ada 11 caleg generasi milenial atau sekitar 25% yang siap berjuang bersama PKS dalam Pemilu 2019.

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad mengatakan bahwa adanya caleg generasi milenial ini adalah sebagai wujud PKS dalam melakukan regenerasi terhadap partainya.

"Hadirnya caleg-caleg muda ini merupakan bukti bahwa PKS ini adalah partai kader yang senantiasa melakukan kaderisasi." Jelas Nur Acmad.

Selain itu, hadirnya caleg-caleg milenial ini adalah sebagai sarana untuk menampung aspirasi pemilih yang berasal dari generasi milenial.

"Pemilih yang berasal dari generasi milenial ini sangat besar jumlahnya yaitu sekitar 30%. Maka harus kami akomodir dengan menghadirkan caleg-caleg generasi milenial yang berkualitas." Tutur Nur Achmad, yang juga maju menjadi caleg di DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 8.

Kusnulia Rosita, salah satu caleg milenial yang akan berjuang melalui Dapil 5 (Ngemplak, Sambi, Banyudono dan Sawit) ini merasa terpanggil untuk berkontribusi lebih dalam memajukan Boyolali.

"Hidup ini adalah untuk kebaikan. Oleh karena itu saya ingin berkontribusi dalam kebaikan, salah satunya adalah dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui parlemen."Ungkap Kusnul.

Perempuan yang masih berstatus sebagai mahasiswi ini berjanji jika nanti terpilih akan lebih fokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan komunitas remaja.

Lain halnya dengan Fantika Vera. Caleg milenial yang diusung melalui Dapil 1 (Boyolali, Ampel, Mojosongo dan Teras) ini merasa terpanggil untuk berjuang melalui parlemen karena keprihatinannya terhadap dunia pendidikan. Perempuan muda yang berprofesi sebagai guru ini bercita-cita untuk memajukan dunia pendidikan agar lahir karya-karya besar demi kemajuan bangsa.

Sementara itu, Johan Fahyudi, caleg milenial yang berasal dari Banyudono, merasa terpanggil karena ingin memajukan daerah kelahirannya. Pemuda yang aktif sebagai Ketua Bidang Sosial Ikatan Takmir Masjid se-Desa Ngaru-Aru ini akan berjuang melalui Dapil 5 Boyolali. [HSM]

Resmi Mendaftarkan Calegnya, PKS Boyolali Optimis Raih 7 Kursi DPRD Boyolali

 Boyolali (17/7) - DPD PKS Boyolali hari ini Selasa (17/7) secara resmi mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Kabupaten Boyolali. PKS merupakan partai kedua yang resmi mendaftar setelah sehari sebelumnya Partai Golkar juga resmi mendaftar. Rombongan pengurus DPD PKS Boyolali yang berjumlah kurang lebih 15 orang diterima langsung oleh komisioner KPU sekitar pkl. 10.30 WIB.

Setelah melalui pengecekan, berkas persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap.

"Setelah berkas ini kami terima, tahap berikutnya adalah verifikasi. Dan hasil verifikasi akan kami sampaikan kepada parpol terkait pada tgl 21/7/2018." Tutur ketua KPU Siswadi Sapto Harjono

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dalam keterangannya mengatakan bahwa PKS Boyolali serius dan siap memenangkan pemilu 2019.

"Setelah melalui tahapan yg cukup panjang dalam menentukan bacaleg, hari ini kami mendaftarkan 44 calon yang merupakan kader-kader terbaik kami." Jelasnya.

"Selain itu, calon yang kami usung ini juga sudah melebihi 30% keterwakilan calon perempuan. Dalam formasi yang kami daftarkan ada sebanyak 17 calon perempuan atau 38%." Imbuhnya

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa target perolehan kursi PKS Boyolali masih mengacu pada target yang ditetapkan pada Musda yaitu memperoleh 7 kursi DPRD Boyolali. Saat ini PKS menduduki 4 kursi DPRD Boyolali. [HSM]

Bersama 30 Anak Yatim, PKS Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan

 

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad menyerahkan bingkisan dan santunan kepada anak yatim

Boyolali (3/6) - Bulan Ramadhan adalah bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan dimana Allah SWT berikan pahala berlipat ganda bagi umatnya yang beramal ibadah. Bulan Ramadhan juga bulan dimana umat Islam sedang bergembira dan berbagi kebahagiaan. Tidak menyia-nyiakan keagungan bulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali menggelar acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Ahad (3/6) sore bertempat di Markaz Dakwah DPD PKS Kabupaten Boyolali dengan mengundang 30 anak yatim.

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh PKS setiap tahunnya pada bulan Ramadhan.
"Bulan Ramadhan adalah bulan kebahagiaan, maka kami ingin berbagi kebahagiaan bersama anak yatim." Jelasnya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa acara ini akan terus dipertahankan setiap tahunnya. Kalau tahun ini santunan diberikan kepada 30 anak yatim, maka akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, tausiyah disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jateng, H. Syaifudin, S.Si. Dalam tausiyahnya beliau menyampaikan bahwa PKS terus berusaha melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang berusaha mensejahterakan rakyat.

"Ahmad Heryawan itu adalah pemimpin yang dilahirkan PKS untuk Jawa Barat. Beliau memimpin Jabar selama dua periode dan meraih ratusan penghargaan sebagai bukti keberhasilannya memimpin Jabar." Jelas Syaifudin memberikan contoh. Tidak lupa beliau meminta doa kepada peserta yang hadir terutama anak-anak yatim agar PKS tetap istiqomah dan tetap berkhidmat untuk rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, santunan dan bingkisan diberikan kepada 30 anak yatim yang ada di Boyolali. Anak-anak tampak gembira menerima bingkisan dan santunan. Semoga keceriaan tersebut terus terpancar pada anak-anak tersebut. [HSM]

Hidayat-PKS: 200 Nama Mubalig Bukan Fatwa, Tak Mengikat

 

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid meminta pada menteri agama untuk segera berkonsultasi dengan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI terkait daftar 200 mubalig. Upaya ini perlu dibahas apakah memang lebih banyak manfaat atau mudaratnya.

"Yang saya dengar bahwa nama-nama itu diusulkan oleh ormas-ormas Islam yang besar yang ada di Indonesia dan juga masjid-masjid besar yang ada di Indonesia," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.

Ia menambahkan, rekomendasi daftar mubalig yang dikeluarkan menag bukan fatwa maupun hukum agama yang mengikat. Tapi, karena hal ini menjadi polemik maka sebaiknya hal ini dikaji.

"Karena sebagian nama-nama menjadi polemik, sebaiknya Kemenag bertemu dengan para tokoh-tokoh pimpinan umat beragama dalam hal ini Islam, untuk kemudian menghadirkan koreksi dan menghadirkan perbaikan supaya yang betul-betul muncul adalah maslahat, jangan ada polemik," kata Hidayat.

Meski begitu, menurutnya, sebenarnya pada tingkat akar rumput, masyarakat tak terlalu mempermasalahkan apakah mubalig yang mereka undang masuk atau tidak dalam daftar yang disusun Kemenag.

"Mereka sudah mempunyai preferensi sendiri dan itulah karenanya segera akhiri polemik ini, karena tingkat masyarakat sesungguhnya mereka sudah menerima ustaz-ustaz dan mubalig yang merupakan rujukan mereka sendiri," kata Hidayat.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyadari masalah 200 mubalig yang dirilis institusinya menjadi gaduh dan hiruk pikuk.

Dia menjelaskan latar belakang Kemenag mengeluarkan daftar itu, lebih dahulu mendapat banyak permintaan, pertanyaan dari sejumlah kalangan, baik perorangan maupun institusi kementerian lain, dan lembaga BUMN, yang meminta nama-nama penceramah yang baik.

Karena banyak permintaan, Kemenag pun bereaksi dengan mengeluarkan daftar tersebut. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan.

Pertama, mereka yang memiliki kompetensi, mumpuni. Orang yang menguasai dasar-dasar ilmu agama Islam karena substansi yang diceramahkan materi keislaman. Kedua, cukup berpengalaman sebagai penceramah. Ketiga, mereka punya komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan.

Lukman menambahkan, Kemenag juga sudah menghubungi ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masjid-masjid besar di kota besar, sejumlah ulama, kiai sebelum mengeluarkan daftar mubaliq. Mereka lantas diberikan nama-nama penceramah, lalu dihimpun 200 nama-nama itu.

Namun, dia menegaskan bahwa daftar itu bukanlah final. Nama-nama baru bisa saja masuk.

Sumber: Viva.co.id

Politisi PKS Nasir Djamil Sebut Jokowi Belum Aman

Jakarta (22/5) - Posisi Joko Widodo yang menempati peringkat tertinggi dalam jejak pendapat oleh lembaga survei dinilai belum aman menuju Pemilihan Presiden 2019. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa beberapa faktor dapat mengubah peta dukungan yang berdasarkan hasil-hasil survei sejauh ini masih dimenangi oleh Jokowi.

"Tingkat kemantapan pemilihan calon Presiden masih fifty-fifty, artinya orang yang masih mungkin berubah atau orang yang tidak mau menjawab sama jumlahnya dengan orang yang mantap," papar Nasir dalam acara Rilis Survei Nasional: Konstelasi Elektoral Pilpres & Pileg 2019 Pasca Deklarasi Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Adapun, berdasarkan hasil survei Charta Politika, pemilih yang sudah mantap memilih Jokowi sebagai calon Presiden berjumlah 56,7%. Sementara, 30,9% dinyatakan masih belum mantap. Di sisi lain, calon kandidat dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki pemilih yang mantap akan mendukung sebanyak 48,5%. Namun, jumlah pemilih yang dinyatakan tidak mantap memilih Prabowo jumlahnya juga tidak sedikit, yakni 43,2%.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan terdapat tendensi kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto setelah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan deklarasi.

"Ada tendensi kenaikan dari Prabowo Subianto dari hasil deklarasi," ujarnya

Selain mencermati peluang bakal calon Presiden ada Pemilu 2019, Nasir Djamil juga memberi penilaian terhadap proses demokrasi yang berlangsung menjelang Pemilu 2019 berdasarkan hasil survei Charta Politika.

"Dari hasil survei ini, ada kesuraman demokrasi di Indonesia. Coba bayangkan, ketidaktahuan masyarakat terhadap Pemilihan Presiden 2019 masih besar, 41,5%," ujar Nasir.

Sumber: Bisnis.com

Fraksi PKS Tolak Impor Beras

 

Jakarta (22/05) -- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hermanto menolak tegas kebijakan impor beras yang baru-baru ini dilakukan kembali oleh pemerintah.

“Impor beras merupakan kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan dan berimplikasi pada semakin miskinnya petani”, ujar Hermanto menanggapi diterbitkannya izin impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh  Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berlaku hingga Juli 2018.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag), Oke Nurwan mengatakan izin impor dikeluarkan karena pasokan beras dalam negeri kurang meskipun sebelumnya telah dikeluarkan izin impor beras 500 ribu ton.  Menurutnya,  tanda adanya kekurangan pasokan ialah harga beras yang masih tinggi di pasaran. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Namun menurut Hermanto, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar. 

"Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga beras medium lalu naik dan bertahan diatas HET. Selanjutnya Pemerintah memutuskan untuk impor beras", paparnya.

Dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini. Oleh karenanya, Hermanto menilai tindakan Kemendag tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani dimana saat ini telah masuk musim panen", tuturnya.

Belum lama ini Hermanto meninjau kawasan pertanian Bukit Mendawa Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dimana kondisi padi siap panen. Sehingga, menurutnya alasan kekurangan pasokan tidak dapat dibenarkan.

Lebih jauh ia menegaskan, impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.  Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan itu artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi. Dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri", pungkas legislator FPKS dari dapil Sumbar I ini.

Komisi I Kutuk AS Nekat Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

 

Ketua Komisi I Abdul Kharis Al Masyhari

Jakarta (16/5) - Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah Amerika Serikat yang membuka kantor kedutaannya di tanah Palestina untuk negara penjajah Israel.

"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina" ujar Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia mengatakan langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan , dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.

Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," ujar Kharis yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan. "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," kata anggota DPR RI asal Solo ini.

Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

"Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem!" tegas Kharis.

Yerusalem atau Al Quds di Palestina merupakan salah satu tanah suci umat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

"Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita," pungkas Kharis.