Unik, PKS Mojosongo Meriahkan Sambut Ramadhan dengan Memancing dan Menangkap Ikan di Sungai

Boyolali - DPC PKS Kecamatan Mojosongo Boyolali menggelar acara yang unik dalam memeriahkan datangnya Bulan Ramadhan 1438 H. Kegiatan tersebut berupa kegiatan memancing dan menangkap ikan di sungai yang dilaksanakan pada hari Kamis (24/5) bertempat di Desa Getan Mojosongo Boyolali. Acara dimeriahkan oleh lebih dari 40 keluarga kader beserta dengan anak-anaknya.

Acara berjalan sangat meriah dan hangat dengan diawali agenda keluarga memancing dan menangkap ikan di sungai. Terlihat keceriaan anak-anak saat menangkapi ikan yang berada di sungai. Orang tua berperan aktif menjaga dan mengarahkan anak-anak mereka. Selesai menangkap ikan, anak-anak membersihkan diri bersama ibunya dan sang ayah memancing bersama.

Setelah keceriaan dan kehebohan menangkap ikan dan memancing di sungai, acara dilanjutkan dengan tausiyah dari Konselor Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan materi " Menggapai Berkah dari Kota Makkah". Keluarga kader harus menjadi contoh dalam masyarakat sebagaimana penduduk Kota Makkah yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Pertama, hidup untuk menunggu shalat. Ada 3 golongan manusia yang diberi cahaya di akhirat nanti, yaitu cahayanya seperti sinar matahari bagi orang-orang yang sebelum adzan sudah bersiap diri untuk shalat, lalu cahaya seperti bulan bagi orang-orang yang bersiap shalat saat adzan, dan terakhir cahaya seperti bintang yang tampak kelap kelip saja yaitu bagi orang-orang yang baru bersiap shalat setelah adzan tapi tidak tertinggal jama'ah. Kedua, Memuliakan ibu. Ibu adalah wanita yang sangat mulia, hingga Presiden Erdogan pun mempunyai kebiasaan mencium kaki ibunya.
Ketua DPC PKS Mojosongo, Irwan Setiono menyampaikan bahwa acara ini digelar untuk semakin menguatkan keluarga kader DPC PKS Mojosongo. "Bulan Ramadhan ini bulan berjuta momentum. Perlu sinergi antar anggota keluarga untuk dapat meraih momentum yang hanya datang setahun sekali itu. Sayang sekali kalau terlewatkan begitu saja" Ujar Irwan. Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa acara yang melibatkan kader dan keluarganya seperti ini akan digelar secara rutin.

Berikut ini dokumentasi kegiatan tersebut:

Read More

Ketua Fraksi PKS: Berikan Keadilan Bagi HTI

Jakarta (9/5) - Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, tidak ingin reaktif dan berhati-hati dalam menanggapi langkah pemerintah tersebut. “Kita dalami dan kaji secara cermat langkah pemerintah ini, karena jelas menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat. Tapi, saya kira ini baru langkah awal, prosesnya panjang. Tapi karena keputusan sudah diumumkan pemerintah, yang penting berikan keadilan bagi HTI dalam proses peradilan,” katanya.

Pertama, Pemerintah memang punya kewenangan menilai ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tapi jangan lupa Pemerintah juga punya tanggung jawab melakukan pembinaan, pengayoman, dan memberikan edukasi kepada setiap ormas. Apalagi ormas tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

“Saya berharap langkah pembubaran ini benar-benar berdasarkan kajian yang komprehensif, tidak parsial, tidak ada sentimen tertentu, apalagi kepentingan politis. Bahaya akibatnya bagi kehidupan kebangsaan kita jika alasan itu yang melatari,” pesan Jazuli.

Kedua, tentu pembubaran ormas harus ditempuh melalui proses peradilan. Saya kira yang dilakukan oleh pemerintah baru langkah awal, berdasarkan kajian yang juga sudad disampikan oleh Menkopolhukam kemarin pemerintah akan mengajukan proses pembubaran itu ke pengadilan. 

“Begitu prosedurnya sesuai undang-undang. Jadi pemerintah tidak serta merta bisa membubarkan ormas, harus ada keputusan pengadilan,” ungkap Jazuli.

Ketiga, proses pengadilan harus dijamin independensinya. Tentu saja pengadilan akan memberikan ruang yang sama dan adil baik kepada pemerintah sebagai penggugat (pembubaran) maupun kepada HTI sebagai tergugat. 

“HTI harus diberikan ruang yang luas untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi apakah benar tuduhan pemerintah bahwa kegiatannya terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sinilah letak equality before the law, jadi tidak bisa semena-mena membubarkan ormas, meskipun itu dilakukan oleh pemerintah,” terang Jazuli.

Keempat, momentum ini merupakan ujian bagi demokrasi kita. Ada sebagian pihak yang menilai dan mewaspadai benih-benih lahirnya otoritarianisme sebagaimana langgam sebelum reformasi. Hal ini sekaligus bisa menjadi ujian bagi kita dalam berdemokrasi. Jangan sampai kita set back dalam berdemokrasi.

“Ini harus menjadi warning bagi pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam proses pembubaran HTI. Jangan sampai langkah ini malah menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa ini upaya memberangus kelompok Islam yang berbeda dan kritis terhadap pemerintah,” kata Jazuli.

Dan terakhir, kelima, kita semua tentu berkomitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Indonesia ini tidak boleh ada kelompok apapun, atas nama apapun yang anti kebangsaan, anti kebhinnekaan dan anti Pancasila, karena semua itu sudah final dan disepakati oleh para pendiri bangsa ini. 

"Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tentu harus bekerja sama untuk menjaga warisan kebangsaan tersebut. Maka, pendekatan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong harus dikedepankan karena pada dasarnya kita semua cinta bangsa ini," pungkas Jazuli.

Read More

PKS Karanganyar Deklarasi Yu-Ro Jilid 2

Karanganyar – Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungannya terhadap Juliyatmono-Rohadi Widodo maju menjadi calon bupati-wakil bupati Karanganyar periode berikutnya. Pernyataan sikap itu dideklarasikan saat apel siaga memperingati milad ke-19 PKS di Alun-alun Karanganyar, Minggu (30/4).

Bertindak sebagai inspektur apel adalah Ketua DPW PKS Jawa Tengah, KH Kamal Fauzi. Dalam amanatnya Kamal Fauzi menyampaikan 2 agenda penting yaitu komitmen PKS untuk melanjutkan pasangan YURO dalam pilkada 2018 mendatang serta target kemenangan PKS dalam pemilu legislatif 2019. Selain itu, Kamal Fauzi meminta kadernya untuk senantiasa berbuat baik kepada masyarakat dan berbaur dengan masyarakat ( tidak ekslusif ) dan terus melanjutkan kebaikan itu, serta bersiap siaga untuk meraih kemenangan.

Ada tiga kunci untuk meraih kemenangan, yaitu, Ishbiru (bersabar dalam kebaikan) Washobiru (harus tetap dalam kebaikan, Warobitu (selalu bersiap siaga), dan selanjutnya Ittaqallah (ketaqwaan kita kepada Allah SWT)", tambahnya.

“Kita komitmen untuk lanjut. Secara internal kita sudah sepakat bahwa YURO harus lanjut. Bahkan di DPP sendiri juga sudah sepakat YURO harus lanjut di Jawa Tengah ini", jelasnya.

Jajaran DPW memimpin deklarasi pernyataan sikap itu serta memberi mandat DPD PKS Karanganyar untuk mengawal pemerintahan Yu-Ro 2014-2018 supaya berlanjut ke periode selanjutnya.

Hadir juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Jateng, Rohadi Widodo, yang juga Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar. Tak ketinggalan legislator DPRD Jateng dari Fraksi PKS Hadi Santoso, Ketua DPD PKS Karanganyar Joko Tri Susilo, pengurus DPD PKS Karanganyar, dan legislator dari Fraksi PKS DPRD Karanganyar.

Read More