 |
SEMARANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus memperjuangan penguatan pembangunan Indonesia di sektor buru, tani dan neyalan di Indonesia. Hal itu disampaika oleh Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan (BPN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Muhammad Martri Agoeng, Selasa (2/6/2015).
Menurut Martri, keberadaan buruh tani dan nelayan di Indonesia saat ini menjadi salah satu bidang terpenting pembangunan Indonesia, mengingat salah satu nawacita pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla adalah penguatan sektor riil dan maritim.
“Maka dari itu kita akan terus dorong penguatan buruh tani dan nelayan, dengan cara melakukan penguatan advokasi kepada mereka, karena selama ini buruh tani dan buruh nelayan menjadi bidang kerja dengan tingkat politik yang tinggi, sementara di satu pihak tidak ada penjamin kesejahteraan oleh pelaku politik saat ini, “ ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang BPN Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah, Selasa (2/6/2015) di Kopeng, Kabupaten Semarang.
Lebih lanjut, Marti menyampaikan bahwa kondisi buruh di Indonesia dengan luar negeri memiliki karakteristik yang berbeda, karena memiliki kultur dan kebudayaan yang berbeda. “Di Indonesia, kita masih Mengedepankan Budaya Gotong Royong dan komunikasi, dan saat ini, siapa yang ngurus buruh tani dan buruh nelayan itu tak jelas kalau dilihat dari Undang-Undangnya," tandasnya.
Selain itu, kata Martri, ada permasalahan bidang buruh yang memerlukan penyelesaian dari berbagai pihak, termasuk PKS. “Pada buruh pabrik besar tidak ada keterikatan atau ketergantungan pemerintah, jadi mereka bebas berteriak, sementara pada buruh tani dan buruh nelayan masih bergantung dgn pemerintah, subsidi pupuk, subdisi BBM, jadi kalau mau berteriak ndak bisa karena harus dekat dengan pemerintah,”ungkapnya.
Martri berjanji, PKS melalu para anggota legislatif yang duduk di DPR pusat maupun daerah, bersama bidang BPN di tingkat struktur akan terus memperjuangkan dan melakukan penguatan pembangunan sektor buruh tani dan nelayan.
Sementara, agenda Rakor BPN ini dihadiri oleh BPN struktur PKS di tingkat daerah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota se Jateng.
( Ped )
