Sejumlah Elemen Masyarakat Boyolali Serukan Kepedulian Terhadap Pengungsi Rohingnya

Boyolali (30/5) - Sejumlah elemen masyarakat Boyolali menyerukan kepedulian terhadap pengungsi Rohingnya menyusul terdamparnya ratusan pengungsi Rohingnya di Pantai Aceh Utara, Kamis (29/5). Aksi kepedulian yang bertajuk "Love For Rohingnya" yang digelar di perempatan Taman Sono Kridanggo itu diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat Boyolali diantaranya Prima Pala, mahasiswa Akbid Estu Utomo, PKPU Boyolali, Forsais, dan elemen masyarakat lainnya. 

Selain aksi kepedulian juga digelar penggalangan dana untuk meringankan beban para pengungsi. Dana terkumpul sejumlah Rp. 4.077.400,00 yang akan disalurkan melalui PKPU, lembaga kemanusiaan yang sudah berpengalaman dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Koordinator aksi, Aceng Jayusman dalam rilisnya mengatakan bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian terhadap pengungsi Rohingnya yang kondisinya memprihatinkan.

"Mereka para pengungsi Rohingnya mengalami penindasan di negaranya, kemudian berusaha mencari perlindungan, terombang ambing di lautan selama berbulan-bulan, kelaparan, sakit-sakitan, maka rasa kemanusiaan lah yang mendorong kita untuk melaksanakan aksi ini." Serunya.

Sementara itu, Ketua PKPU Boyolali, Taufik menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 4 posko pengungsian Rohingya yaitu di Pelabuhan Kuala Langsa (682 jiwa), Komplek Ex Pabrik Kertas Lontar Papirus (433 jiwa), TPI Kuala Cangkoi (576 jiwa) dan Gedung Pemda aceh Tamiang (47 jiwa). PKPU hingga saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan penyaluran bantuan diantaranya pemotongan 4 ekor sapi di Aceh Utara dan Aceh Timur, distribusi peralatan dan perlengkapan sholat, selimut dan hygiene kit juga mendirikan dapur umum. 

"Untuk rencana aksi lanjutan berikutnya kami akan menyiapkan kebutuhan serambi nyaman, musholla/tenda, sekolah inisiatif, dapur umum, pemenuhan makanan bergizi, tanki air, dan pengenalan menu bergizi ala Indonesia dan PHBS." Paparnya (HSM)

Read More

Syaifudin: Pilkada Boyolali 2015 Memang Harus Berlangsung Fair Play

Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin selepas memberikan suara pada pileg 2014

Boyolali - Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin mengatakan bahwa sudah seharusnya setiap pergelaran pesta demokrasi rakyat berlangsung fair play dan jurdil.

"Saya rasa kita sudah cukup dewasa dan matang dalam berdemokrasi. Sudah saatnya kita jalankan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah tidak sepatutnya kita menghalalkan segala cara dalam berdemokrasi." Ungkap Syaifudin.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Boyolali yang juga Bupati Boyolali, Seno Samodro yang berharap agar Pilkada Boyolali 2015 berlangsung fair play sebagaimana dilansir Solopos.com (28/5).

“Sebagai masyarakat dan juga pimpinan partai politik, harapan Bupati agar pilkada berjalan fair play harus direspon secara positif karena itu harapan semua pihak,” kata Syaifudin

Syaifudin berharap agar Bupati konsisten dengan apa yang disampaikannya karena pernyataan Bupati seolah-olah ditujukan kepada pihak lain. 

“Seakan-akan selama ini justru pihak lain yang tidak fair play,” ujar dia.

Jika Bupati bisa konsisten dengan apa yang diucapkan, kata Syaifudin, maka ke depan jangan sampai masyarakat tersandera dengan iming-iming uang Rp50.000 atau politik uang.

“Yang lebih penting, masyarakat pemilih bebas intimidasi, bebas ancaman mutasi atau risiko politik 50 km-70 km, dan jangan sampai ada mobilisasi birokrasi.” Tegas Syaifudin.

Read More

Abdul Kharis Turut Mendukung Program LAKU PANDAI OJK

Sukoharjo - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama melaksanakan Seminar dan Sosialisasi peran OJK di Aula Sekolah Pasca Sarjana UMS Surakarta, Kamis (28/5).

Seminar dan sosialisasi diikuti 250 peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa. Hadir sebagai pembicara, Abdul Kharis Al Masyhari (Anggota Komisi XI DPR RI), Insan Hasani (Ketua Strategi Komunikasi OJK), dan Bambang Setiaji (Rektor UMS Surakarta) 

Dalam pemaparan materi, pembicara menyampaikan kedudukan OJK berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dimana OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Dalam rangka penguatan perbankan dan sistem keuangan Nasional, Pada tanggal 26 Maret 2015 OJK menerapkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang diselenggarakan untuk 17 bank di Indonesia.

Pada tahap awal ada empat bank yang sudah mendapatkan persetujuan dan akan meluncurkan program ini dalam waktu dekat yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan Bank Central Asia. Dari empat bank ini, ditargetkan akan direkrut sekitar 128.039 agen selama periode 2015, kemudian akan diikuti oleh Bank-Bank lainnya.

Abdul Kharis selaku anggota DPR RI komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan kebijakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai di Indonesia. Selain itu, Komisi XI DPR RI saat ini akan membahas RUU Perbankan dan RUU BI sebagai prolegnas unggulan tahun 2015 ini.

“Dalam RUU Perbankan, Komisi XI DPR membahas mengenai penyertaan modal asing tidak boleh mayoritas, idealnya kurang dari 50 persen.Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan mengusung prinsip resiprokal atau perlakuan yang sama untuk mengikuti perkembangan bisnis perbankan di dunia.”

“Kemudian dengan RUU BI untuk memperjelas pembagian ranah kerja serta kedudukan BI dan OJK karena dalam UU Perbankan yang berlaku saat ini, terdapat peranan BI dan OJK yang bersinggungan (grey area)” jelasnya. (HM)

Read More

Enam Parpol Siap Berkoalisi Menangkan Pilkada Boyolali 2015

Boyolali — Enam partai politik merapatkan barisan menjelang pendaftaran bakal calon bupati-wakil bupati untuk Pilkada 2015. Mereka sepakat bersatu dalam koalisi untuk memenangkan Pilkada Boyolali 2015. Kesepakatan tersebut dicetuskan di DPD Partai Golkar, Sabtu (23/5) sebagaimana dilansir oleh timlo.net.

”Keenam parpol tersebut adalah Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan PKB. Meski sudah berkoalisi, namun kami belum membahas figur calon yang akan diusung. Nanti kita buka pendaftaran dulu,” ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar, Priyanto ditemui di DPD Partai Golkar, Senin (25/5).

Selain membuka untuk umum, diharapkan juga nama-nama yang sebelumnya masuk dalam penjaringan di internal partai masing-masing bisa mendaftar pada koalisi. Nama-nama tersebut nantinya akan disaring bersama untuk dimunculkan menjadi bakal calon.

“Gimana teknisnya nanti kita bahas lagi,” tambahnya.

Senada diungkapkan Sekretaris DPC Partai Gerindra Boyolali, Rohmat Junaedi. Ditambahkan, memang sudah ada pertemuan antar pimpinan Parpol Boyolali . Semua unsur pimpinan Parpol hadir, dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal ini sebagai bentuk komunikasi intensif namun belum sampai pada deklarasi.

“Intinya kita ingin ada perubahan di Boyolali, banyak hal yang akan dilakukan,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin, belum berkomentar banyak terkait koalisi besar enam partai tersebut. 

“Tunggu saja kabarnya. Dalam waktu dekat akan ada deklarasi,” jelas Syaifudin singkat.

Read More

Belajar Keikhlasan dari Marbot Masjid

MARBOT MASJID
(Kisah nyata dari Masjid di Puncak, Bogor)

Ada dua sahabat yg terpisah cukup lama; Ahmad dan Zaenal. Ahmad ini pintar sekali. Cerdas. Tapi dikisahkan kurang beruntung secara ekonomi. Sedangkan Zaenal adalah sahabat yg biasa2 saja. Namun keadaan orang tuanya mendukung karir dan masa depan Zaenal.

Setelah terpisah cukup lama, keduanya bertemu. Bertemu di tempat yg istimewa; di koridor wudhu, koridor toilet sebuah masjid megah dg arsitektur yg cantik, yg memiliki view pegunungan dg kebun teh yg terhampar hijau di bawahnya. Sungguh indah mempesona.

Adalah Zaenal, sudah menjelma menjadi seorang manager kelas menengah. Necis. Perlente. Tapi tetap menjaga kesalehannya.

Ia punya kebiasaan. Setiap keluar kota, ia sempatkan singgah di masjid di kota yg ia singgahi. Untuk memperbaharui wudhu, dan sujud syukur. Syukur-syukur masih dapat waktu yg diperbolehkan shalat sunnah, maka ia shalat sunnah juga sebagai tambahan.

Seperti biasa, ia tiba di Puncak Pas, Bogor. Ia mencari masjid. Ia pinggirkan mobilnya, dan bergegas masuk ke masjid yg ia temukan.

Di sanalah ia menemukan Ahmad. Cukup terperangah Zaenal ini. Ia tahu sahabatnya ini meski berasal dari keluarga tak punya, tapi pintarnya minta ampun.

Zaenal tidak menyangka bila berpuluh tahun kemudian ia menemukan Ahmad sebagai merbot masjid..!

“Maaf,” katanya menegor sang merbot. “Kamu Ahmad kan? Ahmad kawan SMP saya dulu?”.

Yang ditegor tidak kalah mengenali. Lalu keduanya berpelukan, Ahmad berucap
“Keren sekali Kamu ya Mas… Manteb…”. Zaenal terlihat masih dlm keadaan memakai dasi. Lengan yg digulungnya untuk persiapan wudhu, menyebabkan jam bermerknya terlihat oleh Ahmad. “Ah, biasa saja…”.

Zaenal menaruh iba. Ahmad dilihatnya sdg memegang kain pel. Khas merbot sekali. Celana digulung, dan peci didongakkan sehingga jidatnya yg lebar terlhat jelas.

“Mad… Ini kartu nama saya…”.

Ahmad melihat. “Manager Area…”. Wuah, bener2 keren."

“Mad, nanti habis saya shalat, kita ngobrol ya. Maaf, kalau kamu berminat, di kantor saya ada pekerjaan yg lebih baik dari sekedar merbot di masjid ini. Maaf…”.

Ahmad tersenyum. Ia mengangguk. “Terima kasih ya… Nanti kita ngobrol. Selesaikan saja dulu shalatnya. Saya pun menyelesaikan pekerjaan bersih2 dulu… Silahkan ya. Yang nyaman”.

Sambil wudhu, Zaenal tidak habis pikir. Mengapa Ahmad yg pintar, kemudian harus terlempar dari kehidupan normal. Ya, meskipun tidak ada yg salah dg pekerjaan sebagai merbot, tapi merbot… ah, pikirannya tidak mampu membenarkan.

Zaenal menyesalkan kondisi negerinya ini yg tidak berpihak kepada orang2 yg sebenernya memiliki talenta dan kecerdasan, namun miskin.

Air wudhu membasahi wajahnya…

Sekali lagi Zaenal melewati Ahmad yg sedang bebersih. Andai saja Ahmad mengerjakan pekerjaannya ini di perkantoran, maka sebutannya bukan merbot. Melainkan “office boy”.

Tanpa sadar, ada yg shalat di belakang Zaenal. Sama2 shalat sunnah agaknya.
Ya, Zaenal sudah shalat fardhu di masjid sebelumnya.
Zaenal sempat melirik. “Barangkali ini kawannya Ahmad…”, gumamnya.
Zaenal menyelesaikan doanya secara singkat. Ia ingin segera bicara dg Ahmad.

“Pak,” tiba2 anak muda yg shalat di belakangnya menegur.

“Iya Mas..?”

“Pak, Bapak kenal emangnya sama bapak Insinyur Haji Ahmad…?”

“Insinyur Haji Ahmad…?”

“Ya, insinyur Haji Ahmad…”

“Insinyur Haji Ahmad yang mana…?”

“Itu, yg barusan ngobrol sama Bapak…”

“Oh… Ahmad… Iya. Kenal. Kawan saya dulu di SMP. Emangnya udah haji dia?”

“Dari dulu udah haji Pak. Dari sebelum beliau bangun ini masjid…”.

Kalimat itu begitu datar. Tapi cukup menampar hatinya Zaenal… Dari dulu sudah haji… Dari sebelum beliau bangun masjid ini…

Anak muda ini kemudian menambahkan, “Beliau orang hebat Pak. Tawadhu’. Saya lah yg merbot asli masjid ini. Saya karyawannya beliau. Beliau yg bangun masjid ini Pak. Di atas tanah wakafnya sendiri. Beliau bangun sendiri masjid indah ini, sebagai masjid transit mereka yg mau shalat. Bapak lihat mall megah di bawah sana? Juga hotel indah di seberangnya? … Itu semua milik beliau... Tapi beliau lebih suka menghabiskan waktunya di sini. Bahkan salah satu kesukaannya, aneh. Yaitu senangnya menggantikan posisi saya. Karena suara saya bagus, kadang saya disuruh mengaji saja dan azan…”.

Wah, entahlah apa yang ada di hati dan di pikiran Zaenal…

***

Bagaimana menurut kita?

Jika Ahmad itu adalah kita, mungkin begitu ketemu kawan lama yang sedang melihat kita membersihkan toilet, segera kita beritahu posisi kita siapa yang sebenernya.

Dan jika kemudian kawan lama kita ini menyangka kita merbot masjid, maka kita akan menyangkal dan kemudian menjelaskan secara detail begini dan begitu. Sehingga tahulah kawan kita bahwa kita inilah pewakaf dan yang membangun masjid ini.

Tapi kita bukan Haji Ahmad. Dan Haji Ahmad bukannya kita. Ia selamat dari rusaknya nilai amal, sebab ia cool saja. Tenang saja. Adem. Haji Ahmad merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa. Dan kemudian Allah yang memberitahu siapa dia sebenarnya.

Begitulah keikhlasan dalam beramal...

Sumber: jejakislam

Read More

PKS Siap Sukseskan Pilkada dan Pilkades Jateng 2015

SEMARANG (24/5)  - Enam bulan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah semakin optimistis mampu meraih hasil terbaik. Tak tanggung-tanggung, dari 21 penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, PKS Jateng menargetkan 14 daerah bisa dimenangkan oleh PKS.

 Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng, Fikri Faqih dalam konferensi pers di sela acara silaturahmi para anggota legislatif (aleg) PKS se-Jateng, Ahad (24/5) di ballroom hotel Santika, Semarang.

Menurut Fikri, saat ini PKS di Jateng memiliki 14 fraksi mandiri di daerah, sehingga dengan adanya kekuatan pendukung tersebut, besar kemungkinan PKS akan mengusung kader internal maju menjadi calon Kepala Daerah.

Adapun 14 daerah dengan fraksi mandiri dari PKS tersebut adalah kota Pekalongan, kota Semarang,Purbalingga, kota Surakarta, Boyolali, Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonogiri, Klaten, Blora, Pemalang  dan Sragen.

“14 Fraksi mandiri ini menjadi satu kekuatan PKS, sehingga mudah-mudahan ke empat belasnya bisa kita menangkan,” katanya.

Selain fokus pada pemenangan Pilkada, Fikri menyampaikan bahwa PKS juga tengah menyiapkan suksesi kepemimpinan demokrasi tingkat desa.

“Kadang ini yang luput perhatian. Padahal basis pembangunan dan demokrasi selalu diawali dari desa, sehingga demokrasi di tingkat desa ini menjadi akan menjadi slaah satu prioritas kami, dengan cara para kader bisa didorong menjadi kepala desa, maupun mereka mengajukan orang untuk menjadi kepala desa,” ungkapnya.

Sekolah Politik akan Digelar Rutin

Sebagaimana diketahui, sebanyak 145 aleg PKS yang terdiri dari 132 aleg DPRD kabupaten/kota, 10 aleg DPRD Provinsi dan 3 aleg DPR RI mengikuti silaturahmi aleg yang digelar oleh Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPW PKS Jateng.

Menurut Ketua Bidang BKP Hasmadn Budiadi, sekolah politik ini digelar dalam rangka memperkaya wawasan kebangsaan dan parlementaria aleg PKS. “Mereka butuh charge rutin, sehingga rencananya setelah sekolah politik periode pertama ini, akan digelar periode selanjutnya, minimal tiga kali setiap tahunnya,” katanya.

Selain sekolah politik, masih dalam rangka peringatan milad PKS ke 17, juga digelar deklarasi kebangsaan yang merupakan penguatan komitmen kebangsaan para aleg. Selain Fikri Faqih yang merupakan anggota komisi 8 DPR RI, turut hadir juga dalam kesempatan itu anggota DPR RI lainnya, yakni Abdul Kharis dan juga Hamid Noor Yasin. 

Read More

Membaca Al-Quran Adalah Ibadah, Jangan Permainkan

Oleh DR Amir Faishol Fath

Saya akan ringkas ceramah saya di acara 'Damai Indonesiaku' TVONE, Sabtu (23/5/2015): 

1. Al Quran kitab ibadah maka membacanya dalam rangka ibadah. Maka jangan main2.

2. Bukan ibadah namanya kalau mempermainkan bacaan Al Quran. Itu sekedar sampai di kerongkngan spt dalam hadits.

3. Salah satu bentuk ibadah bersama Al Quran adalah membacanya sesuai dg cara yg Allah dan RasulNya ajarakan.

4. Dalam mebaca Al Quran ada dua aturan yg harus dipenuhi : pelafalan huruf dan tajwid yang benar.

5. Irama membaca diperintahkan Nabi dalam rangka mendukung pelafalan huruf dan tajwid.

6. Maka irama apapun jika tidak penuhi dua syarat trsebut ditolak. Baik itu irama Arab (al lahnul araby) atau non Arab (al lahnul ajami).

7. Adapun langgam ada dua: langgam araby yg netral seperti bayati dst dan langgam yg yg sudah mewakili aliran tertntu.

8. Adapun langgam yg sudah membawa aliran tertentu seperti langgam jawa maka itu yg nabi tegur tidak boleh.

9. Tidak boleh kerena membawa irama gamelan yg sudah diperdengarkan dalam ritual2 masyarakat jawa dg kejawennya.

10. Maka untuk langgam yg membawa ritual dosa (ahlul fisq) kemusyrikan, atau ritual ahlul kitab itu tdk boleh dijadikan lagu Al Quran.

11. Tidak boleh karena esensi langgam tersebut membawa ritual dosa. Sekalipun tajwid dan hurufnya benar tetap tidak boleh.

12. Demikian semoga kita segera pindah dari sibuk dg maslah ini ke masalah bagaimana mensejahtrakan rakyat di negeri ini.

Read More

Sambut Ramadhan, PKS Boyolali Adakan Kerja Bakti Massal

Boyolali (24/5) - Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah SWT. Bulan mulia yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam tak terkecuali umat Islam di Indonesia. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan mulia tersebut baik persiapan ruhiyah maupun jasadiyah. Bahkan tradisi-tradisi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan banyak ditemui di sekitar kita.

Dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan yang penuh kemuliaan tersebut, DPD PKS Boyolali mengadakan kerja bakti massal membersihkan markaz dakwah DPD PKS Boyolali, Sabtu (23/5). Acara dimulai selepas waktu ashar dengan diikuti sekitar 50 kader dari berbagai daerah di Boyolali.

Kegiatan bersih markaz diikuti dengan antusias oleh kader sesuai dengan arahan tugas dari panitia. Bahkan ibu-ibu juga tidak ketinggalan ikut berpartisipasi. Sebagian membawa alat kebersihan sendiri. Ada yang bertugas membersihkan rumput halaman depan, ada yang membersihkan halaman samping dan garasi, bersih-bersih lantai 1 dan 2, lap kaca dan daun jendela dan pintu, bersih-bersih dapur, bersih-bersih kamar mandi dan WC, merapikan dokumen-dokumen di rak dan lemari, dan mengganti lampu-lampu yang sudah mati.

Sekretaris Umum DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang merupakan rangkaian program dalam rangka menyambut dan menyemarakkan Bulan Ramadhan.

"DPD PKS Boyolali sudah menyiapkan paket program untuk menyemarakkan Bulan Ramadhan 1436 H meliputi kegiatan pra, selama dan pasca Ramadhan. Nanti akan ada sosialisasi secepatnya." Ungkapnya.

Nur Achmad menambahkan agar program kerja bakti massal ini juga diikuti oleh DPC-DPC se-Boyolali.

"Kantor-kantor DPC yang tersebar ditiap kecamatan di Boyolali agar juga dibersihkan." Pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin menyatakan harapannya agar program Ramadhan yang telah disiapkan oleh DPD ini disambut dengan antusias oleh kader.

"Saya berharap dengan adanya program Ramadhan ini, soliditas dan ukhuwah kader semakin meningkat. Apalagi agenda politik terdekat kita nanti adalah memenangkan pilkada bupati yang pasti akan membutuhkan daya dukung yang besar." Tandasnya. (HSM)

Read More

Kejari Periksa Pejabat DPPKAD Boyolali Terkait Dugaan Penyalagunaan Dana Hibah

Boyolali — Dua pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, diperiksa Kejaksaan Negeri setempat dalam kasus klarifikasi penyalahgunaan dana hibah untuk kelompok masyarakat tahun 2014. Kedua pejabat yang dimintai klarifikasi tersebut, Kepala bidang (Kabid) Anggaran, Purnawan, dan Kepala Seksi (Kasi) BHBK, Nanang sebagaimana dilansir timlo.net Jumat (22/5).

”Klarifikasi masih seputar prosedur pengajuan hingga pencairan dana hibah,” ujar Kajari Boyolali, Andi Murji Machfud, melalui Kasi Intel, Faetony Yossy Abdullah, Jumat (22/5).

Disisi lain, Purnawan membenarkan bila dirinya diklarifikasi pihak kejaksaan pada Rabu – Kamis (20-21/5) kemarin.

“Hanya diminta data saja,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, kejaksaan memeriksa Kepala Desa (Kades) Se-Banyudono untuk dimintai klarifikasi terkait penggunaan dana hibah kepada kelompok atau anggota masyarakat yang dicairkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali tahun 2014. Pemeriksaan berkaitan ada tidaknya penyalahgunaan dalam penyaluran dana tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat.

Read More

Aleg PKS se-Jateng Siap Deklarasi Bawa Indonesia Lebih Baik

SEMARANG (22/5) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Abdul Fikri Faqih mengatakan seluruh anggota legislatif (aleg) PKS se-Jateng akan menggelar Deklarasi Kebangsaan sebagai bukti dan penguat komitmen membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Fikri menyampaikan hal ini di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5). Ia mengungkapkan Deklarasi Kebangsaan akan digelar pada Ahad (24/5) di Hotel Santika, Semarang.

“Makna kebangkitan nasional adalah memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis, serta menghadirkan solusi konstruktif,” katanya.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI itu, saat ini partainya terus berusaha meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Beberapa cara yang dilakukan ialah sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Deklarasi Kebangsaan oleh seluruh aleg PKS se-Jateng.

“Para aleg PKS yang duduk di parlemen harus memahami benar Empat Pilar Kebangsaan itu, dan jika kita terus mengawal dan memperjuangkan Empat Pilar, maka sesungguhnya kita sedang menjaga bangsa ini tetap bersatu menuju Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Terpisah, Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPW PKS Jateng, Hasman Budhiadi menyatakan agenda Deklasi Kebangsaan juga menjadi momentum evaluasi setahun para aleg PKS berkarya di parlemen.

“Ini adalah agenda tahunan yang dirangkaikan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan Milad PKS. Mereka (para aleg PKS) terdiri dari 132 Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jateng, 10 Anggota DPRD Provinsi, serta 3 Anggota DPR RI,” jelasnya.

Selain Deklarasi Kebangsaan, tambah Hasman, momentum pertemuan para Aleg PKS se-Jateng juga akan digunakan sebagai momen konsolidasi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) pada 9 Desember 2015 mendatang.

Read More

DPR Desak Pemerintah Serius Pantau Peredaran Beras Palsu

JAKARTA (21/5) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Rofi Munawar meminta Pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap masuknya beras palsu dari Tiongkok, baik melalui mekanisme impor pengadaan beras tujuan khusus (restoran, hotel, dan industry pariwisata) maupun dalam rencana impor untuk stok pemerintah. Selain itu, dirinya meminta masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi beras yang beredar dengan mengenali tekstur dan lebih teliti dalam membeli.

“Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap kemungkinan peredaran beras palsu, diantaranya dengan melakukan monitoring secara serius di sentra-sentra beras, menutup celah impor beras illegal, mengintensifkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang mengkonsumsinya,” kata Rofi Munawar, di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurut Rofi, disinyalir produsen beras palsu tersebut menambahkan resin sintetis industri dalam komposisinya. Seperti diketahui bahwa resin sintetis akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia, bahkan diantaranya bisa memicu kanker. Ada baiknya pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat terkait keberadaan beras palsu ini, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi utamanya beras. Pelaku yang menyebarluaskan bisa di jerat hukuman berdasarkan Undang-Undang (UU) Pangan, UU tentang perlindungan konsumen maupun peraturan lainnya, karena telah mengedarkan bahan pangan berbahaya.

“Produksi dan beras palsu ini ternyata bukan permasalahan baru, mengingat keluhan mengenai produk asal China ini sudah dilaporkan di tahun 2011. Sebagaimana diketahui, China merupakan salah satu Negara yang mengimpor berasnya ke Indonesia selain Thailand dan Vietnam, tercatat sepanjang tahun 2012 Indonesia pernah mengimpor beras dari Negeri Tirai Bambu tersebut sekitar 496,6 ton dengan nilai 1,8 juta dolar (Rp16,2 miliar),” tegas Rofi.

Berdasarkan dari keterangan media Singapura, lanjut Rofi, Tiongkok sedang memproduksi beras palsu. Beras palsu itu sudah didistribusikan di kota Cina Taiyuan, di provinsi Shaanxi. Bahkan dikabarkan juga di ekspor ke beberapa negara tetangga. Beras palsu ini terbuat dari gabungan kentang, ubi jalar, dan limbah plastik yang direkayasa sedemikan rupa sehingga berbentuk menyerupai beras.

Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, masih kata Rofi, keberadaan beras palsu harus di waspadai peredarannya. Selain sangat sulit dibedakan dengan beras asli, harganya pun lebin murah.

"Oleh karenanya, pemerintah harus mengingatkan dan menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan beras ini," ujar Rofi. 

Diketahui, di Tiongkok cukup banyak perusahaan yang telah memproduksi beras palsu yang kemudian dijual secara masif di pasar Tiongkok. Tiongkok memang memilki sejarah dalam membuat makanan palsu, diantaranya harian The Global Times pernah melaporkan di bulan Juli 2010 ada sebuah perusahaan di Xi'an - Tiongkok, yang telah membuat versi palsu secara expansif beras Wuchang yaitu dengan mamasukan bumbu penyedap dalam beras yang asli. Selain itu, ada lagi kasus yang menghebohkan tahun 2008 terkait skandal susu formula yang dicampur dengan melamin dan menyebabkan kematian sedikitnya 6 bayi ketika itu.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR-RI

Read More

Aher: Harkitnas Pelecut Semangat Gapai Kemajuan Bangsa

BANDUNG (20/5) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) melecut semangat masyarakat Indonesia, terutama di Jabar, untuk menggapai kemajuan bersama. Aher menyampaikan hal ini saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 di halaman utama Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/5).

“Mari kita jadikan upacara ini untuk melecut semangat kita menggapai kemajuan yang kita inginkan bersama-sama,” katanya.

Membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, Aher mengatakan tujuan peringatan Harkitnas ke-107 ialah terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.

“Nasionalisme merupakan landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Harkitnas ke-107, lanjut Aher, mengambil tema “Melalui Hari Kebangkitan Nasinonal Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Tema tersebut mengandung makna bahwa saat ini kebangkitan nasional berfokus pada perwujudan kerja nyata dan bukan sekedar pengembangan wacana.

“Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks sekarang tentu mengisi kemerdekaan. Bangkit pikiran kita, bangkit jiwa kita, bangkit nasionalisme kita, bangkit juga harga diri kita. Jadi kebangkitan nasional saat ini dimaknai sebagai kebangkitan kemandirian,” tambahnya.

Menurut Aher, tuntutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan produktif.

“Semoga momentum Harkitnas ini juga mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada,” pungkasnya.

Read More

Anggaran Belum Cair, Pelantikan 896 Anggota PPK dan PPS Tertunda

BOYOLALI—Pelantikan 896 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedianya dilaksanakan Senin (18/5/2015) ini harus ditunda karena anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali belum cair. Registrasi untuk pencairan anggaran dari APBD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali hingga kemarin belum selesai. KPU berupaya agar anggaran proses registrasi itu segera selesai sehingga Rabu (20/5), KPU sudah bisa melantik PPK dan PPS.

Anggota KPU Boyolali, Pargito, menyampaikan meskipun pelantikan anggota PPK dan PPS harus tertunda namun sejauh ini belum mengganggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. PPK bahkan sudah mulai bekerja membantu KPU merekrut PPS dan menjadi jembatan bagi KPU dan kepala desa untuk merekrut PPS.

“Hari ini [kemarin] kami berharap masalah anggaran itu sudah selesai agar Rabu bisa melantik PPK dan PPS. Prinsipnya, kami berupaya agar tahapan pemilu ini tidak terkendala hanya karena masalah anggaran,” kata Pargito, Senin.

Seperti diketahui, untuk tahap awal Pilkada 2015, KPU Boyolali mendapat alokasi anggaran dari APBD senilai Rp14 miliar. Untuk mencairkan anggaran tersebut, perlu proses registrasi sampai ke Kementerian Keuangan. Proses ini sudah dilakukan KPU sejak sepekan sebelumnya.

Sementara itu, 896 anggota PPK dan PPS yang akan dilantik terdiri dari 801 anggota PPS dan 95 anggota PPK. Saat merekrut PPS KPU sempat menemui kendala. Terutama di wilayah Sambi, Nogosari, dan Teras. Ada beberapa desa yang mengajukan calon PPS namun calon tersebut sudah dua kali menjadi PPS.

Selain itu, dari hasil verifikasi KPU di lapangan ada beberapa calon anggota PPS yang diketahui merupakan partisan. Kondisi ini juga menyebabkan perekrutan PPS agak molor. KPU kemudian berkomunikasi dengan camat dan kepala desa bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam memilih PPS. “Akhirnya secara otomatis, calon yang tidak memenuhi syarat itu langsung diganti.”

Sumber: Solopos.com

Read More

Kartu Tani Gratis, Rp 800 Juta Harus Diendapkan

Semarang - Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak boleh menggunakan anggaran Rp 800 juta pada APBD 2015, yang sebelumnya dianggarkan untuk pembuatan kartu kelompok tani. Pasalnya, hal ini seiring dengan digratiskannya biaya administrasi kartu tani sebesar Rp 5.500/bulan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono, Selasa (12/5). "Anggaran Rp 800 juta di Disbun yang alokasinya untuk pembuatan kartu tani akan sia sia dan harusnya tidak perlu di gunakan. Karena BRI sudah menggratiskan semua biaya kartu tani. Ini menjadi catatan serius bagi Disbun agar tidak mencairkan anggarannya dan harus diendapkan dulu." Ungkapnya.

Menurutnya, terkait kartu kelompok tani tersebut, komisi B DPRD Jateng sudah melakukan pengecekan langsung di Kecamatan Grinsing, Batang. Hasil pengecekan menemukan bukti bahwa betul kartu tani sudah tidak berbiaya.

Anggaran administrasi yang awalnya dibebankan Rp. 5.500/bulan sudah tidak dibebankan kepada petani dan poktan. "Ini memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi petani dalam mengakses pupuk, dan tidak menimbulkan masalah di kalangan petani karena kalau berbiaya akan merepotkan petani,"paparnya.

Riyono juga menyampaikan saat pengecekan dan percobaan kartu tani, secara operasional memang mudah. Bisa dibantu oleh pengecer resmi yg mendapatkan alat untuk cetak kuota pupuk subsidi yang dimiliki oleh petani.

Sehingga secara fungsi kartu tani ini bagus untuk kontrol sasaran subsidi dan distribusinya bagi mereka yang berhak menerima. Padahal petani di Jateng jumlahnya bisa mencapai jutaan jiwa.

"Masalahnya adalah yang pertama belum jelas kapan semua petani akan mendapatkan kartu tani ini,"katanya.

Di Jateng ada 38.383 poktan. Jika 1 poktan ada 20 orang berarti ada sekitar hampir 100.000 petani. "Selama ini belum tercover oleh biaya dari APBD kabupaten dan provinsi,"bebernya.

Sumber: Fraksi PKS DPRD jateng

Read More

Inilah Hasil Serap Aspirasi Anggota Dewan PKS Boyolali

Reses oleh Anggota FPKS DPRD Boyolali dapil 1, Slamet Widodo, ST

Boyolali (19/5) - Anggota Dewan dari FPKS DPRD Boyolali telah merampungkan reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015. Reses sendiri telah dilaksanakan dari tanggal 27 - 30 April 2015 di 4 dapil masing-masing anggota dewan dengan dihadiri sekitar 600 konstituen.

Sekretaris FPKS DPRD Boyolali, Res Hadi Jatmoko dalam keterangannya mengatakan bahwa reses ini merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan setiap anggota dewan. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi ataupun aduan dari masyarakat dan untuk mengetahui secara jelas berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di daerah pemilihan anggota dewan yang bersangkutan.

"Dalam satu tahun nanti akan ada tiga kali masa reses. Ini adalah masa reses yang pertama tahun 2015. Kami dari FPKS DPRD Boyolali akan mengoptimalkan setiap masa reses untuk bertemu masyarakat secara langsung agar penyerapan aspirasi lebih optimal." Tambahnya.

Berikut ini ringkasan hasil reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015:

 Bidang Politik/Pemerintahan

Masalah yang hangat dibicarakan masyarakat saat ini adalah naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat besar, bahkan ada yang mencapai 600% dari sebelumnya. Oleh sebab itu kami mengharap pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan NJOP. Permasalahan yang lainnya adalah sulitnya mengurus sertifikat tanah, oleh sebab itu kami mohon agar prosedur dipermudah dan tidak berbelit-belit. Masalah kependudukan yang ada antara lain layanan KTP yang tersendat, perbaikan KK yang terlalu lama dan juga denda keterlambatan pengurusan KK, KTP, Akte dan lain-lain. Kami mengharap agar Dinas terkait segera menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga masalah denda tidak terlalu membebani masyarakat.

 Bidang Infrastruktur/Pembangunan

Bidang pembangunan merupakan aspirasi atau aduan yang paling banyak dari masyarakat, terutama masalah jalan, talud, jembatan. Kerusakan infrastruktur tersebut antara lain : Jalan Simo – Kalioso, Nogosari – Mangu, Ketitang – Ngemplak, Andong – Simo, Kacangan – Pranggong yang merupakan jalan Kabupaten. Dan juga jalan Klego – Ps. Batangan beberapa ruas banyak yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan yang tak kalah penting yang rusak adalah Jalan Belakang Embarkasi Haji Donohudan karena itu merupakan jalan alternatif yang dipakai tiap musim haji. Selain itu, beberapa jalan poros desa di Kecamatan Ampel juga banyak yang rusak. Di Kecamatan Wonosegoro ada beberapa talud jembatan yang ambrol misalnya jembatan penghubung Dukoh – Kedung Pilang. Jalan Jrebeng – Repaking + 5 km yang beberapa bulan lalu dilewati Gubernur, bupati juga rusak parah. Jalan poros. Beberapa kondisi jalan poros desa lainnya juga tidak kalah rusaknya. Oleh sebab itu kami mengharap agar pemerintah (DPU-PKK) agar melakukan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut agar akses jalan menjadi lancar dan angka kecelakaan juga menurun. Kami FPKS mengharap pula agar kualitas proyek pembangunan diperbaikan/sesuai bestek, karena jalan-jalan yang dibangun cepat rusak dan rata-rata berumur kurang dari 2 tahun. Masalah infrastruktur lainnya adalah masalah pembangunan RSUD Andong, mohon pemerintah menyelesailan pembangunan RSUD Andong tersebut sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal pembangunan tersebut agar bisa segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan FPKS mengharap agar fasilitas sekolah TK terutama gedung, khususnya di Kedung Pilang, Bojong, Repaking, Kalinanas  mendapat perhatian dari pemerintah. Dan juga sekolah-sekolah Islam Terpadu juga perlu mendapat perhatian terutama masalah pembangunan gedung. Selain masalah gedung mohon juga diperhatikan masalah insentif/kesejahteraan guru pengajar, khususnya guru-guru swasta, agar mendapatkan insentif yang memadai/sesuai UMR.

Bidang Kesehatan

PMT Posyandu Lansia Desa Kedung Pilang, Bojong, Repaking mohon mendapat perhatian dari Pemerintah. Alokasi anggaran pemerintah untuk program jambanisasi dan rehap/pugar rumah mohon ditingkatkan karena banyak warga yang rumahnya tidak layak huni dan juga banyak yang belum punya jamban sendiri, sehingga banyak dari masyarakat yang memanfaatkan sungai sehingga sangat mengganggu lingkungan.

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan yang sangat jelas antara lain pembagian dana seperti BLT, Raskin dan lain-lain tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh tidak validnya tekait pendataan keluarga miskin. Oleh sebab itu kami FPKS Kab. Boyolali mengharap dinas terkait agar data penerima bantuan (PKPS) diperbaiki agar tepat sasaran dan juga saat melakukan pendataan disurvei dengan sebenar-benarnya.

Bidang Sosial Budaya

Melihat realitas saat ini, tindak kriminalitas dimasyarakat semakin meningkat, salah satu diantaranya adalah maraknya begal yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Oleh sebab itu kami Fraksi PKS mengharap Dinas terkait berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta pihak keamanan setempat untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat tetap nyaman dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu, pembinaan moral bagi generasi muda juga sangat penting, oleh sebab itu kami FPKS mengharapkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sarana-sarana pendidikan keagamaan seperti TPA, Masjid dan lain sebagainya. Masalah Narkoba, KDRT dan Kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi, oleh sebab itu kami mengharap Dinas terkait untuk terus aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Read More

Anis Matta: Indonesia Harus Pimpin ASEAN Tangani Krisis Rohingya

JAKARTA (18/5) – Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus memimpin dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar. Indonesia perlu menggalang solidaritas internasional untuk Rohingya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyampaikan hal ini melalui akun Twitternya @anismatta, Ahad (17/5) malam.

Anis mengatakan krisis Rohingya merupakan krisis kemanusiaan yang melintasi batas-batas negara. Hal ini dilatarbelakangi banyak warga Rohingya yang dibunuh, dianiaya, dan disingkirkan karena kondisi ras, etnis, agama, atau kepercayaan mereka. Penanganan krisis ini, kata Anis, memiliki tantangan tersendiri karena banyak dilema di dalamnya.

“Banyak dilema dalam krisis Rohingya. Ada dimensi sosial dan ekonomi di dalamnya. Memberi penghidupan bagi ratusan ribu orang tidak mudah,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI tahun 2009-2013 itu mengungkapkan sebelum peristiwa datangnya pengungsi Rohingya, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman menangani pengungsi dari negara lain. Pada periode 1970-an hingga 1996 terdapat fenomena “Manusia Perahu”, yaitu ribuan warga Vietnam mengungsi ke Pulau Galang, dekat Batam, karena perang.

“Pada peristiwa ‘Manusia Perahu’, ada proses penampungan, edukasi, hingga re-settlement (pemukiman kembali) ke negara-negara yang bersedia menampung. Saat itu pemerintah membutuhkan effort (usaha) besar dan waktu yang lama untuk mengelola para pengungsi,” ungkapnya.  

 Namun, lanjut Anis, berbeda dengan fenomena “Manusia Perahu” Vietnam, saat ini Pemerintah Myanmar tidak sedang berperang. Krisis Rohingya terjadi akibat diskriminasi dan kekerasan SARA. Anis menyebut Pemerintah Myanmar menutup diri terhadap krisis Rohingya, terlihat dari penolakan mereka menghadiri pertemuan regional membahas hal tersebut di Thailand, akhir Mei 2015.

“Akhirnya, ini soal kemanusiaan. Terakhir yang menolong satu kelompok pengungsi hingga mendarat di Langsa, Aceh, adalah nelayan. ‘Orang Biasa’ tanpa pertimbangan politik macam-macam. Tentu kemampuan terbatas, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu,” ujar Anis mengapresiasi aksi warga terhadap kedatangan imigran Rohingya di Aceh awal Mei 2015.

Politisi asal Bone, Sulawesi Selatan itu mengingatkan krisis Rohingya dapat berkembang menjadi masalah keamanan regional. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harus berperan aktif menangani krisis tersebut. Tidak hanya tentang kemanusiaan, tetapi juga kepentingan menjadikan kawasan Indonesia kondusif dalam hal stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

“Krisis ini akan tumbuh berdimensi global karena kita tahu, krisis serupa juga terjadi di pesisir Eropa dengan gelombang pengungsi dari Afrika, khususnya Libya. Inilah ujian besar kita, yaitu krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Bebasnya arus manusia dalam globalisasi juga membawa konsekuensi ‘globalisasi pengungsi’. Semoga kita lulus dari ujian besar ini,” tutupnya.

Seperti diketahui, pada Senin (11/5), sekitar 600 pengungsi Rohingya memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Mereka terdampar di Aceh setelah kapal yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Sekitar 50 orang kini dirawat pemerintah Negeri Serambi Makkah karena kelaparan akut.

Read More