 |
| Reses oleh Anggota FPKS DPRD Boyolali dapil 1, Slamet Widodo, ST |
Boyolali (19/5) - Anggota Dewan dari FPKS DPRD Boyolali telah merampungkan reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015. Reses sendiri telah dilaksanakan dari tanggal 27 - 30 April 2015 di 4 dapil masing-masing anggota dewan dengan dihadiri sekitar 600 konstituen.
Sekretaris FPKS DPRD Boyolali, Res Hadi Jatmoko dalam keterangannya mengatakan bahwa reses ini merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan setiap anggota dewan. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi ataupun aduan dari masyarakat dan untuk mengetahui secara jelas berbagai
permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di daerah
pemilihan anggota dewan yang bersangkutan.
"Dalam satu tahun nanti akan ada tiga kali masa reses. Ini adalah masa reses yang pertama tahun 2015. Kami dari FPKS DPRD Boyolali akan mengoptimalkan setiap masa reses untuk bertemu masyarakat secara langsung agar penyerapan aspirasi lebih optimal." Tambahnya.
Berikut ini ringkasan hasil reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015:
Bidang Politik/Pemerintahan
Masalah
yang hangat dibicarakan masyarakat saat ini adalah naiknya Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang sangat besar, bahkan ada yang mencapai 600% dari sebelumnya.
Oleh sebab itu kami mengharap pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan NJOP.
Permasalahan yang lainnya adalah sulitnya mengurus sertifikat tanah, oleh sebab
itu kami mohon agar prosedur dipermudah dan tidak berbelit-belit. Masalah
kependudukan yang ada antara lain layanan KTP yang tersendat, perbaikan KK yang
terlalu lama dan juga denda keterlambatan pengurusan KK, KTP, Akte dan
lain-lain. Kami mengharap agar Dinas terkait segera menindaklanjuti dan
meningkatkan kualitas pelayanan dan juga masalah denda tidak terlalu membebani
masyarakat.
Bidang
Infrastruktur/Pembangunan
Bidang
pembangunan merupakan aspirasi atau aduan yang paling banyak dari masyarakat,
terutama masalah jalan, talud, jembatan. Kerusakan infrastruktur tersebut
antara lain : Jalan Simo – Kalioso, Nogosari – Mangu, Ketitang – Ngemplak,
Andong – Simo, Kacangan – Pranggong yang merupakan jalan Kabupaten. Dan juga
jalan Klego – Ps. Batangan beberapa ruas banyak yang mengalami kerusakan yang
cukup parah. Jalan yang tak kalah penting yang rusak adalah Jalan Belakang
Embarkasi Haji Donohudan karena itu merupakan jalan alternatif yang dipakai
tiap musim haji. Selain itu, beberapa jalan poros desa di Kecamatan Ampel juga
banyak yang rusak. Di Kecamatan Wonosegoro ada beberapa talud jembatan yang
ambrol misalnya jembatan penghubung Dukoh – Kedung Pilang. Jalan Jrebeng
– Repaking + 5 km yang beberapa bulan lalu
dilewati Gubernur, bupati juga rusak parah. Jalan poros. Beberapa kondisi jalan
poros desa lainnya juga tidak kalah rusaknya. Oleh sebab itu kami mengharap
agar pemerintah (DPU-PKK) agar melakukan pembangunan atau perbaikan jalan
tersebut agar akses jalan menjadi lancar dan angka kecelakaan juga menurun.
Kami FPKS mengharap pula agar kualitas proyek pembangunan diperbaikan/sesuai
bestek, karena jalan-jalan yang dibangun cepat rusak dan rata-rata berumur
kurang dari 2 tahun. Masalah infrastruktur lainnya adalah masalah pembangunan
RSUD Andong, mohon pemerintah menyelesailan pembangunan RSUD Andong tersebut
sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal pembangunan tersebut agar bisa
segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Bidang
Pendidikan
Dalam
bidang pendidikan FPKS mengharap agar fasilitas sekolah TK terutama gedung,
khususnya di Kedung Pilang, Bojong, Repaking, Kalinanas mendapat
perhatian dari pemerintah. Dan juga sekolah-sekolah Islam Terpadu juga perlu mendapat perhatian terutama masalah
pembangunan gedung. Selain masalah gedung mohon juga diperhatikan masalah
insentif/kesejahteraan guru pengajar, khususnya guru-guru swasta, agar
mendapatkan insentif yang memadai/sesuai UMR.
Bidang
Kesehatan
PMT Posyandu Lansia Desa Kedung Pilang, Bojong, Repaking mohon mendapat perhatian dari
Pemerintah. Alokasi anggaran pemerintah untuk program jambanisasi dan
rehap/pugar rumah mohon ditingkatkan karena banyak warga yang rumahnya tidak
layak huni dan juga banyak yang belum punya jamban sendiri, sehingga banyak
dari masyarakat yang memanfaatkan sungai sehingga sangat mengganggu lingkungan.
Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Permasalahan
yang sangat jelas antara lain pembagian dana seperti BLT, Raskin dan lain-lain
tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh tidak validnya tekait pendataan
keluarga miskin. Oleh sebab itu kami FPKS Kab. Boyolali mengharap dinas terkait
agar data penerima bantuan (PKPS) diperbaiki agar tepat sasaran dan juga saat
melakukan pendataan disurvei dengan sebenar-benarnya.
Bidang
Sosial Budaya
Melihat realitas saat ini,
tindak kriminalitas dimasyarakat semakin meningkat, salah satu diantaranya
adalah maraknya begal yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Oleh sebab
itu kami Fraksi PKS mengharap Dinas terkait berkoordinasi dengan pihak
kepolisian serta pihak keamanan setempat untuk mengatasi masalah tersebut,
sehingga masyarakat tetap nyaman dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.
Selain itu, pembinaan moral bagi generasi muda juga sangat penting, oleh sebab
itu kami FPKS mengharapkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk
sarana-sarana pendidikan keagamaan seperti TPA, Masjid dan lain sebagainya. Masalah Narkoba, KDRT dan Kekerasan terhadap
anak juga masih sering terjadi, oleh sebab itu kami mengharap Dinas terkait
untuk terus aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
