Selasa, 19 Mei 2015

Inilah Hasil Serap Aspirasi Anggota Dewan PKS Boyolali

Reses oleh Anggota FPKS DPRD Boyolali dapil 1, Slamet Widodo, ST

Boyolali (19/5) - Anggota Dewan dari FPKS DPRD Boyolali telah merampungkan reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015. Reses sendiri telah dilaksanakan dari tanggal 27 - 30 April 2015 di 4 dapil masing-masing anggota dewan dengan dihadiri sekitar 600 konstituen.

Sekretaris FPKS DPRD Boyolali, Res Hadi Jatmoko dalam keterangannya mengatakan bahwa reses ini merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan setiap anggota dewan. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi ataupun aduan dari masyarakat dan untuk mengetahui secara jelas berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di daerah pemilihan anggota dewan yang bersangkutan.

"Dalam satu tahun nanti akan ada tiga kali masa reses. Ini adalah masa reses yang pertama tahun 2015. Kami dari FPKS DPRD Boyolali akan mengoptimalkan setiap masa reses untuk bertemu masyarakat secara langsung agar penyerapan aspirasi lebih optimal." Tambahnya.

Berikut ini ringkasan hasil reses/serap aspirasi untuk masa sidang Bulan Januari - April 2015:

 Bidang Politik/Pemerintahan
Masalah yang hangat dibicarakan masyarakat saat ini adalah naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat besar, bahkan ada yang mencapai 600% dari sebelumnya. Oleh sebab itu kami mengharap pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan NJOP. Permasalahan yang lainnya adalah sulitnya mengurus sertifikat tanah, oleh sebab itu kami mohon agar prosedur dipermudah dan tidak berbelit-belit. Masalah kependudukan yang ada antara lain layanan KTP yang tersendat, perbaikan KK yang terlalu lama dan juga denda keterlambatan pengurusan KK, KTP, Akte dan lain-lain. Kami mengharap agar Dinas terkait segera menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga masalah denda tidak terlalu membebani masyarakat.

 Bidang Infrastruktur/Pembangunan
Bidang pembangunan merupakan aspirasi atau aduan yang paling banyak dari masyarakat, terutama masalah jalan, talud, jembatan. Kerusakan infrastruktur tersebut antara lain : Jalan Simo – Kalioso, Nogosari – Mangu, Ketitang – Ngemplak, Andong – Simo, Kacangan – Pranggong yang merupakan jalan Kabupaten. Dan juga jalan Klego – Ps. Batangan beberapa ruas banyak yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan yang tak kalah penting yang rusak adalah Jalan Belakang Embarkasi Haji Donohudan karena itu merupakan jalan alternatif yang dipakai tiap musim haji. Selain itu, beberapa jalan poros desa di Kecamatan Ampel juga banyak yang rusak. Di Kecamatan Wonosegoro ada beberapa talud jembatan yang ambrol misalnya jembatan penghubung Dukoh – Kedung Pilang. Jalan Jrebeng – Repaking + 5 km yang beberapa bulan lalu dilewati Gubernur, bupati juga rusak parah. Jalan poros. Beberapa kondisi jalan poros desa lainnya juga tidak kalah rusaknya. Oleh sebab itu kami mengharap agar pemerintah (DPU-PKK) agar melakukan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut agar akses jalan menjadi lancar dan angka kecelakaan juga menurun. Kami FPKS mengharap pula agar kualitas proyek pembangunan diperbaikan/sesuai bestek, karena jalan-jalan yang dibangun cepat rusak dan rata-rata berumur kurang dari 2 tahun. Masalah infrastruktur lainnya adalah masalah pembangunan RSUD Andong, mohon pemerintah menyelesailan pembangunan RSUD Andong tersebut sesuai dengan kesepakatan dan rencana awal pembangunan tersebut agar bisa segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Bidang Pendidikan
Dalam bidang pendidikan FPKS mengharap agar fasilitas sekolah TK terutama gedung, khususnya di Kedung Pilang, Bojong, Repaking, Kalinanas  mendapat perhatian dari pemerintah. Dan juga sekolah-sekolah Islam Terpadu juga perlu mendapat perhatian terutama masalah pembangunan gedung. Selain masalah gedung mohon juga diperhatikan masalah insentif/kesejahteraan guru pengajar, khususnya guru-guru swasta, agar mendapatkan insentif yang memadai/sesuai UMR.

Bidang Kesehatan
PMT Posyandu Lansia Desa Kedung Pilang, Bojong, Repaking mohon mendapat perhatian dari Pemerintah. Alokasi anggaran pemerintah untuk program jambanisasi dan rehap/pugar rumah mohon ditingkatkan karena banyak warga yang rumahnya tidak layak huni dan juga banyak yang belum punya jamban sendiri, sehingga banyak dari masyarakat yang memanfaatkan sungai sehingga sangat mengganggu lingkungan.

Bidang Kesejahteraan Rakyat
Permasalahan yang sangat jelas antara lain pembagian dana seperti BLT, Raskin dan lain-lain tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh tidak validnya tekait pendataan keluarga miskin. Oleh sebab itu kami FPKS Kab. Boyolali mengharap dinas terkait agar data penerima bantuan (PKPS) diperbaiki agar tepat sasaran dan juga saat melakukan pendataan disurvei dengan sebenar-benarnya.

Bidang Sosial Budaya
Melihat realitas saat ini, tindak kriminalitas dimasyarakat semakin meningkat, salah satu diantaranya adalah maraknya begal yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Oleh sebab itu kami Fraksi PKS mengharap Dinas terkait berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta pihak keamanan setempat untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat tetap nyaman dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Selain itu, pembinaan moral bagi generasi muda juga sangat penting, oleh sebab itu kami FPKS mengharapkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sarana-sarana pendidikan keagamaan seperti TPA, Masjid dan lain sebagainya. Masalah Narkoba, KDRT dan Kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi, oleh sebab itu kami mengharap Dinas terkait untuk terus aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template |
Copyright © 2011. DPD PKS Boyolali - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger