Sah-sah saja partai politik mendapat bantuan dana dari pemerintah. Namun, hal itu disayangkan mengingatkan saat ini masih banyak pekerjaan lain yang menjadi prioritas pemerintah dibanding menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk setiap parpol.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan hal tersebut saat dihubungi wartawan (Senin, 16/3).
"Yang harus dilakukan pemerintah itu harus lebih semangat menggenjot untuk mengentaskan kemiskinan, menggenjot menaikkan taraf hidup rakyat," ujar penantang Ratu Atut dalam Pilgub Banten 2011 itu.
Jazuki menyatakan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh mengganggu program-program wajib dan prioritas dari pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mewacanakan alokasi dana sebesar Rp 1 triliun dari APBN untuk partai-partai politik. Mantan Sekjen PDIP ini beralasan antara lain sebagai upaya menghindari politikus yang duduk di legislatif maupun eksekutif dari fokus ke membiayai partai.
Namun, menurut politikus PKS, Hidayat Nur Wahid, wacana ini justru terkesan terburu-buru dari pemerintah kepada legislatif dan juga politisi.“Nggak ada babibu, tiba-tiba ada wacana Rp 1 triliun untuk partai politik. Ini dampaknya (buruk) bagi partai politik. Yang di-bully, partai politik. Padahal kita nggak pernah berpikir atau ngomongin itu. Partai politik tidak pernah bicara tentang anggaran Rp 1 triliun,” kata Hidayat, Selasa pekan lalu (10/3), seperti dilansir ROL.
Hidayat memandang, wacana ini kontraproduktif. Apalagi, bila anggaran sebesar Rp 1 triliun itu diambil dari APBN meskipun dengan alasan untuk menekan tingkat perilaku korupsi para politikus. Hidayat melihat pula, wacana dari pemerintah ini cenderung memposisikan DPR, sekali lagi, berkonfrontasi dengan publik.
“Dikhawatirkan, justru ini PR lagi bagi DPR dan parpol. Sibuk lagi kita menjawab tuduhan-tuduhan publik,” kata Hidayat Nur Wahid.
