 |
| Abdul Kharis saat reses di Teras, Boyolali |
Boyolali - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyhari, kembali tak ingin mensia-siakan waktunya di masa reses sidang pertama ini. Setelah melakukan serap aspirasi di Kartosuro, Gantiwarno dan terakhir Polokarto, kali ini Anggota komisi XI ini menyempatkan untuk melakukan serap aspirasi di Kecamatan Teras, Boyolali, Senin (22/12/2014).
"Masa reses sidang pertama ini akan saya maksimalkan untuk menyerap semua aspirasi yang ada di daerah. Saya tidak akan membatasi berapa kali akan melaksanakan reses. Semua daerah akan saya kunjungi. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan masyarakat di Teras ini," katanya.
Serap aspirasi ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Teras untuk menyampaikan aspirasinya, salah satunya dikemukakan oleh Suparno. Ketua Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo) Boyolali ini berkeluh kesah terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Boyolali yang dirasa masih jauh dari kata cukup.
"Penetapan UMK Boyolali sebesar Rp 1.197.000 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih dirasakan sangat kurang. Walaupun hal ini lebih tinggi daripada pengaujan Bupati Boyolali, Seno Samudro yaitu sebesar Rp 1.175.000. Itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok perorangan. Bagi yang sudah berkeluarga, yang kebutuhannya lebih besar gaji sebesar itu akan habis untuk bayar sekolah anak, belum lagi harga bensin naik," ujar Suparno.
Lebih lanjut, Suparno juga menitipkan aspirasi supaya ada revisi terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”). Hal ini dikarenakan, Permenaker tersebut menjadi acuan Gubernur untuk membuat SK.
"Permen No.7 tahun 2013 mohon direvisi karena tidak menguntungkan buruh. Permen ini juga menjadi acuan SK Gubernur untuk penetapan UMK. Perlu ada revisi terkait penetapan UMK dan tunjangannya, karena kalau seperti ini terus hidup buruh akan semakin menderita. Untuk itu kami berharap agar Pak Kharis bisa memperjuangkan sehingga buruh ada perubahan," tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kharis berjanji akan membawa aspirasi ini ke DPR RI. "Saya sangat mengerti apa yang menjadi permasalahan Mas Parno ini. Saya juga mempunyai karyawan di Solo. Aspirasi ini tentu akan saya perjuangkan. Selama ini PKS selalu berada bersama rakyat. Jadi menjadi keharusan bagi kami untuk memperjuangkan nasib rakyat ini," kata Kharis. (AR)
