 |
Sejak saat berjuang di masa kampanye banyak calon anggota dewan yang aktif di sosial media, termasuk Twitter. Lalu bagaimana kabar mereka kini setelah 'sah' dilantik menjadi anggota dewan yang terhormat?
Terhitung sejak tanggal 1 Oktober lalu, ada 560 anggota DPR yang sudah dilantik dan disumpah. Meski belum menunjukkan banyak kinerja nyata selama satu bulan lebih ini, ternyata terdapat banyak anggota dewan yang lebih dulu aktif di Twitter.
Dianggap aktif bila setidaknya sampai Oktober 2014 mereka masih berkicau di twitter. Banyak kita temui saat masa kampanye sangat aktif ngetwit namun setelah dilantik justru tidak aktif. Padahal komunikasi dengan konstituen seharusnya harus terus berjalan, ujar Hayati, penggiat dari WikiDPR.org.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh WikiDPR.org bekerjasama dengan DPR Watch dan Selasar.com, diketahui bila dua partai Islam, yakni PKS dan PKB mempunyai anggota yang paling interaktif di jagad Twitter.
PKS menjadi partai dengan anggota paling interaktif di Twitter dengan prosentase 77,5 persen, atau sekitar 31 orang dari 40 anggota fraksi PKS sudah mempunyai akun di Twitter. Lalu dari 31 orang itu, 42,5 persen atau 17 orang di antaranya aktif berkicau di sosial media terbesar kedua di dunia itu.
Berada di belakang PKS, ada PKB dengan jumlah anggota fraksi yang telah terdaftar di Twitter mencapai 66 persen. Dan dari jumlah itu sekitar 38,3 persennya tercatat aktif berkomunikasi lewat Twitter.
Seperti dilansir dari Merdeka.com, partai utama yang menjadi motor Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Gerindra ada di peringkat terbawah partai paling aktif di Twitter. Hal ini dikarenakan jumlah anggota fraksi Gerindra yang mempunyai akun Twitter hanya 39 orang dari 73 total anggota, atau 53,4 persen saja.
Tingkat keaktifan anggota DPR fraksi Gerindra di Twitter pun cukup rendah. Dari 39 anggota DPR yang mempunyai akun Twitter, hanya 13,7 persen atau 10 orang anggota saja yang diketahui rajin Twitter-an.
Lewat penelitian ini, WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com berharap bila para anggota DPR bisa lebih menjadikan sosial media sebagai alat komunikasi dengan konstituen mereka di daerah. Twitter juga dipandang sebagai sarana yang pas untuk menampung aspirasi secara terbuka dan demokratis.
Sumber: Merdeka
