 |
Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu muharam merupakan momen para kader dan simpatisan melakukan refleksi. Tidak hanya evaluasi kekurangan, tantangan dan pencapaian, tetapi juga menetapkan target-target demi peningkatan kualitas pelayanan umat. Terlebih khusus perjuangan para kader PKS di lembaga legislatif.
Selama tahun 1435 Hijriyah Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menghadapi beragam tantangan dalam usaha memperjuangkan kepentingan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Jumat (24/10), bahwa selama memasuki akhir masa jabatan 2009-2014, banyak proses perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jalan di tempat karena sulitnya rapat pembahasan mencapai kuorum atau ambang batas jumlah anggota yang hadir untuk sebuah pembahasan.
“Tahun 2013 merupakan masa-masa terakhir anggota dewan menjabat. Pada umumnya anggota sibuk dengan persiapan pemilu. Ini yang menjadi problem karena banyak anggota yang sudah ke daerah, dapil (daerah pemilihan –red) dan sebagainya. Kursi pun banyak yang kosong ketika rapat. Seringkali PKS lagi yang memenuhi. Tapi kan kebutuhannya kuorum untuk menyepakati suatu kebijakan,” jelas Ledia yang kini terpilih kembali dari dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi).
Ledia mengatakan bahwa di satu sisi kader-kader PKS di DPR selalu berusaha menyelesaikan amanah pembuatan kebijakan untuk kepentingan umat. Di sisi lain, amanah tersebut terhambat lantaran di setiap rapat anggota dewan, seringkali tidak mencapai kuorum. Bagi kader PKS di Senayan, situasi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, sekaligus menguji kemampuan lobi.
“Nah, disini (proses lobi) yang dibutuhkan adalah hubungan baik. Dimana kami harus sering dan pandai melakukan lobi untuk mengajak rekan-rekan yang lain hadir rapat meski sebentar. Disinilah yang perlu effort tinggi dalam perjuangan di legislatif,” katanya.
Tidak hanya tantangan dari segi teknis, para kader PKS juga menghadapi tantangan dari segi substansi. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tidak akan pernah lepas dari akomodasi kepentingan masyarakat. Tantangannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu beragam.
“Kesulitan dalam penyusunan kebijakan adalah ketika semua pihak ingin diakomodasi. Sulit bagi kita kalau hanya melihat pertimbangan mayor dan minor. Faktor ini pula yang menjadi tantangan bagi teman-teman di legislatif,” ujar satu-satunya Srikandi PKS di Senayan ini.
Meskipun menghadapi beragam tantangan, Ledia Hanifa menyatakan PKS berhasil mengawal sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Misalnya, soal hak umat Islam memperoleh produk halal.
Baca juga: Refleksi Tahun Baru Hijriyah (2-Habis): Peran Aktif PKS dalam Pengesahan UU Keumatan
