 |
| Fahri Hamzah |
BANDAR LAMPUNG - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan bahwa komposisi negara akan menjadi seimbang manakala ada check and balance yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Inilah yang kemudian dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kinerja eksekutif yang kedepan akan dikomandani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Fahri,
keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini
diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah
menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu
proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Dengan adanya
pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan
terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan
baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar – benar terasa,” kata Fahri
saat menjadi pembicara dalam acara PR Summit, di Mahan Agung, Bandar
Lampung, Jumat (10/10/2014).
Sementara,
menyikapi isu yang beberapa waktu ini terus berkembang seputar
keberlanjutan KMP kedepan, Fahri menyatakan bahwa KMP akan terus solid,
karena koalisi yang dibangun dengan beberapa partai tersebut merupakan
koalisi ideologis atas dasar kesepahaman membangun Indonesia.
“Kita setiap pekan
berkumpul, sebelumnya koalisi ini kita sepakati diawal, lalu kita
berdiskusi terkait perkembangan peristiwa terkini dan rencana yang akan
dilakukan, sangat dinamis, sehingga ini menjadi kunci kesolidan KMP,
termasuk saat peristiwa terbaru penentuan pimpinan MPR kemarin,”
jelasnya.
Lebih lanjut,
dengan adanya fungsi keseimbangan di parlemen terhadap eksekutif, Fahri
meminta agar Presiden Jokowi, dan beberapa kalangan, untuk tidak perlu
menakuti keberadaan fungsi check and balance yang sempurna dalam
demokrasi Indonesia.
“Pak Jokowi tidak
usah takut, fokus saja mengurusi negara dengan ide briliannya, jangan
malah ngurusi parlemen, kita akan bantu kok jika apa yang dilakukan
pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, namun jika ada yang menyimpang,
kami juga akan mengoreksi,” pungkasnya.
