 |
| Muslimin saat rapat Komisi II membahas kelangkaan pupuk bersubsidi |
Boyolali -- Anggota DPRD Boyolali dari PKS, Muslimin mendorong untuk dikembangkannya solusi alternatif untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar oleh Komisi II DPRD Boyolali dengan segenap stakeholder seperti Dinas Pertanian Boyolali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Boyolali, Distributor, Perwakilan PT. Petrokimia dan Pusri untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi pada Rabu (08/01/2020).
"Dengan memperhatikan jumlah alokasi pupuk subsidi yang semakin menurun dari tahun ke tahun, kami mendorong kepada Dinas Pertanian dan masyarakat petani untuk mengembangkan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk di masa yang akan datang." Jelas Muslimin.
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No 521.34/01/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Boyolali tidak sepenuhnya turun 100% sesuai dengan yang diajukan pada e-RDKK. Seperti halnya Pupuk NPK di alokasikan sejumlah 14.010 ton atau sebanyak 43,9% dari kebutuhan, Pupuk Urea 18.047 ton, SP36 2.688 ton, ZA 6.171 ton dan organik 2.877 ton.
