Netty Imbau Pemerintah Sigap dan Setop Hoaks Corona

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Netty Prasetyani saat inspeksi ke RSPI Sulianti Suroso, Jakarta Utara, Rabu (29/01/2020)

Jakarta (29/01) -- Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetyani melakukan inspeksi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Suroso, Sunter, Jakarta Utara. Inspeksi dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan rumah sakit tersebut dalam menangani kasus virus Corona di Indonesia.

Dalam inspeksi tersebut, rombongan Komisi IX diterima oleh Direktur Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Direktur RSPI beserta jajarannya. "Mereka melaporkan kondisi terkini di Indonesia, termasuk laporan adanya dua pasien yang menunjukan gejala menyerupai virus Corona," ungkap Netty.

Menurut politisi PKS ini, pihak rumah sakit sudah menyatakan bahwa kedua pasien negatif Corona. "Alhamdulillah, kondisi pasien sudah menunjukan perbaikan sehingga boleh pulang".

RSPI Sulianti Suroso telah menyiapkan sarana prasarana yang lengkap guna menanggulangi penyakit infeksi. Kata Netty, RSPI ini telah memiliki pengalaman dalam penanganan kasus SARS 2003, H5NI 2005, H5N1 2009, suspect Ebola 2014, suspect MERS 2015, Difteri 2017, sampai TB RO 2018.

RSPI Sulianti Suroso menyediakan 11 ICU isolasi yang digunakan untuk mengisolasi pasien yang terjangkit penyakit infeksi. Apabila pasien outbreaks positif corona atau dinyatakan meninggal, maka RS akan menyiapkan zona yg memiliki kapasitas yang lebih banyak menjadi 17 sampai 24 ICU isolasi.

"Rumah sakit ini sudah terstandarisasi secara internasional dan mendapat pengakuan dari WHO. Selain rumah sakit ini pemerintah juga menyediakan pelayanan rujukan oleh RSPAD dan RS persahabatan," ungkap Netty.

Pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan panik dan senantiasa melakukan pencegahan berupa memperhatikan etika batuk, cuci tangan dengan air dan sabun, serta makan yg sehat dan cukup istirahat.

"Saya mengharapkan dalam situasi seperti ini pemerintah menjadi pihak terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat lewat berbagai media. Era teknologi yang pesat sangat rawan masyarakat mendapat informasi hoaks. Contohnya muncul berita bombastis yang membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir dengan keberadaan virus Corona di Indonesia," jelas Netty.

Virus seperti Corona ini harus dihadapi oleh benteng imunitas atau daya tahan tubuh sendiri. "Selain dengan pola hidup bersih dan sehat, imunitas juga dibangun dengan cukup terkena paparan matahari dan istirahat, menghindari stress, jaga kebersihan lingkungan, serta tidak merokok".

Tindakan tersebut, ujar Netty, diharapkan dapat menangkal ancaman virus di sekitar kita. "Namun bila mengalami sakit dengan gejala demam, batuk dan sulit bernafas, agar segera berobat ke rumah sakit," tutur dia.

Read More

PKS minta Luhut Konsisten Soal Setop Impor Garam

Jakarta (29/01) -- Pernyataan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terkait impor garam patut dipertanyakan keseriusan dan realisasinya. LBP pernah menyatakan memang Indonesia harus impor garam, kemudian lain waktu meminta setop impor garam karena bikin kacau.

"Harusnya LBP betul-betul memikirkan bagaimana solusi tata niaga garam ini, keluhan petani garam dan pengusaha produsen garam di Rembang dan Pati kondisi 2018 dan 2019 paling buruk sejak 1986 artinya kebijakan garam tidak banyak mengalami perubahan," kata Riyono anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah.

Saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton/tahun. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit kebutuhan garam industri 1 juta ton/tahun. Saat ini harga garam hancur, hanya 350 rupiah/kg padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 400 rupiah dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.

"Kalau Pak LBP serius harusnya segera benahi tata niaga garam, cabut PP No 9 tahun 2018 tentang Kebijakan Impor garam yang memberikan jalan gelap impor merajalela," usul Riyono Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS.

Penderitaan petani garam semakin dalam, petani penggarap hanya diberi upah 25.000 per hari atau 200.000 per pekan. Petani sudah enggan menjual garamnya, bahkan di Madura garam dibuang ke jalan sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah.

"Kita tunggu konsistensi Pak LBP soal setop impor garam, kapan akan direalisasikan," pungkas Riyono.

Read More

Ledia Hanifa: Jadikan Pemetaan SDM Kunci Strategi Kebijakan

Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa Amaliah

Jakarta -- Berbagai terobosan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud baru dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah. Hal itu disebabkan ada persoalan mendasar terkait pemetaan SDM yang belum tuntas.

“Banyak kebijakan yang kita sama inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM Unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada.” Kata Ledia membuka kritisinya usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Selasa, 28 Januari lalu.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menyebut pemetaan SDM ini menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan. Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukan? Link and Match dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?

“Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula lulusan SMK dan prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya.”

Sebagai contoh papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. “Kenyataannya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan banyak tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain. Sementara meminta tenaga kesehatan dari katakanlah Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah.”

Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.

“Sebab kita tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM Unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran.”

Read More

Kunjungan Balasan ke Nasdem, Sohibul Iman Ungkap Dampak Positif Pelukan Kebangsaan

Salaman kebangsaan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat Kunjungan balasan PKS ke Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). (Hilal/PKSFoto)

Jakarta -- Kompak dengan nuansa busana batik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman bersama Sekjen PKS Mustafa Kamal serta jajaran pengurus lainnya mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). Kedatangan tersebut disambut hangat oleh Sekjen Nasdem Johnny G Plate dan jajaran pengurus DPP Partai Nasdem lainnya.

"Pertemuan kami seperti yang tadi disampaikan, memang ini adalah silaturahim balasan, karena memang waktu itu Bang Surya dan kawan kawan hadir di PKS. Dan hari ini kami datang kesini untuk melakukan hal yang sama, lebih tepatnya meningkatkan hubungan silatutahim kami sehingga hubungan antara partai partai politik di Indonesia secara umum dan khususnya antara PKS dan Nasdem itu bisa terjalin semakin baik," ungkap Sohibul.

Sohibul menyampaikan dalam kunjungannya siang itu PKS dan Nasdem sebagai dua sahabat yang bertemu telah membahas banyak hal, diantaranya progress report sejak melakukan pertemuan di DPP PKS sebelumnya.

"Kami masing-masing melaporkan bahwa dari pertemuan yang rekan-rekan sebut sebagai pelukan kebangsaan pada waktu itu ternyata memberikan dampak yang lumayan baik bagi hubungan antar partai politik secara khsusus PKS dan Nasdem di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ucap Sohibul saat konferensi pers bersama media.

Sohibul mengaku hal tersebut merupakan hal yang positif untuk ditingkatkan dan dijaga serta berharap bisa menular ke partai lain.

"Pelukan kebangsaan ini seakan membongkar phsycological barier, penghalang psikologis  bagi para pengurus kedua partai untuk berkomunikasi, dan ini cukup masif dibawah. Dan ini tentu sangat membahagiakan, karena itu saya dan Bang Surya sepakat harus kita terus jaga dan tingkatkan sehingga hubungan kedua partai ini bisa menular ke partai-partai lain untuk terjadi kerjasama yang lebih erat," ujar dia.

Read More

Sohibul Iman Bertemu Surya Paloh, Bahas Teknologi Hingga Omnibus Law

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman beserta jajaran saat melakukan dialog kebangsaan dengan Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020). (Donny/PKSFoto)

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sampaikan tiga bahasan yang menjadi topik diskusi dalam kunjungan balasan PKS ke kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/2020).

"Pertama tadi kami saling menyampaikan progres report,  sejak kami bertemu di DPP PKS. Dari pertemuan yang disebut pelukan kebangsaan ini memberikan dampak yang baik bagi hubungan antar partai politik," papar Sohibul pada media pers.

Selain itu PKS dan Nasdem juga menyoroti persoalan-persoalan kebangsaan hari ini yang tentunya dengan visi dan misi sama, yaitu memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Yang menarik bagi saya adalah Bang Surya setiap bertemu dengan saya selalu bahas tentang penguasaan sains dan teknologi, tadi pun beliau sampaikan itu. Karena itu kami juga berbincang-bincang bagaimana kita bisa sama-sama meneguhkan platform bangsa ini dalam penguatan teknologi," ucap Sohibul.

Terakhir Sohibul menyampaikan bahwa PKS juga ingin mendapatkan penjelasan langsung terkait Omnibus Law dari pihak Nasdem yang turut berperan sebagai orang pertama dalam pembuatannya.

"PKS memandang Omnibus Law ini sebagai sesuatu yang penting, karena itu kami mencari klarifikasi langsung dari Bang Surya seperti apa sesungguhnya basis pemikiran Omnibus Law ini. Kalau itu bisa kita jaga bersama, maka kami insya Allah di DPR sama-sama melakukan pembahasan, sehingga kalau draft nya seperti ini tentu hasilnya harus lebih baik untuk kepentingan bersama," tutur Sohibul.

Read More

Ketua FPKS DPR RI: Terkait LPG 3 Kg, Alhamdulillah Pemerintah Dengar Suara Kami

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (28/01) -- Rencana Pemerintah mengatur ulang skema subsidi Gas Elpiji 3 kg menjadi bantuan langsung tunai sehingga akan berdampak langsung pada kenaikan harga Gas 3Kg sempat menimbulkan resistensi luas di masyarakat karena dirasakan akan sangat memberatkan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI termasuk yang bersuara keras agar Pemerintah membatalkan rencana tersebut karena sangat membebani rakyat kecil.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini rencana itu justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi semua paham ada permasalahan akurasi data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Pemerintah. Yang pasti kenaikan harga gas elpiji 3 kg berdampak langsung pada UMKM, pedagang kaki lima, tukang bakso, siomay, gorengan, cilok dll.

“Kita bersuara tegas di Komisi VII atas keberatan mayoritas masyarakat tersebut dan alhamdulillah atas perjuangan Poksi PKS dan teman-teman Komisi VII, Pemerintah setuju untuk tidak mencabut subsidi gas melon 3 kg,” ungkapnya.

Persetujuan itu disampaikan Menteri ESDM RI pada Rapat Kerja Komisi VII DPR pada Senin (27/1) dan secara tegs tertulis dalam kesimpulan Raker Komisi VII pada poin pertama.

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 Kg,"ucap Jazuli.

Jazuli bersyukur PKS dapat menjalankan amanahnya untuk bersama rakyat kecil agar tetap mendapatkan keberpihakan negara memperoleh gas 3 kg dengan harga terjangkau.

“Sekali lagi, Fraksi PKS berjuang untuk memastikan rakyat kecil dan masyarakat tidak mampu untuk tetap mendapatkan keberpihakan negara dalam memperoleh gas elpiji yang terjangkau. Alhamdulillah berhasil,” pungkas Jazuli.

Read More

FPKS: Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Bukan Malah Impor

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.

"Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor aja. Temui petani garam, agar tau apa yang terjadi di lapangan, dimana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor," ucap Slamet kepada media

Slamet menjelaskan, meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.

"Kekurangnya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung," jelas Slamet.

Orientasi pemerintah, sambung Slamet, harus pada pemberdayaan petani. Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.

"Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus penyejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita," tegas Slamet.

Bahkan, sambung Slamet, bila hari ini perlu untum membahas pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.

"Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka, tetap harus ada campur tangan pemerintah," imbuh Slamet.

Slamet mengingatkan pemerintah, bila hari ini pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor.

"Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam," tandas Slamet.

Read More

Wakil Ketua DPRD Boyolali: NMax Untuk Kades Bukan Sebagai Kompensasi Pemenangan Pilkada

Wakil Ketua DPRD Boyolali dari PKS, Moh. Basuni

Boyolali (28/1) -- Wakil Ketua DPRD Boyolali dari PKS, Moh. Basuni memberikan tanggapan atas rencana Pemkab Boyolali yang akan membagikan kendaraan operasional berupa Yamaha NMax berwarna merah kepada seluruh kepala desa di Boyolali. Menurutnya pengadaan kendaraan dinas ini bukan merupakan kompensasi untuk memenangkan salah satu kontestan pada Pilkada 2020 yang akan datang.

"Perlu dipahami oleh seluruh kepala desa bahwa pengadaan kendaraan dinas ini bukan kompensasi untuk pemenangan," Tutur Basuni

Basuni juga mengingatkan kepada para kades agar dengan adanya fasilitas motor dinas yang pengadaannya dari anggaran APBD Boyolali tahun 2020 ini dapat meningkatkan kinerja dan mobilitasnya dalam melayani masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Dengan adanya motor dinas ini hendaknya menjadi pemicu dan motivasi bagi kades dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat" Tandasnya.

Sebagaimana dilansir tribunnews.com, Pemkab Boyolali akan membagikan ratusan skutik Yamaha NMax kepada lurah dan kepala desa.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali, Bony Facio Bandung tidak menampik Pemkab Boyolali akan membagikan ratusan skutik Yamaha NMax.

"Benar," ujar Bony kepada TribunSolo.com, Senin (27/1/2020).

Skutik tersebut akan diperuntukan untuk semua kepala desa dan lurah se-Kabupaten Boyolali.

"Itu untuk kepala desa, semua kepala desa se-Kabupaten Boyolali untuk operasional," terang Bony.

"Total ada 261 desa dan 6 kelurahan," imbuhnya membeberkan.

Pengadaan ratusan Yamaha NMax warna merah tersebut menelan biaya miliaran.

"Itu sekitar Rp 7 milliar dan itu merupakan pengadaan tahun 2020," jelas Bony.

Read More

FPKS: Penduduk Muslim di Indonesia Sangat Besar, Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang

Anggota Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nevi Zuairina (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (27/01) -- Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina yang turut pada panja perdagangan DPR RI akan bersama-sama fraksinya, Fraksi Partai Keakdilan Sejahtera (PKS), untuk menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.

Ia memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perkiraan analisa data Global religius futur, Indonesia pada 2020, penduduk muslimnya mencapai 229,62 juta jiwa yang berarti Indonesia menjadi negara muslim terbesar dunia.

"Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Presentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu ada pada regulasi tertinggi negara kita," urai Nevi.

Tudingan segelintir pihak yang menyatakan bahwa investasi dan perekonomian akan terhambat bila masih ada kewajiban sertifikasi halal merupakan ide yang tidak bijak. Data sudah membuktikan bahwa Indonesia merupakan pasar sangat potensial dunia yang berarti tidak semena-mena dalam menghancurkan benteng perlindungan pada keyakinannya.

"Sertifikasi halal untuk makanan ini membawa spirit healthy food, makanan yang aman, sehat bergizi dan aman dari segala efek samping bahan berbahaya baik kimia maupun rekayasa genetika," tegas Nevi.

Legislator Sumatera Barat ini meyakinkan kepada seluruh konstituennya di Sumatera Barat dan seluruh penduduk muslim di Indonesia, bahwa FPKS akan kompak dikomandoi Ketua Fraksi untuk menjadi terdepan mempertahankan kewajiban sertifikasi produk Halal. Regulasi ini telah dibahas sekian lama dengan berbagai pengkajian dan simulasi demi kenyamanan hidup di bumi Indonesia ini.

Read More

UN Terakhir, PKS Ingatkan Kesiapan Kemendikbud

Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

Jakarta (27/01) -- Ujian Nasional (UN) 2020 ditegaskan Mendikbud menjadi UN terakhir sebelum berganti menjadi evaluasi bermodel asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan saat siswa berada di tengah jenjang pendidikan, yakni di kelas IV, VIII, dan XI. Meski merupakan ujian “penutupan” anggota Komisi X Ledia Hanifa meminta pemerintah tetap mempersiapkan Ujian Nasional ini secara sungguh-sungguh.

“Selama ini Ujian Nasional, Baik Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) Serta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih belum berjalan mulus, ada saja hambatannya. Makanya meski UN 2020 ini merupakan ujian nasional terakhir, saya berharap persiapannya tetap diupayakan secara maksimal,” ujar Ledia.

Hambatan teknis dan sosial terkait ujian nasional memang masih kerap mengemuka. Soal yang terhambat, rusak, tertukar masih terjadi pada model UNKP. Sementara perangkat ujian yang tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, jaringan listrik dan internet yang tidak stabil, masih banyak dikeluhkan sekolah-sekolah penyelenggaran UNBK. Dan diatas semua itu kejadian bocoran soal ujian kerap menodai semangat ujian nasional yang seharusnya dilaksanakan atas dasar kejujuran siswa, guru dan tenaga kependidikan lain.

“Persoalan-persoalan yang kerap mengemuka dalam Ujian Nasional ini harus dihilangkan sampai kalau bisa mencapai titik nol. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang berada di pedesaan, pedalaman. Soal kelengkapan dan distribusi soal, ketersediaan perangkat komputer dan kepastian jaringan listrik dan internet semestinya bisa diantisipasi sejak sekarang, dalam waktu yang hanya tersisa dalam hitungan dua tiga bulan,” kata Ledia.

Aleg Fraksi PKS ini memahami bahwa persiapan ujian ini mungkin terasa lebih berat bagi sekolah yang tengah memiliki banyak PR terutama terkait perubahan-perubahan mendasar dalam regulasi kependidikan.

“Aturan Sistem Zonasi, persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pastilah memakan banyak energi dari pihak sekolah. Apalagi dengan tantangan untuk mempersiapkan perubahan sistem evaluasi bagi siswa yang akan berlaku mulai 2021. Namun sekali lagi, persiapan UN tak boleh menjadi terlemahkan. Jangan sampai ada pikiran; ah, santuy saja. tahun depan toh udah nggak ada lagi... tapi justru bagaimana bisa mempersiapkan agar UN terakhir ini justru ditutup dengan skor penyelenggaraan dan skor integritas terbaik,” pungkas Ledia.

Read More

PKS Boyolali Ingin Bantu Aparat Tangani Radikalisme

Perwakilan dari Koramil Mojosongo menyampaikan materi belanegara (Foto: Seno)

Boyolali, PKS Jateng Online - Sekitar 150 peserta mengikuti Apel Siaga PKS Boyolali yang berlokasi lapangan desa Brajan, kecamatan mojosongo, Kabupaten Boyolali pada sabtu-minggu (25-26/1). Kegiatan ini dibuka oleh Nur Ahmad, S.H. selaku ketua DPD PKS Boyolali dan ditutup oleh  mantan Wakil Ketua DPRD Boyolali Tugiman, S.P. 

 

Nur Ahmad menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk cinta negara dari PKS. Karena para kader terus di upgrade wawasan dan kecintaannya terhadap NKRI.

 

"Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kita ingin para kader PKS ini memiliki wawasan lebih tentang tanah airnya". Jelas Nur Ahmad.

 

Ahmad menambahkan bahwa PKS ingin turut serta membantu pemerintah dalam menangkal radikalisme. Untuk itu PKS Boyolali mengundang pihak aparat sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Adalah dari Koramil Mojosongo yang menyampaikan materi belanegara dan dari Polsek mojosongo dengan materi menangkal radikalisme.

 

"Tentunya Kita ingin masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam tidak "nyasar" dalam belajar agama. Sehingga Kita ingin membantu masyarakat dalam menemukan Islam yang lurus dan benar" Pungkasnya.

Read More

Wacana Teks Khotbah Diatur Pemerintah, Iskan: Khatib Bukan Alat Pemerintah!

Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis 

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis menyayangkan wacana yang beredar ditengah-tengah masyarakat saat ini, tentang akan diaturnya teks khotbah Jumat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kakanwil Kemenag Kota Bandung mengatakan wacana soal mengatur teks khotbah Jumat itu dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Agama merujuk hasil studi banding ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE).

Di sisi lain, Iskan juga mengapresiasi kepada Menteri Agama dengan membantah adanya instruksi tersebut.

“Pak Menteri jangan sampai lakukan blunder lagi, harus ada koordinasi yang jelas dan terukur kepada bawahan nya di berbagai daerah.” ujar iskan.

Selain itu, isu atau wacana pengaturan teks khotbah Jumat ini, memang cukup meresahkan dan menjadi perbincangan di masyarakat.

“Saya ingatkan kepada pemerintah, bahwa khatib itu bukanlah alat pemerintah, jadi jangan diatur-atur karena pemerintah juga tidak memiliki wewenang untuk mengatur setiap khatib,” tegasnya.

Menurut Iskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kasus yang masuk tentang khutbah Jumat yang mengajarkan radikalisme.

“Pemerintah kalau mau mengurangi (radikalisme) itu yah pembinaan saja. Optimalkan peran Bimas Islam dalam menangani hal tersebut,” tutup Iskan.

Read More

HNW Kritik Wacana Teks Khotbah Jumat Diatur Pemerintah

Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid

Jakarta (23/01) — Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik wacana yang digulirkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengaturan teks khotbah Jumat oleh pemerintah.

“Wacana ini tidak tepat dan sudah sepatutnya untuk ditolak,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media, Kepala Kemenag Kantor Wilayah Kota Bandung Yusuf Umar menuturkan bahwa wacana pengaturan teks khutbah Jumat oleh Pemerintah tersebut merupakan instruksi dari Menteri Agama.

Salah satu dasarnya adalah berdasarkan apa yang disimpulkan Menag dari kunjungannya di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), dimana khatib-khatib masjid berkhotbah sesuai dengan teks yang disediakan pemerintah.

Hidayat mengkritik argumentasi pemberlakuan ketentuan itu di Abu Dhabi sebagai dasar pengaturan tersebut. “Menag berkali-kali mengunjungi Arab Saudi, tempat beradanya 2 Masjid Al- Haram, tetapi di Saudi saja tidak ada aturan seperti itu," ungkap pria yang akrab disapa HNW ini.

Lebih lanjut, Hidayat mewanti-wanti agar pemerintah tidak terlalu jauh mencampuri urusan-urusan keagamaan yang sudah berjalan dengan sangat baik selama berpuluh, bahkan beratus tahun di Nusantara.

“Selama ini tidak ada masalah mengenai khotbah Jumat. Bahkan, rezim Orde Baru tidak membuat aturan penyeragaman teks khotbah Jumat. Jangan sampai rezim Presiden Jokowi digiring unt disalah pahami Umat sbg lebih represif dan tak bersahabat ke Umat/khatib gara2 wacana kontraproduktif dari para pembantunya,” jelasnya.

Hidayat menjelaskan bahwa apabila pemerintah ingin mendukung kehidupan keberagamaan di Indonesia, seharusnya program yang dirancang adalah peningkatan kapasitas pemuka agama.

“Yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas khatib, bukan malah ingin menyeragamkan teks khotbah Jumat,” tandas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Hidayat meminta agar Kemenag fokus saja pada tugas utama yang belum selesai, seperti pengalaman beragama Bangsa Indonesia agar selamat dari darurat moral, solusi atas daftar tunggu haji, atau memikirkan pembayaran tunggakan tunjangan kinerja guru madrasah.

“Bukan malah terus melontarkan wacana yang kontraproduktif dan kontroversial bagi umat Islam,” tutup HNW.

Read More

FPKS Kembali Minta Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Jakarta – Carut marut penanganan pangan di Indonesia mengundang perhatian anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet. Salah satu penyebabnya, yaitu hingga saat ini belum juga terbentuknya Badan Pangan Nasional.

“Kami mendesak pemerintah segera bentuk badan pangan nasional,” ujar Slamet kepada wartawan disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 7 BUMN di bidang pertanian dan perikanan, Rabu (22/01/2020).

Menurut Slamet, realisasi BPN merupakan amanat undang undang. Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah punya kewajiban untuk segera membentuk Badan pangan nasional tersebut.

"Pembentukan BPN ini sudah lambat sekitar tujuh tahun padahal dari segi aturan paling lambat dua tahun dari sejak diundangkan," tegasnya.

Slamet menjelaskan pihaknya sebagai anggota komisi IV DPR-RI punya kewajiban mengingatkan pemerintah. ”Kita tidak punya kepentingan soal terkait siapa yang akan menduduki jabatan di BPN itu. Cuma saya ingatkan pemerintah bahwa pemerintah punya kewajiban itu,” tuturnya.

Slamet menyampaikan pihaknya juga menyarankan pembahasan kinerja ketujuh BUMN lebih fokus. Oleh sebab itu, kata dia, harusnya membedah neraca perusahaan itu secara rinci.

”Ini perlu pendalaman membahas kinerja BUMN ini. Ini masalahnya terkait masalah pelayanan untuk rakyat,” pungkasnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi IV hadir para direktur umum dari PT Pertani, PT Sang Hyang Sri, PT Berdikari, Perum Perikanan nusantara, PT RNI, PT Garam, dan PT Perikanan nusantara.

Read More

Fraksi PKS terdepan Tolak Penghapusan Sertifikasi Halal dalam RUU Omnibus Law

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (21/01) – Beredar draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang berisi penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang (UU) 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini ketika ditanya oleh sejumlah wartawan tentang hal itu menyatakan dengan tegas Fraksinya akan menjadi yang terdepan menolak usul itu jika benar termaktub dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan pemerintah.

“Saya cek ke Anggota Baleg, Pemerintah belum mengirim draf resmi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tapi jika benar ada pasal penghapusan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana mandat UU JPH, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolaknya,” tegas Jazuli.

Menurut Jazuli adalah salah kaprah dan langkah sembrono jika ada niatan menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen/masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, apalagi jika itu dianggap menghambat investasi atau ekonomi.

“Berarti mereka tidak mengerti filosofi dan semangat pemberian jaminan produk halal yang undang-undangnya telah kita sahkan bersama sebagai konsensus yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

UU JPH, kata Jazuli Juwaini, merupakan manifestasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, perlindungan konsumen, dan upaya negara menghadirkan produk yang terjamin kehalalan, kesehatan dan kebaikannya bagi masyarakat.

“Maka, kalau nanti benar diusulkan untuk dihapus, ini namanya kemunduran atau set back. Atau mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia. Itu yang tegas kita tolak. Karena perlindungan dan JPH itu kewajiban negara dan pemerintah,” pungkas Jazuli.

**

Sebelumnya diberitakan, RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus, yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu:

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42
(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44
(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Read More

Soal BPJS, Mufida: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik Pada Rakyat Kecil

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Kurniasih Mufidayati

Jakarta (21/01) -- Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengeluarkan pernyataan keras terkait ngototnya pemerintah menaikkan iuran BPJS atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri.

Mufida menyebutkan Pemerintah tidak punya itikad baik kepada rakyat kecil. Pernyataan keras ini disampaikan Mufida saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS dan Dewan Pengawas, Senin (20/01/2020).

“Untuk mengingatkan, pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut, dalam rapat komisi IX dan pemerintah terkait, telah menghasilkan kesepakatan bersama tentang jaminan pemerintah bahwa tertanggal 1 Januari 2020 untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri, tidak ada kenaikan, dengan kata lain tetap membayar Rp 25.500. Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan tarif tersebut tetap terjadi dan kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan BPJS,” ungkap Mufida.

Mufida melanjutkan, tentu saja hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat besar. Kenaikan iuran BPJS saat ini akan sangat memberatkan bagi rakyat.

Beberapa fakta terungkap juga, misalnya migrasi (perpindahan/penurunan kelas) kepesertaan yang sudah menembus 800 ribu orang, banyaknya kepala daerah yang merasa terbebani karena APBD harus menanggung cukup besar alokasi untuk Iuran BPJS Kesehatan.

“Banyak yang migrasi dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan ada dari kelas 1 ke kelas 3, yang saat ini jumlahnya sudah menembus di atas 800.000 orang. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan yang sangat besar atas iuran BPJS kesehatan. Jika tidak, tentu saja mereka tidak akan menurunkan kelas kepesertannya di BPJS,” tandas Mufida.

Dalam RDP juga ternyata Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dan BPJS tidak dapat memberikan usulan solusi yang implementatif, yang dapat dilaksanakan segera dan efektif.

Tidak adanya koordinasi dan kesan saling melemparkan tanggung jawab atas kenaikan ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam management BPJS kesehatan.

“Kalau apa yang akan dipaparkan hari ini oleh pemerintah yang hadir di forum komisi IX, di Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai iuran BPJS dengan materi yang sama persis dengan apa yang sudah dibagikan ke kita, maka tutup saja sekarang,” tegas Mufida.

Mufida menambahkan, anggota dewan sudah bolak balik menerima bahan presentasi dari pemerintah. Tetapi, tidak ada solusi untuk rakyat kecil yang dapat dilaksanakan segera.

“Kita tidak mau lagi dibohongi, diberikan pilihan seperti anak kecil yang ditawari permen, tapi nyatanya permen itu tidak ada yang manis satupun. Kita nggak mau lagi,” tegas Mufida.

Dia menambahkan, Pemerintah bisa mengganggarkan Ratusan triliun dana untuk membayar hutang tapi mengapa tidak bisa mengalokasikan dana untuk membantu rakyat kecil yang susah.

“Alasan tidak ada alokasi dana APBN, tidak adanya payung hukum, apapun itu, alasan apapun yang diajukan oleh Pemerintah dan BPJS, pada dasarnya kita sekarang bisa melihat fakta, saat ini Pemerintah tidak punya itikad baik kepada rakyat kecil,” pungkas Mufida.

Read More

Omnibus Law Harus Berpihak Pada Masyakarat, Bukan Investor

Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

"RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," papar Ledia.

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen Muslim.

"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen Muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," ungkap dia.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

"Jadi, meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan diantaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi."

Read More

Atasi Kelangkaan Pupuk, Anggota Dewan ini Dorong Solusi Alternatif

Muslimin saat rapat Komisi II membahas kelangkaan pupuk bersubsidi

Boyolali -- Anggota DPRD Boyolali dari PKS, Muslimin mendorong untuk dikembangkannya solusi alternatif untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar oleh Komisi II DPRD Boyolali dengan segenap stakeholder seperti Dinas Pertanian Boyolali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Boyolali, Distributor, Perwakilan PT. Petrokimia dan Pusri untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi pada Rabu (08/01/2020). 

"Dengan memperhatikan jumlah alokasi pupuk subsidi yang semakin menurun dari tahun ke tahun, kami mendorong kepada Dinas Pertanian dan masyarakat petani untuk mengembangkan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk di masa yang akan datang." Jelas Muslimin.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No 521.34/01/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Boyolali tidak sepenuhnya turun 100% sesuai dengan yang diajukan pada e-RDKK. Seperti halnya Pupuk NPK di alokasikan sejumlah 14.010 ton atau sebanyak 43,9% dari kebutuhan, Pupuk Urea 18.047 ton, SP36 2.688 ton, ZA 6.171 ton dan organik 2.877 ton.

Read More

Kokohkan Khidmat Kepada Umat, PKS Boyolali Launching Ambulance Gratis

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad saat memotong pita sebagai tanda diluncurkannya mobil ambulance layanan umat

Boyolali (20/1) -- Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali melaunching mobil ambulance layanan umat hari Ahad pagi, 19 Januari 2020 bertempat di sekretariat DPD PKS Kabupaten Boyolali.

Acara yang dihadiri oleh ratusan kader dan masyarakat sekitar ini berlangsung dengan meriah. Berbagai acara pendukung ditampilkan untuk memeriahkan acara ini mulai dari senam sehat nusantara, cek kesehatan gratis dan sarapan bersama. Selain itu, puluhan doorprize menarik juga dibagikan pada acara ini.

Sebelum secara resmi dilaunching oleh Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad, peserta diajak untuk senam sehat nusantara terlebih dahulu dengan instruktur dari kepanduan. Peserta tampak antusias mengikuti jalannya senam terbukti dengan semangat mengikuti gerakan isntruktur. Selesai senam, kemudian dilanjutkan sarapan bersama dengan menu khas Boyolali dan cek kesehatan gratis. di sela-sela acara, dibagikan puluhan doorprize menarik.

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program ini sesuai dengan amanat Rakerda DPD PKS Boyolali yang telah dilaksanakan pada Desember tahun lalu yaitu semakin mengokohkan khidmat PKS kepada umat. 

"Peluncuran program ini merupakan bagian dari agenda pengokohan khidmat PKS kepada umat terutama warga Boyolali sehingga warga yang membutuhkan benar-benar terbantu dan tersentuh dengan program-program terobosan dari PKS ini." jelas Nur Achmad.

Nur Achmad berharap program ini bisa diakses oleh masyarakat luas khususnya warga Boyolali sehingga banyak yang bisa terbantu dengan program pelayanan PKS ini. 

"Mudah-mudahan dengan program ini masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkannya secara optimal." ungkapnya. 

Sementara itu, penanggung jawab program, Totok Wahyono menyampaikan bahwa selain mobil ambulance layanan umat yang akan beroperasional setiap harinya, Pusat Khidmat PKS Boyolali juga akan mengadakan kegiatan secara berkala.

"Pusat Khidmat PKS Boyolali akan menggandeng bidang-bidang terkait untuk mengadakan kegiatan secara berkala diantaranya adalah donor darah, cek kesehatan gratis, senam sehat nusantara, dan lain-lain." Jelas Totok

Totok berharap dengan diadakannya program layanan secara berkala ini, semangat PKS yang semakin melayani akan terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat Boyolali. [HSM]

Read More