Ini Nama-nama Cagub-Cawagub Koalisi PKS,Gerindra dan PAN

Jakarta (27/12) -- Koalisi PKS, Gerindra dan PAN mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi yang akan diusung pada Pilkada 2018. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengumumkan nama-nama tersebut di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sohibul Iman menyebutkan keputusan nama-nama tersebut sudah disepakati oleh lembaga tinggi partai yakni Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) atau Badan Pekerja Majelis Syura PKS. Ia menyebut rapat DPTP PKS soal nama-nama bacagub dan bacawagub yang diusung PKS bersama Gerindra dan PAN baru seleai pukul 14.30 WIB.

Hasilnya, papar Sohibul, PKS bersama Gerindra dan PAN menyepakati sejumlah nama. Ia menerangkan untuk Pilkada Jawa Barat, koalisi tiga partai sepakat mengusung Mayjen (purn) Sudrajat - Ahmad Syaikhu. Pada Pilgub Sumatera Utara mengusung Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah.

Sohibul melanjutkan, sementara pada Pilgub Kalimatan Timur, tiga partai sepakat mengusung Isran Noor-Hadi Mulyadi. Sedangkan pada Pilgub Maluku Utara 2018, koalisi mendukung pasangan Muhamad Kasuba - Majid Husen. "Khusus untuk Jawa Tengah baru ada nama Cagub yakni Sudirman Said sementara wakil akan segera kita umumkan," papar Sohibul.

Read More

Kebersamaan PKS, PAN dan Gerindra Terbuka Sampai 2019

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP PKS, Ahad (24/12) malam. (Juliyanto/PKS Foto)

Jakarta (24/12) -- Kebersamaan antara PKS, PAN dan Gerindra sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua terus berlanjut pada Pilkada serentak 2018.

Ketiga partai sepakat akan berkoalisi pada Pilgub di lima provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkapkan kebersamaan ketiga partai politik ini terbuka hingga Pilpres 2019.

"Mungkin saja kerjsama sampai 2019, tergantung konstelasi politik," papar Sohibul Iman usai pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PKS, Ahad (24/12/2017) malam.

Sohibul menegaskan jika Pilkada 2018 adalah sebuah batu loncatan menuju Pemilu legislatif dan presiden pada 2019. Sehingga kerjasama pada Pilkada 2018 bisa menjadi pertimbangan pada perhelatan politik di 2019.

"Pilkada 2018 adalah stepping stone kepada pemilu 2019, mudah-mudahan (kerjasama tiga partai) bisa terpelihara sampai 2019, kami harapkan," papar Sohibul.

Read More

PKS, Gerindra dan PAN Sepakat Koalisi di Lima Provinsi

(kiri-kanan) Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Juliyanto/PKS Foto)

Jakarta (24/12) -- Pimpinan tiga partai politik PKS, Gerindra dan PAN bertemu di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (24/12/2017) malam guna membahas rencana koalisi di Pilkada serentak 2018.

Pertemuan ini diikuti oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman akan menjadi tuan rumah bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Sohibul Iman menyebutkan jika PKS, Gerindra dan PAN sepakat menjalin koalisi Pilgub di lima provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.

"Kami bertiga sepakat akan menjaga kebersamaan dalam event politik khususnya pilkada di beberapa provinsi. Ada beberapa yang kita pending seperti Jawa Timur, setelah tahun baru akan ada kesimpulan," terang Sohibul Iman.

Meski sudah sepakat menjalin koalisi di lima provinsi, Sohibul memastikan nama-nama definitif masing-masing bakal calon akan segera diumumkan kemudian. "Nama-nama akan dibahas di majelis tinggi masing-masing partai, Rabu (pekan depan) kemungkinan akan disepakati," papar Sohibul.

Read More

Kumpul di DPP PKS, Tiga Partai Bicara Koalisi Besar

Jakarta (24/12) -- Tiga pimpinan partai akan berkumpul di kantor DPP PKS membahas kontelasi politik nasional terkini, Ahad (24/12/2017) malam. Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman akan menjadi tuan rumah bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut pantauan, pada pukul 20.00 WIB, sudah hadir di DPP PKS Habib Salim Segaf, Mohamad Sohibul Iman, Prabowo Subianto dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menuturkan, pertemuan tiga pucuk pimpinan tertinggi partai tersebut salah satunya akan membahas Pilkada serentak 2018. Koalisi tiga partai yang bisa membawa kemenangan di beberapa Pilkada 2017 ini akan coba melanjutkan kerjasamanya di beberapa Pilkada tahun depan. "Salah satu yang akan dibahas adalah kemungkinan koalisi besar di tiga Pilgub di Pulau Jawa," papar Dedi.

Hal ini dibenarkan Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelum memasuki kantor DPP PKS. Menurut Eddy, PKS, PAN dan Gerindra sudah menjalin koalisi di beberapa pilkada kabupaten/kota tahun depan. "Kita sudah bekerjasama di daerah yang memiliki posisi dan kader baik kader Gerindra, PKS maupun PAN," ungkap Eddy.

Eddy tak menampik pertemuan malam ini akan membahas tentang Pilgub Jabar, Jateng dan Jatim. Meski ia menegaskan, di tiga propinsi tersebut situasinya masih cair. "Mungkin bisa mengerucut di pertemuan malam ini. Tapi kita akan bahas lebih luas tidak hanya tiga provinsi di Jawa," sebut Eddy.

Read More

Menjadi Ibu Tangguh Bagi Kidz Zaman Now

Foto: Ilustrasi

Oleh: Rina Tri Astuti
Staff SPKK DPC PKS Sambi 

Kidz Zaman Now ... hidup di suatu zaman dimana teknologi serba canggih, arus informasi begitu cepat sehingga semuanya lebih mudah dan praktis.
Mudahnya akses informasi di era keterbukaan saat ini, tidak bisa dipungkiri membawa kekhawatiran bagi para orangtua.

Dibutuhkan komunikasi yg efektif, hubungan yg harmonis antara orang tua dan anak untuk membentengi setiap anggota keluarga dari dampak negatifnya.

Perubahan situasi zaman menuntut penyesuaian pola asuh dan cara mendidik anak.
Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, terutama ibu sangat signifikan.
Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu juga biasanya yang lebih dekat dan lebih banyak waktu bersama anak dibanding sang ayah.

Tatkala seorang ibu juga memiliki peran di luar rumah, baik peran profesi maupun peran sebagai da'iyah, tentu waktu untuk membersamai anak di rumah akan berkurang.
Tetapi bagaimana pun dan seperti apapun kesibukan ibu di luar rumah, tanggung jawab pendidikan anak tetap ada padanya. Untuk itu dibutuhkan ketangguhan seorang ibu bagi Kidz Zaman Now.

Naahhh terus bagaimana biar jadi ibu yang tangguh???

Ada beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan di atas.

1. Tajamkan ruhiyah.
Ini menjadi prioritas utama dan pertama.

2. Lejitkan kekuatan pikiran.
Harus selalu menambah wawasan keilmuan, tidak ketinggalan zaman. Didiklah anakmu sesuai zamannya.

3. Bangun kekuatan fisik.
 Ini adalah salah satu pendukung yang tidak bisa dilupakan.
Untuk selalu bisa mengurus anak dengan optimal diperlukan badan yang sehat.

4. Bangun komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait (suami, Mbah ataupun pengasuh, guru, teman bermainnya).

5. Ciptakan Q-time, ada waktu khusus atau tertentu yang itu benar benar hanya untuk anak. Bisa juga dibuat kegiatan2 menarik yg membuat anak senang dan nyaman
Selalu ajak dialog anak (kegiatannya seharian, kejadian/peristiwa yg sedang hits, dll)
Komunikasi kan jg dgn anak tentang kegiatan2 kita dengan bahasa yang pas.
Buat aturan2 dalam rumah yang disepakati bersama dengan anak, yang itu akan menunjang terciptanya karakter rumah tangga islami. Anak tidak mudah tergerus arus zaman ketika karakter islami kuat dalam dirinya.

6. Matikan atau tinggalkan HP sejenak ketika sedang bersama anak.

7. Jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah.

8. Bagi tugas dengan pasangan masalah pekerjaan rumah biar tenaga kita tidak terlalu terforsir.

9. Bangun kedekatan dengan anak, masuk ke dunianya.
Belajar tentang psikologi perkembangan anak   menurut usianya agar sesuai dengan pendekatan kita.

10. Pelajari sifat, karakter, dan cara nyrateninya (bhs. Jawa).

11. Pelajari gaya belajar anak kita, bakat dan potensinya,,, arahkan.

12. Selalu doakan anak agar jadi anak Sholeh sholehah, yang menaklukkan zaman bukan ditaklukkan oleh zaman.

Semoga kita semua selalu dimudahkan oleh Allah SWT dalam mendidik anak-anak kita. Aamiin.

Read More

Jelang Pilgub, Ahmadi Ajak Struktur PKS Panaskan Mesin

Semarang - Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Ahmadi mengajak seluruh struktur untuk mulai memanaskan mesin jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan umum 2019 mendatang.

Ahmadi menjelaskan bahwa untuk membawa PKS menuju salah satu partai papan atas maka seluruh kader perlu untuk bergerak mengenalkan PKS ditingkat bawah.

"Kita ingin PKS menjadi partai papan atas, jadi target kita dapat 2 digit. Jadi mulai dari sekarang mesin harus mulai dipanaskan. Apalagi tahun depan ada pilgub jateng," Terangnya dalam sambutan workshop pemenangan PKS Kab Semarang beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi harapan dari Ahmadi, Ketua Dewan Pengurus Daearh (DPD) PKS Kabupaten Semarang Ahmad Rifai menjelaskan bahwa PKS Kab Semarang siap mengaktifkan struktur hingga tingkat desa dan kader.

“Dengan aktifnya struktur PKS di tingkat desa, akan lebih memaksimalkan perolehan suara PKS. Ayo kita hantarkan PKS menjadi partai papan atas," Terangnya.

Acara diakhiri dengan workshop pengisian form target dan program kegiatan terjadwal sampai tanggal pelaksanaan pemilu legislatif 2019. Hasil workshop akan ditindaklanjuti di tingkat daerah pemilihan, dengan struktur tingkat kecamatan selaku eksekutornya.

Turut hadir Wakil Walikota Salatiga Muh Haris, kelima anggota legislatif PKS yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang bersama pengurus PKS tingkat kecamatan.

Read More

Tiga Kader PKS Raih Leadership Award 2017 Kemendagri

Jakarta (19/12) -- Tiga kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) raih penghargaan Leadership Award 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Senin (18/12).

Penghargaan ini diberikan kepada 5 Gubernur, 12 Bupati, dan 7 wali kota yang berprestasi se Indonesia. Tiga diantaranya adalah kader terbaik PKS, kategori Gubernur dan Wali Kota terbaik, yakni Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Sumatera Barat, Iwan Prayitno dan Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi.

Ahmad Heryawan sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kendati sudah mendapatkan 254 penghargaan, Aher tetap meminta masukan yang membangun atas kinerjanya.

"Good Leadership bagi saya adalah bagaimana bisa mendengar masukan positif dari bawahan dan menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan," katanya.

Pendapat yang senada disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Iwan Prayitno.  Ia menilai penghargaan ini akan semakin memacu dirinya untuk melakukan yang terbaik dalam memajukan Sumatera Barat.

"Semoga dengan award yang saya terima malam ini lebih membangkitkan semangat saya dan semangat kita semua untuk lebih memajukan sumatera barat. Ini adalah anugerah untuk rakyat sumbar, milik masyarakat sumbar," ujar Irwan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  Kemendagri, Dodi Riyatmadji menjelaskan para pemenang telah memenuhi kriteria pemimpin terbaik selama menduduki masa jabatannya.

Read More

Bekali Keluarga Kader, PKS Boyolali Gelar Seminar Parenting

Boyolali (10/12) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Boyolali menggelar Seminar Parenting dengan tema "Komunikasi dalam Pengasuhan Remaja" hari ini, Ahad 10 Desember 2017 bertempat di Markas Dakwah DPD PKS Boyolali. Seminar ini diikuti oleh 150an pasangan suami istri yg memiliki putra/putri menginjak remaja.

Ketua BPKK DPD PKS Boyolali, Yenny Susana, SP dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan acara ini adalah untuk memberikan tambahan bekal bagi para orang tua dalam mendampingi putra/putrinya menjelang masa remaja, karena masa remaja adalah masa yang sangat penting yang akan sangat menentukan masa depan sang anak.

Pemateri utama dalam seminar ini adalah Wakil Wali Kota Salatiga, H. Muh.Haris, SS, MPd. beserta istri . Beliau berdua mengajak serta diantara putra putri serta menantu beliau sebagai bukti riil bahwa beliau berdua tidak sekedar menyampaikan teori tapi juga bukti nyata hasil didikannya sudah menjadi sosok sosok pemuda pemudi yang luar biasa.

Acara ini dimulai tepat pukul 09.00 dan berakhir saat adzan Dhuhur berkumandang. Acara diawali dengan pemaparan Ust Haris tentang teori dan dalil serta pengalaman pengalaman beliau dalam pengasuhan putra putrinya.Dilanjutkan pemaparan dari istri beliau yakni Ustadzah Ida. Selain memaparkan teori parenting dan dalil dalilnya, Ustadzah Ida juga memaparkan pengalaman beliau dalam mendidik enam putra putri beliau yang telah menginjak dewasa.

Yang terasa istimewa dari seminar parenting kali ini adalah saat putra putri beliau yaitu Kak Farros,  Kak Zaki, Mbak Salma dan Mbak Hana(istri Kak Faros) memaparkan testimoni tentang orang tua mereka, tata nilai dan kebiasaan yang ditanamkan orang tua sejak kecil. Misalnya kebiasaan sholat berjama'ah di masjid, sholat dhuha, kehangatan dalam keluarga, kejujuran, tidak neko-neko dan banyak lagi.Salah satu  poin pentingnya adalah Ustadz Haris dan istri tidak sekedar memberikan instruksi dalam mendidik putra putrinya tapi memberikan keteladanan, sehingga anak- anak menurut tanpa banyak komentar dan sanggahan.

Acara ditutup dengan do'a yang dipimpin oleh sang putra pertama, Kak Farros yang sudah bergelar Lc, alumni salah satu universitas di Madinah. [HSM]

Read More

Tegaskan Dukungan, PKS Gelar Aksi Bela Palestina Serentak se-Indonesia

Jakarta (9/12) -- Kebijakan pemindahan ibu kota Israel ke Jerusalem dan dukungan resmi oleh Amerika Serikat (AS) telah melukai rasa kemanusiaan bangsa Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, PKS sebagai salah satu entitas bangsa dan umat mengecam keras tindakan sembrono Presiden AS Donald Trump.
Sebagai bentuk solidaritas dan mempertegas sikap terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, papar Dedi, PKS akan menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12/2017).
Dedi Supriadi menerangkan seluruh elemen PKS di Indonesia sudah turun menyuarakan solidaritas terhadap Palestina di berbagai provinsi.  "Aksi Bela Palestina besok akan dihadiri 100 ribu massa dari kader, beberapa ormas Islam dan masyarakat," jelas Dedi di Jakarta, Sabtu (9/10/2017).
Dedi melanjutkan Aksi Bela Palestina
juga sebagai bentuk solidaritas kepada Bangsa Palestina yang puluhan tahun berada di bawah penjajahan Israel. "Aksi besok juga akan dihadiri Presiden PKS, DPTP PKS dan perwakilan beberapa Ormas Islam seperti PUI dan Mathla'ul Anwar, " ungkap Dedi.
Dedi menerangkan, sejak Jumat kader PKS dan masyarakat sudah menggelar aksi solidaritas Palestina di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
"Sementara besok serentak selain Jakarta akan digelar aksi serupa di NTB, Kalsel, Kalteng, Riau, Bengkulu, Kaltara, Jambi dan Lampung serta daerah daerah kabupaten/kota lainnya," ujar Dedi.

Read More

PKS Jateng Kecam Pernyataan Trump Terkait Yerusalem Ibukota Israel

Semarang (8/12) - Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus menuai kecaman.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Kamal Fauzi turut mengecam pernyataan sepihak tersebut.

Kamal menilai hal itu sebagai pernyataan provokatif yang mengancam kedamaian Timur Tengah dan mengoyak rasa perdamaian dan antipenjajahan di seluruh dunia.

"Apa yang dilakukan Presiden Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan AS," katanya Jumat (8/12/2017) kepada wartawan di Kota Semarang.

Dia menuturkan bahwa pernyataan kontroversi Trump tersebut telah melukai 1,7 miliar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia.

Dikatakan Kamal, Indonesia sendiri memiliki posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina.

"PKS Jateng mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibukota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan," ujarnya lagi.

Atas dasar tersebut, imbuh Kamal, PKS Jateng mengutuk dan menolak keputusan tersebut yang merupakan bentuk agresi, provokasi, dan perbuatan terorisme yang sebenarnya.

"Menolak standard ganda Amerika Serikat yang tidak ada kesungguhan dalam menyelesaikan permasalahan Palestina-Israel yang sudah bertahun tahun,"tandasnya.

PKS, kata Kamal, juga mendesak OKI untuk melakukan langkah politik dan diplomatik yang tegas dan nyata agar mengabaikan keputusan tersebut.

"Kami mengajak umat Islam Indonesia untuk lebih peduli kepada kota Al-Quds di semua forum atau tempat yang mungkin dilakukan, kami juga enyerukan kepada para Khotib Jum’at untuk mengangkat tema penistaan Al Quds (kota dimana masjid Al-Aqsha berada), serta tema kepedulian terhadap nasib bangsa Palestina," bebernya.

Terakhir, kata Kamal, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia agar segera memberi tekanan kepada pemerintah Amerika supaya mencabut keputusan tersebut.

Sebagai bentuk protes atas pernyataan tersebut, ribuan kader PKS Jateng menggelar aksi damai bela Palestina yang digelar Jumat siang di Kota Semarang.

Aksi damai tersebut dihadiri sejumlah tokoh PKS, diantaranya Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih dan Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi dan sejumlah tokoh lainnya.

Read More

Proses Seleksi Perangkat Desa Boyolali Amburadul, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Penyelenggara

Foto: Ilustrasi

BOYOLALI (10/11) - Proses seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali ditanggapi dengan ketidakpuasan oleh peserta seleksi. Ada beberapa hal janggal yang menyisakan pertanyaan atas kinerja panitia penyelenggara seleksi.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kamis (9/11/2017), pengumuman hasil seleksi di hampir semua wilayah Boyolali tidak sesuai jadwal, yaitu Rabu (8/11/2017). Tak sedikit peserta yang menanti di balai desa sejak Rabu siang, sore, hingga malam hari. Bahkan, di antara mereka ada yang menanti hingga Kamis (9/11/2017) dini hari.

Selain pengumuman hasil ujian yang molor, ditemukan juga kejanggalan lain seperti munculnya nilai kosong, adanya peserta yang tidak mengikuti ujian tapi nilainya tetap keluar, guru agama yang memperoleh nilai rendah untuk ujian agama, dan sarjana cumlaude yang tidak lolos ujian.

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali Ali Hufroni menyampaikan bahwa proses seleksi ini adalah untuk mencari SDM Perdes yang berkualitas, “Seleksi Perdes ini adalah kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk mengabdi kepada Negara dan rakyat. Ini juga sesuai dengan tujuan diadakannya seleksi, yaitu untuk memperoleh SDM Perdes yang berkualitas.”

Menanggapi kejanggalan proses seleksi yang terjadi, Ali kemudian mempertanyakan kinerja penyelenggara seleksi, “Seharusnya kejanggalan-kejanggalan ini diminimalisir. Kalau seperti ini, banyak keluhan dari masyarakat, kinerja penyelenggara seleksi perlu dipertanyakan.” [AC]

Read More

Hasil Seleksi Tertulis Perangkat Desa Boyolali Tidak Wajar, Ketua Fraksi PKS: Ini Perlu Diklarifikasi

Ketua FPKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, ST.

BOYOLALI (10/11) - Proses seleksi Perangkat Desa (Perdes) Boyolali menyita perhatian banyak pihak. Setelah hasil ujian tertulis diumumkan oleh panitia, ternyata banyak peserta seleksi yang tidak puas. Nilai hasil ujian yang diumumkan dianggap tidak wajar dan mengada-ada.

Sebagaimana informasi yang dihimpun oleh Solopos.com, Kamis (9/11/2017), kasus di Desa Mlese, Juwangi, misalnya, salah satu peserta yang tidak mengikuti ujian Matematika dan Pemerintahan Desa, ternyata nilainya tetap keluar dan bahkan mengalahkan peserta seleksi lain.

Selain itu ditemukan pula kasus perolehan nilai ujian yang tidak wajar. Sebagaimana pengaduan warga yang diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, “Sudah ada beberapa pengaduan yang masuk terkait seleksi Perdes ini. Ada yang melaporkan nilai ujian yang keluar agak aneh. Misalnya, ada guru agama yang nilai ujian agamanya cuma 16. Ada juga lulusan IAIN yang jago bahasa Arab, nilai agamanya hanya 28. Ini perlu diklarifikasi.”

Seleksi Perdes Boyolali tahun ini bertujuan untuk mengisi 687 posisi perangkat desa di seluruh Kabupaten Boyolali. Tercatat, kurang lebih ada 2.344 orang yang mengikuti seleksi Perdes Boyolali. Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit.

“Hajatan besar ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Kita akan berusaha kawal”, tegas Ali. [AC]

Read More

Resmi, PKS Boyolali Daftarkan Diri Sebagai Peserta Pemilu 2019

Ketua DPD PKS Boyolali bersalaman dengan Ketua KPUD Boyolali setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap

Boyolali (16/10) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali hari ini Senin (16/10) resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 ke KPUD Kabupaten Boyolali. Berangkat dari Kantor DPD PKS Boyolali, rombongan yang terdiri dari Pengurus Harian DPD berangkat menuju ke kantor KPUD Boyolali sekitar pkl. 10.00 WIB. Rombongan yang berjumlah 8 orang berangkat dengan menggunakan dua kendaraan.

Begitu tiba di kantor KPUD Boyolali, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPUD Boyolali, Siswadi Saptoharjono beserta dengan jajarannya. Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad selaku pimpinan rombongan kemudian menyampaikan maksud kedatangan kepada Ketua KPU.

“Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan hangat komisioner KPU kepada kami. Yang kedua, berkaitan dengan pendaftaran parpol, kami serahkan berkas-berkas administratif dari PKS ini kepada Pihak KPU agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.” Ucap Nur Achmad seraya menyerahkan berkas pendaftaran kepada Komisioner KPU. Lebih lanjut, Nur Achmad menjelaskan bahwa jumlah dukungan dari kader dan simpatisan telah melebihi jumlah minimal yang dibutuhkan untuk pendaftaran. "Kami berhasil mengumpulkan 1.399 fotokopi KTP sebagai bukti dukungan dari masyarakat. Jumlah tersebut telah melebihi jumlah minimal yang dibutuhkan." Jelasnya.

Setelah melalui pengecekan administratif, berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan mendapatkan tanda terima dari KPUD.

"Alhamdulillah berkas pendaftaran dari kami dinyatakan lengkap. Ini membuktikan kalau kami serius dan optimis menyongsong pemilu 2019. Kursi tetap kami targetkan sesuai amanah Musda yaitu meraih 7 kursi DPRD Kabupaten Boyolali." Pungkas Nur Achmad.

Read More

Penuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu, PKS Boyolali Kumpulkan Dukungan Ribuan Fotokopi KTP

Kesibukan sekretariat DPD PKS Boyolali dalam menyiapkan berkas pendaftaran parpol

Boyolali (16/10) - Untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh parpol baik yang lama maupun baru untuk mendaftarkan dirinya ke KPU. KPU menetapkan masa pendaftaran parpol mulai tanggal 3 - 16 Oktober 2017 dengan syarat minimal dukungan adalah 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten terkait. Terkait aturan tersebut, PKS Boyolali bergerak cepat dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berasal dari kader maupun simpatisan sebagai tanda dukungan. Pegumpulan fotokopi KTP difokuskan di Sekretariat DPD PKS Boyolali.

Pengumpulan fotokopi KTP dengan melibatkan pengurus DPC PKS di 19 kecamatan yang ada di Boyolali. Dalam waktu singkat, fotokopi KTP sebagai syarat dukungan dapat terpenuhi, bahkan melebihi batas minimal yang dibutuhkan. "Alhamdulillah telah terkumpul sebanyak 1.399 fotokopi KTP. Artinya sudah melebihi batas minimum yang dibutuhkan." Ujar Sekretaris Umum DPD PKS Boyolali, Muslimin. 

Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan selain mengumpulkan fotokopi KTP sesuai batas minimal, kader dan simpatisan juga dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) berdasarkan fotokopi KTP yang terkumpul. Data yang telah terkumpul selanjutnya didaftarkan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU. Setelah direkapitulasi lalu KTA dicetak dan dilampiri fotokopi KTP dan ditata sesuai urutan lampiran 2 Model-F2 Parpol dari Sipol. Jika sudah lengkap semua, maka berkas siap didaftarkan ke KPU setempat.

Read More

Cara Kader PKS Cintai NKRI: Makan dari Hasil Bumi Pertiwi, Bikin Koreografi 1000 Bendera Merah Putih

KEBUMEN – Selama tiga hari, sebanyak 1468 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) digembleng survival di kawasan Pantai Laguna Desa Lemburpurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen sejak Jumat (6/10/2017) hingga Ahad (8/10/2017) dalam agenda Kemah Bakti Nusantara (Kembara) Menengah I Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah.

Ketua Panitia Kembara Amir Darmanto mengatakan bahwa yang cukup unik adalah ribuan kader tersebut membuat koreografi 1000 bendera merah putih di sepanjang Pantai Laguna.

“Mereka diajak untuk melakukan mozaik PKS cinta NKRI dan pembentangan bendera 1,5 km Merah Putih di sepanjang pantai Laguna, 1000 bendera dibentuk dari mozaik manusia bertuliskan PKS Love NKRI dikelilingi border yang mengelilingi tulisan itu, tiga lapis berbaris manusia, salah satunya Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi, ”katanya dalam keterangannya, Minggu (8/10/2017).

Tak hanya itu, Amir mengatakan bahwa di tengah gerimis dan guyuran musim hujan, 1468 peserta Kembara tersebut diwajibkan untuk melakukan survival selama proses Kembara.

“Mereka tidak diberikan makan dari panitia selama Kembara, hanya dibekali peralatan survival, seperti alat pancing dan lain sebagainya untuk mencari makan dari hasil bumi, namun di akhir acara mereka kami hadiahi juga dengan singkong rebus dan beragam hasil bumi lainnya,”ujarnya.

Amir menuturkan bahwa dirinya bersama panitia yang dikelola Korps Satuan Tugas Keadilan (KORSAD) senja melatih mental dan fisik para kader tersebut untuk melatih kesiap siagaan, terutama dalam penanganan bencana yang sering terjadi di Jateng.

Senada dengan Amir, Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi menuturkan bahwa agenda Kembara ini diharapkan menjadi momentum pelatihan relawan kemanusiaan kader PKS, terutama saat terjadi bencana alam.

“Acara ini adalah untuk para relawan kemanusiaan yang biasa diterjunkan saat bencana, kita ingin terdepan membantu TNI dan pemerintah dalam relawan kemanusiaan seperti bencana,”katanya.

Dalam kegiatan Kembara yang dihadiri 1468 kader PKS Jateng tersebut, turut hadir juga Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari, Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi dan sejumlah tokoh PKS di Jateng.

Read More

PKS Siap Hadapi Pilgub di Tiga Provinsi Jawa

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menjawab pertanyaan wartawan di sela PR Summit di Yogyakarta, Jumat (29/9). (El Mahmudi-Daru/PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menghadapi perhelatan Pilgub 2018 di tiga provinsi besar di Pulau Jawa. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan PKS sudah menyiapkan diri menghadapai Pilgub Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Sohibul menegaskan jika pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu sudah final untuk cagub dan cawagub Jabar 2018-2023. Sementara pada Pilgub Jateng, Sohibul mengakui beberapa bakal calon gubernur sudah menjalin komunikasi dengan PKS.

"Yang sudah berkomunikasi Pak Ferry Juliantono dari Gerindra dan Pak Sudirman Said mantan menteri ESDM. Kita memang belum ada keputusan final masih ada evaluasi di tingkat DPW Jateng," papar Sohibul menjawab pertanyaan wartawan di sela PR Summit 2017 DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).

Sementara itu pada Pilgub Jatim, Sohibul mengakui ada komunikasi intens dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Namun, kembali ia menegaskan belum ada keputusan final soal dukungan PKS.

Ia menilai konstelasi Pilgub Jatim masih cukup cair. Termasuk isu majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim. Dukungan PKS bisa diarahkan kepada siapa saja yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan PKS.

"Jatim masih sangat cair, bisa saja nanti akan muncul calon baru. Kita yakin untuk daerah sebesar Jatim tidak hanya akan memunculkan nama-nama tertentu saja," ujar dia.

Read More

PR Summit 2017 Ajang Konsolidasi Persiapan Pilkada

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan arahan dalam pembukaan PR Summit PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9). (PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) - Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP Partai Keadilan Sejahtera mengadakan agenda PR Summit 2017 di Yogyakarta, 29 September -1 Oktober 2017.

"Intinya acara yang tiap tahun diadakan ini, untuk mengkonsolidasikan kehumasan PKS seluruh Indonesia," kata Sohibul di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017)

Yang kedua, lanjut pria yang sedang mengenakan blangkon itu bagaimana meningkatkan kemampuan dan perkembangan Humas, mengingat tiap tahun pasti ada kemajuan di seluruh Indonesia.

"Tentu ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk persiapan pemilihan kepada daerah 2018-2019. Karena peran humas ini besar sekali," ungkap pria yg akrab dipanggil kang iman.

Oleh karena itu, nilainya, acara PR Summit 2017 menyiapkan Humas untuk menghadap agenda besar dua tahun ke depan. Sohibul menekankan, konstelasi Pilkada 2018 sangat berkaitan dengan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Sohibul memprediksi, tahun 2018 sebagai tahun politik yang sangat krusial. Ia melihat pada bulan Agustus 2018 sudah akan muncul nama calon presiden.

"kami memandang 2018 bagian dari 2019. Masalah krusial 2019 adalah masalah calon dan pada 2018 sudah mulai ada pendaftaran capres. Kita akan mengejar setidaknya Agustus ada nama capres," tutur Sohibul.

Read More

Hari Kesaktian Pancasila, Sejarah yang Monumental

 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di sela-sela PR Summit DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9). (El Mahmudi-Daru/PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) -- Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober adalah hari yang sangat monumental dalam sejarah bangsa Indonesia.
Hal itu diungkapkan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela PR Summit 2017 DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).
Sohibul menerangkan, masyarakat perlu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa sejarah perjalanan bangsa. Sohibul menekankan, mengenang peristiwa sejarah, tidak perlu menimbulkan friksi dan permusuhan di tengah masyarakat.
"Mengambil pelajaran dari sejarah bangsa, tidak dalam posisi memusuhi si A atau si B, kita tak ada pretensi mengklaim atau menyudutkan orang, tapi mengambil fakta sejarah," ujar Sohibul.
Sohibul mengimbau kader dan juga masyarakat, agar mengikuti imbauan pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September esok, sebagai tanda berkabung dan memasang bendera tiang penuh pada 1 Oktober.
Soal isu kebangkitan PKI, merujuk Tap MPRS no 25 tahun 1996, negara kita masih melarang berdiri PKI. Namun, berhubungan dengan pihak-pihak seperti anak keturunan yang terlibat PKI harus dengan rasa kemanusiaan dan hak asasi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal mengatakan, PKS mendukung program yang diprakarsai Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk melaksanakan kegiatan peringatan peristiwa 30 September dengan nonton bersama (nobar) film Pengkhianatan G30S PKI.
"Kegiatan itu telah disetujui Pemerintah Indonesia, terutama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. PKS pun setuju dan ikut mengimbau struktur, kader, serta simpatisan untuk ikut mendukung segala kegiatan peringatan G30S PKI," ujar pria berkacamata itu.
Selain nobar, Mustafa juga menyarankan ada diskusi untuk membahas film bersama narasumber, baik dari kalangan akademisi, saksi sejarah, atau pakar lainnya.
"Pembahasan ini diperlukan, untuk dapat memperkuat pemahaman masyarakat, atas fakta pengkhianatan dan kekejaman Komunis di Indonesia," pungkasnya.

Read More

Ormas Islam Siap Kerahkan Massa Untuk Aksi Rohingya

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Gedung DPP PKS

Jakarta (15/9) – Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam siap mengerahkan massa untuk menggelar Aksi Bela Rohingya pada Sabtu (16/9/2017) esok di Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut merupakan sinergisasi dukungan terhadap Muslim Rohingya yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa ormas Islam.

Perwakilan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Suryana Padma, menyatakan Aksi Bela Rohingya yang akan digelar nanti merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia kepada saudara sesama muslim di Rohingya. Suryana berharap aksi ini juga akan mempererat hubungan antara sesama muslim di Indonesia.

“Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita manusia yang memiliki kepedulian terhadap nasib saudara muslim di Rohingya. Aksi ini juga dapat menjadi momentum persatuan, perekat dan pengingat moment 212 kemarin, karena dengan persatuan umat, pertolongan Allah akan turun,” terang Suryana pada konfrensi pers yang digelar oleh DPP PKS pada Kamis (14/9) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Suryana juga berharap aksi ini akan menjadi peringatan kepada pemerintah Myanmar bahwa masyarakat Indonesia secara serius menanggapi kasus kejahatan kemanusiaan tersebut. Suryana meminta pemerintah Indonesia semakin menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan penyerangan terhadap muslim Rohingya.

Pendapat yang senada disampaikan oleh perwakilan Wanita Muslim Indonesia, Sri Vira Chandra. Ia mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, khususnya karena telah menjatuhkan banyak korban di kalangan anak dan perempuan.

“Banyak korban anak dan perempuan pada kekerasan di Rohingya. Maka dari itu, saya mengimbau ormas muslimah untuk mengerahkan massa sebanyak-banyaknya pada aksi sabtu nanti. Mari kita memberikan aksi yang nyata untuk membela kemanusiaan,” tegas Vira.

PKS dan berbagai ormas Islam di Tanah Air akan menggelar Aksi Bela Rohingya pada Sabtu (16/9) di Patung Kuda, Jakarta. Panitia memperkirakan sekitar 150 ribu massa aksi dari berbagai wilayah Jabodetabek akan memenuhi aksi kemanusiaan ini.

Selain PKS, ormas-ormas Islam yang turut berpartisipasi antara lain Mathlaul Anwar, Ikadi, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat Kheir, Pemuda DDII, Al - Ittihadiyah, Pemuda PUI, Forsitma, Salimah, Wanita Islam, JPRMI, FPI dan ormas Islam lainnya.

Sebelumnya, aksi serupa Bela Rohingya juga telah digelar di berbagai daerah pekan lalu, seperti di Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, NTB dan wilayah lainnya.

Read More

Dalam Dua Pekan, PKS Galang Dana Rp2,7 M untuk Rohingya

Aksi penggalangan dana kader PKS untuk Rohingya

Jakarta (13/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka aksi penggalangan dana dari anggota sebagai langkah nyata kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Aksi ini dimulai sejak 3 September 2017 lalu, sejak diresmikannya Crisis Center for Rohingya (CC4R) dan dilaksanakan oleh struktur PKS dari Ranting (Kelurahan) hingga Wilayah (Provinsi).

Koordinator Divisi Informasi dan Data CC4R PKS Dedi Supriadi mengatakan donasi tersebut tidak ditarik ke pusat, melainkan disalurkan ke lembaga donor kemanusiaan di tingkat Kota, Kabupaten atau Provinsi.

"PKS yakin lembaga donor lebih mengetahui prioritas kebutuhan warga Suku Rohingya, serta lembaga-lembaga ini selain ter-audit juga terpantau kegiatannya oleh Pemerintah RI," ujar Dedi menjelaskan alasan PKS tidak menyalurkan sendiri bantuan kepada warga Rohingya yang tengah mengalami ancaman pembersihan suku oleh militer Myanmar dan kelompok ekstrimis agama di sana.

Dedi menyampaikan per tanggal 12 September 2017, jumlah dana kemanusiaan yang telah terkumpul sebanyak Rp 2,79 miliar lebih.

Jumlah ini masih terus bertambah mengingat masih banyak yang belum melaporkan jumlah perolehannya.

Read More

PKS Apresiasi Semangat Tinggi Masyarakat RI Bela Rohingya

Jakarta (3/9) - Tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya di Myanmar mendorong munculnya simpatik kemanusiaan dari berbagai dunia, termasuk Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi semangat tinggi masyarakat Indonesia yang membela warga Rohingya.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang sudah berinisiatif memberikan berbagai bentuk pembelaan dan bantuan langsung maupun tidak langsung serta mengajak untuk terus aktif memberikan dukungan terbaik untuk etnis Rohingya," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Konferensi Pers di gedung DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/9/2017).

Hadir juga dalam konpres tersebut beberapa pimpinan DPP PKS antara lain Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Soekamta, Ketua Bidang Kesra Fahmy Alaydrus, dan Wakil Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi.

Sohibul Iman mengatakan, partainya sangat mengutuk tindakan militer Myanmar yang melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) warga Rohingya di Rakhine State.

Lebih lanjut mantan wakil ketua DPR RI ini menyerukan agar persoalan Rohingya tidak menjadi masalah baru di Indonesia lantaran informasi tentang kebenaran tragedinya. Menurutnya, persoalan yang menimpa warga Rohingya bukanlah semata-mata persoalan kaum muslim atau agama tertentu.

"Melainkan ini adalah persoalan bersama tentang kemanusiaan. Meski di sana Islam adalah agama minoritas, tapi Rohingya juga etnis minoritas, jangan sampai membawa persoalan tersebut menjadi sengketa baru di Indonesia," tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berkontribusi menyelesaikan persoalan warga Rohingya. Sohibul Iman mengaku telah berkomunikasi dengan Sekjen Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) terkait krisis di Myanmar. Menurutnya, WALUBI menegaskan konflik di Myanmar bukan masalah agama Budha.

"Justru umat Budha Indonesia mengutuk peristiwa genosida terhadap Rohingya. Kerjasama seperti inilah seharusnya yang terus kita kembangkan," pungkasnya.

Read More

PKS Bentuk Crisis Centre Masalah Rohingya

Jakarta (3/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk pusat krisis (crisis centre) sebagai langkah nyata kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Myanmar. Crisis centre tersebut untuk mencegah informasi palsu (hoax) tentang Rohingya.

"Untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan maka DPP PKS membentuk Crisis Centre khusus untuk masalah Rohingya," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Konferensi Pers di gedung DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (3/9/2017).

Hadir juga dalam konpres tersebut beberapa pimpinan DPP PKS antara lain Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Soekamta, Ketua Bidang Kesra Fahmy Alaydrus, dan Wakil Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi.

Sohibul Iman mengatakan, krisis Rohingya menjadi masalah yang sangat penting bagi PKS agar tidak menjadi objek berita-berita hoax yang menyebabkan persoalan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar menjadi kabur. Dia mencontohkan video editan tentang Rohingya yang viral di media sosial.

“Bahkan saya sempat menerima kiriman di di mana di dalamnya terdapat satu scene atau bagian dari film Rambo yang seolah-olah terjadi di Myamnar. Ini kan berbahaya bagi kondisi kerukunan beragama di Indonesia dan membuat peristiwa sesungguhnya menjadi kabur. Kita ingin menyelesaikan masalah Rohingya di Myanmar tanpa ada masalah baru di dalam negeri”, tegas Sohibul Iman.

Selain itu, Sohibul Iman juga mengintruksikan fraksinya di DPR RI untuk memperluas kerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya melindungi dan mencegah etnik Rohingya dari bahaya ethnic cleansing dan genocide.

"Kami intruksikan untuk terus tingkatkan konsolidasi dengan fraksi-fraksi lain membentuk semacam kaukus parlemen Indonesia untuk dukung perjuangan Rohingya. Menunjukkan ini bukan hanya masalah kaum muslimin saja, tapi masalah kemanusiaan, masalah bersama," pungkas Sohibul Iman.

Read More

Pernyataan Sikap DPP PKS Tentang Pembersihan Etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar

Perkembangan yang terjadi beberapa waktu belakangan menunjukkan kekerasan yang terjadi tidak berkurang malah mengarah kepada pembersihan etnis (ethnic cleansing). Hal tersebut terkonfirmasi dari beberapa sumber institusi dan media Internasional.

Sebagai wujud kewajiban Konstitusional bagi seluruh bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia maka dengan ini Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap dan rencana aksi sebagai berikut:

1. PKS mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (ethnic cleansing) terhadap etnis Rohingya di Rakhine State oleh militer Myanmar.
2. Mengapresiasi masyarakat yang sudah berinisiatif memberikan berbagai bentuk pembelaan dan bantuan langsung maupun tidak langsung serta mengajak untuk terus aktif memberikan dukungan terbaik untuk etnis Rohingya.
3. Mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara ASEAN terbesar, untuk bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis melalui jalur bilateral dan multilateral melalui ASEAN, OKI, dan PBB dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.
4. Menginstruksikan Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk memperluas kerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya melindungi dan mencegah etnik Rohingya dari bahaya ethnic cleansing dan genocide.

Untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan maka DPP PKS membentuk Crisis Center khusus untuk masalah Rohingya.

Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamuʼalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 3 September 2017

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN, H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.

SEKRETARIS JENDERAL, H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Read More

Bekali Kader Muda dengan Semangat Anti Radikalisme dan Terorisme

Ketua DPW PKS Jawa Tengah, H. Kamal Fauzi

Semarang (15/8) - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah membekali puluhan kader mudanya dengan semangat anti radikalisme dan terorisme. Hal itu dilakukan mengingat Pemerintah RI saat ini sedang getol memberantas gerakan radikalisme di seluruh tanah air.

“Pembekalan kader muda kita untuk memupuk semangat kecintaan terhadap negeri kita, tentunya dengan mendukung pemerintah terhadap program anti radikalisme tersebut, salah satunya kita menggelar seminar anti radikalisme yang sudah dilaksanakan pada Jumat (11/8/2017) lalu di kantor DPW PKS Jateng,” kata ketua DPW PKS Jateng Kamal Fauzi pada Senin (14/8/2017) di Kota Semarang.

Selain membekali semangat anti radikalisme, kata Kamal, dia juga berharap para generasi muda PKS terus bersemangat membangun negeri dalam berbagai bidang keilmuan yang ditekuni. “Melalui seminar yang menghadirkan pakar dan akademisi di bidang masing-masing, kita berharap kedepan kita bisa merumuskan, kita membangun negeri ini menyatu yang lebih baik dalam rangka ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Seminar dan pembekalan anti radikalisme ini, menurut Kamal, juga membuktikan bahwa PKS sangat serius dalam upaya menanamkan kecintaan terhadap NKRI, meskipun dia mengakui bahwa stigma radikalisme ini kadang dikaitkan dengan partainya.

“Radikal teroris pokoknya PKS, atau anak-anak kader muda PKS yang tergabung di Rohis adalah radikal, nyatanya tidak demikian, justru kita, di PKS, para generasi muda PKS terdepan dalam berkiprah untuk Indonesia,” tandasnya.

Read More

Anak Bangsa Wajib Menjaga Rumah Indonesia

Upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di kantor DPP PKS

Jakarta (9/8)- Segenap anak bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga Indonesia sebagaimana menjaga rumahnya sendiri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengibaratkan Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh para bapak dan ibu bangsa, dipertahankan, dirawat dan dipercantik oleh anak bangsanya sendiri. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mustafa Kamal di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2017).

Menurut Mustafa, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, PKS akan turut menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia (RI) tahun ini. “Bulan Agustus ibarat bulan mulia bagi bangsa Indonesia, kami bukan sekadar ingin merayarakan ulang tahun, tetapi justru ingin meneguhkan komitmen menjaga Indonesia sebagai rumah bagi seluruh anak bangsa yang sangat bhinneka ini,” ujar Mustafa.

PKS, menurut Mustafa Kamal, sangat berharap seluruh elemen bangsa bangkit dan melongok lagi kondisi bangsanya. Ibarat rumah, tuturnya, jangan sampai rumah kita diserang oleh pihak luar atau juga dirusak dari dalam. “Selain itu, kerusakan yang akibat faktor alam mesti diantisipasi agar penghuni rumah dapat nyaman tinggal di sana. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa,” tegasnya.

Untuk itu, PKS seperti tahun-tahun sebelumnya juga akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan upacara bendera dan pembacaan naskah teks Proklamasi yang akan dipimpin oleh Presiden PKS. “Tahun lalu inspektur upacara, sekaligus yang membaca teks proklamasi adalah Ketua Majelis Syura, untuk tahun ini insyaAllah Presiden PKS Pak Sohibul Iman,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi, tambah Mustafa, juga akan diselenggarakan oleh struktur PKS di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Selain hal itu, DPP PKS juga akan menggelar berbagai kegiatan selama bulan Agustus ini. “Kita akan gelar acara Ngaji Budaya bersama narasumber dari kalangan budayawan, juga pagelaran Wayang Golek, Final Lomba Baca Teks Naskah Proklamasi mirip Ir. Soekarno, donor darah, bingkisan untuk veteran RI, peluncuran PKS Muda dan syukuran dengan 72 tumpeng,” ujar Mustafa.

Ia juga meminta agar seluruh kader PKS berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI yang diselenggarakan di lingkungan masing-masing. “Upayakan acara partai menyesuaikan agar tidak bentrok dengan acara 17-an di lingkungan,” pungkas Mustafa.

Read More

Muhammadiyah Minta PKS Terus Konsisten Jaga Suara Umat Islam

SEMARANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta untuk terus konsisten menjaga dan mengawal aspirasi suara umat Islam. Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir saat menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi PKS, Kamis (28/7/2017) kemarin di Gedung Dakwah Muhamamdiyah Jateng, Jalan Singosari Raya, Kota Semarang.

“Beliau menyampaikan agar PKS terus konsisten mengawal aspirasi dan suara umat, salah satunya terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa melalui perjuangan di parlemen dan pemerintahan,”kata Ketua DPW PKS Jateng, KH Kamal Fauzi dalam keterangannya Jumat (28/7/2017)  di Semarang.

Selain dari Ketua PW Muhammadiyah, dalam pertemuan tersebut, Bendahara Pembina LPPK dan MPKU PW Muhamamdiyah Jateng, Masrukhi  juga berpesan agar PKS harus selalu bersama umat Islam dalam memperjuangkan aspirasi, termasuk dalam pengawalan isu nasional yang terjadi.

“Kami senang jika PKS, bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Demokrat terus konsisten agar membawa aspirasi umat Islam, termasuk penolakan Perppu Ormas hingga isu Presidential Threshold,”ujar Rektor Universitas Muhammadiyah (Unimus) Semarang ini.

Masrukhi juga berharap para kader PKS yang duduk di parlemen terus istiqomah berjuang untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang didera berbagai isu hangat saat ini. “Saya berpesan agar militansi para kader PKS tetap terjaga, apalagi energi untuk bangsa ini  sangat dibutuhkan dari partai yang pro umat Islam,”tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi menyampaikan apresiasi kepada Muhamamdiyah yang mempercayakan suara umat Islam kepada PKS.

“Mohon maaf jika baru bisa bersilaturahmi, dan kami ucapkan terimakasih kepada para sesepuh dakwah di Muhamamdiyah atas kepercayaannya, mohon doanya agar kami di parlemen diberikan kemudahan dalam berjuang, terutama dalam menjaga dan mengawal suara umat,”kata Ahmadi.

Dalam pertemuan tersebut, dari unsur Muhammadiyah hadir Ketua PW Muhammadiyah Jateng Tafsir, Wakil Ketua Pembina LBMH dan LPP Pontren Suparman Syukur, Wakil Ketua Pembina Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta Lembaga Hikmah Rosihan, Wakil Ketua Pembina Majelis Tabligh dan MPM Ali Muhson.

Kemudian juga Wakil Ketua Pembina Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Musman Tholib, Sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah Bisyron Mukhtar serta Bendahara Pembina LPPK dan MPKU Masrukhi.

Sementara dari unsur PKS hadir Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi, Sekretaris Umum DPW Ikhsan Mustofa, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, Ketua Fraksi PKS Jateng Muhammad Rodhi, anggota DPRD F-PKS Jateng Rusman dan Karsono.

Read More

Pilihan Konsisten PKS

Oleh Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi

Apa kabar Senayan? Tepatnya hari Kamis (20/7/2017) lalu PKS mengambil sikap tidak ikut dalam pengambilan keputusan atas Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kompleks Senayan pun riuh karena bukan hanya PKS, tetapi tiga fraksi lainnya juga ‘walk out’, istilah yang digunakan untuk meninggalkan persidangan.

PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN menganggap pengambilan keputusan untuk hal krusial terkait penentuan ada-tidaknya batas elektoral parlemen dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mestinya dibicarakan dengan jalan musyawarah dan tetap berpedoman pada kerangka hukum yang ada.

Alasan lebih panjang lebar kenapa keputusan menggunakan elektoral parlemen 20 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 melanggar Undang-Undang, bisa dibacadi sini.

Prinsip utamanya adalah, jangan sampai untuk sekadar memuluskan kemauan beberapa golongan, bangsa ini harus menabrak berbagai aturan.

Selanjutnya dari Senayan kita juga mendengar kabar bahwa Fraksi Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dengan mundurnya Gerindra, praktis pengisi Pansus Angket untuk KPK kini diisi oleh lima fraksi yang adalah dari partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

PKS? Sejak awal sudah menyatakan tidak menyetujui pembentukan pansus Hak Angket karena PKS berpandangan bahwa ada nuansa upaya pelemahan dalam Hak Angket tersebut.

PKS konsisten dalam pilihan untuk pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya dengan menjadikan KPK sebagai salah satu institusi penting pemberantasan korupsi. Akan halnya beberapa kelemahan yang masih ada di tubuh KPK, PKS merasa masih ada cara lain untuk memperbaikinya diantaranya dengan menghadirkan lembaga pengawas yang melekat di tubuh KPK dan juga transparansi dalam penggunaan anggaran negara yang berasal dari rakyat.

PKS ingin publik bisa menilai bahwa hiruk pikuk Senayan pasti ada benang utamanya. Rakyat bisa melihat peran dan sepak terjang partai politik dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Termasuk keinginan pemerintah yang dalam gerak dan agendanya mesti mendapatan restu dari parlemen.

PKS ingin menunjukkan sebuah sikap konsisten yang merdeka sesuai dengan garis mandat yang diberikan masyarakat. Konsitensi PKS untuk membangun bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera, kami serahkan pada mata hati dan jari publik di saat Pemilu nanti.

Read More

Kuatkan Soliditas, PKS Boyolali Gelar Halal bi Halal & Family Gathering

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad memberikan sambutan dalam Halal bi Halal dan Family Gathering

Boyolali (23/7) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan acara Halal bi Halal dan Family Gathering Keluarga Besar PKS Boyolali, Ahad (23/7). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus DPD dan DPC PKS se-Kabupaten Boyolali beserta dengan anggota keluarga masing-masing.

Diselenggarakan di kawasan wisata pemancingan Janti, Klaten, acara yang mengusung tema “Rajut Ukhuwah, Tingkatkan Soliditas, Raih Kemenangan Dakwah”, berlangsung meriah. Seluruh peserta nampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara berupa tausiyah, aneka kuis dan games, dan diakhiri dengan makan siang bersama.

Dalam sambutan pembuka, Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad menyampaikan harapannya semoga acara ini dapat semakin mengakrabkan seluruh pengurus, serta menjadi sarana rekreasi bagi keluarga.

Sementara itu Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Boyolali, Moh. Basuni, S.Ag. dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat soliditas organisasi, setidaknya ada 5 kekuatan yang harus dimiliki oleh kader. Lima hal tersebut meliputi Quwwatul Ma’nawiyah (kekuatan spiritual), Quwwatun Niyah (kekuatan niat), Quwwatul Istijabah (kekuatan menyambut seruan), Quwwatul Ukhuwah (kekuatan persaudaraan), dan Quwwatul ‘Amaliyah (kekuatan untuk beramal).

Sebagai taujih penutup, Ust. Agung Suryantoro selaku pengurus DPW PKS Jawa Tengah memberikan gambaran mengenai tantangan perjuangan politik ke depan. Salah satunya adalah tantangan pemilu serentak pada tahun 2019. Beliau menegaskan bahwa apapun tantangan yang akan dihadapi hendaknya dijadikan peluang untuk meraih kemenangan.

Selain tausiyah dan pengarahan oleh struktural, acara juga dimeriahkan dengan aneka macam permainan baik untuk peserta dewasa maupun untuk anak-anak. Berbagai doorprize menarik juga dibagikan sehingga semakin menambah semangat peserta untuk mengikuti permainan.

Semoga acara di penghujung bulan Syawal ini dapat semakin menguatkan ukhuwah dan soliditas pengurus PKS Boyolali khususnya dan seluruh kader PKS Boyolali pada umumnya, sehingga semakin memantapkan perjuangan meraih kemenangan dakwah. Amin. [AC]

Read More

Hadi Sarankan Exit Tol Bawen-Salatiga Dilebarkan

SEMARANG - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Hadi Santoso menyarankan pelebaran jalur keluar di Jalan Tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga untuk mengantisipasi kemacetan pada saat pengoperasian secara fungsional.

"Exit Tol Bawen-Salatiga itu masuk ke jalan kabupaten/kota sehingga kami sarankan ada pelebaran jalan dari 6 meter menjadi 15 meter sepanjang kurang lebih 1 kilometer," kata Hadi di Semarang, Jumat (9/6/2017).

Selain pelebaran jalan pada jalur keluar Tol Bawen-Salatiga, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga berharap ada perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak di sekitar jalan tol seperti di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

Menurut dia, kemacetan parah yang terjadi di Brebes exit pada arus mudik Lebaran tahun lalu tidak boleh terjadi di jalur keluar tol Bawen-Salatiga dan harus diantisipasi. "Berbagai antisipasi kemacetan pada exit Tol Bawen-Salatiga seperti rekayasa lalu lintas harus mulai disiapkan sekarang," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Hadi menanggapi rencana pengoperasian secara fungsional Jalan Tol Bawen-Salatiga pada H-7 Lebaran 2017 oleh pemerintah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai melihat langsung perkembangan terakhir pengerjaan jalan tol Bawen-Salatiga menyatakan bahwa jalan tol sepanjang 17,50 kilometer itu siap dioperasikan secara fungsional.

Ganjar juga berpendapat perlu ada rekayasa lalu lintas pada pintu keluar Jalan Tol Bawen-Salatiga untuk mengantisipasi kemacetan parah saat arus mudik Lebaran tahun ini. "Mungkin yang diperlukan adalah manajemen lalu lintas setelah keluar dari sini (Jalan Tol Bawen-Salatiga) karena jalannya tidak terlalu lebar," katanya.

Read More