Mengenal Lebih Dekat Sosok Kamal Fauzi, Ketum DPW PKS Jateng yang Baru

Ketua DPW PKS Jateng periode 2015-2020, KH Kamal Fauzi

SEMARANG – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah periode 2009-2014, KH Kamal Fauzi akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng masa khidmat tahun 2015-2020.

Terpilihnya pria asal Kudus tersebut dipastikan setelah melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) yang digelar pada Ahad (5/10) lalu dan ditetapkan oleh Presiden PKS pada Ahad (18/10) dalam momentum musyawarah wilayah (Muswil) PKS Jateng keempat.

Pria yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ma’ahid di Kabupaten Kudus ini berharap PKS Jateng kedepan lebih banyak mencetak pemimpin yang bermoral, integritas namun juga njawani.

“Salah satu tekad kita hari ini agar PKS Jateng terus berkhidmat untuk masyarakat dengan lebih njawani,” tandasnya dalam pidato politiknya, Ahad (18/10).

Mengenal Sosok Kamal Fauzi

Kamal Fauzi, begitu nama pria ramah ini dipanggil, adalah salah satu anggota awal PKS di Jawa Tengah. Awal mula dipertemukannya dengan tarbiyah adalah ketika tahun 1989, aktif di organisasi keislaman Pemuda Islam Indonesia (PII). Karena PII memang menjadi basis pengkaderan mahasiswa dan pelajar muslim, Kamal pun ikut terjaring dan kemudian bertemu dengan tarbiyah, melalui perantara seorang Mutamimul Ula.

Pada tahun 1989 tersebut, Kamal yang juga sedang kuliah di Undaris Kudus ini pernah didaulat sebagai pengajar pesantren, dan menjadi maahid Kudus. Mulai tahun inilah, Kamal Fauzi akhirnya bergabung dengan para aktivis tarbiyah generasi awal, bersama sang guru, Mutamimul Ula. Kebetulan kakak kandung Kamal, Syuaibul Huda juga merupakan aktivis dakwah, namun ternyata sang adik belum mengetahuinya.

Kamal baru tahu ketika mendapati Syuaibul Huda pernah menerima materi yang sama dengan dirinya, yakni Qossoisu Dakwah. Karena penasaran, Kamal pun lalu pergi ke Jakarta untuk bertemu Muhroni, kolega dan teman sewaktu kuliahnya. Kamal pun dipertemukan dengan Muhroni, untuk sekedar melakukan konfirmasi terkait kesamaan kitab antara dirinya dan kakaknya, Syuaibul Huda.

Mulailah, saat itu pada akhirnya setelah mendapatkan rekomendasi Muhroni, Kamal mulai rajin halaqoh, bersama teman satu halaqohnya, Fikri Faqih, Syuaibul Huda ( kakak kandungnya) dan dipegang oleh Mutamimul Ula dan Aus Hidayat Nur. Kurang lebih selama 2-3 bulan, Kamal menghabiskan waktu halaqoh bersama teman-temannya tersebut. Sampai pada akhirnya Kamal ikut liqo di Yogjakarta, bersama temannya yang lain: Huda dan Samsul Balda. Itulah awal mula ketergabungan Kamal Fauzi ke dalam PKS.

Menjelang akhir 1997, negara sedang mengalami chaos, Kamal juga turut serta melakukan aksi untuk menggoyang Soeharto dengan bendera KAMMI. Para aktivis dakwah melakukan demonstrasi jalanan, hingga akhirnya tuntutan mereka tercapai, yakni lengsernya Soeharto dari singgasananya. Hingga kemudia para aktivis dakwah mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada 20 Agustus 1998.

Kamal Fauzi sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak yang menyetujui pembentukan ormas daripada partai. Namun karena keputusan syuro (musyawarah petinggi jamaah) membentuk partai, Kamal pun percaya kepada keputusan syuro.

Amanah pertama yang diemban oleh Kamal saat-saat dakwah ini baru tahap awal adalah menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Kudus. Tugasnya selain mengendalikan struktur di Kudus, Kamal juga harus melakukan ekspansi dakwah, membentuk DPD Jepara, Kudus, Rembang, Blora.

Amanah sebagai Ketua DPD PK Kudus inilah yang membuat sosok Kamal makin dewasa dan matang dalam dakwah dan politik. Sehingga kemudian, Kamal diamanahi menjadi Koordinator Wilayah Pati, mengawal proses kaderisasi, rekrutmen dan rintisan dakwah di Eks Karesidenan Pati.

Pasca menjadi Ketua DPD dan Korwil sampai tahun 2004, Kamal mendapatkan amanah lebih berat di tingkat struktur wilayah (DPW), yakni sebagai Ketua Daerah Dakwah (KDD) eks karesidenan Pati sampai tahun 2004.

Kemudian, amanah selanjutnya yang diemban Kamal adalah Ketua Bidang pembinaan Kader dari tahun 2004-2009. Selanjutnya, amanah Kamal di struktur PKS adalah sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jateng pada periode 2010-2015. Kini, Kamal terpilih menjadi ketua DPW PKS Jateng untuk periode 2015-2020 mendatang. DIluar amanah struktur partai, Kamal juga menjadi pengasuh pondok pesantren Ma’ahid di Kudus, kota kelahirannya.

Cara Menikmati Dakwah ala Kamal Fauzi

Kamal Fauzi terppilih menjadi aleg PKS provinsi pada tahun 2009 hingga 2014, sehingga tantangan pun banyak dihadapi oleh Kamal Fauzi dalam kiprahnya di dunia legislatif. Hal tersulit yang pernah dirasakan olehnya adalah bagaimana bisa memahami orang lain dan jangan menuntut untuk dipahami. Banyak peristiwa yang dilalui Kamal dengan segala romantikanya, tepatnya di Komisi D.

Kegiatan reses dan diskusi bareng masyarakat adalah salah satu kegiatan penghubung yang sering dilakukan oleh Kamal dan aleg lainnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Kamal mengumpulkan pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sekolah “Guyub Rukun”, Kamal ingin mendengar secara langsung profil dari Paguyuban PKL Sekolah yang baru berdiri pada tahun 2012 ini.

Selain itu Kamal Fauzi juga menghadirkan dinas Perdagangan dan Koperasi Provinsi Jateng, diundang pula dinas Koperasi Kabupaten Kudus.

Kamal mungkin adalah satu diantara para kader yang begitu menikmati dakwah yang dijalaninya. Banyaknya agenda justru semakin membuatnya merasa bahagia. Salah satu contoh yang pernah dilaluinya adalah ketika selesai koordinasi membahas agenda dakwah, kemudian tidur di masjid Rembang, begitu terus sampai berulang-ulang.

Selain itu, bagi sosok Kamal, yang terpenting bagi seorang kader dakwah adalah tidak pernah berhenti berdakwah, kapanpun dan dimanapun. Baginya, sosok kader dakwah jangan pernah berniat berhenti, dan jangan merasa paling bisa dan mampu.

 “Dengan merasa kita adalah sama, maka dakwah yang dijalani akan selalu nikmat dan membahagiakan,” kata Kamal saat menyampaikan pesannya kepada kader PKS.

( Ped )

Read More

[Muswil IV PKS Jateng] PKS Incar Sepuluh Persen Suara Pemilu 2019

Sekjen DPP PKS, Taufik Ridlo

SEMARANG -  Partai Keadilan Sejahtera mengincar sepuluh persen lebih suara pada Pemilihan Umum 2019, kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho.

"Persentase perolehan suara pada Pemilu 2019 itu merupakan target jangka panjang dari PKS," katanya di Semarang, Minggu (18/10).

Hal tersebut disampaikan Taufik saat menghadiri Musyawarah Wilayah Ke-4 DPW PKS Jateng sekaligus pengukuhan pengurus DPW PKS provinsi itu periode 2015-2020.

Menurut dia, target PKS pada Pemilu 2019 masih realistis dan pihaknya akan terus melakukan kerja keras di masyarakat agar bisa menaikkan perolehan suara secara signifikan.

"Hasil berbagai survei nasional saat ini, tidak ada satupun partai politik yang perolehan suaranya melewati angka 20 persen, sehingga target 10 persen bagi PKS sangat rasional, apalagi masih ada waktu tiga tahun bagi kami untuk lebih berkhidmat pada masyarakat," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa kunci kemenangan PKS kedepan adalah konsolidasi internal yang cepat, rapi, dan terukur.

"Selain itu, kedekatan kader PKS dengan masyarakat menjadi faktor utama yang bisa memperbesar hasil diatas target perolehan suara pada Pemilu 2019," katanya.

Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah KH Kamal Fauzi menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar target perolehan suara PKS pada Pemilu 2019 dapat tercapai.

"PKS Jateng akan bekerja secara keras, cepat, dan cerdas tapi juga santun," ujarnya. [Ant/L-8]

Sumber: Berita Satu

Read More

Kamal Fauzi Terpilih Jadi Ketua DPW PKS Jateng

KH. Kamal Fauzi menyampaikan orasi politiknya usai terpilih sebagai Ketua DPW PKS Jateng

SEMARANG (18/10) – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah periode 2009-2014, KH Kamal Fauzi akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng periode 2015-2020.

Terpilihnya pria asal Kudus tersebut dipastikan setelah melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) yang digelar pada Ahad (5/10) lalu dan ditetapkan oleh Presiden PKS pada Ahad (18/10) dalam momentum musyawarah wilayah (Muswil) PKS Jateng keempat.

Pembacaan naskah SK Presiden PKS tersebut diwakili oleh ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sigit Sosiantomo, di Kantor DPW PKS Jateng, lantai 3, Jalan Kelud Utara nomor 46, Petompon, kecamatan Gajahmungkur, kota Semarang.

Menurut Sigit, ketua DPW baru ini dipilih dari 27 kader PKS kemudian dikerucutkan menjadi sembilan calon anggota DPTW. “Kemudian sembilan nama tersebut kami usulkan kepada Presiden untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK),” katanya.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa sesuai  SK nomor 389/SKep/DPP/PKS/1436 tentang Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah pada tanggal 8 Oktober 2015, untuk periode kepengurusan 2015-2020.

“Mengingat AD/ART dan keputusan 4/SKep/MS/X/10 Agustus 2015, hasil musyawarah hasil pimpinan tingkat pusat, hasil rapat pleno pengurus pusat. Hasil pemilihan umum internal (PUI), memutuskan menetapkan DPTW PKS Jateng 2015-2020 dengan nama terlampir,” jelasnya.

Adapun, kata Sigit, nama yang akan menduduki amanah sebagai DPTW PKS Jateng adalah Quatly Abdul Kadir (Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah), Agus Abdul Latif (Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah), Amar Syamsi (Ketua Dewan Syariah Wilayah) dan Madi Mulyana (sekretaris Dewan Syariah Wilayah).

“Selanjutnya, KH Kamal Fauzi sebagai Ketua DPW PKS Jateng, Ahmadi (Wakil Ketua DPW PKS Jateng), Ikhsan Mustofa (Sekretaris DPW PKS Jateng), Anwar Abdul Ghoni (Bendahara DPW PKS Jateng) dan Thohari sebagai Ketua Bidang Kaderisasi,” pungkasnya.

Dengan demikian, sejak Ahad (18/10), Kamal akhirnya resmi menggantikan Abdul Fikri Faqih sebagai Ketua DPW PKS Jateng untuk periode lima tahun mendatang.

Dalam penetapan DPTW ini, turut hadir diantaranya adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, Sekretaris Jenderal PKS Taufiq Ridho, Menteri Pertanian era Presiden SBY Suswono, Pjs Walikota Semarang Tavip Supriyanto, budayawan Prie GS.

Kemudian turut hadir pula Ketua DPW PKB Jateng Sukirman, Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo dan Kapolda Jateng yang diwakili oleh Kepala Bagian Analis Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, AKBP Bambang Purwadi.

( Ped )

Read More

Kemarau Panjang, Waduk Bade Mengering

BOYOLALI – Kemarau panjang membuat sejumlah waduk di Boyolali mengering salah satunya adalah Waduk Bade di Desa Bade, Klego. Kondisi waduk yang mengering membuat ikan di waduk banyak yang mati.

Salah seorang warga Bade, Naryo, mengatakan air waduk mulai mengering sekitar sebulan lalu. Kedalaman air sekarang tinggal sekitar 1 meter. Kemungkinan besar air akan semakin surut jika melihat prediksi musim kemarau terjadi sampai November. “Mengeringnya waduk membuat ikan yang ada di waduk banyak yang mati,” ujar Naryo, Jumat (9/10/2015).

Dia menjelaskan kekeringan di Bade tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia khawatir dalam waktu sebulan tidak turun hujan air waduk akan mengering total.

Sumber: solopos

Read More

Pemkab Boyolali Ditantang Beri Sanksi PNS Yang Langgar Netralitas

BOYOLALI – Tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati (cabup cawabup) Agus Purmanto-Sugiyarto (Toto) menunggu keseriusan Pj Bupati, Sri Ardiningsih menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali untuk memberikan sanksi kepada jajaran birokrasi yang terbukti tidak netral dalam Pilkada 2015.

“Kami menantang Pj Bupati apakah berani memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak netral sesuai rekomendasi dari Panwaslu, atau tidak,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Toto, Rohmat Junaedi, Kamis (8/10/2015).

Seperti diketahui, Panwaslu Boyolali mengirim rekomendasi kepada Pj Bupati Boyolali untuk memberikan sanksi kepada seorang PNS dan kepala desa (kades) yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada Boyolali 2015.

Mereka adalah Siti Nurul Hidayati, Kasubag TU di UPTB BP3AKB Kecamatan Juwangi dan Wiwik Indriyati, Kepala Desa Genengsari, Kecamatan Kemusu.  Siti terindikasi terlibat dalam politik praktis dan berperan aktif sebagai MC dalam peresmian posko pemenangan calon bupati dan wakil bupati (cabup cawabup), Seno Samodro-Said Hidayat.
Sementara, rumah Wiwik menjadi posko pemenangan pasangan Seno-Said. Wiwik melanggar Pasal 29 dan 30 UU No.6/2015 tentang Desa.

Jika Pj Bupati tidak mengindahkan rekomendasi dari Panwaslu Boyolali, pihak-pihak yang tidak puas siap melakukan perlawanan secara politis.  “Aturannya kan sudah jelas, rekomendasi juga sudah jelas harus ada sanksi. Sementara kewenangan Pj Bupati adalah mutlak. Kami bisa bawa kasus ini ke jajaran yang lebih atas lagi jika tidak ada tindak lanjut dari Pj Bupati,” imbuh Rohmat.

Penggiat Masyarakat Transparansi Boyolali, Stefanus Tukul, mengapresiasi kinerja Panwaslu Boyolali yang mau menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran pilkada.

“Jadi nanti tentu ada aksi reaksi. Kami akan buat gerakan pelurusan aturan jika sistem hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Kami menantang Pj bupati untuk berani memberikan sanksi.”

Pj Bupati, Sri Ardiningsih, mengatakan rekomendasi dari Panwaslu sudah didisposisikan ke Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Sugiyanto, untuk ditindaklanjuti. Soal sanksi, Pj Bupati mengaku belum tahu. Meskipun rekomendasi dan jenis pelanggaran yang disampaikan Panwaslu sudah jelas, Pemkab Boyolali akan mengklarifikasi ulang PNS yang bersangkutan.

“Ya, nanti tetap kami klarifikasi ulang. Sanksinya ya sesuai dengan hasil klarifikasi itu. Kami belum tahu,” kata Sri.

Sesuai ketentuan dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS, PNS yang melanggar netralitas dalam pilkada berpotensi diberi sanksi sedang atau berat. Bukan lagi sanksi ringan.

“Ya, untuk jenis sanksi kan ada tingkatannya. Belum ada laporan hasil klarifikasi dari Plt. Sekda,” imbuh dia.

Sumber: solopos.com

Read More

PKS Ajak Parpol Lain Perbaiki Kaderisasi untuk Hindari Politik Biaya Mahal

BANDUNG (10/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak partai politik yang lain untuk membenahi sistem kaderisasi di partai masing-masing. Kaderisasi yang baik di dalam partai politik dapat mencegah politik biaya tinggi (high cost politics).

“Sistem kaderisasi yang bagus adalah modal dasar menghindari politik biaya tinggi. Perbaikan sistem kaderisasi ini merupakan syarat utama penerapan sistem proporsional tertutup agar dapat berjalan dengan baik,” kata Sohibul Iman di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10/2015).

Sohibul Iman menekankan, perbaikan lanskap politik nasional harus dimulai dari internal partai politik dengan membangun sistem kaderisasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang hebat.

“Sistem kaderisasi yang bagus akan meminimalisir hadirnya para penumpang gelap yang hanya datang menjelang momen politik lalu melakukan transaksi dengan pimpinan partai untuk mendapat nomor topi,” tegasnya. Mantan wakil ketua DPR ini juga mengungkapkan kegelisahan para politisi melihat kondisi perpolitikan nasional yang sudah terjerumus ke praktik politik biaya mahal.

“Tahun lalu hanya kami PKS dan PDIP yang memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Tapi saya dengar langsung akhir-akhir ini, hampir semua partai politik kapok dengan praktik politik biaya tinggi,” ungkapnya.

Jika mengacu pada konstitusi kita, lanjut Sohibul Iman, seharusnya peserta pemilu itu adalah partai politik bukan orang per orang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang berkompetisi sebagai masing-masing individu.

Rotasi Kepemimpinan

Pada kesempatan pidato politiknya, Sohibul Iman juga mengungkapkan salah satu rahasia mengapa proses pergantian kepemimpinan di PKS relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.

“PKS itu telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi. Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya,” ungkap Sohibul Iman.

Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.

“Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak. Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural,” jelas Iman.

Lanskap Ekonomi dan Sosial

Di ujung pidatonya, Sohibul Iman menggambarkan kondisi ekonomi nasional yang kurang menggembirakan sehingga perlu segera diwujudkannya kemandirian ekonomi.

“Tapi dalam kondisi sangat sulit ini PKS mengusulkan adanya bantuan dalam bentuk uang tunai. Ini memang bukan pilihan terbaik untuk meningkatkan daya beli rakyat. Tapi harga premium dan kenaikan harga listrik benar-benar telah membebani rakyat,” kata Sohibul Iman.

Selain lanskap ekonomi, doktor teknik lulusan Jepang ini juga mengingatkan ikatan sosial masyarakat juga perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak gampang disulut oleh isu-isu SARA dan tak jelas.

Indonesia adalah sebuah negara yang telah terbukti berhasil selama 70 tahun menjaga kesatuan dan persatuan meski terdiri dari ratusan suku yang secara jumlah dan variasi budayanya sepadan dengan bangsa di daratan Eropa.

“Oleh karena itu saya mendorong para kader PKS untuk menjadi agen kohesi sosial di tengah masyarakat. Kader PKS harus mampu menjadi perekat anak-anak bangsa dan menghindari terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat,” pungkas Iman.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan pidato politiknya di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10/2015).

Read More

Ratusan Kader PKS Boyolali Memilih Ketua Baru

Suasana PUI PKS Jateng

Boyolali (5/10) - Prosesi pergantian kepemimpinan PKS terus berlangsung. Setelah proses pergantian kepemimpinan di level DPP berjalan dengan sukses, maka selanjutnya adalah pergantian kepemimpinan di tingkat wilayah dah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, DPD PKS Boyolali menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) pada hari Ahad (4/10) kemarin mulai jam 08.00 WIB - 16.00 WIB bertempat di Markaz Dakwah DPD PKS Boyolali. PUI dilaksanakan untuk memilih Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jawa Tengah dan Badan Pengurus Harian (BPH) DPD PKS Boyolali.

Ketua Panitia PUI, Dwi Harmoyo menjelaskan bahwa ada sebanyak 184 kader yang masuk daftar pemilih tetap yang terdiri dari kader level tertentu dan ketua DPC di 19 kecamatan se-Boyolali. “Jadi, tidak semua kader PKS yang memilih. Kader level tertentu adalah mereka yang sudah punyak hak pilih," lanjutnya.

Setiap kader, lanjut Dwi Harmoyo, harus memilih 5 orang dari 17 nama kandidat BPH DPD PKS Boyolali. Kemudian, 5 nama dengan perolehan tertinggi akan dikirim ke DPW PKS Jateng. DPW kemudian menetapkan pimpinan kolektif terpilih Badan Pengurus Harian (BPH) DPD PKS Boyolali. “Dari 5 orang tersebut juga akan ditentukan sebagai ketua DPD terpilih,” Jelas Dwi Harmoyo.

Lebih lanjut, Dwi Harmoyo menjelaskan bahwa selain memilih BPH DPD, setiap kader juga diharuskan memilih 9 orang dari 27 nama kandidat DPTW. Hasilnya dikirim ke DPW bersama dengan hasil pemilihan BPH DPD.

sementara itu, Ketua DPD PKS boyolali, Syaifudin menegaskan bahwa PUI adalah salah satu mekanisme internal partai dalam menentukan pimpinan partai baik di level pusat, wilayah maupun daerah. "Inilah ciri kami sebagai partai kader. Kami terbiasa melakukan pergantian kepemimpinan dengan melibatkan kader. Tidak ada kultus individu dalam pergantian kepemimpinan di PKS." Tegasnya.

Read More