BOYOLALI - Atok Suyoto sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (30/11) di Ruang Rapat Paripurna.
Sebelum menyampaikan beberapa catatan pentingnya, Fraksi PKS menyampaikan,
"Meskipun terlambat, Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan Selamat Hari Guru 2024! Terima kasih telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang menginspirasi kami untuk terus belajar dan berjuang sampai hari ini"
"Kami ucapkan Selamat ulang tahun untuk Korpri ke-53! Semoga Korpri menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya"
"Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Boyolali, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Boyolali yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara Pilkada, baik KPU, Bawaslu, maupun pihak keamanan, atas dedikasi mereka menjaga agar proses ini berjalan dengan jujur, adil, aman, dan damai. Semoga Boyolali kedepan semakin maju. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan, persatuan dan gotong royong untuk membangun Boyolali yang adil dan sejahtera"
Adapun beberapa poin yang disampaikan Fraksi PKS sebagaimana berikut:
- Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 memiliki persentase 24,4% terhadap sub Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran 2021 sampai dengan Perubahan Anggaran 2024, prosentase ini merupakan prosentase PAD tertinggi yang dimiliki Boyolali. Kontribusi terbanyak lonjakan PAD ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya memaksimalkan potensi ekonomi daerah dengan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Kami mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk terus meningkatkan upaya diversifikasi sumber pajak dan retribusi daerah guna memaksimalkan PAD. Optimalisasi potensi pajak, seperti PBB-P2, PBJT, serta opsen PKB dan BBNKB, perlu didukung dengan kebijakan yang adaptif dan efisien. Begitu pula pada sektor retribusi, khususnya layanan kesehatan dan pariwisata, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara intensif. Selain itu, kami berharap penguatan SDM, regulasi, dan evaluasi kelembagaan dalam penatausahaan serta penagihan pajak dan retribusi terus ditingkatkan agar piutang yang menjadi beban dapat diminimalkan. Semoga langkah-langkah ini membawa kemajuan bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Boyolali.
- Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali terus mempertahankan tren efisiensi anggaran yang sampai saat ini telah dicapai, sebagaimana terlihat dari pergerakan SiLPA yang menunjukkan alokasi anggaran yang lebih optimal. Namun, penting juga untuk memastikan keseimbangan cadangan dana yang memadai guna menghadapi situasi tak terduga. Langkah alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 Milyar Rupiah) merupakan awal yang baik, namun kami mendorong agar pengelolaan dana cadangan ini terus diperkuat demi menjamin stabilitas keuangan daerah.
- Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat terus mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan tingkat kemiskinan saat ini masih berada pada angka 9,8% dan target dalam RPJPD serta RPJMD sebesar 4,18% di tahun 2025, kami mendorong langkah-langkah yang lebih intensif dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Semoga berbagai program yang telah direncanakan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses infrastruktur, dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Boyolali.
- Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat memastikan pencapaian target terkait penurunan jumlah kematian balita dan angka stunting pada tahun 2025, meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Upaya promotif dan preventif yang direncanakan, seperti aksi gizi dan gerakan bumil sehat, diharapkan dapat dilakukan secara intensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kami juga mendorong peningkatan koordinasi dengan desa dalam pendampingan dan deteksi dini kasus berisiko tinggi, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Semoga alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesehatan balita dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian beberapa catatan yang FPKS sampaikan dalam forum tersebut. Untuk selanjutnya dengan membaca “Bismillahirrahmanirrahiim”, Fraksi PKS: Menyetujui RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 untuk ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH.
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN BOYOLALI
Sabtu, 30 November 2024
Ketua
ttd
WAHYONO, S.Pi.
Sekretaris
ttd
ATOK SUYOTO, S.P.
