Atok Suyoto bacakan Pendapat Akhir Fraksi PKS Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025

BOYOLALI - Atok Suyoto sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (30/11) di Ruang Rapat Paripurna.

Sebelum menyampaikan beberapa catatan pentingnya, Fraksi PKS menyampaikan,

"Meskipun terlambat, Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan Selamat Hari Guru 2024! Terima kasih telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang menginspirasi kami untuk terus belajar dan berjuang sampai hari ini"

"Kami ucapkan Selamat ulang tahun untuk Korpri ke-53! Semoga Korpri menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya"

"Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Boyolali, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Boyolali yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara Pilkada, baik KPU, Bawaslu, maupun pihak keamanan, atas dedikasi mereka menjaga agar proses ini berjalan dengan jujur, adil, aman, dan damai. Semoga Boyolali kedepan semakin maju. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan, persatuan dan gotong royong untuk membangun Boyolali yang adil dan sejahtera"

Adapun beberapa poin yang disampaikan Fraksi PKS sebagaimana berikut:

1. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 memiliki persentase 24,4% terhadap sub Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran 2021 sampai dengan Perubahan Anggaran 2024, prosentase ini merupakan prosentase PAD tertinggi yang dimiliki Boyolali. Kontribusi terbanyak lonjakan PAD ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya memaksimalkan potensi ekonomi daerah dengan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Kami mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk terus meningkatkan upaya diversifikasi sumber pajak dan retribusi daerah guna memaksimalkan PAD. Optimalisasi potensi pajak, seperti PBB-P2, PBJT, serta opsen PKB dan BBNKB, perlu didukung dengan kebijakan yang adaptif dan efisien. Begitu pula pada sektor retribusi, khususnya layanan kesehatan dan pariwisata, yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara intensif. Selain itu, kami berharap penguatan SDM, regulasi, dan evaluasi kelembagaan dalam penatausahaan serta penagihan pajak dan retribusi terus ditingkatkan agar piutang yang menjadi beban dapat diminimalkan. Semoga langkah-langkah ini membawa kemajuan bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Boyolali.
2. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali terus mempertahankan tren efisiensi anggaran yang sampai saat ini telah dicapai, sebagaimana terlihat dari pergerakan SiLPA yang menunjukkan alokasi anggaran yang lebih optimal. Namun, penting juga untuk memastikan keseimbangan cadangan dana yang memadai guna menghadapi situasi tak terduga. Langkah alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 Milyar Rupiah) merupakan awal yang baik, namun kami mendorong agar pengelolaan dana cadangan ini terus diperkuat demi menjamin stabilitas keuangan daerah.
3. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat terus mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan tingkat kemiskinan saat ini masih berada pada angka 9,8% dan target dalam RPJPD serta RPJMD sebesar 4,18% di tahun 2025, kami mendorong langkah-langkah yang lebih intensif dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Semoga berbagai program yang telah direncanakan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses infrastruktur, dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Boyolali.
4. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat memastikan pencapaian target terkait penurunan jumlah kematian balita dan angka stunting pada tahun 2025, meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Upaya promotif dan preventif yang direncanakan, seperti aksi gizi dan gerakan bumil sehat, diharapkan dapat dilakukan secara intensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kami juga mendorong peningkatan koordinasi dengan desa dalam pendampingan dan deteksi dini kasus berisiko tinggi, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Semoga alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesehatan balita dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian beberapa catatan yang FPKS sampaikan dalam forum tersebut. Untuk selanjutnya dengan membaca “Bismillahirrahmanirrahiim”, Fraksi PKS: Menyetujui RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 untuk ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN BOYOLALI

Sabtu, 30 November 2024

Ketua

ttd

WAHYONO, S.Pi.

Sekretaris

ttd

ATOK SUYOTO, S.P.

Read More

28 November 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada seluruh warga Boyolali dan segenap Tim Sukses Paslon Marsono-Saiful, kami, segenap keluarga besar PKS Boyolali:

1. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang proses Pilkada 2024 ini.

2. ⁠Kami menyadari bahwa perjuangan ini adalah bagian dari tugas dakwah kita bersama, dan setiap langkah yang diambil adalah upaya untuk meraih ridha Allah SWT.

3. Kami juga ingin mengingatkan bahwa dalam perjuangan ini, tidak ada pengorbanan yang sia-sia, baik itu waktu, tenaga, pikiran, maupun materi. Semua itu telah kita niatkan untuk kebaikan, demi masa depan Boyolali yang lebih baik. 

4. ⁠Mari kita jaga semangat, silaturahmi, dan kerukunan antar sesama, baik di dalam tim maupun dengan seluruh warga Boyolali.

5. Para saksi kita masih berjuang di TPS dan PPK untuk menjaga suara rakyat yang dipercayakan kepada kita.

6. Mari kita hadapi hasil apapun dengan lapang dada, dan terus jaga ukhuwah serta kebersamaan dalam membangun Boyolali.

Tetap Semangat!

Jalin Kerukunan dan Silaturahim dengan Baik!

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Boyolali, 28 November 2024

DPD PKS Boyolali,

Nur Arifin

Ketua

Read More

Jumlah Lansia Boyolali Meningkat, Ranperda Penyeleggaraan Kesejahteraan Lansia Sedang Dibahas

DPRD Boyolali Godok Ranperda Lansia

Author: Nimatul Faizah - Espos.id

Jumat, 15 November 2024 - 21:30 WIB

BOYOLALI – DPRD Boyolali membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk menjamin kesejahteraan warga lanjut usia (lansia), termasuk kesempatan bekerja di usia pensiun. Ranperda tersebut untuk menjamin kesejahteraan lansia yang jumlahnya semakin banyak.

Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan warga lanjut usia tersebut turut diusulkan bersama dua ranperda inisiatif DPRD Boyolali yaitu soal pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya air, Rabu (13/11/2024). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, menyampaikan, alasan diusulkannya Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lansia karena sebagai Warga Negara Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan.

“Jumlah lansia di Boyolali juga semakin meningkat, ada ledakan yang cukup signifikan. Di Boyolali sendiri warga lansia sekitar 20%, sedangkan rata-rata Jawa Tengah yaitu 17%. Jawa Tengah nomor 3 nasional,” kata dia kepada espos.id, Jumat (15/11/2024). Ia menjelaskan pada Kamis (14/11/2024) ranperda itu baru berproses di rapat panitia khusus (pansus). Setelah berproses di pansus, ranperda akan diajukan untuk proses harmonisasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali tersebut menargetkan ranperda tersebut bisa disahkan pada 2024 ini. Selanjutnya, ia menjelaskan secara umum Ranperda tersebut berisi tentang hak dan kewajiban lansia. Soal hak, diatur soal pelayanan yang harus diberikan ke lansia baik masalah kesehatan, sosial, bahkan pekerjaan."Setelah lansia pensiun, mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk bekerja. Jadi hak ini dari segi kesempatan, gaji, dan sebagainya. Sama seperti usia produktif," kata dia.

Jika Ranperda tersebut disahkan, lanjut Wahyono, warga yang sudah pensiun bisa kembali bekerja di perusahaan sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan kondisi fisik serta kesehatan. Dalam ranperda itu, kata dia, fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain juga diwajibkan menyediakan sarana pendukung yang ramah lansia. Dengan aturan tersebut, lansia mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pelayanan maksimal.

Ada pula pemenuhan kebutuhan spiritual dan keagamaan. Sehingga, nantinya bisa terbentuk pesantren lansia sebagai turunan ketika Ranperda tersebut disahkan.

Wahyono mengatakan dalam Ranperda, lansia dibagi menjadi tiga kategori yaitu lansia yaitu potensial, nonpotensial, dan terlantar. Ia mengatakan lansia potensial adalah yang memasuki usia 61 tahun ke atas tapi masih bisa bekerja atau produktif. Lalu, lansia nonpotensial yaitu yang sudah tidak bisa bekerja dan menjadi tanggung jawab keluarga. Ada pula kategori lansia telantar yaitu tidak ada yang mengurusi, keluarganya tidak diketahui keberadaannya, atau hidup sebatang kara.

"Tiga kategori harus terlayani dengan baik. Lansia potensial bisa bekerja dengan baik, tetap dilayani dengan baik. Kalau tidak potensial tadi bisa dilayani keluarganya mampu secara ekonomi, kalau tidak mampu pemerintah berkewajiban untuk membantu fasilitasi dengan memberikan bantuan sosial. Untuk yang terlantar harus dipelihara di tempat-tempat pemerintah, panti jompo, dan sebagainya," kata dia.

Wahyono mengatakan Ranperda tentang Kesejahteraan Lansia penting karena pihaknya ingin memastikan lansia di masa tua bisa terlayani dengan baik dan tidak terlantar. Nantinya berbagai pemangku kepentingan akan ikut andil mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan sebagainya.

Sebelumnya Rabu lalu DPRD Boyolali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat Bupati Boyolali atas tiga Ranperda Usulan DPRD Kabupaten Boyolali, Rabu. Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto DPRD Boyolali. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, menyampaikan pandangan ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Boyolali.

Bupati Said menyambut baik atas gagasan dan prakarsa dari DPRD menginisiasi ketiga Ranperda tersebut, termasuk soal pemberdayaan masyarakat desa. “Ranperda ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa,” kata dia.

https://solopos.espos.id/dprd-boyolali-godok-ranperda-lansia-2025713#sp-sharing

Read More

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali: Advokasi Warga Karanggede



BOYOLALI - Pada tanggal 31 Oktober, Winanto, warga Karanggede, konstituen Wahyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, mengalami musibah dengan cedera patah jempol. Saat menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan medis darurat, beliau kemudian melaporkan kondisinya kepada Fraksi PKS DPRD Boyolali.

Alhamdulillah, melalui advokasi Fraksi PKS, Winanto kini telah mendapatkan penanganan darurat yang dibutuhkan di RSUD Simo. Kami bersyukur bisa membantu dan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bukti nyata komitmen kami untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan dasar yang semakin mudah diakses oleh warga Boyolali. (nh/ta)

Read More

Kolaborasi Aksi Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali: Bantu Warga Korban Kebakaran di Wonosegoro

Boyolali – Wahyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, bersama mitra kolaborasi aksi Solo Peduli dan Al Hikmah Karanggede Peduli, menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada keluarga Bapak Supar, warga Dusun Kedungrowo, Desa Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali (09/11).

Kebakaran yang terjadi pada tanggal 26 Oktober dini hari ini mengakibatkan salah satu rumah warga habis dilalap api. Dalam peristiwa tersebut, Bapak Supar mengalami luka bakar di sebagian lengan saat berusaha menyelamatkan hewan ternaknya.

Bantuan ini merupakan aksi kolaborasi bersama beberapa lembaga sosial untuk meringankan beban keluarga Bapak Supar yang terkena musibah. Tidak hanya sekadar memberikan bantuan, aksi ini juga menjadi wujud nyata kepedulian dan sinergi antara Fraksi PKS DPRD Boyolali dan berbagai pihak yang ingin memastikan masyarakat terdampak bencana mendapat dukungan yang memadai.

Bapak Wahyono menyampaikan harapan bahwa bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga yang terdampak dan memberikan semangat dalam menghadapi masa-masa sulit. "Kami berharap melalui sinergi antara Fraksi, Solo Peduli, dan Al Hikmah Karanggede Peduli, masyarakat bisa merasakan kepedulian bersama. Kami terus berupaya hadir untuk membantu warga Boyolali yang membutuhkan," ucapnya.

Semoga aksi ini menginspirasi semakin banyak pihak untuk turut serta mendukung warga yang mengalami musibah agar dapat kembali bangkit. (nh/ta)

Read More

Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, Sampaikan Gagasan Terkait Fenomena Upwelling di Forum Rapat Badan Anggaran

Boyolali — Menanggapi fenomena upwelling yang sering terjadi di waduk-waduk Boyolali saat perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, yang juga merupakan Aleg PKS, menyampaikan gagasan di dalam forum rapat Badan Anggaran (04/11). Fenomena upwelling ini sebelumnya juga pernah dijelaskan oleh Wahyono, Ketua Fraksi PKS sekaligus Ketua Kelompok Tani Ikan Mina Mandiri Kedungombo yang beralamat di Dk. Bulu Ds. Wonoharjo, Kec. Kemusu, Boyolali, mengungkapkan bahwa upwelling kerap muncul dan membawa dampak bagi para petani ikan, terutama mereka yang menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Kedungombo dan Waduk Cengklik.

Nur Arifin menggarisbawahi pentingnya langkah antisipasi untuk melindungi para petani ikan yang posisinya rentan terhadap dampak fenomena ini. “Dinas terkait harus segera melakukan kajian menyeluruh mengenai fenomena upwelling ini, terutama bagi para petani yang menggunakan keramba jaring apung yang letaknya berada di tengah waduk,” ungkapnya.

Ia juga menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para petani yang mengandalkan keramba jaring apung, agar mereka dapat mempersiapkan langkah mitigasi dan mencegah kerugian akibat fenomena alam tersebut.

“Kami mendorong dinas terkait untuk menindaklanjuti fenomena ini melalui kajian yang mendalam dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan para petani bisa lebih siap dalam mengantisipasi dampak dari fenomena upwelling ini, sehingga risiko kerugian bisa ditekan seminimal mungkin,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Arifin juga menyampaikan bahwa fenomena upwelling telah menjadi perhatian penting di daerah yang bergantung pada sektor perikanan air tawar. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah proaktif, petani ikan di Boyolali akan lebih siap menghadapi perubahan musim yang berdampak pada lingkungan perairan mereka.(nh/ta)

Read More

Kebakaran di Pasar Karanggede Boyolali Hanguskan 164 Kios, Atok Suyoto, Aleg PKS, Usulkan Pemerintah Daerah Pertimbangkan Asuransi Aset

BOYOLALI – Kebakaran hebat melanda Pasar Karanggede pada 3 November, menghanguskan 164 kios dan Kantor UPT Pasar. Peristiwa ini diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu kios di Blok A. Api dengan cepat menyebar dan melahap seluruh kios di blok tersebut.

Menurut keterangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali, kebakaran ini mengakibatkan kerugian signifikan dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Dari 164 kios yang terbakar, 135 berada di dalam pasar, sementara 29 kios lainnya berada di bangunan depan, yang terdiri dari 14 kios di lantai atas dan 15 di lantai Bawah.

Menanggapi kejadian ini, Atok Suyoto, Anggota Badan Anggaran DPRD Boyolali sekaligus Sekretaris Komisi II, mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan perlindungan asuransi untuk aset-aset penting. Usulan ini disampaikan dalam Forum Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) (04/11) sebagai langkah mitigasi terhadap risiko kerugian yang dialami pemerintah daerah.

“Peristiwa kebakaran di Pasar Karanggede menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam melindungi aset pemerintah. Asuransi dapat menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan, mengingat aset-aset seperti bangunan, kendaraan operasional, alat-alat berat, serta infrastruktur lainnya rentan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan,” ungkap Atok Suyoto.

Ia juga menambahkan bahwa asuransi aset akan membantu pemerintah daerah dalam menghadapi kerugian akibat bencana alam, kebakaran, dan risiko lainnya. Dengan adanya perlindungan asuransi, proses pemulihan dan perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat segera dipulihkan.

Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti usulan ini untuk meminimalkan dampak kerugian di masa mendatang, khususnya dalam hal perlindungan aset strategis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.(nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Atok Suyoto Bersama Komisi II Melakukan Sidak Pasca Kebakaran Pasar Karanggede Boyolali

Boyolali — Atok Suyoto, Sekretaris Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Boyolali, bersama anggota Komisi II lainnya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Karanggede yang dilanda kebakaran pada pukul 11 malam tadi (03/11). Sidak ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pasar pasca kebakaran.

Dalam keterangannya, Atok Suyoto menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah darurat. “Dalam waktu dekat, kios sementara akan segera disiapkan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT), sebagaimana diputuskan dalam rapat Banggar pagi ini,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan modal dan sosial bagi para pedagang yang terdampak masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah. “Hal ini akan segera dibahas untuk memastikan pedagang mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.

Atok Suyoto turut menyampaikan rasa keprihatinan atas musibah yang terjadi. “Kami turut prihatin dan berduka atas kejadian ini. Komisi II telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat, termasuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kebakaran. Langkah ini penting untuk mencegah beredarnya isu-isu liar, terutama menjelang Pilkada. Kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, aman, dan terkendali,” jelasnya.

Diharapkan, upaya penanganan yang cepat dan terkoordinasi ini dapat membantu para pedagang serta memulihkan kembali aktivitas ekonomi di Pasar Karanggede. (nh/ta)

Read More