Pilih Ketua DPC, PKS Banyudono Gelar Pemira

Panitia Pemilihan Umum Raya Ketua DPC PKS Kecamatan Banyudono

Boyolali - DPC PKS Kecamatan Banyudono menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya Ketua DPC  Banyudono bertempat di Sekretariat DPC PKS Banyudono, Jum'at (28/02). 

"PEMIRA kali ini dalam rangka memilih ketua DPC PKS Banyudono periode selanjutnya, para calon yang ada merupakan kader terbaik DPC yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam rangka membesarkan PKS di Banyudono. Semoga hasil yang dicapai nanti, siapapun yang terpilih bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat di kecamatan Banyudono", Ujar Johan Fahyudi, selaku ketua panitia PEMIRA.

Johan Fahyudi menambahkan, "Dari hasil pantauan kami, Alhamdulillah partisipasi kader cukup bagus. Hampir semua menggunakan hak pilihnya, semoga amanah teman - teman yang diberikan kepada ketua DPC PKS Banyudono periode ke depan ini bisa dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aamiin."

Dalam Pemilihan tersebut diikuti oleh 3 kandidat calon ketua dan kader - kader di Kecamatan Banyudono yang menggunakan hak suara sebagai pemilih. Acara berlangsung lancar sejak pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB.

Rohmat, salah satu kandidat calon ketua mengungkapkan "Saya masih ingat ketika masuk di PKS "jangan mencalonkan diri untuk meraih sesuatu, tapi ketika dicalonkan oleh jamaah harus siap walaupun diposisi manapun." Jadi ketika kemarin dicalonkan dalam pemira ketua DPC saya siap dan InsyaAllah siap mengemban amanah dan legowo bila tidak terpilih."

Read More

Aleg PKS Responsif Atas Ambrolnya Jembatan Pusung-Sidodadi, Banaran, Boyolali

Boyolali - Jembatan yang menghubungkan Kampung Pusung dan Sidodadi, Kelurahan Banaran, Boyolali sekitar pukul 6 pagi hari tadi ambrol (24/02/2020) sehingga jalur Kampung Pusung ke Sidodadi terputus.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, masyarakat sangat menyayangkan akan peristiwa tersebut karena jembatan masih tergolong baru, kurang lebih dua bulan dengan menggunakan dana tahun anggaran 2019.

Menyikapi hal tersebut Ketua Fraksi Indonesia Adil Sejahtera yang merupakan Anggota Legislatif dari PKS Daerah Pemilihan 1 (Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras) Muslimin, S.Si, M.M menyampaikan bahwa, "Merespon keluhan dari masyarakat terkait robohnya jembatan Pusung-Sidodadi, kami langsung berkomunikasi dengan  kepala Dinas PUPR Boyolali tentang program pembangunan jembatan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa kerusakan jembatan ini masih menjadi tanggungan rekanan dan sudah dipanggil serta sanggup untuk memperbaikinya. Harapan kita jembatan bisa segera diperbaiki sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan penghubung Kampung Pusung-Sidodadi. Dan saya mengajak masyarakat untuk mengawasi proses perbaikan jembatan supaya berjalan dengan baik dan berkualitas baik". (nh)

Read More

Arahan Presiden PKS: Anggota DPR dan DPRD dari PKS Pelopor Kohesi Sosial di Masyarakat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bersama seluruh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS DPRD di seluruh Indonesia dan Pimpinan DPRD dari PKS di seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (21/2) (M Hilal/PKSFoto)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman meminta agar setiap anggota DPR dan DPRD dari PKS menjadi pelopor dalam kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden PKS dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Sohibul Iman menyebut, Kursus Singkat Ketahanan Nasional akan menjadi bekal para Anggota DPR dan DPRD dari PKS untuk jadi pelopor ketahanan nasional di masing-masing Dapilnya.

"Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam," ujar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.

Kang Iman mengingatkan, kader PKS harus bisa berkawan secara spontan dengan siapa saja. Kader PKS, papar dia, harus memiliki pola pikir bahwa semua yang ada di negeri ini adalah saudara kita.

"Mindset kita harus menganggap semua orang pasti mencintai Indonesia, sebelum terbukti dia merusak Indonesia. Jika tidak terbukti dia merusak Indonesia kita adalah saudara sehingga tidak tumbuh prasangka," terang mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Ia mengkritik dua kelompok manusia yang pertama mengganggap kelompoknyalah yang memiliki Indonesia sementara yang berbeda dianggap bukan pemilih Tanah Air. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak punya rasa kepemilikan terhadap negeri ini.

"Dua jenis manusia ini parasit. Tidak boleh ada di keluarga PKS rasa tidak memiliki terhadap Indonesia. Begitu juga menganggap diri paling memiliki Indonesia," tukas dia mengingatkan.

Read More

Presiden PKS: Pertahanan Nasional Bukan Hanya Militer Tapi Rasa Aman Bagi Rakyat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional yang digelar Fraksi PKS DPR RI (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyoroti pentingnya Human Security guna melengkapi National Security dalam kontek Pertahanan Nasional.

Kang Iman menyampaikan paparan tentang arahan tentang ketahanan nasional dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Kang Iman menyebut kekuatan national security dalam bentuk peningkatan kekuatan militer sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting dalam sistem pertahanan nasional adalah human security yang kerap diabaikan.

"Human security itu adalah rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Kita ini masih masuk dalam low trust society sehingga kerap antarelemen bertikai hanya perkara remeh temeh," papar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.

Kang Iman menyebutkan rakyat yang terpenuhi rasa aman dengan terpenuhi segala kebutuhannya akan menjadi pelindung terdepan negeri ini.

"Saya yakin jika rakyat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan terpenuhi dan lainnya mereka akan terdepan menjaga negeri ini," papar dia.

Lebih lanjut, ia menyebut rakyat Indonesia yang masih masuk kategori low trust society harus mendapatkan tiga kebebasan untuk mencapai human security.

Pertama, freedom of fear kebebasan dari rasa takut. Rakyat harus merasakan kehidupan sehari-hari aman buat mereka dan terbebas dari rasa takut. "Ini perjuangan PKS agar masyarakat merasakan keamanan," ujar Kang Iman.

Kedua, freedom of want kebebasan manusia untuk melaksanakan kehendak sesuai norma yang berlaku. "Masyarakat ingin pintar, ingin sehat, ingin tenang secara spiritual beragama harus dipenuhi oleh negara," paparnya.

Terakhir adalah freedom of indignity, yakni kebebasan dari rasa penghinaan, persekui, perisakan termasuk di dalamnya penistaan terhadap agama dan kepercayaan.

Read More

Fraksi PKS Terdepan dalam Mengukuhkan Ketahanan Nasional dan Menjawab Tantangan Global

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional di Jakarta, Jumat (21/2) (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (21/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) selama tiga hari kedepan 21-23 Februari 2020 menyelenggarakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia tetang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tandas Jazuli dalam sambutannya.

PKS ingin memimpin Indonesia, lanjut Jazuli, oleh karenanya seluruh fitur kepemimpinan bangsa yang besar ini harus dikuasai. Atas dasar itu, Kursus Singkat Ketahanan Nasional ini diselenggarkan Fraksi PKS dengan mengangkat topik fundamental dan berbobot, menghadirkan para petinggi lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.

Acara dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Orasi Kebangsaan oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Sementara Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri akan menyampaikan Arahan dan penguatan kebangsaan PKS di akhir acara.

"Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan pimpinan lembaga negara yang mendukung penuh acara ini dari Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Gubernur Lemhanas, Kepala BIN, Kepala BNPT dan pembicara lain. PKS siap bersinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global," ungkap Jazuli.

Materi Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi PKS

1. Strategi Moderasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. Disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

2. Tantangan Keamanan Global dan Kawasan Laut Cina Selatan Terhadap Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

3. Ancaman Kejahatan Transnasional Terhadap Masa Depan Indonesia. Disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

4. Tantangan ketahanan nasional di Era Globalisasi dan Era Post Truth. Disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purn Agus Widjojo.

5. Strategi deteksi dini dan cegah dini ancaman dan tantangan keamanan nasional. Disampaikan oleh Ketua Dewan Analisa Strategis BIN Letjen TNI Purn Muhammad Munir

6. Menegakkan demokrasi di daerah di tengah kemajemukan bangsa. Disampaikan oleh Mendagri Jenderal Prof Tito Karnavian.

"Semoga acara ini bermanfaat bagi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera khususnya dan rakyat Indonesia umumnya yang terus berkomitmen menjaga NKRI sebagai kelanjutan sejarah para pendiri bangsa, ulama, dan santri pejuang," pungkas Jazuli.

Read More

Kemendikbud Diminta Permudah Syarat NUPTK Bagi Guru Honorer

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempermudah persyaratan bagi guru honorer dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kalau memang niat bantu honorer mendapatkan haknya jangan setengah-setengah, harus penuh,” ujar Fikri di Senayan, Kamis (20/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyinggung soal kebijakan baru Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim yang membolehkan 50% dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar upah tenaga honorer.

“Ini sudah diapresiasi banyak pihak, tapi sekaligus diprotes sama honorer juga,” kata dia.

Penyebabnya, lanjut Fikri, persyaratan bagi tenaga honorer yang berhak menerima upah dari alokasi dana BOS itu, antara lain harus memiliki NUPTK.

“Padahal jumlah GTK yang belum punya NUPTK, terlebih honorer masih sangat banyak,” imbuh dia.

Menurut data Ditjen GTK Kemendikbud, dari total jumlah guru dan tenaga kependidikan (GTK) di seluruh Indonesia sebanyak 3,357, 935 orang, ada sejumlah 701,840 orang (atau 21% nya) belum memiliki NUPTK. “Jangan-jangan 21% itu malah honorer semua,” ucap dia.

Walaupun demikian, Fikri menilai nomor registrasi bagi guru dan tenaga kependidikan diakui cukup penting untuk kemudahan pendataan juga.

“Sehingga, mempermudah alokasi anggaran dan kebijakan lain yang terkait guru dan tenaga kependidikan,” imbuhnya.

Selain itu, terkait syarat memperoleh NUPTK yang dirinya mendapat masukan dari kalangan honorer harus mendapatkan SK dari kepala dinas pendidikan daerah, dinilai terlalu berbelit.

“Kalaupun ada syarat SK ini, pusat seharusnya lebih koordinatif dengan dinas daerah dalam hal penerbitan SK bagi honorer,” tegas Fikri.

Ia mencontohkan, ada beberapa kabupaten kota yang cukup peduli dengan keberadaan honorer, dan dinasnya aktif mendaftarkan NUPTK.

“Nah, bagi dinas pendidikan di daerah yang kurang aktif, sebaiknya dikasih sanksi saja, misal penundaan DAK,” usul dia.

“Dan sebaliknya, bagi dinas pendidikan yang dianggap sukses dalam hal registrasi NUPTK, mesti diberikan apresiasi juga,” tutup Fikri.

Read More

Kunjungi Natuna, Netty Minta KBRI di Negara Sebaran Jemput Bola Mengecek Kondisi WNI

Jakarta -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Netty Prasetiyani, ikut serta dalam rombongan Komisi IX ke Natuna untuk melihat secara langsung kegiatan penatalaksanaan observasi bagi 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (13/2).

Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi IX yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Natuna juga melakukan video conference dengan WNI yang diobservasi terkait fasilitas, sarana, prasarana, aktivitas harian dan perasaan mereka menjelang selesainya masa observasi.

Menurut Netty, "Persoalan observasi 'happy ending' setelah pada awalnya diwarnai oleh kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan penolakan yang disertai unjuk rasa." Netty mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Natuna yang berlapang dada dan berbesar hati menerima kedatangan saudara sesama bangsa. "Itulah bentuk keindonesiaan Natuna dan kita semua, serta perasaan senasib sepenanggungan," tambahnya.

Menurut Netty kegiatan penatalaksanaan observasi menjawab keraguan dunia akan kemampuan Indonesia menangani pasien virus Corona. "Saya yakin Indonesia mampu mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan penanganan sampah dan barang infeksius juga sudah disiapkan dengan adanya mesin pemusnah sampah khusus sehingga tidak ada tumpukan sampah dan barang berbahaya. Mobile toilet juga tersedia," jelas Netty.

Politisi PKS dari dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini juga menyampaikan harapannya ke depan, "Upaya promotif dan preventif harus menjadi aktivitas unggulan sebagai benteng menghadapi penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Puskesmas harus membangun filosofi ‘Puskesmas without wall’ dengan mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, PIK Remaja, dan kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)."

Selanjutnya Netty meminta pemerintah memikirkan kelanjutan penanganan WNI dari Wuhan pasca selesainya kegiatan obaervasi. "Sebagian besar mereka adalah mahasiswa. Banyak yang dari jurusan kedokteran. Perlu dipikirkan bagaimana kelanjutan studi mereka. Apakah dimungkinkan kembali ke Wuhan atau melanjutkan di tanah air," ujar Netty.

Dan yang tidak kalah penting, kata Netty, bagaimana kemampuan pemerintah menyelenggarakan penatalaksanaan observasi WNI dari lokasi endemik ini, dibarengi dengan upaya melindungi WNI yang ada di luar negeri khususnya yang menjadi sebaran Covid 19. "Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan jika perlu jemput bola dengan menghubungi setiap WNI untuk mengetahui keadaan mereka," kata Netty.

Sebagai penutup Netty mengajak masyarakat mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut agar di kemudian hari lebih tangguh dalam menghadapi setiap dinamika dan tantangan yang muncul dalam kehidupan. "Kita perlu membangun kemampuan memprediksi setiap ancaman dan tantangan yang muncul di masa depan terhadap ketahanan nasional. Apa pun itu bentuknya," ujar Netty.

Untuk itu, Netty meminta agar Kemenkes melengkapi sarana prasarana instalasi dan pelayanan kesehatan; Kementerian KKP meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan yg mrmadai; serta TNI/Polri memperkokoh pertahanan dan keamanan mengingat posisi Natuna yang strategis di perairan Laut Natuna Utara.

Read More

IIFP ke-4 Kukuhkan Keberpihakan pada Kemanusiaan, Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia

Jakarta -- Penyelenggaraan pertemuan International Islamic Forum of Parliamentarins (IIFP) ke-4 yang dihelat sejak 13 Februari berakhir hari ini, Sabtu (15/02/2020). Fraksi PKS DPR RI selaku tuan rumah mengucapkan selamat dan berharap hasil-hasil yang dicapai dapat memperkuat peran IIFP dalam memperkuat kerjasama antaparlemen dan dunia internasional.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang juga Wakil Ketua IIFP dalam penutupan acara menerima ucapan terima kasih dan apresiasi dari Ketua IIFP Dr. Abdul Majid Menasrah (Aljazair).

"Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepanitian acara yang dinilai berhasil optimal dan kepada Indonesia atas keramahannya dalam menyambut delegasi IIFP dari negara-negara peserta. Semua fasilitasi dan keramahan itu membuat IIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih," ungkap Abdul Majid.

Jazuli Juwaini menjelaskan IIFP dicetuskan di Indonesia pada 2007 yang saat deklarasi dihadiri delegasi anggota parlemen dari 28 negara dan diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sejarah IIFP itu sangat istimewa bagi Indonesia. Semangatnya saat itu adalah anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen," terang Jazuli.

Oleh karena itu, Fraksi PKS selaku panitia dan tuan rumah punya tanggung jawab moral untuk kembali merevitalisasi peran IIFP sebagai forum yang berkontribusi bagi kemaslahatan dunia.

"Selama tiga hari penuh anggota parlemen muslim yang hadir bertukar pikiran tentang isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Disamping itu kita juga membahas isu-isu demokratisasi, reformasi, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup," tandas Jazuli.

Poin Kesepahaman IIFP ke-4

Sejumlah kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan IIFP ke-4 antara lain:

Pertama, IIFP akan terus memperluas keanggotaannya dengan aktif berkomunikasi dan berkirim surat resmi kepada anggota parlemen muslim khususnya di negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Eropa dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar perspektif dan kontribusi IIFP semakin luas dan dirasakan dunia.

Kedua, anggota IIFP berkomitmen untuk mempromosikan dan menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, dan berkemajuan dalam interaksi dan peran-peran parlemen khususnya sehingga benar-benar mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.

Ketiga, melalui peran-peran parlemen, IIFP terus mendorong upaya perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang berkonflik serta menunjukkan keberpihakan dan kepedulian atas permasalahan kemanusiaan universal yang menimpa masyarakat dunia terutama kepada masyarakat dan bangsa yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya, dan Uighur.

Keempat, IIFP mendorong agenda perbaikan atau reformasi pemerintahan dan pelayanan publik juga pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan pencapaian kemajuan peradaban di negara masing-masing dan dunia internasional. Dalam hal ini, anggota IIFP berusaha menjadi yang terdepan (menjadi teladan) dalam mewujudkannya melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja parlemen

Read More

Kawal Aspirasi, Fraksi PKS Kumpulkan Struktur PKS se-Jawa Tengah

Arifin Mustofa memimpin Bimtek Pengawalan Aspirasi Fraksi PKS DPRD Jateng

Semarang, PKS Jateng Online - Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah mengumpulkan perwakilan struktur DPD PKS serta Fraksi PKS se-Jateng di Gedung DPRD Jawa Tengah, Senin (17/2). Pertemuan ini diadakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada struktur di daerah tentang sinergisitas Struktur dan Anggota Dewan dalam penjaringan dan pengawalan aspirasi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Arifin Mustofa dalam sambutannya menekankan tentang peran dari para pengurus di daerah dalam penjaringan aspirasi masyarakat.

"Tentunya kinerja Anggota Dewan akan lebih maksimal jika didukung peran kolektif dari para kader di daerah. Karena merekalah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas." Terang Arifin.

Arifin pun menambahkan bahwa Aspirasi perlu dimaksimalkan penyalurannya karena merupakan amanah dan salah satu bentuk pengabdian PKS terhadap Masyarakat.

"Insya Allah kami siap mengawal aspirasi, Ini merupakan bentuk bakti kita pada masyarakat dan kami ingin kinerja kita sebagai anggota dewan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat". pungkasnya.

Sementara itu Sekertaris Fraksi PKS Riyono berharap dengan pertemuan ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Struktur DPD serta DPW dalam mengelola aspirasi masyarakat.

"Kita perlu tetap menjaga komunikasi dan sinergisitas dalam menjaring dan mengawal aspirasi. Ini penting, agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat tersalurkan aspirasinya." Jelasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta ini juga dihadiri oleh 10 Anggota DPRD Jawa Tengah asal PKS termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Alkatiri juga Sekertaris Umum DPW PKS Jawa Tengah Sri Praptono. Peserta juga berdiskusi tentang pola komunikasi dan tatakelola penjaringan aspirasi dengan masyarakat yang dipandu langsung oleh Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso serta Tenaga Ahli dan Staff Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah Anton Purwiyanto dan Asep Ahmad Furqon.

Read More

PKS Ngemplak Gelar Seminar Kokohkan Keluarga Kader

Boyolali (18/2) -- Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Kecamatan Ngemplak melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kecamatan Ngemplak mengadakan seminar keluarga dengan tema "Mengokohkan Keluarga dengan Cinta Bersama Merengkuh Surga". Acara yang dihadiri seratusan kader ini dilaksanakan di gedung embarkasi haji Donohudan Boyolali, Ahad 16 Februari 2020.

Ketua Panitia Yuli Nurlina dalam sambutannya menyampaikan akan pentingnya peran suami dan istri dalam keluarga ditengah banyaknya kasus penyebab perceraian, perselingkuhan, maupun kasus KDRT. 

"Peran suami dan istri sangat penting dalam keluarga dan harus saling bekerja sama menjadikan keluarga yang kokoh, penuh kehangatan dan saling mencitai diantara anggota keluarga." Jelas Yuli.

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja SPKK DPC PKS Kecamatan Ngemplak dengan menghadirkan Ibu Robiyah Al Adawiyah (pakar keluarga sakinah) dan Dr. Kasori Mujahid, S.Pd.I, M.Pd.I. (konselor keluarga) sebagai nara sumber.

Dalam setiap sesi materi, pembicara memberikan game menarik yang membuat peserta semakin dekat dengan pasangannya. Selain itu oleh panitia peserta diwajibkan membawa kado untuk pasangannya dan sebelum memasuki ruangan acara peserta harus melakukan foto bersama. Hal ini merupakan salah satu cara untuk lebih mendekatkan pasangan.

Dalam sesi materi, Ibu Vida menyampaikan tentang keluarga harmonis dan kokoh di era milenial. Dalam berkeluarga akan banyak sekali musuh atau cobaan; stagnasi hubungan, pihak ketiga, ekonomi, tidak terupgrade kemampuan istri, maupun hubungan LDR. Maka keluarga harus dikuatkan 3 bondingnya yaitu; bonding visi spiritual, cinta dengan sadar (mencintai walaupun banyak kekurangan dari pasangan), dan bonding tujuan pernikahan. Ketika ada masalah maka perlu diingat kebaikan-kebaikan pasangan, memaafkan, dan bermusyawarah dalam menyelesaikannya.

Sementara itu Pak Kasori menyampaikan tentang seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, mempengaruhi pola hubungan dalam berkeluarga. Dimana hubungan keluarga semakin renggang. Semakin berkurangnya ruhiyah dalam berkeluarga. Korban dari keluarga yang tidak harmonis adalah anak, sehingga banyak kasus kenakalan remaja saat ini. Maka keluarga harus kokoh dengan cara meneladani Rasulullah, membiasakan beribadah bersama, membaca Alquran, berdakwah, dan bersabar. Salah satu ciri keluarga harmonis menurut beliau adalah ketika keluarga aman dan betah tinggal di rumah, serta terpenuhinya bimbingan ruhiyah. [HSM]

Read More

Presiden PKS Ingatkan Dua Isu yang Tak Boleh Lepas dari Politisi Muda

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat menjadi keynote speech dalam Political Symposium, Jakarta, Kamis (13/02/2020). (Hilal/PKSFoto)

Jakarta (13/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyebutkan konteks para politisi muda tidak bisa terlepas dari dua isu yang mengemuka pada hari ini.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Political Symposium bertajuk "Young parliamentarians and their political role". Simposium itu kerjasama The International Islamic Forum for Parliamentarians (IIFP) dengan Fraksi PKS.

"Hari ini tantangan para politisi muda atau siapapun pemuda yang memiliki concern perbaikan masyarakat, mereka harus memahami konteks dimana ia berada. Konteks politisi muda berada tidak terlepas dari dua isu yang mengemuka hari ini," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (13/2/2020).

Pertama, kata dia, terkait perubahan atau lanskap demografi. Khususnya di Indonesia karena sedang menikmati bonus demografi. Yang maknanya angka kerja produktif lebih besar dari mereka yang usianya di bawah 95 tahun atau di atas 14 tahun.

"Ini harus jadi satu kesadaran bahwa inilah masa Anda semua untuk berperan karena memiliki jumlah yang sangat luar biasa," kata dia.

Yang kedua adalah lanskap teknologi . Teknologi hari ini mengubah lanskap-lanskap yang lain. Lanskap politik diubah sangat luar biasa oleh teknologi media sosial.

Banyak perubahan yang dimaksud dengan Arab Spring. Itu terjadi karena media sosial yang menyebabkan satu faktor terciptanya sebuah perubahan.

Read More

PKS Terus Lobi Politik Dorong Pansus Jiwasraya

Jakarta (13/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Fraksi PKS akan terus melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan terkait Pansus Jiwasraya.

"Kita berharap pimpinan bisa memproses sesuai dengan SOP yang selama ini berjalan. Setiap ada yang masuk dan memenuhi persyaratan, sebetulnya pimpinan harus kemudian membukanya di rapat paripurna dan disitulah kemudian dilempar kepada anggota," kata Sohibul di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/2/2020).

PKS, kata dia, sudah membuka komunikasi ke partai lain seperti PAN. Pada Selasa pekan lalu PKS bertemu di rumah Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan ke Zul tentang pentingnya ini.

Sohibul menyebut keberadaan Pansus justru akan membantu Pemerintah sebab Pemerintah akan transparan dan secara terbuka tidak menutup-nutupi megakasus ini.

"Mari kita melihat secara objektif, sekalipun mereka bagian dari pemerintahan. Kita yakinkan bahwa kalau mereka ikut di sini, justru banyak hal yang akan membantu pemerintah. Karena kalau ini ditutup tutupi nanti akan ada persepsi bahwa 'Lho pemerintah berarti terlibat dong? Buktinya nggak mau kok dibikin terbuka' justru kalau dibikin terbuka itu akan memberikan keuntungan positif untuk pemerintah. Karena memang pemerintah tidak terlibat di situ," kata dia.

Sohibul juga menyebut selain PAN, pihaknya melakukan lobi politik dengan NasDem yang cukup intens bertemu dengan PKS.

Meski sepakat dengan Panja, partai-partai pemerintah menurut Sohibul pada dasarnya paham yang bisa menyelesaikan masalah adalah pembentukan Pansus.

"Kita lobi dan dikatakan nanti kalau lewat Panja belum bisa selesai ya pansus juga tidak masalah. Jadi saya menangkap, mereka pada dasarnya tahu yang bisa menyelesaikan semua ini pansus," tegas dia.

Read More

Fraksi Indonesia Adil Sejahtera Usulkan Nol Rupiah untuk BPHTB Waris

Aleg PKS Boyolali Muslimin, S.Si., M.M. membacakan pemandangan umum pada Rapat Pansus 2

Boyolali – (12/02/2020) Tiga Fraksi DPRD Boyolali menyampaikan pandangan umum atas enam rancangan peraturan daerah meliputi penyelenggaraan kearsipan; perubahan kedua atas perda nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan atas perda nomor 2 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar; Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali dalam forum tiga pansus. 

Dalam penyampaian pandangan umum berkenaan dengan perubahan Perda atas BPHTB, Muslimin, S.Si, M.M , aleg PKS sekaligus Ketua Fraksi Indonesia Adil Sejahtera menyampaikan bahwa, “kami mengusulkan peniadaan atau pengenaan pajak nol rupiah untuk BPHTB waris karena ini sangat memberatkan ahli waris dalam mengurus baliknama tanah warisan keluarganya”. Selain itu dalam rancangan perda pengelolaan keuangan daerah Muslimin menambahkan, “semoga dengan adanya penyesuaian peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kompatibel dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel. Pengelolaan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan harus jelas, terlebih dari segi output dan outcome yang langsung dirasakan  untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Boyolali”, begitu tandasnya. (nh)

Read More

PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini

Jakarta (4/2) -- Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2).

Penyerahan Usul Hak Angket dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi PD hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini usul Hak Angket sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu ditandatangan 25 pengusul dan lebih dari satu fraksi.

"Usul Hak Angket ditandatangani 104 pengusul dari dua Fraksi (PKS dan PD). Fraksi PKS full 50 anggota tanda tangan dan Fraksi PD full 54 anggota tanda tangan. Jadi sudah memenuni ketentuan yang diatur dalam UU MD3," ungkap Jazuli.

Argumentasi dan permasalahan kebijakan yang akan diselidiki, lanjut Jazuli, semua tertera dalam usulan yang diajukan dan sudah dikaji secara matang dalam mendalam.

"Intinya, kami tegaskan kembali bahwa skandal ini berdampak serius dan berpotensi sistemik bukan hanya bagi nasabah tapi juga industri jasa keuangan dan BUMN sehingga perlu dibuka secara transparan, dengan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak yang terkait. Sehingga DPR dapat mengawal dan merekomendasikan penyelesaian yang komperhensif dan terbaik," pungkas Jazuli.

Selanjutnya, Jazuli berharap Pimpinan DPR menindaklanjuti usulan Hak Angket ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan di Paripurna DPR.

Jazuli menegaskan usulan Hak Angket Jiwasraya ini adalah bagian dari komitmen PKS dan Demokrat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang semakin baik dan bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian mudah-mudahan usulan ini bisa disetujui oleh Fraksi-Fraksi lain dan disahkan di Paripurna DPR RI.

Read More

Launching Buku Wakil Rakyat 4.5, Direktur TIDI: Hadirkan Politisi Muda PKS Inspiratif!

Direktur The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandhiyudha saat menyampaikan sambutan di acara Young Leaders Talk, Jakarta, Senin (03/02/2020). (Donny/PKSFoto)

Jakarta -- Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha mengungkapkan harapan yang ingin dicapai untuk para politisi muda dalam forum dikusi Young Leader Talks dan launching buku Wakil Rakyat 4.5 yang diselenggarakan di Aula DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (03/02/2020).

"Kita ingin politisi muda nggak sekadar usianya yang muda, tapi juga optimal seluruh energinya. Sehingga kita bisa menghadirkan generasi muda PKS sebagai contoh dari anggota dewan lain, juga inspiratif. Jadi nggak ada sinar lain lah selain dari PKS," ungkap Arya.

Dalam forum tersebut Arya menyampaikan buku Wakil Rakyat 4.5 yang akan dilaunching hanyalah pembuka diskusi acara sore itu, sehingga kedepannya perlu ada diskusi panjang untuk mengoptimalkan peran generasi muda dalam menjadi wakil rakyat.

"Pakar dari TIDI akan memberikan insight tentang hal-hal yang selama ini jadi perhatian di lapangan, dan itu semua ada di dalam buku. Buku ini tidak menjadi segalanya karena ini hanyalah preambule dalam diskusi panjang kita yang harus terus hidup di masa ke depannya," papar Arya.

Saya kira pertemuan ini bisa menjadi talks yang agak hidup, lanjut Arya, jangan terlalu formal tapi akhirnya kita mendapat poin-poin diskusi.

"Apa yang menjadi kebutuhan dari para politisi muda di DPRD dalam meningkatkan perannya, terutama dalam mengoptimalkan sekaligus menyongsong masa depannya," jelas Arya.

Read More

Gelar Young Leader Talks, PKS Dorong Politisi Muda Optimalkan Peran

Penyerahan buku Wakil Rakyat 4.5 secara simbolis dari Direktur TIDI Arya Sandhiyudha kepada Ketua Bidang Kepemudaan Haryo Setyoko saat acara Young Leaders Talk, Jakarta, Senin (03/02/2020). (Donny/PKSFoto)

Jakarta -- Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menggelar agenda Young Leader Talks dengan tema "Diskusi dan Launching Buku Wakil Rakyat 4.5" di Aula DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (03/02/2020).

Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Haryo Setyoko menyampaikan forum ini penting untuk diselenggarakan melihat fenomena baru politisi muda yang muncul di dunia perpolitikan Indonesia.

"Forum ini jelas sangat penting sekali, karena ini bisa menjadi curah gagasan dalam memunculkan politisi muda kita. Melihat di era Pemilu 2019 ini kita bisa memunculkan kira-kira hampir 150 orang politisi muda. Ini prestasi yang luar biasa," ucap Haryo disambut dengan tepuk tangan peserta yang hadir.

Selama ini, lanjut Haryo, mungkin paska orde baru kemudian reformasi dunia perpolitikan masih dinominasi oleh politisi yang selama ini kita kenal.

"Kemudian di 2019 ini kita berharap ini menjadi sebuah milestone penting, dan kita berharap lagi bahwa 2024 menjadi eranya anak-anak muda yang tampil ke depan. Saya pikir menjelang 2024 kita harus menyemaikan bibit-bibit anak muda yang akan tampil nantinya," tutur Haryo dalam sambutannya.

Haryo mengungkapkan bahwa project kerjasama dengan TIDI ini adalah hal yang luar biasa sehingga bisa menjadi  fase baru ruang publik dunia politik yang diisi oleh anak muda.

"Ini menjadi sebuah fase baru PKS dan khususnya perpolitikan di Indonesia. Agar nanti ruang-ruang politik publik itu diisi dengan orang-orang yang lebih fresh dan bersemangat dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat seperti apa yang divisikan oleh PKS," tutup Haryo.

Diskusi dibuka dengan launching dan penyerahan buku Wakil Rakyat 4.5 secara simbolis dari Direktur TIDI Arya Sandhiyudha kepada Haryo. Forum tersebut di moderotari oleh politisi muda PKS dari DPRD Tangerang Selatan Paramitha Messayu serta turut hadir sebagai narasumber politisi muda dari beberapa daerah seperti Anggota DPRD Kepulauan Riau Syahid Ridho, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, Anggota DPRD Kota Serang Nur Agis Aulia, dan Anggota DPRD Kota Bekasi Andhika Dirgantara.

Read More

Presiden PKS: Gus Sholah Adalah Pelita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat takziyah ke kediaman Gus Sholah, Jakarta Selatan, Senin (03/02/2020).

Jakarta (3/2) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ikut berduka atas wafatnya pengasuh Ponpes Tebuireng KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah. Ia menilai Gus Sholah adalah seorang ulama, kiai yang tawadu karena bisa diterima semua kalangan.

"Tak hanya kalangan umat Islam tapi seluruh Indonesia. Karena kita bagian dari negeri ini maka kita kehilangan tokoh bangsa dan panutan," kata Sohibul saat takziah di kediaman Gus Sholah di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Ia berharap ke depan berharap muncul Gus Sholah-Gus Sholah yang lain dan ia percaya di kalangan NU banyak yang memiliki kualifikasi seperti itu.

"Kebetulan dua bulan lalu saya ke sini, ngobrol dengan beliau. Kesan yang paling dalam adalah beliau memiliki pemahaman agama yang luar biasa. Melainkan juga wawasan kemasyarakatan, wawasan ilmu yang  sangat luar biasa. Yang keluar dari beliau itu selalu memberikan hikmah yang luar biasa," kata dia.

"Buat kami, kami merasakan ini sebagai pelita di dalam perjalanan kami," kata Sohibul menambahkan.

Read More