Nur Arifin Pimpin DPD PKS Boyolali Periode 2020-2025

Nur Arifin (tengah) saat pembacaan ikrar pelantikan

Boyolali (28/12) – Nur Arifin terpilih menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Boyolali untuk periode 2020 – 2025. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Daerah (Musda) V DPD PKS Boyolali yang digelar serentak secara virtual bersama dengan 78 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, Senin (28/12).

SK kepengurusan dibacakan langsung oleh Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah Jati jaya DPP PKS Amin Ak. Selain Nur Arifin yang terpilih sebagai Ketua DPD PKS Boyolali, juga terpilih pengurus lainnya yang terangkum dalam Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Boyolali sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Boyolali : Nur Arifin

Sekretaris Umum : Ahmad Hasyim

Bendahara Umum : Wahyono

Ketua Bidang Kasderisasi : Nur Achmad

2. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) : Tugiman

3. Ketua Dewan Etik Daerah : Badrus Zaman

Setelah pembacaan SK kepengurusan langsung dilanjutkan dengan Pelantikan DPTD PKS kabupaten Boyolali periode 2020-2025 sebanyak 8 orang dan penandatanganan pakta integritas masing-masing pengurus.

Menanggapi terpilihnya sebagai ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin menyampaikan bahwa sesungguhnya ini merupakan amanah yang sangat berat melihat peta politik Kabupaten Boyolali saat ini.

“Sesungguhnya ini amanah yang berat. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan musyawarah, maka bismillah saya siap mengemban amanah ini.” Jelasnya

Lebih lanjut, Nur Arifin menjelaskan bahwa fokus garap yang akan dilakukan selama periode kepengurusannya adalah penambahan jumlah kader dan pemenangan pemilu legislatif 2024. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Ketua BPW Jatijaya DPP PKS, Abdul Fikri Faqih.

Musda kali ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena digelar dalam masa pandemi Covid 19.

"Pelaksanaan Musda kali ini digelar secara virtual. Hanya yang akan dilantik saja yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat." Jelas Ahmad Hasyim selaku ketua panitia pelaksana Musda.[HSM]

Read More

Ketua Fraksi PKS: Peluncuran Buku Putih Covid-19 adalah Wujud Kontribusi Nyata dan Konkret PKS

 

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juawini

Jakarta (17/12) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas diluncurkannya Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang disusun oleh Tim Covid-19 Fraksi PKS.

"Buku ini adalah bagian dari karya nyata Fraksi PKS, khususnya dalam merespons pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Ini juga merupakan upaya konkret dan bentuk tanggung jawab dari Fraksi PKS kepada bangsa dan negara," ujar Jazuli dalam acara bedah Buku Putih Covid-19 tersebut, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (17/12).

Menurutnya, isi Buku Putih itu merupakan representasi gagasan dan pemikiran dari segenap anak bangsa yang telah dihimpun oleh Tim Covid-19 Fraksi PKS selama beberapa waktu ke belakang.

"Ada dua hal penting dalam menangani pandemi, yakni cepat dan tepat. Dalam rangka ini, maka kami waktu itu, segera membentuk Tim Covid-19 dengan Ibu Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX) sebagai ketuanya. Tim ini kemudian mengundang berbagai pihak, baik akademisi, pakar, tenaga medis, dan sebagainya, guna menampung seluruh ide, gagasan, dan masukan untuk diolah menjadi solusi alternatif bagi pemerintah," jelas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Jazuli berharap agar solusi yang diberikan oleh Fraksi PKS, yang sebagian kecilnya telah dimuat di Buku Putih tersebut, dapat dipertimbangkan dengan baik dan layak oleh pemerintah.

"Mudah-mudahan karya yg sederhana ini bisa memberi manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Kita berharap solusi alternatif kami, meskipun dari oposisi, ada yang diambil (oleh pemerintah). Karena semangat kita sama, yakni menemukan jalur keluar terbaik bagi permasalahan rakyat dan bangsa," ucapnya.

Selain itu, ia pun berharap agar agenda bedah buku seperti ini rutin dilakukan, dan mendorong anggota DPR lain untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk buku, seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Netty Prasetiyani dan Tim Covid-19 F-PKS.

"Mudah-mudahan buku karya anggota DPR lain dapat dibedah seperti sekarang ini. Kita pun ingin seluruh anggota DPR bisa menelurkan karya terbaik mereka. Hal ini penting agar lembaga dewan ini memiliki marwah dan punya kelas intelektual yang bagus," pungkas Jazuli.

Read More

PKS Boyolali Nyatakan Sikap Dukung Kotak Kosong

 

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad

Boyolali (5/12) – DPD PKS Kabupaten Boyolali nyatakan sikap terkait Pilkada Kabupaten Boyolali yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad, DPD PKS Boyolali menyatakan sikap politiknya dengan mendukung kotak kosong.

“Setelah melalui musyawarah dan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam, pada Pilkada tahun ini PKS Boyolali memutuskan untuk mendukung kotak kosong.” Jelas Nur Achmad

Lebih lanjut Nur Achmad menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan yang diambil adalah untuk menjaga iklim demokrasi di Boyolali tetap sehat dan bahwa mendukung dan memilih kotak kosong adalah pilihan yang sah yang dilindungi oleh konstitusi.

“Oleh karena itu kepada segenap jajaran pengurus PKS dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranting dan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS agar dapat memahami sikap politik tersebut” Tegas Nur Achmad.

Selain itu, Nur Achmad juga berpesan Kepada seluruh warga Boyolali untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Boyolali 2020 dengan menyalurkan hak pilihnya secara benar. Juga kepada Panitia Penyelenggara Pilkada Boyolali dan Bawaslu agar menjaga dan mengawasi  pelaksanaan Pilkada di Boyolali tetap terlaksana dengan baik, jujur, adil, tanpa intimidasi dan manipulasi hasil pilkada. [HSM]

Read More

Habib Salim Segaf Aljufrie Terpilih Lagi Sebagai Ketua Majelis Syura PKS dan Ahmad Syaikhu Presiden PKS Masa Bakti 2020-2025

BANDUNG (5/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. Proses pemilihan Pengurus PKS masa bakti 2020-2025 berlangsung pada sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).

“Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di 5 tahun kedepan," kata Habib Salim dalam pidato sambutannya sesaat setelah ditetapkan sebagai ketua Majelis Syura.

"Pelaksanaan sidang menaati protokol kesehatan covid-19. Semua peserta mengikuti swab test terlebih dahulu dan dinyatakan sehat, memakai masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan. Semoga semua anggota Majelis Syura yang hadir selalu dalam kondisi sehat," kata Habib Salim.

Habib Salim Segaf Al Jufri sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2009-2014. Pada kepengurusan PKS 2015-2020 lalu Habib Salim terpilih menjadi ketua Majelis Syura menggantikan allahyarham KH Hilmi Aminuddin. Kini Habib Salim terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syura PKS.

"Di PKS ini semua tugas tidak ada yang berat karena semua dikerjakan bersama-sama. Dipikirkan, dirumuskan dan disepakati bersama. Jadi saya sebagai ketua tak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti dihadapan Allah. Apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini," kata Habib Salim.

Anggota Majelis Syura yang hadir dalam musyawarah ini adalah utusan masing masing provinsi. Mereka terpilih menjadi anggota Majelis Syura 2020-2025 pada Pemira (Pemilihan Raya) anggota MS dengan sistem pemilihan eletronik. Para kader PKS seluruh Indonesia telah melaksanakan pemilihan anggota Majelis Syura PKS pada 26 Juli lalu. Hasilnya 66 anggota terpilih mewakili 34 provinsi. Merekalah yang hadir bersidang pada Musyawarah Majelis Syura di Bandung.

Sementara itu, kepada Ahmad Syaikhu yang ditunjuk menggantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, Habib Salim berpesan agar Saudara Ahmad Syaikhu bisa melanjutkan dan meningkatkan capaian prestasi yang telah diwariskan oleh Saudara Sohibul Iman.

“Tradisi di PKS, jabatan Presiden itu hanya satu periode saja. Dan itu tradisi yang sangat baik untuk dilanjutkan. Agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan.” Ujar Sohibul Iman menjelaskan terkait pergantian posisi Presiden PKS dari dirinya ke Ahmad Syaikhu. Saat ini Sohibul Iman diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mendampingi Habib Salim.

“Ahmad Syaikhu salah satu kader terbaik partai yang layak melanjutkan tugas sebagai Presiden PKS. Beliau pribadi yang santun, berintegritas dan totalitas dalam berjuang!” Tambah Sohibul mengomentari penerusnya.

Ahmad Syaikhu insya Allah siap melanjutkan kepemimpinan yang ditugaskan kepadanya.

"Terimakasih kepada Kang Sohibul Iman karena telah meletakan fondasi yang sangat baik bagi PKS. Ini adalah bekal terbaik bagi kami di kepengurusan mendatang. Insya Allah, kami akan terus lanjutkan perjuangan lebih baik lagi!” kata Syaikhu

Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan nasional. Oleh karena itu kita harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah melewati ujian yang maha berat ini. “Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat!" Tegas Syaikhu

"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945 dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya!" jelas Syaikhu

"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," kata Syaikhu

Dalam kesempatan itu juga Syaikhu yang pernah menjadi wakil walikota Kota Bekasi dan saat ini menjadi anggota DPR RI menyampaikan terima kasihnya atas kinerja kepengurusan partai periode 2015-2020 yang telah banyak membawa kemajuan bagi partai dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Musyawarah MS PKS diselenggarakan 2-5 Oktober di Bandung. Tanggal 2 semua peserta dilakukan test swab. Tanggal 3 Oktober peserta di karantina di kamar hotel masing-masing sambil menunggu hasil test swab. Semua peserta setelah dinyatakan test swab negatif baru mengikuti Sidang tanggal 4-5 Oktober.

Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua Majelis Syura. Untung Wahono sebagai sekretaris Majelis Syura. Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP.

Read More

Halal bi Halal PKS, Sohibul Ingatkan 4 Agenda Penting Hingga Akhir Tahun 2020

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Hilal/PKSFoto)

Jakarta (10/06) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan para kader terkait 4 agenda penting yang akan dihadapi sampai akhir tahun kedepan, salah satunya target kemenangan Pilkada 2020.

"Di Pilkada serentak ini kita menargetkan kemenangan 60 persen keatas. Saya berharap target ini bisa kita capai karena kita masih hangat punya energi Ramadan, energi halal bi halal ini," ucap Sohibul optimistis saat memberikan sambutan di halal bi halal PKS, Rabu (10/6/2020).

Kemudian agenda penting lainnya adalah terkait legislasi di DPR RI bahwa terdapat tiga rancangan Undang-Undang yang sedang dihadapi yaitu Omnibus Law, Haluan Ideologi Pancasila, serta Undang Undang Pemilu. Terhadap rancangan Undang-Undang tersebut Sohibul menyebutkan bahwa PKS siap untuk mengawal agar mencapai kemaslahatan umat.

"Saat rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini digulirkan PKS antusias betul karena tentu PKS pun ingin menguatkan posisi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah dipelajari, ternyata Undang-Undang ini tidak memasukkan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 yaitu pelarangan komunisme, marxisme, leninisme dan pembubaran PKI. PKS jadi bertanya kalau tujuan HIP ini untuk menguatkan pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas menguatkan posisi pancasila kok tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang?" tandas Sohibul.

Poin selanjutnya adalah terkait agenda suksesi PKS yang biasa dilakukan 5 tahun sekali, dimana hal tersebut sebelumnya dilakukan pada Agustus 2015 maka seharusnya juga akan berakhir pada Agustus 2020.

"Mohon doa semua mudah-mudahan apa yang sudah menjadi ketentuan konstitusi kita, yaitu suksesi setiap 5 tahun bisa berjalan dengan baik," ujar Sohibul.

Selain itu ditengah pandemi yang masih berlangsung, Sohibul berpesan kepada seluruh keluarga besar PKS agar terus memberikan kontribusi untuk meringankan masyarakat memerangi Covid-19.

"Terkait dengan Covid-19 itu sendiri, data menunjukkan bahwa itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat ini. Oleh sebab itu, mudah mudahan energi keimanan, energi pikiran, energi amar ma'ruf dan energi dakwah bisa terus dipertahankan untuk membantu masyarakat," pesan Sohibul.

Read More

Hari Kedua, Relawan PKS Boyolali Lakukan Penyemprotan di Pura dan Gereja

Relawan PKS Boyolali lakukan penyemprotan di Pura Dharma Sarati, Kamis (23/3)

Boyolali (27/3) -- Memasuki hari kedua permintaan penyemprotan disinfektan oleh Relawan PKS Boyolali terus berdatangan. Pada Hari Kamis (26/3) Relawan PKS Boyolali melakukan penyemprotan di wilayah Kecamatan Mojosongo dan Teras. Beberapa diantaranya adalah di Pura Dharma Sarati Nglayut, Gereja GBIS Sidorejo dan Kapel Santo Petrus Bendorejo Dlingo.

Koordinator Relawan PKS Boyolali, Parjiman saat dihubungi mengatakan bahwa total penyemprotan pada hari tersebut sekitar 15 titik di Wilayah Kecamatan Mojosongo dan Teras. Menanggapi penyemprotan di pura dan gereja, Parjiman mengatakan bahwa timnya tidak membeda-bedakan sasaran yang akan dilakukan penyemprotan.

"Setiap permintaan penyemprotan yang masuk dari manapun datangnya, selama kami masih sanggup mengerjakannya, maka akan kami lakukan penyemprotan." Tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aksi ini adalah murni aksi kemanusiaan untuk membantu mencegah penyebaran virus Corona.

"Virus ini sangat berbahaya. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Dan virus ini bisa menginfeksi siapa saja, maka kita harus bersatu mencegahnya." Pungkas Parjiman.

Ibu Siswantini selaku pengelola Pura Dharma Sarati mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh Relawan PKS ini.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas penyemprotan ini. Semoga Tuhan membalas budi baik Relawan PKS." Jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pendeta Agus selaku pengelola Gereja GBIS Sidorejo. Dirinya berharap dengan adanya penyemprotan ini bisa mencegah penyebaran virus Corona di komplek gereja yang dikelolanya. [HSM]

Read More

Cegah Penyebaran Covid 19, PKS Boyolali Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Relawan PKS melakukan penyemprotan rumah warga

Boyolali (25/3) -- PKS Kabupaten Boyolali melalui Pusat Khidmat PKS menerjunkan sejumlah relawannya untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada hari Rabu, 25 Maret 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Pusat Khidmat PKS Tanggap Covid 19. Tim relawan langsung bergerak melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyemprotan pada kantor-kantor PKS baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, tempat-tempat ibadah, sekolah, kantor-kantor dan rumah-rumah warga.

Koordinator Relawan PKS Boyolali, Parjiman menyampaikan bahwa kegiatan penyemprotan ini akan dilakukan secara kontinu.

"Hari ini (Rabu, 25/3) kami fokus penyemprotan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Ada sekitar 10 lokasi yang minta dilakukan penyemprotan." Jelasnya

Parjiman mengaku bahwa program penyemprotan disinfektan ini mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat.

"Dari data yang masuk, sudah ada sekitar 50 lokasi yang mengajukan permohonan agar wilayahnya dilakukan penyemprotan." Pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad menyampaikan bahwa program ini merupakan reaksi tanggap PKS dalam rangka mencegah penyebaran Covid 19 menyusul ditetapkannya Boyolali dengan status siaga darurat Covid 19.

"Program pelayanan ini merupakan wujud khidmat PKS dalam membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid 19." Terangnya. "Meskipun terbatas kami berharap program ini bisa membantu masyarakat Boyolali." Tandasnya.

Nur Achmad menjelaskan bahwa program Pusat Khidmat PKS Tanggap Covid 19 ini tidak hanya penyemprotan disinfektan saja.

"Selain penyemprotan disinfektan, kami akan melakukan pembagian hand sanitizer gratis, pembagian masker gratis, kampanye waspada Covid 19 melalui spanduk, baliho dan pengeras suara keliling." Jelasnya. [HSM]

Read More

Wabah Corona Mendorong Kondisi Perekonomian Makin Memburuk

Oleh Memed Sosiawan

Ketua DPP Bidang Ekuinteklh DPP PKS

Presiden Joko Widodo pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, mengumumkan bahwa telah ada 2 pasien positif Virus Corona di Indonesia. Pengumuman tersebut memberikan konfirmasi bahwa Virus Corona telah berjangkit di Indonesia, sejak mewabahnya virus corona di Wuhan China selama bulan februari.

Pada hari ini jumlah pasien positif Virus Corona sudah bertambah menjadi 34 orang. Pada waktu yang akan datang dapat dilihat apakah virus corona ini akan mewabah juga di Indonesia sebagaimana terjadi di China, Korea, Jepang, dan Italia, atau sebaliknya. Mewabahnya Virus Corona di negara-negara tersebut ternyata memberikan dampak ekonomi yang besar, bahkan dampaknya sudah dapat dirasakan di Indonesia sebelum pemerintah mengumumkan bahwa Virus Corona sudah positif diderita oleh warga negara Indonesia.

Sebelum pengumuman Presiden terkait Virus Corona, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok sekitar 0,3% hingga 0,6% akibat dampak Virus Corona yang juga menggerogoti perekonomian Cina.

Hitungan imbas tersebut dilakukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Negeri Panda turun hingga 1% pada tahun ini. "Apabila baseline Indonesia di 5,0% hingga 5,3% maka pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya bisa sekitar 4,7% hingga 5%," ujar Sri Mulyani di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Setelah pengumuman Presiden terkait Virus Corona, Pengusaha Sandiaga Uno mengatakan bahwa telah dilakukan simulasi dampak virus Corona atau COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan turun 0,5% - 0,9% dan angka itu akan berdampak simetris terhadap perekonomian Indonesia.

"Jadi kalau kita dengan pertumbuhan 4,9% bisa turun ke antara 4,5% sampai 4,3% tergantung perkembangan dari Corona virus ini, penanganannya seperti apa," kata Sandiaga usai diskusi Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita di The Maj Senayan, Sabtu, 7 Maret 2020. Sedangkan CSIS Amerika dalam rilisnya pada tanggal 10 Maret 2020, menyatakan bahwa the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perekonomian dunia pada 2020 akan turun 0,5% (dari 2,9% menjadi 2,4%) akibat dampak mewabahnya Virus Corona.

Menurut catatan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi China adalah 6,5% pada tahun 2018, dan 6,2% pada tahun 2019. Pada bulan Januari, sebelum mewabahnya Virus Corona di Wuhan China, Bank Dunia memperkirakan terjadinya penurunan ekonomi di China menjadi 5,9% pada tahun 2020, akibat naiknya tensi eskalasi perang dagang dengan Amerika dan pelemahan perekonomian dunia, termasuk negara berkembang.

Sedangkan IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2020 akan mengalami penurunan lebih lanjut menjadi hanya 5,6% akibat dampak mewabahnya Virus Corona di China. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi China akan turun dari 6,2% pada tahun 2019 menjadi 5,6% pada tahun 2020. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di China sebesar 0,6%.

Terkait dengan wabah Virus Corona dan pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ada dua hal yang saling mempengaruhi, yaitu faktor eksternal (terjadinya wabah di China) dan faktor internal (kemungkinan terjadinya wabah di Indonesia serupa dengan yang terjadi di China). Ketika di Indonesia tidak terjadi wabah Virus Corona, terjadinya wabah Virus Corona di China memberi dampak perekonomian di Indonesia, bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di China berakibat penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,3% sampai 0,6%.

Dengan rata- rata pertumbuhan ekonomi 5% di Indonesia, maka penurunan pertumbuhan ekonomi di China pada 2020 sebesar 0,6% akan berakibat terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,18% sampai 0,36% (dalam kondisi Indonesia tidak terjadi wabah Virus Corona), sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi menjadi 4,64% sampai 4,82%.

Wabah Virus Corona di China dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 0,6%. Dalam kasus wabah Virus Corona di Itala, diperkirakan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dalam kondisi skenario terbaik, atau dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3% dalam kondisi skenario terburuk.

Dalam kasus wabah Virus Corona di Korea Selatan, diperkirakan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Di Jepang wabah Virus Corona juga diperkirakan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Kalau wabah yang sama juga kemudian meningkat eskalasinya dan terjadi di Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terkoreksi akibat pengaruh wabah di China, yang berada pada kisaran 4,64% sampai 4,82% akan terkoreksi kembali menurun sekitar 1% menjadi pada kisaran 3,64% sampai 3,82%.

Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus bekerja keras mencegah agar wabah Virus Corona tidak terjadi di Indonesia sebagaimana di China dan negara lainnya, karena terjadinya wabah ini akan menyebabkan terganggunya rantai pasokan dan permintaan barang/jasa. Sektor pariwisata yang selama ini memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah juga akan terpukul, termasuk industri barang/jasa yang terkait dengan pariwisata seperti penerbangan, biro perjalanan, hotel, dan restoran.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,64% sampai 3,82% akan banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja, angka pengangguran akan meningkat tajam, demikian pula angka kemiskinan. Sector konsumsi yang selama ini berkontribusi lebih dari 50% PDB akan melemah, daya beli masyarakat semakin merosot. Kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lebih rendah dari kondisi saat terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,14%.

Sementara kedepan Indonesia harus menghadapi tantangan bonus demografi dan middle income traps yang mensyaratkan terjadinya pertumbuhan ekonomi diatas 7%. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar itu apabila sector konsumsi tumbuh diatas 60% dan sector perindustrian bisa tumbuh sebesar 7%.

Dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 4% akibat wabah Virus Corona akan menyebabkan generasi baru dari bonus demografi tidak akan mendapatkan cukup lapangan pekerjaan, juga layanan pendidikan dan kesehatan.

Generasi baru akan lahir dengan kualitas pendidikan dan kesehatan rendah, akibatnya Indonesia akan kehilangan satu lapis generasi yang seharusnya dapat memajukan Indonesia pada masa yang akan datang.

Kondisi tersebut akan diikuti dengan merosotnya stabilitas sosial dan keamanan. Selain kondisi diatas, wabah ini juga memukul pasar saham (stock market) dan pasar uang (money market) sebagaimana telah terjadi selama sepekan terakhir, baik di pasar global maupun nasional.

Read More

Pilih Ketua DPC, PKS Banyudono Gelar Pemira

Panitia Pemilihan Umum Raya Ketua DPC PKS Kecamatan Banyudono

Boyolali - DPC PKS Kecamatan Banyudono menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya Ketua DPC  Banyudono bertempat di Sekretariat DPC PKS Banyudono, Jum'at (28/02). 

"PEMIRA kali ini dalam rangka memilih ketua DPC PKS Banyudono periode selanjutnya, para calon yang ada merupakan kader terbaik DPC yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam rangka membesarkan PKS di Banyudono. Semoga hasil yang dicapai nanti, siapapun yang terpilih bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat di kecamatan Banyudono", Ujar Johan Fahyudi, selaku ketua panitia PEMIRA.

Johan Fahyudi menambahkan, "Dari hasil pantauan kami, Alhamdulillah partisipasi kader cukup bagus. Hampir semua menggunakan hak pilihnya, semoga amanah teman - teman yang diberikan kepada ketua DPC PKS Banyudono periode ke depan ini bisa dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aamiin."

Dalam Pemilihan tersebut diikuti oleh 3 kandidat calon ketua dan kader - kader di Kecamatan Banyudono yang menggunakan hak suara sebagai pemilih. Acara berlangsung lancar sejak pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB.

Rohmat, salah satu kandidat calon ketua mengungkapkan "Saya masih ingat ketika masuk di PKS "jangan mencalonkan diri untuk meraih sesuatu, tapi ketika dicalonkan oleh jamaah harus siap walaupun diposisi manapun." Jadi ketika kemarin dicalonkan dalam pemira ketua DPC saya siap dan InsyaAllah siap mengemban amanah dan legowo bila tidak terpilih."

Read More

Aleg PKS Responsif Atas Ambrolnya Jembatan Pusung-Sidodadi, Banaran, Boyolali

Boyolali - Jembatan yang menghubungkan Kampung Pusung dan Sidodadi, Kelurahan Banaran, Boyolali sekitar pukul 6 pagi hari tadi ambrol (24/02/2020) sehingga jalur Kampung Pusung ke Sidodadi terputus.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, masyarakat sangat menyayangkan akan peristiwa tersebut karena jembatan masih tergolong baru, kurang lebih dua bulan dengan menggunakan dana tahun anggaran 2019.

Menyikapi hal tersebut Ketua Fraksi Indonesia Adil Sejahtera yang merupakan Anggota Legislatif dari PKS Daerah Pemilihan 1 (Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras) Muslimin, S.Si, M.M menyampaikan bahwa, "Merespon keluhan dari masyarakat terkait robohnya jembatan Pusung-Sidodadi, kami langsung berkomunikasi dengan  kepala Dinas PUPR Boyolali tentang program pembangunan jembatan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa kerusakan jembatan ini masih menjadi tanggungan rekanan dan sudah dipanggil serta sanggup untuk memperbaikinya. Harapan kita jembatan bisa segera diperbaiki sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan penghubung Kampung Pusung-Sidodadi. Dan saya mengajak masyarakat untuk mengawasi proses perbaikan jembatan supaya berjalan dengan baik dan berkualitas baik". (nh)

Read More

Arahan Presiden PKS: Anggota DPR dan DPRD dari PKS Pelopor Kohesi Sosial di Masyarakat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman bersama seluruh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS DPRD di seluruh Indonesia dan Pimpinan DPRD dari PKS di seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (21/2) (M Hilal/PKSFoto)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman meminta agar setiap anggota DPR dan DPRD dari PKS menjadi pelopor dalam kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden PKS dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Sohibul Iman menyebut, Kursus Singkat Ketahanan Nasional akan menjadi bekal para Anggota DPR dan DPRD dari PKS untuk jadi pelopor ketahanan nasional di masing-masing Dapilnya.

"Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam," ujar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.

Kang Iman mengingatkan, kader PKS harus bisa berkawan secara spontan dengan siapa saja. Kader PKS, papar dia, harus memiliki pola pikir bahwa semua yang ada di negeri ini adalah saudara kita.

"Mindset kita harus menganggap semua orang pasti mencintai Indonesia, sebelum terbukti dia merusak Indonesia. Jika tidak terbukti dia merusak Indonesia kita adalah saudara sehingga tidak tumbuh prasangka," terang mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Ia mengkritik dua kelompok manusia yang pertama mengganggap kelompoknyalah yang memiliki Indonesia sementara yang berbeda dianggap bukan pemilih Tanah Air. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak punya rasa kepemilikan terhadap negeri ini.

"Dua jenis manusia ini parasit. Tidak boleh ada di keluarga PKS rasa tidak memiliki terhadap Indonesia. Begitu juga menganggap diri paling memiliki Indonesia," tukas dia mengingatkan.

Read More

Presiden PKS: Pertahanan Nasional Bukan Hanya Militer Tapi Rasa Aman Bagi Rakyat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional yang digelar Fraksi PKS DPR RI (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyoroti pentingnya Human Security guna melengkapi National Security dalam kontek Pertahanan Nasional.

Kang Iman menyampaikan paparan tentang arahan tentang ketahanan nasional dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Kang Iman menyebut kekuatan national security dalam bentuk peningkatan kekuatan militer sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting dalam sistem pertahanan nasional adalah human security yang kerap diabaikan.

"Human security itu adalah rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Kita ini masih masuk dalam low trust society sehingga kerap antarelemen bertikai hanya perkara remeh temeh," papar Kang Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam.

Kang Iman menyebutkan rakyat yang terpenuhi rasa aman dengan terpenuhi segala kebutuhannya akan menjadi pelindung terdepan negeri ini.

"Saya yakin jika rakyat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan makan terpenuhi dan lainnya mereka akan terdepan menjaga negeri ini," papar dia.

Lebih lanjut, ia menyebut rakyat Indonesia yang masih masuk kategori low trust society harus mendapatkan tiga kebebasan untuk mencapai human security.

Pertama, freedom of fear kebebasan dari rasa takut. Rakyat harus merasakan kehidupan sehari-hari aman buat mereka dan terbebas dari rasa takut. "Ini perjuangan PKS agar masyarakat merasakan keamanan," ujar Kang Iman.

Kedua, freedom of want kebebasan manusia untuk melaksanakan kehendak sesuai norma yang berlaku. "Masyarakat ingin pintar, ingin sehat, ingin tenang secara spiritual beragama harus dipenuhi oleh negara," paparnya.

Terakhir adalah freedom of indignity, yakni kebebasan dari rasa penghinaan, persekui, perisakan termasuk di dalamnya penistaan terhadap agama dan kepercayaan.

Read More

Fraksi PKS Terdepan dalam Mengukuhkan Ketahanan Nasional dan Menjawab Tantangan Global

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional di Jakarta, Jumat (21/2) (dok Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (21/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) selama tiga hari kedepan 21-23 Februari 2020 menyelenggarakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) untuk seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, Ketua-Ketua Fraksi PKS DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PKS seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini KSKN ini diselenggarakan untuk membekali anggota legislatif PKS di seluruh Indonesia tetang konsepsi ketahanan nasional (peluang, ancaman dan tantangannya) serta bagaimana bangsa ini menjawab tantangan global. Bekal ini penting karena Fraksi PKS berkomitmen menjadi yang terdepan dalam bela negara dan menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Kursus singkat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang kebangsaan sekaligus mengokohkan komitmen kita, tanggung jawab kita, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tandas Jazuli dalam sambutannya.

PKS ingin memimpin Indonesia, lanjut Jazuli, oleh karenanya seluruh fitur kepemimpinan bangsa yang besar ini harus dikuasai. Atas dasar itu, Kursus Singkat Ketahanan Nasional ini diselenggarkan Fraksi PKS dengan mengangkat topik fundamental dan berbobot, menghadirkan para petinggi lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.

Acara dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Orasi Kebangsaan oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Sementara Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri akan menyampaikan Arahan dan penguatan kebangsaan PKS di akhir acara.

"Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan pimpinan lembaga negara yang mendukung penuh acara ini dari Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Gubernur Lemhanas, Kepala BIN, Kepala BNPT dan pembicara lain. PKS siap bersinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global," ungkap Jazuli.

Materi Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi PKS

1. Strategi Moderasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. Disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

2. Tantangan Keamanan Global dan Kawasan Laut Cina Selatan Terhadap Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

3. Ancaman Kejahatan Transnasional Terhadap Masa Depan Indonesia. Disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

4. Tantangan ketahanan nasional di Era Globalisasi dan Era Post Truth. Disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purn Agus Widjojo.

5. Strategi deteksi dini dan cegah dini ancaman dan tantangan keamanan nasional. Disampaikan oleh Ketua Dewan Analisa Strategis BIN Letjen TNI Purn Muhammad Munir

6. Menegakkan demokrasi di daerah di tengah kemajemukan bangsa. Disampaikan oleh Mendagri Jenderal Prof Tito Karnavian.

"Semoga acara ini bermanfaat bagi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera khususnya dan rakyat Indonesia umumnya yang terus berkomitmen menjaga NKRI sebagai kelanjutan sejarah para pendiri bangsa, ulama, dan santri pejuang," pungkas Jazuli.

Read More

Kemendikbud Diminta Permudah Syarat NUPTK Bagi Guru Honorer

Jakarta -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempermudah persyaratan bagi guru honorer dalam mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kalau memang niat bantu honorer mendapatkan haknya jangan setengah-setengah, harus penuh,” ujar Fikri di Senayan, Kamis (20/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyinggung soal kebijakan baru Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim yang membolehkan 50% dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar upah tenaga honorer.

“Ini sudah diapresiasi banyak pihak, tapi sekaligus diprotes sama honorer juga,” kata dia.

Penyebabnya, lanjut Fikri, persyaratan bagi tenaga honorer yang berhak menerima upah dari alokasi dana BOS itu, antara lain harus memiliki NUPTK.

“Padahal jumlah GTK yang belum punya NUPTK, terlebih honorer masih sangat banyak,” imbuh dia.

Menurut data Ditjen GTK Kemendikbud, dari total jumlah guru dan tenaga kependidikan (GTK) di seluruh Indonesia sebanyak 3,357, 935 orang, ada sejumlah 701,840 orang (atau 21% nya) belum memiliki NUPTK. “Jangan-jangan 21% itu malah honorer semua,” ucap dia.

Walaupun demikian, Fikri menilai nomor registrasi bagi guru dan tenaga kependidikan diakui cukup penting untuk kemudahan pendataan juga.

“Sehingga, mempermudah alokasi anggaran dan kebijakan lain yang terkait guru dan tenaga kependidikan,” imbuhnya.

Selain itu, terkait syarat memperoleh NUPTK yang dirinya mendapat masukan dari kalangan honorer harus mendapatkan SK dari kepala dinas pendidikan daerah, dinilai terlalu berbelit.

“Kalaupun ada syarat SK ini, pusat seharusnya lebih koordinatif dengan dinas daerah dalam hal penerbitan SK bagi honorer,” tegas Fikri.

Ia mencontohkan, ada beberapa kabupaten kota yang cukup peduli dengan keberadaan honorer, dan dinasnya aktif mendaftarkan NUPTK.

“Nah, bagi dinas pendidikan di daerah yang kurang aktif, sebaiknya dikasih sanksi saja, misal penundaan DAK,” usul dia.

“Dan sebaliknya, bagi dinas pendidikan yang dianggap sukses dalam hal registrasi NUPTK, mesti diberikan apresiasi juga,” tutup Fikri.

Read More

Kunjungi Natuna, Netty Minta KBRI di Negara Sebaran Jemput Bola Mengecek Kondisi WNI

Jakarta -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Netty Prasetiyani, ikut serta dalam rombongan Komisi IX ke Natuna untuk melihat secara langsung kegiatan penatalaksanaan observasi bagi 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (13/2).

Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi IX yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Natuna juga melakukan video conference dengan WNI yang diobservasi terkait fasilitas, sarana, prasarana, aktivitas harian dan perasaan mereka menjelang selesainya masa observasi.

Menurut Netty, "Persoalan observasi 'happy ending' setelah pada awalnya diwarnai oleh kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan penolakan yang disertai unjuk rasa." Netty mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Natuna yang berlapang dada dan berbesar hati menerima kedatangan saudara sesama bangsa. "Itulah bentuk keindonesiaan Natuna dan kita semua, serta perasaan senasib sepenanggungan," tambahnya.

Menurut Netty kegiatan penatalaksanaan observasi menjawab keraguan dunia akan kemampuan Indonesia menangani pasien virus Corona. "Saya yakin Indonesia mampu mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan penanganan sampah dan barang infeksius juga sudah disiapkan dengan adanya mesin pemusnah sampah khusus sehingga tidak ada tumpukan sampah dan barang berbahaya. Mobile toilet juga tersedia," jelas Netty.

Politisi PKS dari dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini juga menyampaikan harapannya ke depan, "Upaya promotif dan preventif harus menjadi aktivitas unggulan sebagai benteng menghadapi penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Puskesmas harus membangun filosofi ‘Puskesmas without wall’ dengan mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, PIK Remaja, dan kelompok masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)."

Selanjutnya Netty meminta pemerintah memikirkan kelanjutan penanganan WNI dari Wuhan pasca selesainya kegiatan obaervasi. "Sebagian besar mereka adalah mahasiswa. Banyak yang dari jurusan kedokteran. Perlu dipikirkan bagaimana kelanjutan studi mereka. Apakah dimungkinkan kembali ke Wuhan atau melanjutkan di tanah air," ujar Netty.

Dan yang tidak kalah penting, kata Netty, bagaimana kemampuan pemerintah menyelenggarakan penatalaksanaan observasi WNI dari lokasi endemik ini, dibarengi dengan upaya melindungi WNI yang ada di luar negeri khususnya yang menjadi sebaran Covid 19. "Pemerintah perlu mengecek kondisi WNI di setiap negara sebaran Corona. Pastikan setiap KBRI siap membuka layanan cepat tanggap dan jika perlu jemput bola dengan menghubungi setiap WNI untuk mengetahui keadaan mereka," kata Netty.

Sebagai penutup Netty mengajak masyarakat mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut agar di kemudian hari lebih tangguh dalam menghadapi setiap dinamika dan tantangan yang muncul dalam kehidupan. "Kita perlu membangun kemampuan memprediksi setiap ancaman dan tantangan yang muncul di masa depan terhadap ketahanan nasional. Apa pun itu bentuknya," ujar Netty.

Untuk itu, Netty meminta agar Kemenkes melengkapi sarana prasarana instalasi dan pelayanan kesehatan; Kementerian KKP meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan yg mrmadai; serta TNI/Polri memperkokoh pertahanan dan keamanan mengingat posisi Natuna yang strategis di perairan Laut Natuna Utara.

Read More

IIFP ke-4 Kukuhkan Keberpihakan pada Kemanusiaan, Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia

Jakarta -- Penyelenggaraan pertemuan International Islamic Forum of Parliamentarins (IIFP) ke-4 yang dihelat sejak 13 Februari berakhir hari ini, Sabtu (15/02/2020). Fraksi PKS DPR RI selaku tuan rumah mengucapkan selamat dan berharap hasil-hasil yang dicapai dapat memperkuat peran IIFP dalam memperkuat kerjasama antaparlemen dan dunia internasional.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang juga Wakil Ketua IIFP dalam penutupan acara menerima ucapan terima kasih dan apresiasi dari Ketua IIFP Dr. Abdul Majid Menasrah (Aljazair).

"Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepanitian acara yang dinilai berhasil optimal dan kepada Indonesia atas keramahannya dalam menyambut delegasi IIFP dari negara-negara peserta. Semua fasilitasi dan keramahan itu membuat IIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih," ungkap Abdul Majid.

Jazuli Juwaini menjelaskan IIFP dicetuskan di Indonesia pada 2007 yang saat deklarasi dihadiri delegasi anggota parlemen dari 28 negara dan diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sejarah IIFP itu sangat istimewa bagi Indonesia. Semangatnya saat itu adalah anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen," terang Jazuli.

Oleh karena itu, Fraksi PKS selaku panitia dan tuan rumah punya tanggung jawab moral untuk kembali merevitalisasi peran IIFP sebagai forum yang berkontribusi bagi kemaslahatan dunia.

"Selama tiga hari penuh anggota parlemen muslim yang hadir bertukar pikiran tentang isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Disamping itu kita juga membahas isu-isu demokratisasi, reformasi, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup," tandas Jazuli.

Poin Kesepahaman IIFP ke-4

Sejumlah kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan IIFP ke-4 antara lain:

Pertama, IIFP akan terus memperluas keanggotaannya dengan aktif berkomunikasi dan berkirim surat resmi kepada anggota parlemen muslim khususnya di negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Eropa dan Amerika. Hal ini dimaksudkan agar perspektif dan kontribusi IIFP semakin luas dan dirasakan dunia.

Kedua, anggota IIFP berkomitmen untuk mempromosikan dan menampilkan wajah Islam yang ramah, bersahabat, dan berkemajuan dalam interaksi dan peran-peran parlemen khususnya sehingga benar-benar mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin.

Ketiga, melalui peran-peran parlemen, IIFP terus mendorong upaya perdamaian dunia di wilayah-wilayah yang berkonflik serta menunjukkan keberpihakan dan kepedulian atas permasalahan kemanusiaan universal yang menimpa masyarakat dunia terutama kepada masyarakat dan bangsa yang tertindas seperti di Palestina, Rohingya, dan Uighur.

Keempat, IIFP mendorong agenda perbaikan atau reformasi pemerintahan dan pelayanan publik juga pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan pencapaian kemajuan peradaban di negara masing-masing dan dunia internasional. Dalam hal ini, anggota IIFP berusaha menjadi yang terdepan (menjadi teladan) dalam mewujudkannya melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja parlemen

Read More