Wahyono Salurkan 11.000 Bibit Kelapa

Boyolali, 16 Juli 2025 - Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 3 (Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Karanggede, Kemusu), Bapak Wahyono, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bibit kelapa kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Rukun Tani" di Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamudro.

Sebanyak 11.000 batang bibit kelapa, diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Gapoktan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perkebunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bantuan ini merupakan hasil advokasi dari Anggota DPR RI, Bapak Abdul Kharis Almasyhari, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS dan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat terkait, yakni Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Camat Wonosamudro, Kepala Desa Kalinanas, Pengurus dan anggota Gapoktan "Rukun Tani" Desa Kalinanas.

Pak Wahyono menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen PKS dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani di daerah. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi perkebunan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi petani,” ujarnya.

Fraksi PKS terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Harapannya, Desa Kalinanas dan wilayah sekitarnya dapat menjadi contoh sukses pengembangan komoditas kelapa yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.(fr/sf)

Read More

Kenapa Pembangunan Pasar Karanggede Tertunda?, Ini Penjelasan Pak Atok

Boyolali, 17 Juli 2025 — Dalam dua hari terakhir, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boyolali tengah menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat kali ini berlangsung lebih intensif dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah penundaan pembangunan Pasar Karanggede, yang sebelumnya telah terbakar dan menjadi perhatian publik. Sebelumnya, alokasi anggaran pembangunan pasar tersebut telah disepakati dalam APBD Murni 2025. Namun, dalam rapat terakhir pada 17 Juli 2025, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pembangunan fisik pasar induk baru akan dilaksanakan pada Januari 2026, dan karenanya akan dimasukkan dalam APBD Tahun 2026. Untuk saat ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan pasar darurat sebagai solusi sementara.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali melalui juru bicaranya, Atok Suyoto, menyampaikan sikap Fraksi:

“Kami menyayangkan tertundanya pembangunan Pasar Karanggede. Perlu diingat, kasus ini berbeda dari proyek pembangunan pasar sebelumnya yang bersifat relokasi. Dalam hal ini, terjadi karena kebakaran atau force majeure. Terlebih lagi, anggaran pembangunannya telah disepakati bersama dalam APBD Murni 2025,” jelas Atok.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, skema pembangunan tahun jamak (multiyears) seharusnya dapat digunakan bila pembangunan tidak memungkinkan selesai dalam 12 bulan.

“Kalau memang kendalanya di waktu pelaksanaan 12 bulan, maka Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya sudah membuka ruang multiyears. Ketentuan waktu 12 bulan itu kan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) huruf a. Jadi ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah,” terang Atok.

Meski demikian, dengan mempertimbangkan penjelasan dan kesiapan dari pihak eksekutif, Fraksi PKS tetap menghargai keputusan penjadwalan ulang tersebut. Namun demikian, Fraksi PKS mendorong agar pembangunan pasar darurat dapat segera dilaksanakan, dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut, demi mendukung aktivitas ekonomi warga dan memberikan kepastian bagi para pedagang terdampak. (nh/ta)

Read More

Wahyono: Menjemput Aspirasi Hingga Pelosok Desa

Boyolali, 13 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Wahyono, dari daerah pemilihan III (Karanggede, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, dan Juwangi), menggelar kegiatan reses di Balai Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya reses anggota Fraksi PKS dilaksanakan di desa tersebut.

Berlokasi di tengah pedesaan khas Boyolali bagian utara, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai dusun di wilayah Wonosegoro yang merupakan konstituen aktif Pak Wahyono. Suasana akrab dan dialogis mewarnai jalannya kegiatan.

Dalam sesi pemaparan, Wahyono menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Boyolali utara. Masyarakat pun turut menyampaikan keluhan, terutama mengenai banyaknya hewan ternak, khususnya sapi, yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyono menjelaskan bahwa sebenarnya ada mekanisme santunan kematian ternak akibat PMK sebesar Rp10 juta per ekor, yang bisa diajukan melalui laporan resmi dengan persyaratan tertentu. Informasi ini ternyata belum diketahui oleh sebagian besar warga Desa Bandung.

"Reses di lokasi yang jauh dari pusat kota seperti ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat desa tersampaikan dan informasi dari pemerintah juga sampai ke akar rumput," jelas Wahyono.

Selain menyerap aspirasi, Wahyono juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi legislatif kepada masyarakat. Ia memaparkan berbagai kontribusi Fraksi PKS dalam pembangunan daerah, termasuk dalam bidang peternakan, kesehatan, serta penguatan anggaran untuk desa.

Melalui kegiatan ini, Wahyono menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga desa serta memastikan kehadiran negara terasa hingga pelosok Boyolali utara.

(nh/ta)

Read More

Reses Ali Hufroni Bahas "Kekhawatiran" Pergaulan Anak

Boyolali, 12 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Ali Hufroni, melaksanakan kegiatan reses di rumah Bapak Sutanto, Dusun Dukuh, Kecamatan Banyudono. Kegiatan ini dihadiri oleh warga sekitar, tokoh masyarakat, serta pengurus PKS setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Hufroni menyampaikan paparan mengenai kontribusi Fraksi PKS dalam peran legislatif, termasuk dalam upaya membangun regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan generasi muda.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja, terutama terkait dengan usia pernikahan. Seorang warga bertanya,

"Usia menikah minimal 19 tahun, tapi sekarang pergaulan tidak terkontrol. Kalau terjadi kehamilan sebelum usia 19, apakah bisa dinikahkan? Mohon solusi dan arahan."

Menanggapi hal tersebut, Ali Hufroni menjelaskan bahwa anggota DPRD telah beupaya menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini.

"Memang betul, tantangan pergaulan anak-anak zaman sekarang luar biasa, terlebih dengan adanya media sosial. Maka perlu perhatian serius dari orang tua. Penggunaan HP harus diawasi dan dibatasi, serta anak-anak perlu sering diajak bicara tentang perasaannya di sekolah, dan jangan lupa: sering-sering dipeluk," ujar Ali Hufroni.

Menurutnya, perhatian emosional orang tua menjadi benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membentuk ekosistem pengawasan bersama, mulai dari rumah tangga, lingkungan RT, hingga sekolah.

"Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran kita bersama. Tapi dengan kerja sama, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terlindungi," pungkasnya.

Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog yang hangat antara warga dan wakil rakyat, membahas isu-isu aktual yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.(nh/ta)

Read More

Reses di Sawah: Atok Suyoto Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan untuk Petani

Boyolali, 13 Juli 2025 — Ada yang istimewa dari kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Atok Suyoto, kali ini. Berlangsung di tengah hamparan sawah Kecamatan Andong, kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda dan menyegarkan. Reses yang biasanya digelar di balai pertemuan, kini dilakukan langsung di jalan tengah sawah, dikelilingi oleh udara sejuk dan panorama khas pedesaan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kelompok tani, petani lokal, serta tokoh masyarakat dari daerah pemilihan IV (Klego, Andong, Nogosari, dan Simo). Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor ekonomi pembangunan lainnya, Atok Suyoto memanfaatkan momentum ini untuk mendengar langsung aspirasi para petani.

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan air untuk pertanian, kedalaman sumur yang menyulitkan pembuatan sumur marsibel, serta minimnya inovasi dan regenerasi petani.

"Kita butuh anak-anak muda masuk ke dunia pertanian. Kalau para sepuh sudah tidak bisa bertani, siapa yang akan meneruskan? Panjenengan sekarang saja sudah kesulitan mencari orang untuk nandur, bukan?” tutur Pak Atok.

Dalam pemaparannya, beliau juga membagikan contoh dari negara lain seperti Thailand yang berhasil memajukan pertaniannya dengan pendekatan kebijakan kolektif, termasuk penggabungan lahan dan sistem bagi hasil. Menurutnya, kemajuan pertanian tidak cukup hanya dengan kerja keras petani, tapi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak dan inovatif.

Lebih dari sekadar menyerap aspirasi, pada kesempatan tersebut Pak Atok juga menyalurkan hasil perjuangan aspirasi yang sebelumnya telah diajukan oleh masyarakat, berupa: Hair sprayer, Traktor tangan, Pompa air, Serta beberapa alat pertanian lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja petani dan mendorong produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian bibit buah produktif kepada para peserta, sebagai simbol harapan dan keberlanjutan. Nuansa keakraban dan semangat gotong royong begitu terasa sepanjang kegiatan.

Melalui kegiatan seperti ini, Atok Suyoto kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga turun langsung menyapa, mendengar, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang diwakilinya. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Setujui RPJMD 2025–2029, Siap Kawal & Menjadi Mitra Konstruktif

Boyolali, 11 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7), sebagai juru bicara Ali Hufroni, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya atas penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda, sembari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan.

Soroti Infrastruktur, SDM, dan Tata Kelola

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah, termasuk peningkatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Namun, Fraksi juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi warga.

Fraksi PKS menyoroti target kemantapan jalan kabupaten yang dinilai masih moderat, yaitu peningkatan dari 83,19% menjadi 84,7% dalam lima tahun. Fraksi berharap komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam masa kampanye terkait pembangunan wilayah perbatasan dapat diakselerasi hingga mencapai kemantapan jalan minimal 90%.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKS meminta agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi perlu strategi penyelesaian jangka menengah melalui sinergi konkret dengan pemerintah pusat.

“Jangan sampai RTLH hanya jadi pekerjaan rumah abadi yang terus dipindah dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya tanpa penyelesaian,” tegas juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar berbagai janji kampanye lainnya, seperti pengelolaan sampah berbasis teknologi, layanan pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, hingga infrastruktur dasar, benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah secara terukur dan konsisten.

Beasiswa dan Pembangunan SDM Jangan Hanya Simbolik

Fraksi PKS juga menyinggung soal program beasiswa sarjana bagi warga miskin yang mulai menunjukkan hasil. Tahun depan diperkirakan angkatan pertama akan menyelesaikan studi. Program ini, menurut Fraksi PKS, harus dipandang sebagai investasi pembangunan SDM, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan.

“Penerima beasiswa harus dibina dan diberdayakan sebagai agen pembangunan di desa mereka, bukan berhenti pada seremoni pemberian bantuan,” ungkap Fraksi PKS.

Efisiensi Belanja Pegawai dan Reformasi Layanan Publik

Fraksi PKS mengingatkan perlunya penurunan proporsi belanja pegawai yang saat ini masih di angka 40,92%, jauh di atas batas ideal maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan distribusi dan produktivitas ASN, termasuk memperluas titik layanan publik seperti Pos Damkar dan Puskeswan.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi data dan narasi dalam dokumen RPJMD. Kekeliruan teknis, menurut Fraksi PKS, bukan semata kesalahan administratif, tetapi dapat merusak kredibilitas pemerintahan di mata publik.

Setuju, Tapi Tetap Mengkritisi

Dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim,” Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan komitmen untuk mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif.

“Kami siap menjadi mitra yang adil dan solutif, demi terwujudnya Boyolali yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Ali dalam pidato akhirnya. (nh/ta)

Read More

Sawungrono FC Tampil Gacor di Final Kades Karangmojo Cup 3, Pak Atok: Ini Ajang Bergengsi dan Hiburan Rakyat

Boyolali, 6 Juli 2025 — Turnamen sepak bola Kepala Desa Karangmojo Cup 3 resmi ditutup hari ini, ditandai dengan kemenangan gemilang Sawungrono FC dalam laga final. Setelah melewati lima pertandingan ketat sejak 21 Juni, tim desa asal Pelang, Kecamatan Klego, tampil gacor dan berhasil membawa pulang trofi bergengsi Piala Kepala Desa Karangmojo.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Desa Karangmojo ini diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah, seperti Sragen, Solo, Karanganyar, dan tuan rumah Boyolali. Tahun ini, turnamen dibuka untuk umum dari berbagai kategori usia, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat pecinta bola.

Pak Atok, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, turut hadir sebagai pendukung dan official Sawungrono FC. Ia menyebut turnamen ini sebagai ajang yang bukan hanya penuh gengsi, tapi juga sarat manfaat sosial dan budaya.

"Sawungrono FC ini adalah komunitas sepak bola dari desa yang sudah aktif sejak lama. Kami mendukung karena turnamen ini memberi ruang ekspresi, kebanggaan, dan hiburan bagi warga. Antusiasmenya luar biasa," ujar Pak Atok.

Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran beberapa pemain dari Persebi Boyolali menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya untuk menambah kekuatan tim, tapi juga agar banyak penonton hadir dan prestise turnamen meningkat.

*"Ada unsur hiburan dan pembinaan juga. Dengan adanya pemain-pemain Persebi, daya tarik turnamen lokal seperti ini makin kuat. Ini bisa jadi sarana promosi sepak bola desa yang layak didukung,"* tambahnya.

Meski berjalan lancar, beberapa laga kualifikasi juga diwarnai ketegangan, terutama terkait keputusan wasit yang kerap mengeluarkan kartu kuning mendadak. Namun semangat fair play tetap dijaga oleh seluruh peserta hingga akhir.

"Turnamen Kepala Desa Karangmojo Cup" kini menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat. Pak Atok berharap ajang ini terus dikembangkan sebagai ruang tumbuhnya bakat muda serta wahana mempererat persaudaraan antarwarga. *"Kita tidak hanya bicara skor, tapi tentang semangat, sportivitas, dan semarak warga desa,"* pungkasnya. (nh/ta)

Read More

Menata Pembangunan Boyolali Menuju Indonesia Emas: Fraksi PKS Desak Penyempurnaan RPJMD

Boyolali, 30 Juni 2025 - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD. Ketua Fraksi PKS, Wahyono, S.Pi, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan arah kebijakan strategis lima tahunan yang harus sejalan dengan visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045” serta berpijak pada nilai akhlak dan kepemimpinan kolaboratif.

Fraksi PKS menyoroti berbagai kelemahan substansial dalam dokumen tersebut, mulai dari ketidaksesuaian konsideran, lemahnya logika kebijakan, hingga kualitas data yang diragukan. Beberapa indikator seperti lonjakan ketersediaan pangan hingga ribuan persen, angka produksi perikanan yang melonjak drastis, serta data penyakit hewan yang tidak akurat menunjukkan lemahnya validasi. Selain itu, istilah hukum seperti “pemerintah daerah” juga belum dirumuskan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek pembangunan, Fraksi PKS menilai strategi pengentasan kemiskinan masih cenderung karitatif dan belum menyentuh akar masalah. Komposisi belanja daerah juga masih terlalu tinggi pada belanja pegawai, melebihi ambang batas 30% yang ditetapkan UU HKPD sampai dengan tahun 2027. Ketimpangan layanan publik antardaerah, stagnasi capaian pengelolaan sampah, serta minimnya inovasi daerah tercermin dari rendahnya skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fraksi juga menilai RPJMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJPD sebagai peta jalan jangka panjang.

Sebagai penutup, Wahyono, S.Pi menyatakan Fraksi PKS siap mendukung penuh jika pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dokumen RPJMD secara menyeluruh, berdasarkan data yang sahih dan orientasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Fraksi berharap RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar formalitas birokrasi. Fraksi PKS akan terus hadir sebagai pengawal kritis dan konstruktif bagi pembangunan Boyolali yang berkeadilan dan berkelanjutan. (nh/ta)

Read More

Soroti Serapan Anggaran dan Kemiskinan, PKS Ajukan 8 Catatan Kritis untuk Pemkab

Boyolali, 24 Juni 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (24/6) di Ruang Paripurna S. Paryanto. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyampaikan sejumlah catatan penting sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, khususnya terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,25%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran ini dinilai bisa berdampak pada lambatnya pelaksanaan program prioritas.

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Boyolali membutuhkan harapan baru yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat kecil,” tegas Atok Suyoto.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat, dijalankan secara kolaboratif, dan menjangkau hingga ke desa serta keluarga miskin.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

1. Realisasi BTT untuk fogging yang belum optimal, dinilai perlu diperbaiki melalui SOP yang lebih responsif.
2. Validasi data makroekonomi dan input rekening keuangan diminta lebih cermat untuk menjaga keakuratan arah kebijakan.
3. Realisasi operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan yang masih rendah (49,71%) disarankan disusun ulang dengan pendekatan jangka panjang melalui masterplan.
4. Koordinasi antar-level pemerintahan diminta lebih proaktif dan tidak pasif menunggu arahan provinsi.
5. Pengelolaan piutang daerah diminta dilakukan secara solutif dan adil, sementara piutang kadaluarsa perlu segera dihapuskan.
6. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.435 orang diapresiasi, dan diharapkan terus diperkuat melalui pelatihan dan integrasi data ketenagakerjaan.
7. BUMD didorong lebih profesional dan berbasis kinerja agar tidak menjadi beban anggaran daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti fenomena maraknya investasi bodong dan jeratan pinjaman online, yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong hadirnya muatan lokal Literasi Keuangan dalam dunia pendidikan sebagai langkah jangka panjang membangun ketahanan ekonomi generasi muda.

Di akhir penyampaian, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap angka dalam laporan ini adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga integritas dokumen publik demi kebijakan yang lebih akurat dan berpihak kepada rakyat,” tutup Atok. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Soroti Kemiskinan Struktural dan Efektivitas Anggaran dalam Pandangan Umum LPJ APBD 2024

Boyolali – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian usia ke-178 Kabupaten Boyolali. Dalam semangat hari jadi ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dan evaluasi bersama dalam menyejahterakan masyarakat.

Kemiskinan Struktural Jadi Sorotan

Fraksi PKS menyoroti meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Boyolali pada tahun 2024, meskipun secara persentase angka kemiskinan tercatat 9,63%. Peningkatan indeks dari tahun sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah semakin memburuk.

"Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahaya yang menunjukkan jurang ketimpangan semakin menganga. Jika tidak ditangani serius, Boyolali berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural," tegas Wahyono.

Fraksi PKS mendesak Pemkab Boyolali untuk memberikan penjelasan tentang strategi dan langkah konkret dalam 100 hari kerja Bupati Boyolali guna menjawab tantangan ini.

Apresiasi Kinerja Pendapatan Daerah, Soroti Realisasi Belanja

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami penurunan dan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan penting diberikan, di antaranya:

Belanja Modal Pendidikan: untuk rehabilitasi sarpras sekolah sebesar Rp 50 juta tidak terealisasi.

Belanja Hibah Dinas Pendidikan: yang hanya terealisasi 1,4% dari Rp 7,7 miliar anggaran.

Program drainase: yang realisasinya rendah, bahkan 0% untuk penyusunan rencana strategis.

Realisasi pajak pasir dan kerikil: yang anjlok drastis menjadi hanya 32,17%.

Belanja Tidak Terduga (BTT): untuk fogging DBD yang masih minim dan tidak merata aksesnya ke masyarakat.

Kritik atas Pengelolaan Piutang dan Program Prioritas

Fraksi PKS juga mengkritisi masih tingginya angka piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp 89 miliar. Beberapa pos yang menjadi perhatian adalah piutang pasar, BLUD RSUD, dan piutang bagi hasil pajak yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlu adanya reformasi sistem penagihan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tegas dan akuntabel.

Sementara itu, program-program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan, hingga perdagangan juga menjadi sorotan karena rendahnya capaian realisasi anggaran.

"Kami meminta penjelasan atas hambatan-hambatan realisasi dan mendorong adanya perencanaan yang lebih akurat dan solutif untuk ke depan," ujar Wahyono.

Usulan dan Harapan PKS

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Boyolali untuk segera menindaklanjuti peraturan pelaksana dari Perda yang telah diundangkan, agar dapat memberikan manfaat hukum dan programatik yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa aspirasi masyarakat juga disampaikan, seperti kondisi jalan rusak di depan GOR Budi Langgeng, Sawahan, Ngemplak, yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari kecelakaan dan kerugian lebih lanjut.

Penutup

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan rakyat Boyolali. Dengan pendekatan kritis-konstruktif, Fraksi PKS berharap Boyolali dapat terus melangkah menuju daerah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Segala masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kami terhadap Boyolali. Perubahan memerlukan kemauan, sinergi, dan keberanian mengambil langkah nyata," tutup Wahyono. (nh/ta)

Read More

BIMTEKNAS SEBAGAI MOMENTUM “Re-Charging Energy” FRAKSI PKS DPRD BOYOLALI

Pada tanggal 28–30 April 2025, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Pimpinan Dewan dan Anggota Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar anggota legislatif, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik.

Selain materi pembekalan teknis, acara ini juga disemarakkan dengan semangat solidaritas untuk Palestina, yang diwujudkan melalui pemakaian syal khas Palestina oleh seluruh peserta sebagai simbol kepedulian dan dukungan.

Kata mereka yang telah mengikuti BIMTEKNAS:

Wahyono (Ketua Fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali)

"Senang sekali bisa mengikuti BIMTEKNAS PKS 2025 yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat membanggakan karena saya berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat perjuangan dari seluruh Indonesia. Lebih dari itu, saya juga merasa sangat bersyukur bisa kembali bersilaturahmi dengan teman-teman lama, bertemu junior, teman seangkatan, hingga senior semasa kuliah dulu.

BIMTEKNAS ini bukan hanya sekadar ajang kumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk saling menimba ilmu, berbagi pengalaman, serta memperkuat semangat mengabdi dan melayani. Energi positif dari seluruh peserta benar-benar menambah motivasi untuk terus berkontribusi lebih baik ke depan.

Perjuangan ini masih panjang, dan kegiatan seperti ini semakin menyolidkan barisan. Kita butuh kekompakan dan istiqomah agar semangat perjuangan tetap menyala dan berdampak nyata di tengah masyarakat", jelasnya.

Atok Suyoto (Sekretaris Fraksi PKS, Sekretaris Komisi II DPRD Boyolali)

"BIMTEKNAS PKS 2025 menjadi momen yang sangat berharga bagi saya. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat motivasi sebagai anggota DPRD dalam menjalankan amanah sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Materi yang disampaikan relevan, aplikatif, dan mempertegas kesiapan PKS untuk naik kelas sebagai partai yang semakin profesional, solid, dan kontributif.

Kebersamaan dengan kader dari berbagai daerah, termasuk dari wilayah paling timur Indonesia seperti Papua, memberikan kesan yang mendalam. Pertukaran cerita, pengalaman, serta suka duka perjuangan dakwah menjadi energi baru yang menyatukan dan memperkuat semangat kolektif kita.

Meskipun ruangannya cukup dingin, secara keseluruhan kegiatan ini sangat berkesan dan memberikan dampak positif yang besar bagi proses penguatan kapasitas kader", terang Atok.

Nur Arifin (Wakil Ketua DPRD Boyolali, Ketua DPD PKS Boyolali)

"Acara kemarin merupakan bagian dari rangkaian Puncak Milad. Banyak hal yang disampaikan oleh DPP, terutama terkait kewaspadaan dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara negara. Kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dan amanah dalam menjalankan tugas, serta pentingnya terus mendorong proses regenerasi kader sebagai penerus partai ke depan," jelasnya.

Kegiatan Konsolidasi Nasional dan BIMTEKNAS ini menjadi momentum penting bagi Fraksi PKS untuk memperkuat sinergi, memperdalam pemahaman kebangsaan, dan meneguhkan komitmen dalam melayani rakyat dengan penuh integritas. Semangat kebersamaan, solidaritas untuk Palestina, serta dorongan untuk regenerasi kader menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar membangun bangsa yang lebih adil dan bermartabat bersama PKS.(nh/ta)

Read More

Menguatkan Peran GPK di Boyolali

Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, menghadiri undangan Halal Bi Halal yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Se-Solo Raya. Kehadiran beliau merupakan bentuk apresiasi terhadap kiprah organisasi kepemudaan seperti GPK yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi dan pemersatu generasi muda di Boyolali. Dalam suasana penuh kehangatan silaturahmi, Nur Arifin menyampaikan harapannya agar GPK dapat terus tumbuh menjadi wadah pembinaan pemuda yang berkontribusi positif bagi daerah. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi serta membangun komunikasi yang sehat dengan berbagai elemen politik. “GPK harus menjadi kekuatan pemuda yang terbuka dan inklusif, tidak hanya menjalin komunikasi dengan PKS, tetapi juga dengan kekuatan politik lain,” ujar Nur Arifin. Dengan sinergi lintas kelompok dan semangat kemandirian, diharapkan GPK semakin kuat dalam perannya sebagai organisasi kepemudaan yang mencerahkan dan memberdayakan.(nh/ta)

Read More

Ali Hufroni Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2025-2045 dan Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan

Boyolali - Dalam Rapat Paripurna hari ini (25/04), Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Ali Hufroni, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Fraksi PKS menilai dokumen ini sebagai upaya strategis dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk isu investasi, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta perubahan iklim dan teknologi. Dengan pendekatan holistik dan integratif, RTRW ini juga menggarisbawahi pentingnya penetapan Boyolali sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Namun demikian, Fraksi PKS mencatat masih perlunya penajaman strategi implementasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dan penguatan perlindungan lingkungan. Menyikapi hasil Peninjauan Kembali RTRW sebelumnya yang menunjukkan 47% ketidaksesuaian, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana dokumen baru ini mampu menjawab tantangan yang ada. Mereka juga meminta penjelasan terkait peta jalan mitigasi iklim, kesesuaian dengan regulasi lain seperti RPJPD, LP2B, RDTR dan Perda berkaitan dengan mitigasi kawasan rawan bencana, serta perubahan peruntukan ruang dalam dokumen terbaru. Fraksi PKS juga menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan, yang bertujuan menyempurnakan regulasi dengan mencabut dua perda sebelumnya. Fraksi menilai upaya kodifikasi ini penting untuk memperkuat tata kelola sektor peternakan dan perikanan secara terpadu. "Kami berharap agar data yang digunakan dapat diperbarui dan mendekati kondisi terkini, setidaknya hingga tahun 2024, guna menunjang relevansi dan validitas kebijakan", tegas Ali. Lebih lanjut, Fraksi PKS mempertanyakan sejumlah aspek teknis dalam Ranperda ini, seperti belum jelasnya pengaturan perizinan berusaha di sektor perikanan, penanganan fenomena upwelling yang berulang, dan belum terakomodasinya perlindungan hukum serta insentif bagi peternak rakyat dan nelayan kecil. "Kami juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital untuk pemantauan kesehatan ternak dan kualitas perairan, mekanisme penanganan kejadian luar biasa (KLB), serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan", jelas Ali. Fraksi meminta penjelasan atas poin-poin tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan sektor peternakan dan perikanan di Boyolali. (nh/ta)

Read More

Atok Suyoto Bagian 3: "Menghargai Usia Tua: Ranperda Kesejahteraan Lansia sebagai Pondasi Hukum di Boyolali"

Boyolali (24/04) Menyuarakan aspirasi Fraksi dengan penuh energi, Atok Suyoto melanjutkan:

Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Ranperda inisiatif ini hadir sebagai bentuk komitmen Komisi 4 dalam melengkapi regulasi yang mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya lanjut usia. Ranperda ini memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit atas hak-hak dan kesejahteraan para lansia di Boyolali, yang selama ini belum memiliki payung hukum daerah yang secara khusus mengaturnya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Namun, setelah lebih dari dua dekade, barulah kini Boyolali memiliki kesempatan untuk merumuskan regulasi daerah yang lebih kontekstual dan aplikatif. Ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan nyata di lapangan.

Kami Fraksi PKS memandang bahwa meskipun kesejahteraan lansia hingga kini masih belum sepenuhnya terjamin, kehadiran Ranperda ini membuka peluang besar untuk memperkuat ekosistem sosial yang ramah lansia. Di tengah fenomena aging population, Boyolali harus bersiap menghadapi lonjakan jumlah penduduk lanjut usia.

Ranperda ini menjadi fondasi hukum bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan sarana dan prasarana publik yang inklusif, terutama dari segi aksesibilitas. Lebih dari itu, regulasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah desa, dalam memberikan perlindungan nyata bagi para lansia.

Kami Fraksi PKS berpendapat bahwa ini bukan semata soal regulasi, tetapi juga tentang membangun budaya menghormati dan merawat mereka yang telah lebih dahulu membangun negeri ini, dan sebagai bentuk penghargaan yang nyata kepada para orang tua kita.

Kami Fraksi PKS berharap setelah disahkannya ke-tiga Ranperda Inisiatif tersebut, apabila pada setiap Perda memuat pengaturan lanjutan dari Bupati mohon untuk segera ditindaklanjuti dan sekaligus sebagai pengingat untuk segera menuntaskan peraturan pelaksana perda-perda sebelumnya. (nh/ta)

Read More

Atok Suyoto Bagian 2: "Dari Hulu untuk Masa Depan: Ranperda Pengelolaan Air sebagai Gerakan Kolektif Boyolali"

Boyolali (24/04) - Penuh dengan semangat, Atok Suyoto sebagai Juru Bicara pada penyampaian Pendapat Akhir ini, melanjutkan:

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Ranperda ini hadir sebagai pelengkap regulasi yang mengatur sektor keairan di Kabupaten Boyolali, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh. Di tengah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan kawasan permukiman, kebutuhan akan air bersih dan air baku semakin meningkat. Sementara itu, fenomena menurunnya debit air dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air kita masih belum berjalan secara optimal. Maka dari itu, Ranperda ini kami pandang sebagai sentuhan awal yang menggugah kesadaran kita untuk mendorong langkah-langkah pemulihan lingkungan, khususnya di zona-zona kritis.

Mencermati substansi dan arah pembahasan Ranperda ini, kami melihat adanya komitmen kuat untuk menghadirkan solusi yang berbasis kebutuhan lokal. Beberapa langkah strategis yang diatur dalam Ranperda ini meliputi: rehabilitasi daerah tangkapan air, pelestarian flora dan fauna di wilayah badan air, penerapan kebijakan Zero Delta Q dan Zero Run Off, serta penambahan biopori di wilayah resapan, khususnya di kawasan permukiman dan perkotaan. Kami meyakini, keberhasilan implementasi dari regulasi ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen Masyarakat, dari pemangku kebijakan, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Penelitian menunjukkan bahwa finger print air di Klaten memiliki DNA yang sama dengan air dari lereng Merapi, khususnya wilayah Musuk. Fakta ini memperlihatkan kontradiksi: sumber air di Klaten berasal dari Musuk, namun Musuk justru kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sementara itu, Klaten menikmati kelimpahan air. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah menjadikan temuan ini sebagai alarm penting, sebuah panggilan untuk membangun sinergi antardaerah dalam mewujudkan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan. Musuk, yang selama ini menjadi hulu kehidupan bagi wilayah lain, layak dijaga dan dilestarikan sebagai lumbung air, agar tidak hanya menjadi sumber, tetapi juga turut merasakan manfaatnya.

Kami Fraksi PKS berharap dengan hadirnya ranperda ini, pelestarian sumber daya air dapat menjadi budaya kolektif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Boyolali. Budaya yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh kesadaran kolektif mulai dari desa hingga kota, agar sumber daya air yang kita miliki dapat lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi masa kini dan masa depan.

-------Lanjut Bagian 3

Read More

Atok Suyoto Bagian 1: "Menghidupkan Kembali Semangat Desa: Ranperda Inisiatif sebagai Pemantik Kebangkitan Desa di Boyolali"

Boyolali - Rapat Paripurna hari ini (24/04), memiliki salah satu agenda Pembacaan Pendapat Akhir Fraksi tentang 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengelolaan Sumber Daya Air; dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Setelah mencermati selama pembahasan, berikut catatan Fraksi PKS untuk dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah:

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama 9 (sembilan) tahun terakhir telah diterbitkan 8 (delapan) Perda yang berkaitan dengan pemberdayaan serta 10 (sepuluh) Perda yang berfokus pada desa. Ini mencerminkan komitmen yang kuat. Namun, tantangan yang kita hadapi hari ini tidaklah ringan, mulai dari mulai meredupnya semangat gotong royong dan budaya sat-set, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kurangnya sarana pendukung pemberdayaan. Kondisi ini menuntut strategi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan tepat sasaran.

Melalui Ranperda inisiatif ini, kita memiliki peluang besar untuk merancang program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, menggali potensi lokal yang ada, serta terbebas dari tumpang tindih program akibat ego sektoral. Konstruksi pengaturan dalam Ranperda ini harus diarahkan pada terwujudnya desa yang maju secara pembangunan, mandiri dalam ekonomi, dan sejahtera dalam kehidupan sosialnya—tanpa kehilangan jati diri budaya dan kearifan lokal. Secara khusus, perhatian serius perlu kita berikan pada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak BUMDes yang kini mengalami mati suri, bahkan mati total, meskipun setiap tahun ada alokasi modal yang terus disalurkan. Ini menandakan bahwa bukan hanya dana yang dibutuhkan, tapi pembenahan menyeluruh—baik dari segi manajemen, kapasitas sumber daya manusia, maupun arah bisnis yang jelas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga desa.

Kami Fraksi PKS berharap regulasi ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi pemantik gerakan bersama dalam membangun desa sebagai subjek utama pembangunan daerah.

-----------Lanjut Bagian 2

Read More

Nur Arifin: Muncul Gagasan Forum Komunikasi Pramuka Antar-Sekolah Saat Sosialisasi Perda

Boyolali (11/04) - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan di Aula Kecamatan Boyolali. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para peserta yang terdiri dari perwakilan siswa dan pembina Pramuka dari SMA Negeri 1 Boyolali dan SMK Negeri 1 Boyolali. Sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, Bapak Nur Arifin, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, menyampaikan secara komprehensif isi dan urgensi dari Perda No. 2 Tahun 2024. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya peran serta generasi muda dalam pembangunan karakter melalui kegiatan kepramukaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh semangat, serta diwarnai dengan diskusi interaktif antara narasumber dan para peserta. Beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan yang kritis dan membangun, seperti implementasi praktis perda di lingkungan sekolah, mekanisme sinergi antara sekolah dan kwartir cabang, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung sarana-prasarana kegiatan kepramukaan. Selain itu, muncul pula beberapa gagasan menarik dari peserta, di antaranya usulan pembentukan forum komunikasi Pramuka antar-sekolah, pengembangan aplikasi digital untuk pelaporan dan dokumentasi kegiatan Pramuka sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen pendidikan yang terlait dengan kepramukaan , dapat memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan isi Perda No. 2 Tahun 2024 secara optimal. Semangat gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ruh dalam kepramukaan diharapkan mampu memperkuat karakter generasi muda Boyolali dalam menghadapi tantangan zaman. (wil/sna)

Read More

Boyolali Siap Menyambut Koperasi Merah Putih

Boyolali -- Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Wahyono, mengikuti workshop penting terkait Arah Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (15/04). Inisiatif nasional ini menargetkan pembentukan 70.000 koperasi desa — sekitar 83% dari total desa di Indonesia — yang akan dilaunching bertepatan dengan Hari Koperasi, 12 Juli 2025."

Tiga pendekatan disiapkan:membangun koperasi baru, mengembangkan yang sudah ada, dan merevitalisasi yang tidak aktif. Koperasi ini tidak akan menjadi pesaing BUMDes, tapi justru bersinergi memperkuat ekonomi desa. "Kabar baiknya, pendirian badan hukum koperasi dibiayai langsung oleh APBN", ujar Wahyono.

Ketua Fraksi PKS menanggapi, "Program Koperasi Desa Merah Putih sangat potensial, namun perlu diantisipasi sejak awal agar pelaksanaannya tepat sasaran. Penting untuk memastikan sinergi antara koperasi dan BUMDes tidak tumpang tindih, serta kesiapan SDM dan pendampingan di desa agar koperasi yang dibentuk benar-benar aktif dan berdaya guna. Dengan perencanaan matang, program ini bisa jadi tonggak baru kemandirian ekonomi desa", jelasnya. (nh/ta)

Read More

Tantangan & Peluang Fiskal Kabupaten Boyolali di Tengah Efisiensi Anggaran 2025

Boyolali, 9 April 2025 - Pemerintah pusat pada tahun 2025 menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari:

- Rp256,1 triliun dari kementerian dan lembaga,

- Rp50,5 triliun dari transfer ke daerah.

Dampaknya bagi Boyolali: Sebagai bagian dari kebijakan ini, Kabupaten Boyolali diperkirakan mengalami:

1. Penurunan Pendapatan sebesar Rp43,87 miliar

2. Pembatasan beberapa kegiatan strategis

3. Pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50%

4. Efisiensi belanja hibah ke lembaga vertikal (Polres, Kodim, Kejaksaan)

Langkah Alternatif dan Peluang:

Meski ada tekanan fiskal, Boyolali masih punya ruang untuk bergerak:

- Potensi SILPA 2024 sekitar Rp80 miliar bisa dimanfaatkan untuk program prioritas.

- Optimalisasi belanja pegawai 2025 yang naik Rp110 miliar, dengan potensi efisiensi sekitar Rp50 miliar.

Nur Arifin, Wakil Ketua DPRD Boyolali, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada layanan-layanan publik. itu semua akan terus berjalan, jangan jadikan efisiensi sebagai alasan bagi pemerintah dan swasta untuk mengurangi performa melayani masyarakat.

Sementara itu, Wahyono, Ketua Fraksi PKS, menyatakan bahwa efisiensi harus dijalankan secara bijak dan terukur. Ia menekankan:

1. Semangat efisiensi perlu menjadi gerakan bersama.

2. Program harus tepat sasaran dan berorientasi hasil.

3. Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan dalam proses efisiensi.

Kesimpulan:

Efisiensi adalah tantangan, tapi juga peluang untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan. Dengan kolaborasi yang kuat, Boyolali bisa tetap hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber: Kegiatan Komisi & AKD dari Fraksi PKS DPRD Boyolali saat mengikuti kegiatan Kajian Implementasi Efisiensi APBD Kab Boyolali Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Inpres No 1 Th 2025

Read More

Krisis Air Pascapembangunan Perumahan, Warga Bertindak Mandiri

Boyolali -- Anggota DPRD Boyolali dari Fraksi PKS, Ali Hufroni, yang berasal dari Daerah Pemilihan 5 (Ngemplak, Sambi, Sawit, Banyudono), melakukan kunjungan lapangan ke warga Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak (10/04). Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan meninjau langsung kondisi yang dihadapi warga.

Dalam kunjungan tersebut, Ali Hufroni bertemu dengan dua Ketua RT setempat, Sutimin dan Munir. Ia menyampaikan bahwa warga mengeluhkan sumber air dari sumur yang selama ini digunakan tidak lagi mengalir akibat dampak pembangunan perumahan di sekitar wilayah mereka.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, warga berinisiatif membangun sumur dalam secara swadaya, tanpa bantuan dari pihak ketiga. Air dari sumur tersebut kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga yang terdampak kekeringan. Sistem pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran seperti PDAM, dan dikelola oleh pihak mushola setempat.

Untuk mendukung sarana distribusi air tersebut, warga menyampaikan aspirasi kepada Ali Hufroni agar kebutuhan seperti genset dan tandon tambahan dapat dibantu pengadaannya. Hal ini bertujuan agar distribusi air bersih kepada warga yang kekurangan pasokan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. (nh/ta)

Read More

Wahyono: Dialog dengan Warga Setelah Sosialisasi Perda di Kecamatan Karanggede

Boyolali -- setelah melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah (perda) di kantor kecamatan Karanggede, Wahyono mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan warga (22/03). Mereka menunggu dengan antusias untuk menyampaikan berbagai keluh kesah, terutama terkait dengan proses pengajuan aspirasi untuk kelompok tani. Dalam kesempatan tersebut, Wahyono memberikan penjelasan mengenai solusi yang dapat diambil oleh warga, khususnya terkait dengan cara merapatkan kelompok tani yang sudah terdaftar. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses dan koordinasi bagi kelompok tani dalam mendapatkan bantuan atau informasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, warga juga mengungkapkan keluhan terkait masalah irigasi yang masih seringkali tidak lancar, yang menjadi tantangan besar bagi pertanian di daerah tersebut. Wahyono mendengarkan dengan seksama dan mengerti betul bahwa kelancaran irigasi sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Ia pun berkomitmen untuk mengupayakan perbaikan sistem irigasi agar lebih efisien dan dapat mendukung produktivitas pertanian yang lebih baik. Dengan komunikasi yang terbuka ini, diharapkan aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. (nh/ta)

Read More

PKS Boyolali Berikan Hadiah Lebaran untuk Anak Yatim

Rabu (19/3) DPD PKS Boyolali mengadakan agenda buka bersama masyarakat dan anak yatim. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD PKS Boyolali, DPTD PKS Boyolali, DED PKS Boyolali, Dewan Penasihat PKS Boyolali, Dewan Pakar PKS Boyolali, KSB DPC PKS Se-Dapil 1, Musuk dan Cepogo, juga Anggota Fraksi PKS DPRD Boyolali.

Sebelum buka bersama, DPD PKS Boyolali mengajak 15 anak yatim untuk berbelanja baju lebaran. Pukul 15.30 ditemani oleh anggota Garuda Keadilan Boyolali, anak-anak yatim diajak ke luwes Boyolali untuk berbelanja. Masing-masing anak yatim dibebaskan memilih pakaian yang disukai. Anak-anak sangat antusias dalam memilih pakaian.

Azzam, salah satu anak yatim yang turut mengikuti agenda ini menyampaikan terima kasihnya ke pada PKS Boyolali. Ia menyatakan sangat senang bisa memiliki baju baru untuk lebaran tahun ini.

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin menyampaikan, "Meski sebagian kecil dari anak-anak yatim Boyolali, tapi kita berusaha untuk peduli kepada mereka di bulan suci ini. Memberikan baju, memberikan perlengkapan untuk mereka berlebaran. Semoga mereka bisa berlebaran dengan bahagia dan semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi mereka."

Selanjutnya pukul 16.00 WIB anak-anak beserta wali diajak ke Aula lantai 2 Kantor DPTD PKS Boyolali untuk mendengarkan kajian jelang buka yang disampaikan oleh Ustadz Moh. Ridwan Hasyim. Kemudian dilanjutkan berbuka bersama. Harapannya semoga agenda baik seperti ini bisa berjalan berkelanjutan tiap tahunnya. [MLN]

Read More

Banjir Bandang di Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Boyolali

Pada tanggal 2 Maret 2025, telah terjadi musibah banjir bandang di Dukuh Gagan dan Dukuh Glinggang, Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya air sungai setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut semalam. Akibatnya, sekitar 150 rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Selain itu, banjir juga menyebabkan putusnya jembatan penghubung antara Dukuh Gagan dan Dukuh Glinggang.

Mendapatkan informasi mengenai musibah ini, Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV, Fraksi PKS, segera menghubungi pihak terkait, yaitu BPBD Boyolali, yang diwakili oleh Bapak Suratno. Tim tanggap darurat langsung diturunkan ke lokasi untuk memberikan bantuan.

Wahyono juga menghubungi lembaga kemanusiaan untuk meminta bantuan sembako yang mendesak, mengingat banyak keluarga yang kehilangan persediaan makanan akibat terendam banjir. Alhamdulillah, pada hari ini, 50 paket sembako berhasil disalurkan kepada keluarga-keluarga yang paling membutuhkan.

Namun, jumlah bantuan yang diterima masih dirasa kurang. Wahyono berharap agar segera ada bantuan tambahan dari Pemkab Boyolali untuk meringankan beban para korban (info/cakin).

Read More

Ali Hufroni: Masyarakat Antusias dengan Penataan PKL

Boyolali, 27 Februari 2025 - Ali Hufroni, Anggota Legislatif PKS dari Daerah Pemilihan 5 (Ngemplak, Sambi, Sawit, Banyudono), menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diselenggarakan di Balai Desa Pandeyan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dan berharap agar penataan PKL ke depan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi pedagang maupun masyarakat sekitar. Acara ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi terkait regulasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata. (nh/ta)

Read More

Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali Lakukan Sidak Pelayanan KB di Pasar Karanggede

Boyolali, 26 Februari 2025 – Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait aduan yang masuk mengenai kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Karanggede.

Dalam kegiatan sidak tersebut, Wahyono melakukan pengecekan langsung di lokasi dan keoscek dengan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan, Ibu Nanik Ariyanti. Hasil dari sidak ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan KB berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wahyono mengapresiasi kelancaran kegiatan tersebut dan berharap pelayanan KB dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam program kesehatan keluarga. (nh/ta)

Read More

Nur Arifin Ajak Masyarakat Desa Karanggeneng Pahami Perda Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Boyolali, 26 Februari 2025 - Nur Arifin, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fraksi PKS, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kecamatan Boyolali yang bertempat di Balai Desa Karanggeneng. Sosialisasi ini membahas Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Arifin menyampaikan intisari dari Perda tersebut, yang mencakup pengaturan terkait alur pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan di wilayah Boyolali. Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dihadiri sekitar 50 peserta.

Beberapa poin penting yang muncul dalam diskusi, berdasarkan masukan dari peserta, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Penambahan Petugas RPH (Juru Sembelih Halal)

Peserta mengusulkan agar jumlah RPH ditingkatkan atau ditambahnya petugas juru sembelih halal untuk menjamin proses pemotongan hewan yang lebih aman dan sesuai dengan ketentuan agama.

2. Peraturan Terkait Peternakan di Kawasan Pemukiman

Peserta menyampaikan bahwa regulasi mengenai peternakan di kawasan pemukiman masih terkesan longgar dan tidak sepenuhnya diterapkan dengan ketat di lapangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Akses Bantuan Langsung kepada Peternak untuk Meningkatkan Produktivitas

Ditekankan pula pentingnya memberikan akses langsung kepada peternak agar mereka dapat memperoleh bantuan yang lebih mudah dan cepat untuk meningkatkan produktivitas ternak mereka.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai Perda yang baru saja disahkan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif guna perbaikan kebijakan yang ada. (nh/ta)

Read More