Boyolali, 9 April 2025 - Pemerintah pusat pada tahun 2025 menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,6 triliun, yang terdiri dari:
- Rp256,1 triliun dari kementerian dan lembaga,
- Rp50,5 triliun dari transfer ke daerah.
Dampaknya bagi Boyolali: Sebagai bagian dari kebijakan ini, Kabupaten Boyolali diperkirakan mengalami:
1. Penurunan Pendapatan sebesar Rp43,87 miliar
2. Pembatasan beberapa kegiatan strategis
3. Pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50%
4. Efisiensi belanja hibah ke lembaga vertikal (Polres, Kodim, Kejaksaan)
Langkah Alternatif dan Peluang:
Meski ada tekanan fiskal, Boyolali masih punya ruang untuk bergerak:
- Potensi SILPA 2024 sekitar Rp80 miliar bisa dimanfaatkan untuk program prioritas.
- Optimalisasi belanja pegawai 2025 yang naik Rp110 miliar, dengan potensi efisiensi sekitar Rp50 miliar.
Nur Arifin, Wakil Ketua DPRD Boyolali, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada layanan-layanan publik. itu semua akan terus berjalan, jangan jadikan efisiensi sebagai alasan bagi pemerintah dan swasta untuk mengurangi performa melayani masyarakat.
Sementara itu, Wahyono, Ketua Fraksi PKS, menyatakan bahwa efisiensi harus dijalankan secara bijak dan terukur. Ia menekankan:
1. Semangat efisiensi perlu menjadi gerakan bersama.
2. Program harus tepat sasaran dan berorientasi hasil.
3. Jangan sampai rakyat kecil dikorbankan dalam proses efisiensi.
Kesimpulan:
Efisiensi adalah tantangan, tapi juga peluang untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan. Dengan kolaborasi yang kuat, Boyolali bisa tetap hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: Kegiatan Komisi & AKD dari Fraksi PKS DPRD Boyolali saat mengikuti kegiatan Kajian Implementasi Efisiensi APBD Kab Boyolali Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Inpres No 1 Th 2025
