Jakarta (16/5) -
Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah
Amerika Serikat yang membuka kantor kedutaannya di tanah Palestina untuk
negara penjajah Israel.
"Duka yang mendalam kepada warga
Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai
sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan
membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina" ujar Abdul Kharis
Almasyhari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/5/2018).
Ia mengatakan langkah AS seperti membuka
kotak Pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui
batas kemanusiaan , dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat
yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.
Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.
"Saya mengutuk dan mengecam langkah
Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis
Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak
menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada,"
ujar Kharis yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.
Langkah sepihak AS memindahkan
kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama
ini diperjuangkan. "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di
Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal
kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasn ya,
perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan
128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya," kata
anggota DPR RI asal Solo ini.
Kharis juga mengingatkan bahwa Yerusalem
bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak
berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau
bukan.
"Siapa yang memberi AS hak untuk
memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan
milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem!" tegas
Kharis.
Yerusalem atau Al Quds di Palestina
merupakan salah satu tanah suci umat Islam, negara-negara Timur Tengah
dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai
perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.
"Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia
akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa
sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan
luar negeri senafas dengan konstitusi kita," pungkas Kharis.