22 Agustus 2013

Reformasi Birokrasi Rekrutmen CPNS Jazuli Juwaini: Jangan Hanya Bagus di Konsep!

Jazuli Juwaini

Jakarta - Pemerintah berencana membuka lowongan CPNS tahun 2013 sebanyak 65.000 formasi. Dari jumlah tersebut 25.000 untuk instansi pusat dan 40.000  untuk instansi daerah. Hal ini terungkap dalam pemaparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada Raker Komisi II DPR di Senayan (21/8).
Menpan RB memaparkan rekrutmen CPNS kali ini beda dan semakin memantapkan upaya reformasi birokrasi yang telah dirintis oleh kementeriannya. Diantara perbedaannya, menurut Menpan RB, terdapat pada paradigma rekrutmen benar-benar  menekankan komptensi calon dimana soal tes disusun oleh konsorsium 10 PTN, pengenalan tes berbasis computer atau Computer Assisted Test (CAT), serta zero toleranceKKN. Menpan RB menjamin rekrutmen CPNS kali ini jauh lebih ketat dan berkualitas.
Menanggapi paparan dan optimisme Menpan RB tersebut, Jazuli Juwaini, Anggota Komisi II FPKS menyambut baik perubahan paradigma, konsep, dan metode rekrutmen CPNS kali ini. Namun, buru-buru Jazuli mengingatkan rencana-rencana tersebut jangan hanya baik di tataran konseptual.
“Saya apresiasi kerangka reformasi birokrasi rekrutmen CPNS Menpan RB, tapi saya juga harus mengingatkan bukan hanya soal konsepnya saja yang bagus tapi harus ada jaminan implementasinya sesuai konsep. Integritas penyelenggara rekrutmen juga harus terjamin,” ungkap Jazuli.
Menurut Ketua DPP PKS ini, penyimpangan terhadap reformasi birokrasi dan rekrutmen CPNS itu lebih banyak terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena kesadaran moral yang rendah (moral hazard), pengawasan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas dan memberi efek jera. Oleh karena itu jangan heran jika masih terdengar praktek calo, pungli, dan katebelece, bahkan penipuan dalam rekrutmen CPNS.
“Tanpa ada penyadaran, pengawasan dan law enforcement, non-sense  kita akan menegakkan reformasi di birokrasi kita melalui rekrutmen CPNS,” tegasnya.
Namun demikian, Jazuli Juwaini tetap optimis jika pemerintah bersungguh-sungguh membangun paradigma reformasi birokrasi, mengembangkan sistem dan manajemen SDM PNS yang kuat termasuk dalam proses rekrutmen, lalu menjalankannya secara konsekuen,  perbaikan kualitas PNS dan pelayanan publik adalah hal yang niscaya.