17 Desember 2016

PKS Desak Pemerintah Ambil Peran Diplomasi dan Solidaritas Kemanusiaan Konflik Suriah


Jakarta (14/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, mendesak Pemerintah Indonesia untuk ambil peran strategis diplomasi dan solidaritas kemanusiaan atas persoalan konflik bersenjata di Aleppo, Suriah.
Hal itu ditegaskan Jazuli sebab persoalan ini telah menjadi sorotan dunia dan telah banyak menelan korban jiwa bagi rakyat sipil. Terlebih, Sekjen PBB Ban Ki Moon telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Suriah lebih buruk daripada rumah penjagalan hewan. Komisi HAM PBB bahkan menyebutkan setidaknya terdapat 82 warga sipil, termasuk 11 perempuan, dan 13 anak-anak wafat dalam beberapa hari terakhir.
“Langkah diplomasi Indonesia sangat strategis sebagai negara mayoritas muslim, dimana rakyatnya memiliki rasa solidaritas kemanusiaan yang luar biasa. Indonesia bisa menjadi yang terdepan dalam menggalang solidaritas negara-negara dunia untuk bantuan kemanusiaan Aleppo,” papar Jazuli di Jakarta, Jumat (16/12).
Penggalangan solidaritas kemanusiaan, dana, bahkan ucapan bela sungkawa dari rakyat Indonesia, tambah Jazuli, adalah bentuk solidaritas yang biasa dan dapat menjadi modal besar bagi diplomasi Indonesia untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Aleppo.
“Selain tentu saja karena amanat dan perintah konstitusi kita,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Secara bilateral, lanjut Jazuli, Fraksi PKS meminta Pemerintah menekan Suriah dan negara-negara terkait seperti Rusia melalui Duta Besarnya di Jakarta, agar menghentikan tragedi kemanusiaan di Aleppo, melakukan genjatan senjata, dan membuka pintu untuk bantuan kemanusiaan. Apalagi hal ini telah menjadi keprihatinan masyarakat dunia dan rakyat Indonesia khususnya.
Oleh karena itu, atas nama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan dalam bentuk penghancuran dan pembunuhan warga sipil di kota Aleppo. Duka ini sejalan dengan apa yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mengikuti kabar seputar tragedi tersebut melalui media.
“Apa yang terjadi di Aleppo sangat menyedihkan. Kotanya hancur, rakyat sipil yang sebagian besar terdiri dari perempuan, orang tua, dan anak-anak tak berdosa menjadi korban. Sementara ribuan lainnya dalam kondisi memprihatinkan, minim makanan, air, dan kebutuhan medis untuk bertahan hidup. Aleppo darurat intervensi kemanusiaan,” kata Jazuli.
Rakyat Indonesia, lanjut Jazuli Juwaini, sebagian besar mengikuti pemberitaan yang berisi kekejian dan kehancuran Aleppo, juga testimoni dan harapan bantuan dunia dari warga Aleppo yang seolah menjadi pesan terakhir dari mereka.
“Mewakili perasaan sebagian besar rakyat Indonesia, Fraksi PKS mengetuk dan mendorong Pemerintah RI untuk aktif melakukan diplomasi internasional agar PBB dan badan dunia lainnya segera melakukan intervensi kemanusiaan di Aleppo sesegera mungkin,” ungkap Jazuli.

Pernyataan Sikap DPP PKS terhadap Krisis Aleppo


PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
No.02/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
TINDAKAN KEKERASAN, PENGUSIRAN, DAN PEMBUNUHAN MASSAL YANG
MENGARAH PADA GENOSIDA DAN KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA
SIPIL DI ALEPPO, SURIAH.
“..Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. “ (QS. Al-Maidah: 32)
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dalam sebulan terakhir, pemerintah dan militer Suriah rezim Bashar al-Assad telah melakukan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil di Aleppo yang telah menelan korban lebih dari 1.070 rakyat sipil tewas, 130.000 warga mengungsi, dan kerusakan di banyak rumah sakit dan tempat ibadah.
Laporan-laporan yang kredibel menyatakan bahwa selama konflik Suriah berlangsung telah menewaskan lebih dari 450.000 rakyat sipil, lebih dari satu juta jiwa mengalami luka-luka dan lebih dari 12 juta rakyat sipil Suriah telah pergi mengungsi. Pada 15 Desember 2016 disepakati gencatan senjata selama tiga hari untuk memberikan kesempatan semua pihak melakukan evakuasi rakyat sipil. Beberapa aksi demonstrasi mengutuk tindak kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat sipil Aleppo terjadi di Turki, Bosnia, Palestina, Maroko, Kuwait, dan Perancis.
Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide)sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah tidak boleh ditunda.
Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah dapat terjamin dan terpelihara.
Atas nama kemanusiaan dan upaya membangun dunia yang lebih adil dan beradab, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan sikap:
1. Mengecam tindakan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Bashar al-Assad dan Militer Suriah serta kelompok etnis Suriah lainnya. Tindakan tersebut mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas Internasional.
2. Mendesak pemerintah Indonesia agar berperan aktif mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Security Council) untuk segera menghentikan tindakan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah.
3. Meminta agar pemerintah Indonesia dapat menjamin keselamatan dan keamanan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil yang sedang berada di Suriah. Perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil itu harus menjadi prioritas semua pihak yang bekerja di daerah konflik bersenjata.
4. Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Aleppo di Suriah.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 16 Desember 2016
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
                           PRESIDEN,                                                                           SEKRETARIS JENDERAL,

            H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.                                                               H. Mustafa Kamal, S.S.

12 November 2016

Kepanduan PKS Boyolali Adakan Mabit Bersama Anggota DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari


Boyolali (12/11) - Kepanduan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan malam bina iman dan takwa (Mabit) bertempat di Markaz DPD PKS Boyolali, Jumat (11/11). Mabit diikuti oleh sekitar 40 anggota dan pengurus Kepanduan PKS Boyolali.

Wakil komandan Kepanduan PKS Boyolali, Joko Sutrisno menyatakan bahwa kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan ruhiyah atau maknawiyah anggota kepanduan.

"Tugas anggota kepanduan sangat berat karena sebagai pengaman dalam setiap agenda-agenda dakwah. oleh arena itu, anggota kepanduan dituntut tidak hanya kuat secara fisiknya saja, tetapi juga harus kuat secara ruhiyah juga."Tuturnya.

Joko Sutrisno menambahkan bahwa kegiatan semacam ini akan diadakan secara rutin sehingga selain meningkatkan ruhiyah anggota, juga dapat meningkatkan soliditas sesama anggota Kepanduan.

Selaku pembicara inti dalam acara mabit ini adalah Anggota FPKS DPR RI dari Dapil Jateng 5 DR. Abdul Kharis Al Masyhari. Dalam tausiyahnya, DR. Abdul Kharis Al Masyhari memaparkan tentang peran penting Kepanduan sebagai garda terdepan dalam mensukseskan setiap agenda dakwah.

"Anggota Kepanduan harus berani menjadi ujung tombak perjuangan dakwah. Sukses tidaknya agenda dakwah banyak bergantung kepada kesiapan Kepanduan dalam bertugas." Jelasnya.

Selain diisi tausiyah oleh DR. Abdul Kharis Al Masyhari, acara mabit juga diisi dengan kegiatan2 untuk meningkatkan kekuatan ruhiyah di antaranya tilawah, qiyamullail, dzikir Al Ma'tsurat, dan lain-lain. Di sela-sela acara, juga diadakan koordinasi kegiatan Kepanduan berikutnya yaitu Kemah Bakti Nusantara (KBN) yang akan diadakan pada tanggal 24-25 Desember 2016. (S/HSM)

1 November 2016

Perempuan PKS Harus Punya 4 Kekuatan


Bandung (31/10) – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih menegaskan kader perempuan PKS harus menjadi tokoh yang memiliki empat kekuatan. Yaitu kekuatan fikriyah (pemikiran), jasadiyah (jasmani), maknawiyah (rohani) dan skill (keterampilan).
Hal itu dikatakan Wirianingsih dalam acara Diklat Penokohan Kader Perempuan PKS di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/10/2016) lalu.
Menurutnya, para sahabat perempuan pada masa Rasulullah SAW mengajarkan kepada generasi sekarang untuk tetap bergerak dan menebarkan kebaikan dalam kondisi apapun.
"Peran perempuan dalam sejarah Islam dan dalam Al Quran akan terus menginspirasi kita," ucapnya.
Selain memerlukan empat bekal kekuataan tadi, Wirianingsih juga menekankan pentingnya para kader perempuan PKS memiliki komintmen (iltizam) yang kuat.
"Jangan pernah kita melupakan pondasi utama, yakni keikhlasan menjadi hamba Allah SWT, bukan hamba dunia, jabatan, kemewahan dan lain-lain. Hamba-hamba Allah yang menginginkan untuk keselamatan umat manusia, " imbuh Wirianingsih.

PKS Bagian Integral Kebhinekaan Indonesia


Manado (30/10) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengajak kader PKS khususnya di Sulawesi Utara untuk memahami peran besar dirinya dalam bingkai keindonesiaan.
“Kita di PKS harus memahami sebagai bagian integral masyarakat Indonesia. Inilah kandungan di dalam Sumpah Pemuda. Kita bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kita bekerja bersama dengan masyarakat Indonesia. Indonesia terlalu besar kalau hanya dikerjakan oleh PKS,” ungkap Sohibul Iman dalam ceramahnya pada acara Silaturahim Kader dan Simpatisan PKS Sulawesi Utara di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Ahad (30/10/2016).
Kebhinekaan, ungkap Sohibul, menjadi penting sebab bisa mempertahankan persatuan Indonesia dalam berbagai kemajemukannya. Nilai bhineka Indonesia juga ia sebut ajaib.
“Keajaiban itu, dibuktikan dengan jumlah suku di Indonesia yang mencapai ratusan suku, bahkan bisa jadi seribu lebih. Namun dalam kebhinnekaannya itu, Indonesia mampu mempertahankan persatuan dalam kemajemukannya,”
Ia memberikan perbandingan dengan dengan negara Yugoslavia, sebuah negara besar yang dulu merupakan salah satu pelopor Gerakan Non Blok. Kini Yugoslavia tercabik-cabik menjadi beberapa negara karena perpecahan kesukuan. Padahal, papar Sohibul, suku utamanya hanya lima. Demikian juga Uni Soviet yang mengalami perpecahan hingga menyisakan banyak negara pecahan.
Ia menambahkan bahwa PKS bekerja untuk kebaikan, kebesaran, kemuliaan, dan kejayaan masyarakat Indonesia. Bukan untuk keluarga kader PKS sendiri. Kepada masyarakat umum ia menyampaikan bahwa PKS selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.
“Namun PKS memiliki jalan kami sendiri, yakni jalan dakwah. Maka segala sifat karakteristis sebagai partai dakwah harus ditunjukkan di dalam aktivitas politiknya,” imbuh lelaki kelahiran Tasikmalaya ini.
Ia menambahkan, dakwah kader PKS harus dilakukan dalam rangka berkhidmat untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, DPP PKS Wilayah Dakwah Sulawesi telah melaksanakan program strukturisasi di setiap level kepengurusan. Hal itu merupakan modal kuat dalam mendukung dakwah PKS.
“Jangan lupa membawa bekal yang lebih baik dan lebih besar dari itu. Bukan bekal logistik, tapi bekal mental dan spiritual. Pembinaan yang dilakukan PKS jangan dianggap enteng. Ia adalah alat untuk men-charging jiwa kita,” pungkasnya.