BOYOLALI - Wahyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, sampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (18/10) di Ruang Rapat Paripurna.
Adapun beberapa poin yang disampaikan Fraksi PKS sebagaimana berikut:
- Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 memiliki prosentase 23,5% terhadap sub Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran 2021 sampai dengan Perubahan Anggaran 2024, prosentase ini merupakan prosentase PAD tertinggi yang dimiliki Boyolali. Kontribusi terbanyak lonjakan PAD ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Boyolali telah berupaya memaksimalkan potensi ekonomi daerah dengan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Namun, sebelum jauh kedepan karena euphoria peningkatan kontribusi daerah ini mohon dijelaskan: a. Diversifikasi sumber pajak dan retribusi daerah beserta besarannya; b. Pajak-pajak dan retribusi potensial apa saja yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan PAD; c. Bagaimana antisipasi Pemerintah Daerah untuk mengatasi Piutang Pajak dan Retribusi yang masih menjadi beban neraca akhir tahun.
- Pergerakan SiLPA dari tahun 2021 hingga perencanaan anggaran 2025 menunjukkan tren yang sangat fluktuatif. Target akhir tahun 2024 sebesar Rp. 55.000.000.000,- (55 Milyar Rupiah) merupakan SiLPA yang paling rendah selama periode RPJMD 2021-2025. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah lebih optimal atau terdapat peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Namun di sisi yang lain apakah Pemerintah Daerah telah mengantisipasi untuk menjaga keseimbangan Cadangan dana yang memadai untuk menghadapi situasi yang tak terduga? Mohon dijelaskan.
- Mencermati Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) yang menjadi catatan utama adalah tingkat kemiskinan dimana pada tahun 2025 diharapkan angka kemiskinan terealisasi sebesar 4.18 namun pada tahun 2024 ini angka kemiskinan masih berada di angka 9,8. Mohon dijelaskan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kondisi ekstrem ini?
- Selain itu, mencermati pergerakan belanja hibah dan bantuan sosial yang fluktuatif dari tahun 2021 sampai dengan 2024, belanja hibah perencanaan anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 28% jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 2%. Mohon dijelaskan apakah peruntukan bantuan ini sudah jelas siapa saja yang akan menerima? Kemudian apakah dengan adanya 2 (dua) pos belanja ini dapat berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan?.
- Berdasarkan status indikator PPAS Boyolali pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat untuk sub jumlah kematian balita dan persentase balita stunting masih belum sesuai dengan target. Mohon dijelaskan apakah pada pada perencanaan 2025 ini nanti dapat terpenuhi? Mengingat anggaran yang direncanakan untuk 2(dua) sub tersebut lebih rendah dari tahun 2024.
- Kami berharap sebagaimana yang telah tersampaikan dalam rapat dengar pendapat oleh berbagai perwakilan masyarakat berkaitan dengan berbagai sektor peternakan, pertanian, perdagangan dan lainnya untuk dapat benar-benar ditindaklanjuti dan diperdalam sesuai dengan komisi dan SKPD terkait. Proporsi prioritas anggaran memerlukan pencermatan serius untuk setiap urusan agar nilai keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat Boyolali dari berbagai sisi. Mohon tanggapan.
- Perlu kami ingatkan Kembali, Tahun Anggaran 2025 merupakan RPJMD tahun ke-4, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk dapat secara tegas dan simultan untuk mengoptimalkan program yang sudah berjalan di bulan-bulan terakhir di Tahun Anggaran 2024 ini agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun berbagai isu yang beredar di masyarakat saat ini dapat segera ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak merugikan masyarakat sendiri atas Pembangunan yang telah berjalan. Suksesi Perencanaan APBD Tahun 2025 tidak akan terlepas dari implementasi Tahun Anggaran 2024. Kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan serta realisasi anggaran diharapkan dapat terus ditingkatkan, guna mencapai target pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi terhadap SiLPA 2024 juga akan memainkan peran penting dalam menentukan alokasi anggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tahun 2025. Mohon tanggapan.
Demikian beberapa poin penting yang FPKS sampaikan dalam forum tersebut. Adapun yang kami sampaikan untuk saran dan masukan demi perbaikan Boyolali yang lebih baik. Kami berharap dapat terjalin kerja sama yang baik antara semua pihak.
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN BOYOLALI
Jum’at, 18 Oktober 2024
Ketua
ttd
WAHYONO, S.Pi.
Sekretaris
ttd
ATOK SUYOTO, S.P.
