Wahyono Salurkan 11.000 Bibit Kelapa

Boyolali, 16 Juli 2025 - Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 3 (Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Karanggede, Kemusu), Bapak Wahyono, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bibit kelapa kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Rukun Tani" di Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamudro.

Sebanyak 11.000 batang bibit kelapa, diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Gapoktan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perkebunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bantuan ini merupakan hasil advokasi dari Anggota DPR RI, Bapak Abdul Kharis Almasyhari, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS dan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat terkait, yakni Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Camat Wonosamudro, Kepala Desa Kalinanas, Pengurus dan anggota Gapoktan "Rukun Tani" Desa Kalinanas.

Pak Wahyono menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen PKS dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani di daerah. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi perkebunan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi petani,” ujarnya.

Fraksi PKS terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Harapannya, Desa Kalinanas dan wilayah sekitarnya dapat menjadi contoh sukses pengembangan komoditas kelapa yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.(fr/sf)

Read More

Kenapa Pembangunan Pasar Karanggede Tertunda?, Ini Penjelasan Pak Atok

Boyolali, 17 Juli 2025 — Dalam dua hari terakhir, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boyolali tengah menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat kali ini berlangsung lebih intensif dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah penundaan pembangunan Pasar Karanggede, yang sebelumnya telah terbakar dan menjadi perhatian publik. Sebelumnya, alokasi anggaran pembangunan pasar tersebut telah disepakati dalam APBD Murni 2025. Namun, dalam rapat terakhir pada 17 Juli 2025, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pembangunan fisik pasar induk baru akan dilaksanakan pada Januari 2026, dan karenanya akan dimasukkan dalam APBD Tahun 2026. Untuk saat ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan pasar darurat sebagai solusi sementara.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali melalui juru bicaranya, Atok Suyoto, menyampaikan sikap Fraksi:

“Kami menyayangkan tertundanya pembangunan Pasar Karanggede. Perlu diingat, kasus ini berbeda dari proyek pembangunan pasar sebelumnya yang bersifat relokasi. Dalam hal ini, terjadi karena kebakaran atau force majeure. Terlebih lagi, anggaran pembangunannya telah disepakati bersama dalam APBD Murni 2025,” jelas Atok.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, skema pembangunan tahun jamak (multiyears) seharusnya dapat digunakan bila pembangunan tidak memungkinkan selesai dalam 12 bulan.

“Kalau memang kendalanya di waktu pelaksanaan 12 bulan, maka Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya sudah membuka ruang multiyears. Ketentuan waktu 12 bulan itu kan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) huruf a. Jadi ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah,” terang Atok.

Meski demikian, dengan mempertimbangkan penjelasan dan kesiapan dari pihak eksekutif, Fraksi PKS tetap menghargai keputusan penjadwalan ulang tersebut. Namun demikian, Fraksi PKS mendorong agar pembangunan pasar darurat dapat segera dilaksanakan, dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut, demi mendukung aktivitas ekonomi warga dan memberikan kepastian bagi para pedagang terdampak. (nh/ta)

Read More

Wahyono: Menjemput Aspirasi Hingga Pelosok Desa

Boyolali, 13 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Wahyono, dari daerah pemilihan III (Karanggede, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, dan Juwangi), menggelar kegiatan reses di Balai Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya reses anggota Fraksi PKS dilaksanakan di desa tersebut.

Berlokasi di tengah pedesaan khas Boyolali bagian utara, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai dusun di wilayah Wonosegoro yang merupakan konstituen aktif Pak Wahyono. Suasana akrab dan dialogis mewarnai jalannya kegiatan.

Dalam sesi pemaparan, Wahyono menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Boyolali utara. Masyarakat pun turut menyampaikan keluhan, terutama mengenai banyaknya hewan ternak, khususnya sapi, yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyono menjelaskan bahwa sebenarnya ada mekanisme santunan kematian ternak akibat PMK sebesar Rp10 juta per ekor, yang bisa diajukan melalui laporan resmi dengan persyaratan tertentu. Informasi ini ternyata belum diketahui oleh sebagian besar warga Desa Bandung.

"Reses di lokasi yang jauh dari pusat kota seperti ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat desa tersampaikan dan informasi dari pemerintah juga sampai ke akar rumput," jelas Wahyono.

Selain menyerap aspirasi, Wahyono juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi legislatif kepada masyarakat. Ia memaparkan berbagai kontribusi Fraksi PKS dalam pembangunan daerah, termasuk dalam bidang peternakan, kesehatan, serta penguatan anggaran untuk desa.

Melalui kegiatan ini, Wahyono menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga desa serta memastikan kehadiran negara terasa hingga pelosok Boyolali utara.

(nh/ta)

Read More

Reses Ali Hufroni Bahas "Kekhawatiran" Pergaulan Anak

Boyolali, 12 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Ali Hufroni, melaksanakan kegiatan reses di rumah Bapak Sutanto, Dusun Dukuh, Kecamatan Banyudono. Kegiatan ini dihadiri oleh warga sekitar, tokoh masyarakat, serta pengurus PKS setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Hufroni menyampaikan paparan mengenai kontribusi Fraksi PKS dalam peran legislatif, termasuk dalam upaya membangun regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan generasi muda.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja, terutama terkait dengan usia pernikahan. Seorang warga bertanya,

"Usia menikah minimal 19 tahun, tapi sekarang pergaulan tidak terkontrol. Kalau terjadi kehamilan sebelum usia 19, apakah bisa dinikahkan? Mohon solusi dan arahan."

Menanggapi hal tersebut, Ali Hufroni menjelaskan bahwa anggota DPRD telah beupaya menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini.

"Memang betul, tantangan pergaulan anak-anak zaman sekarang luar biasa, terlebih dengan adanya media sosial. Maka perlu perhatian serius dari orang tua. Penggunaan HP harus diawasi dan dibatasi, serta anak-anak perlu sering diajak bicara tentang perasaannya di sekolah, dan jangan lupa: sering-sering dipeluk," ujar Ali Hufroni.

Menurutnya, perhatian emosional orang tua menjadi benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membentuk ekosistem pengawasan bersama, mulai dari rumah tangga, lingkungan RT, hingga sekolah.

"Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran kita bersama. Tapi dengan kerja sama, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terlindungi," pungkasnya.

Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog yang hangat antara warga dan wakil rakyat, membahas isu-isu aktual yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.(nh/ta)

Read More

Reses di Sawah: Atok Suyoto Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan untuk Petani

Boyolali, 13 Juli 2025 — Ada yang istimewa dari kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Atok Suyoto, kali ini. Berlangsung di tengah hamparan sawah Kecamatan Andong, kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda dan menyegarkan. Reses yang biasanya digelar di balai pertemuan, kini dilakukan langsung di jalan tengah sawah, dikelilingi oleh udara sejuk dan panorama khas pedesaan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kelompok tani, petani lokal, serta tokoh masyarakat dari daerah pemilihan IV (Klego, Andong, Nogosari, dan Simo). Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor ekonomi pembangunan lainnya, Atok Suyoto memanfaatkan momentum ini untuk mendengar langsung aspirasi para petani.

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan air untuk pertanian, kedalaman sumur yang menyulitkan pembuatan sumur marsibel, serta minimnya inovasi dan regenerasi petani.

"Kita butuh anak-anak muda masuk ke dunia pertanian. Kalau para sepuh sudah tidak bisa bertani, siapa yang akan meneruskan? Panjenengan sekarang saja sudah kesulitan mencari orang untuk nandur, bukan?” tutur Pak Atok.

Dalam pemaparannya, beliau juga membagikan contoh dari negara lain seperti Thailand yang berhasil memajukan pertaniannya dengan pendekatan kebijakan kolektif, termasuk penggabungan lahan dan sistem bagi hasil. Menurutnya, kemajuan pertanian tidak cukup hanya dengan kerja keras petani, tapi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak dan inovatif.

Lebih dari sekadar menyerap aspirasi, pada kesempatan tersebut Pak Atok juga menyalurkan hasil perjuangan aspirasi yang sebelumnya telah diajukan oleh masyarakat, berupa: Hair sprayer, Traktor tangan, Pompa air, Serta beberapa alat pertanian lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja petani dan mendorong produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian bibit buah produktif kepada para peserta, sebagai simbol harapan dan keberlanjutan. Nuansa keakraban dan semangat gotong royong begitu terasa sepanjang kegiatan.

Melalui kegiatan seperti ini, Atok Suyoto kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga turun langsung menyapa, mendengar, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang diwakilinya. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Setujui RPJMD 2025–2029, Siap Kawal & Menjadi Mitra Konstruktif

Boyolali, 11 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7), sebagai juru bicara Ali Hufroni, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya atas penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda, sembari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan.

Soroti Infrastruktur, SDM, dan Tata Kelola

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah, termasuk peningkatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Namun, Fraksi juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi warga.

Fraksi PKS menyoroti target kemantapan jalan kabupaten yang dinilai masih moderat, yaitu peningkatan dari 83,19% menjadi 84,7% dalam lima tahun. Fraksi berharap komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam masa kampanye terkait pembangunan wilayah perbatasan dapat diakselerasi hingga mencapai kemantapan jalan minimal 90%.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKS meminta agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi perlu strategi penyelesaian jangka menengah melalui sinergi konkret dengan pemerintah pusat.

“Jangan sampai RTLH hanya jadi pekerjaan rumah abadi yang terus dipindah dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya tanpa penyelesaian,” tegas juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar berbagai janji kampanye lainnya, seperti pengelolaan sampah berbasis teknologi, layanan pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, hingga infrastruktur dasar, benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah secara terukur dan konsisten.

Beasiswa dan Pembangunan SDM Jangan Hanya Simbolik

Fraksi PKS juga menyinggung soal program beasiswa sarjana bagi warga miskin yang mulai menunjukkan hasil. Tahun depan diperkirakan angkatan pertama akan menyelesaikan studi. Program ini, menurut Fraksi PKS, harus dipandang sebagai investasi pembangunan SDM, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan.

“Penerima beasiswa harus dibina dan diberdayakan sebagai agen pembangunan di desa mereka, bukan berhenti pada seremoni pemberian bantuan,” ungkap Fraksi PKS.

Efisiensi Belanja Pegawai dan Reformasi Layanan Publik

Fraksi PKS mengingatkan perlunya penurunan proporsi belanja pegawai yang saat ini masih di angka 40,92%, jauh di atas batas ideal maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan distribusi dan produktivitas ASN, termasuk memperluas titik layanan publik seperti Pos Damkar dan Puskeswan.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi data dan narasi dalam dokumen RPJMD. Kekeliruan teknis, menurut Fraksi PKS, bukan semata kesalahan administratif, tetapi dapat merusak kredibilitas pemerintahan di mata publik.

Setuju, Tapi Tetap Mengkritisi

Dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim,” Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan komitmen untuk mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif.

“Kami siap menjadi mitra yang adil dan solutif, demi terwujudnya Boyolali yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Ali dalam pidato akhirnya. (nh/ta)

Read More

Sawungrono FC Tampil Gacor di Final Kades Karangmojo Cup 3, Pak Atok: Ini Ajang Bergengsi dan Hiburan Rakyat

Boyolali, 6 Juli 2025 — Turnamen sepak bola Kepala Desa Karangmojo Cup 3 resmi ditutup hari ini, ditandai dengan kemenangan gemilang Sawungrono FC dalam laga final. Setelah melewati lima pertandingan ketat sejak 21 Juni, tim desa asal Pelang, Kecamatan Klego, tampil gacor dan berhasil membawa pulang trofi bergengsi Piala Kepala Desa Karangmojo.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Desa Karangmojo ini diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah, seperti Sragen, Solo, Karanganyar, dan tuan rumah Boyolali. Tahun ini, turnamen dibuka untuk umum dari berbagai kategori usia, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat pecinta bola.

Pak Atok, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, turut hadir sebagai pendukung dan official Sawungrono FC. Ia menyebut turnamen ini sebagai ajang yang bukan hanya penuh gengsi, tapi juga sarat manfaat sosial dan budaya.

"Sawungrono FC ini adalah komunitas sepak bola dari desa yang sudah aktif sejak lama. Kami mendukung karena turnamen ini memberi ruang ekspresi, kebanggaan, dan hiburan bagi warga. Antusiasmenya luar biasa," ujar Pak Atok.

Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran beberapa pemain dari Persebi Boyolali menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya untuk menambah kekuatan tim, tapi juga agar banyak penonton hadir dan prestise turnamen meningkat.

*"Ada unsur hiburan dan pembinaan juga. Dengan adanya pemain-pemain Persebi, daya tarik turnamen lokal seperti ini makin kuat. Ini bisa jadi sarana promosi sepak bola desa yang layak didukung,"* tambahnya.

Meski berjalan lancar, beberapa laga kualifikasi juga diwarnai ketegangan, terutama terkait keputusan wasit yang kerap mengeluarkan kartu kuning mendadak. Namun semangat fair play tetap dijaga oleh seluruh peserta hingga akhir.

"Turnamen Kepala Desa Karangmojo Cup" kini menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat. Pak Atok berharap ajang ini terus dikembangkan sebagai ruang tumbuhnya bakat muda serta wahana mempererat persaudaraan antarwarga. *"Kita tidak hanya bicara skor, tapi tentang semangat, sportivitas, dan semarak warga desa,"* pungkasnya. (nh/ta)

Read More

Menata Pembangunan Boyolali Menuju Indonesia Emas: Fraksi PKS Desak Penyempurnaan RPJMD

Boyolali, 30 Juni 2025 - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD. Ketua Fraksi PKS, Wahyono, S.Pi, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan arah kebijakan strategis lima tahunan yang harus sejalan dengan visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045” serta berpijak pada nilai akhlak dan kepemimpinan kolaboratif.

Fraksi PKS menyoroti berbagai kelemahan substansial dalam dokumen tersebut, mulai dari ketidaksesuaian konsideran, lemahnya logika kebijakan, hingga kualitas data yang diragukan. Beberapa indikator seperti lonjakan ketersediaan pangan hingga ribuan persen, angka produksi perikanan yang melonjak drastis, serta data penyakit hewan yang tidak akurat menunjukkan lemahnya validasi. Selain itu, istilah hukum seperti “pemerintah daerah” juga belum dirumuskan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek pembangunan, Fraksi PKS menilai strategi pengentasan kemiskinan masih cenderung karitatif dan belum menyentuh akar masalah. Komposisi belanja daerah juga masih terlalu tinggi pada belanja pegawai, melebihi ambang batas 30% yang ditetapkan UU HKPD sampai dengan tahun 2027. Ketimpangan layanan publik antardaerah, stagnasi capaian pengelolaan sampah, serta minimnya inovasi daerah tercermin dari rendahnya skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fraksi juga menilai RPJMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJPD sebagai peta jalan jangka panjang.

Sebagai penutup, Wahyono, S.Pi menyatakan Fraksi PKS siap mendukung penuh jika pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dokumen RPJMD secara menyeluruh, berdasarkan data yang sahih dan orientasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Fraksi berharap RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar formalitas birokrasi. Fraksi PKS akan terus hadir sebagai pengawal kritis dan konstruktif bagi pembangunan Boyolali yang berkeadilan dan berkelanjutan. (nh/ta)

Read More