BIMTEKNAS SEBAGAI MOMENTUM “Re-Charging Energy” FRAKSI PKS DPRD BOYOLALI

Pada tanggal 28–30 April 2025, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Pimpinan Dewan dan Anggota Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar anggota legislatif, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik.

Selain materi pembekalan teknis, acara ini juga disemarakkan dengan semangat solidaritas untuk Palestina, yang diwujudkan melalui pemakaian syal khas Palestina oleh seluruh peserta sebagai simbol kepedulian dan dukungan.

Kata mereka yang telah mengikuti BIMTEKNAS:

Wahyono (Ketua Fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali)

"Senang sekali bisa mengikuti BIMTEKNAS PKS 2025 yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat membanggakan karena saya berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat perjuangan dari seluruh Indonesia. Lebih dari itu, saya juga merasa sangat bersyukur bisa kembali bersilaturahmi dengan teman-teman lama, bertemu junior, teman seangkatan, hingga senior semasa kuliah dulu.

BIMTEKNAS ini bukan hanya sekadar ajang kumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk saling menimba ilmu, berbagi pengalaman, serta memperkuat semangat mengabdi dan melayani. Energi positif dari seluruh peserta benar-benar menambah motivasi untuk terus berkontribusi lebih baik ke depan.

Perjuangan ini masih panjang, dan kegiatan seperti ini semakin menyolidkan barisan. Kita butuh kekompakan dan istiqomah agar semangat perjuangan tetap menyala dan berdampak nyata di tengah masyarakat", jelasnya.

Atok Suyoto (Sekretaris Fraksi PKS, Sekretaris Komisi II DPRD Boyolali)

"BIMTEKNAS PKS 2025 menjadi momen yang sangat berharga bagi saya. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat motivasi sebagai anggota DPRD dalam menjalankan amanah sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Materi yang disampaikan relevan, aplikatif, dan mempertegas kesiapan PKS untuk naik kelas sebagai partai yang semakin profesional, solid, dan kontributif.

Kebersamaan dengan kader dari berbagai daerah, termasuk dari wilayah paling timur Indonesia seperti Papua, memberikan kesan yang mendalam. Pertukaran cerita, pengalaman, serta suka duka perjuangan dakwah menjadi energi baru yang menyatukan dan memperkuat semangat kolektif kita.

Meskipun ruangannya cukup dingin, secara keseluruhan kegiatan ini sangat berkesan dan memberikan dampak positif yang besar bagi proses penguatan kapasitas kader", terang Atok.

Nur Arifin (Wakil Ketua DPRD Boyolali, Ketua DPD PKS Boyolali)

"Acara kemarin merupakan bagian dari rangkaian Puncak Milad. Banyak hal yang disampaikan oleh DPP, terutama terkait kewaspadaan dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara negara. Kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dan amanah dalam menjalankan tugas, serta pentingnya terus mendorong proses regenerasi kader sebagai penerus partai ke depan," jelasnya.

Kegiatan Konsolidasi Nasional dan BIMTEKNAS ini menjadi momentum penting bagi Fraksi PKS untuk memperkuat sinergi, memperdalam pemahaman kebangsaan, dan meneguhkan komitmen dalam melayani rakyat dengan penuh integritas. Semangat kebersamaan, solidaritas untuk Palestina, serta dorongan untuk regenerasi kader menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar membangun bangsa yang lebih adil dan bermartabat bersama PKS.(nh/ta)

Read More

Menguatkan Peran GPK di Boyolali

Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, menghadiri undangan Halal Bi Halal yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Se-Solo Raya. Kehadiran beliau merupakan bentuk apresiasi terhadap kiprah organisasi kepemudaan seperti GPK yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi dan pemersatu generasi muda di Boyolali. Dalam suasana penuh kehangatan silaturahmi, Nur Arifin menyampaikan harapannya agar GPK dapat terus tumbuh menjadi wadah pembinaan pemuda yang berkontribusi positif bagi daerah. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi serta membangun komunikasi yang sehat dengan berbagai elemen politik. “GPK harus menjadi kekuatan pemuda yang terbuka dan inklusif, tidak hanya menjalin komunikasi dengan PKS, tetapi juga dengan kekuatan politik lain,” ujar Nur Arifin. Dengan sinergi lintas kelompok dan semangat kemandirian, diharapkan GPK semakin kuat dalam perannya sebagai organisasi kepemudaan yang mencerahkan dan memberdayakan.(nh/ta)

Read More

Ali Hufroni Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2025-2045 dan Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan

Boyolali - Dalam Rapat Paripurna hari ini (25/04), Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Ali Hufroni, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Fraksi PKS menilai dokumen ini sebagai upaya strategis dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk isu investasi, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta perubahan iklim dan teknologi. Dengan pendekatan holistik dan integratif, RTRW ini juga menggarisbawahi pentingnya penetapan Boyolali sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Namun demikian, Fraksi PKS mencatat masih perlunya penajaman strategi implementasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dan penguatan perlindungan lingkungan. Menyikapi hasil Peninjauan Kembali RTRW sebelumnya yang menunjukkan 47% ketidaksesuaian, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana dokumen baru ini mampu menjawab tantangan yang ada. Mereka juga meminta penjelasan terkait peta jalan mitigasi iklim, kesesuaian dengan regulasi lain seperti RPJPD, LP2B, RDTR dan Perda berkaitan dengan mitigasi kawasan rawan bencana, serta perubahan peruntukan ruang dalam dokumen terbaru. Fraksi PKS juga menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan, yang bertujuan menyempurnakan regulasi dengan mencabut dua perda sebelumnya. Fraksi menilai upaya kodifikasi ini penting untuk memperkuat tata kelola sektor peternakan dan perikanan secara terpadu. "Kami berharap agar data yang digunakan dapat diperbarui dan mendekati kondisi terkini, setidaknya hingga tahun 2024, guna menunjang relevansi dan validitas kebijakan", tegas Ali. Lebih lanjut, Fraksi PKS mempertanyakan sejumlah aspek teknis dalam Ranperda ini, seperti belum jelasnya pengaturan perizinan berusaha di sektor perikanan, penanganan fenomena upwelling yang berulang, dan belum terakomodasinya perlindungan hukum serta insentif bagi peternak rakyat dan nelayan kecil. "Kami juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital untuk pemantauan kesehatan ternak dan kualitas perairan, mekanisme penanganan kejadian luar biasa (KLB), serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan", jelas Ali. Fraksi meminta penjelasan atas poin-poin tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan sektor peternakan dan perikanan di Boyolali. (nh/ta)

Read More

Atok Suyoto Bagian 3: "Menghargai Usia Tua: Ranperda Kesejahteraan Lansia sebagai Pondasi Hukum di Boyolali"

Boyolali (24/04) Menyuarakan aspirasi Fraksi dengan penuh energi, Atok Suyoto melanjutkan:

Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Ranperda inisiatif ini hadir sebagai bentuk komitmen Komisi 4 dalam melengkapi regulasi yang mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya lanjut usia. Ranperda ini memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit atas hak-hak dan kesejahteraan para lansia di Boyolali, yang selama ini belum memiliki payung hukum daerah yang secara khusus mengaturnya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Namun, setelah lebih dari dua dekade, barulah kini Boyolali memiliki kesempatan untuk merumuskan regulasi daerah yang lebih kontekstual dan aplikatif. Ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan nyata di lapangan.

Kami Fraksi PKS memandang bahwa meskipun kesejahteraan lansia hingga kini masih belum sepenuhnya terjamin, kehadiran Ranperda ini membuka peluang besar untuk memperkuat ekosistem sosial yang ramah lansia. Di tengah fenomena aging population, Boyolali harus bersiap menghadapi lonjakan jumlah penduduk lanjut usia.

Ranperda ini menjadi fondasi hukum bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan sarana dan prasarana publik yang inklusif, terutama dari segi aksesibilitas. Lebih dari itu, regulasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah desa, dalam memberikan perlindungan nyata bagi para lansia.

Kami Fraksi PKS berpendapat bahwa ini bukan semata soal regulasi, tetapi juga tentang membangun budaya menghormati dan merawat mereka yang telah lebih dahulu membangun negeri ini, dan sebagai bentuk penghargaan yang nyata kepada para orang tua kita.

Kami Fraksi PKS berharap setelah disahkannya ke-tiga Ranperda Inisiatif tersebut, apabila pada setiap Perda memuat pengaturan lanjutan dari Bupati mohon untuk segera ditindaklanjuti dan sekaligus sebagai pengingat untuk segera menuntaskan peraturan pelaksana perda-perda sebelumnya. (nh/ta)

Read More

Atok Suyoto Bagian 2: "Dari Hulu untuk Masa Depan: Ranperda Pengelolaan Air sebagai Gerakan Kolektif Boyolali"

Boyolali (24/04) - Penuh dengan semangat, Atok Suyoto sebagai Juru Bicara pada penyampaian Pendapat Akhir ini, melanjutkan:

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Ranperda ini hadir sebagai pelengkap regulasi yang mengatur sektor keairan di Kabupaten Boyolali, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh. Di tengah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan kawasan permukiman, kebutuhan akan air bersih dan air baku semakin meningkat. Sementara itu, fenomena menurunnya debit air dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air kita masih belum berjalan secara optimal. Maka dari itu, Ranperda ini kami pandang sebagai sentuhan awal yang menggugah kesadaran kita untuk mendorong langkah-langkah pemulihan lingkungan, khususnya di zona-zona kritis.

Mencermati substansi dan arah pembahasan Ranperda ini, kami melihat adanya komitmen kuat untuk menghadirkan solusi yang berbasis kebutuhan lokal. Beberapa langkah strategis yang diatur dalam Ranperda ini meliputi: rehabilitasi daerah tangkapan air, pelestarian flora dan fauna di wilayah badan air, penerapan kebijakan Zero Delta Q dan Zero Run Off, serta penambahan biopori di wilayah resapan, khususnya di kawasan permukiman dan perkotaan. Kami meyakini, keberhasilan implementasi dari regulasi ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen Masyarakat, dari pemangku kebijakan, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Penelitian menunjukkan bahwa finger print air di Klaten memiliki DNA yang sama dengan air dari lereng Merapi, khususnya wilayah Musuk. Fakta ini memperlihatkan kontradiksi: sumber air di Klaten berasal dari Musuk, namun Musuk justru kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sementara itu, Klaten menikmati kelimpahan air. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah menjadikan temuan ini sebagai alarm penting, sebuah panggilan untuk membangun sinergi antardaerah dalam mewujudkan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan. Musuk, yang selama ini menjadi hulu kehidupan bagi wilayah lain, layak dijaga dan dilestarikan sebagai lumbung air, agar tidak hanya menjadi sumber, tetapi juga turut merasakan manfaatnya.

Kami Fraksi PKS berharap dengan hadirnya ranperda ini, pelestarian sumber daya air dapat menjadi budaya kolektif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Boyolali. Budaya yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh kesadaran kolektif mulai dari desa hingga kota, agar sumber daya air yang kita miliki dapat lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi masa kini dan masa depan.

-------Lanjut Bagian 3

Read More