Boyolali – Empat sekolah roboh, ratusan lainnya rusak, tetapi anggaran rehabilitasi justru paling kecil. Kondisi inilah yang menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, saat menghadiri rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (18/11).
Dalam forum tersebut, Wahyono menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran pendidikan. Ia mempertanyakan kepastian Dana Kesra untuk guru PAUD, setelah menerima aspirasi dari guru di daerah pemilihannya.
Kemudian menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa sekolah yang roboh pada tahun ini yakni SD Guli Nogosari, salah satu SD di Klego, SMPN 2 Juwangi, dan yang paling baru SD di Senggrong, Andong. Situasi tersebut mendorongnya mempertanyakan besaran anggaran rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2026, mengingat saat ini memasuki musim hujan dan risiko keselamatan siswa semakin tinggi. Selain itu, Wahyono meminta penjelasan terkait rencana pengadaan seragam sekolah dan LKS untuk jenjang SD dan SMP.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa Dana Kesra untuk Guru PAUD masih tetap dianggarkan pada tahun 2026 sebesar Rp 4,5 miliar dengan jumlah penerima 1.930 guru. Sementara itu, untuk rehabilitasi sekolah, saat ini terdapat 71 SMP dan 250 SD dalam kondisi rusak. Namun anggaran rehab pada RAPBD 2026 hanya sebesar Rp 284,8 juta, jumlah yang dinilai sangat terbatas dibanding kebutuhan. Adapun terkait rencana seragam sekolah dan LKS, Pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar, yang terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.
Menanggapi paparan tersebut, Wahyono mengapresiasi keberlanjutan anggaran Kesra untuk guru PAUD. Namun ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah, terutama ketika banyak bangunan sekolah dalam kondisi rusak dan rawan roboh. Ia menilai keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama.
Terkait rencana pemberian seragam sekolah dan LKS, Wahyono menilai kebijakan tersebut belum tepat momentum karena kondisi anggaran yang terbatas. Menurutnya, rehabilitasi sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam sekolah.
Pada akhir rapat, Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui. Komisi menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali. (nh/ta).
