Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin menyampaikan, "Meski sebagian kecil dari anak-anak yatim Boyolali, tapi kita berusaha untuk peduli kepada mereka di bulan suci ini. Memberikan baju, memberikan perlengkapan untuk mereka berlebaran. Semoga mereka bisa berlebaran dengan bahagia dan semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi mereka."
Pada tanggal 2 Maret 2025, telah terjadi musibah banjir bandang di Dukuh Gagan dan Dukuh Glinggang, Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya air sungai setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut semalam. Akibatnya, sekitar 150 rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Selain itu, banjir juga menyebabkan putusnya jembatan penghubung antara Dukuh Gagan dan Dukuh Glinggang.
Mendapatkan informasi mengenai musibah ini, Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV, Fraksi PKS, segera menghubungi pihak terkait, yaitu BPBD Boyolali, yang diwakili oleh Bapak Suratno. Tim tanggap darurat langsung diturunkan ke lokasi untuk memberikan bantuan.
Wahyono juga menghubungi lembaga kemanusiaan untuk meminta bantuan sembako yang mendesak, mengingat banyak keluarga yang kehilangan persediaan makanan akibat terendam banjir. Alhamdulillah, pada hari ini, 50 paket sembako berhasil disalurkan kepada keluarga-keluarga yang paling membutuhkan.
Namun, jumlah bantuan yang diterima masih dirasa kurang. Wahyono berharap agar segera ada bantuan tambahan dari Pemkab Boyolali untuk meringankan beban para korban (info/cakin).
Boyolali, 27 Februari 2025 - Ali Hufroni, Anggota Legislatif PKS dari Daerah Pemilihan 5 (Ngemplak, Sambi, Sawit, Banyudono), menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diselenggarakan di Balai Desa Pandeyan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dan berharap agar penataan PKL ke depan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi pedagang maupun masyarakat sekitar. Acara ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi terkait regulasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata. (nh/ta)
Boyolali, 26 Februari 2025 – Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait aduan yang masuk mengenai kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Karanggede.
Dalam kegiatan sidak tersebut, Wahyono melakukan pengecekan langsung di lokasi dan keoscek dengan Penanggung Jawab (PJ) kegiatan, Ibu Nanik Ariyanti. Hasil dari sidak ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan KB berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Wahyono mengapresiasi kelancaran kegiatan tersebut dan berharap pelayanan KB dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam program kesehatan keluarga. (nh/ta)
Boyolali, 26 Februari 2025 - Nur Arifin, Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fraksi PKS, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kecamatan Boyolali yang bertempat di Balai Desa Karanggeneng. Sosialisasi ini membahas Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
Dalam kesempatan tersebut, Nur Arifin menyampaikan intisari dari Perda tersebut, yang mencakup pengaturan terkait alur pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan di wilayah Boyolali. Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dihadiri sekitar 50 peserta.
Beberapa poin penting yang muncul dalam diskusi, berdasarkan masukan dari peserta, adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Jumlah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Penambahan Petugas RPH (Juru Sembelih Halal)
Peserta mengusulkan agar jumlah RPH ditingkatkan atau ditambahnya petugas juru sembelih halal untuk menjamin proses pemotongan hewan yang lebih aman dan sesuai dengan ketentuan agama.
2. Peraturan Terkait Peternakan di Kawasan Pemukiman
Peserta menyampaikan bahwa regulasi mengenai peternakan di kawasan pemukiman masih terkesan longgar dan tidak sepenuhnya diterapkan dengan ketat di lapangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
3. Akses Bantuan Langsung kepada Peternak untuk Meningkatkan Produktivitas
Ditekankan pula pentingnya memberikan akses langsung kepada peternak agar mereka dapat memperoleh bantuan yang lebih mudah dan cepat untuk meningkatkan produktivitas ternak mereka.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai Perda yang baru saja disahkan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif guna perbaikan kebijakan yang ada. (nh/ta)
