Anggota Komisi VII DPR RI, A. Fikri Fakih |
SEMARANG (31/5) – Anggota Komisi VIII DPR RI, A Fikri Faqih mengakui upaya menurunkan biaya haji 2015 bukan perkara mudah. Fikri mengungkapkan hal ini dalam keterangan persnya di Semarang, Ahad (31/5).
"Harus 17 kali rapat panja di Komisi VIII DPR sampai dini hari dengan banyak stakeholder dan kita harus bedah semua komponen biaya haji per jamaahnya," urai Fikri.
Menurut Fikri, awalnya Kementerian Agama (Kemenag) hanya sanggup menurunkan biaya haji dari USD 3219 menjadi USD 3193, atau turun hanya USD 26 per jamaah.
"Dalam beberapa kali rapat, kami minta efisiensi lebih dari USD 26, tapi sulit sekali, akhirnya kami minta bedah dan sisir satu persatu komponen biayanya," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji di Komisi VIII, lanjut Fikri, membuat dokumen rasionalisasi untuk membandingkan biaya haji versi Kemenag dan realitas hasil survey lapangan.
“Pihak Kemenag tetap bergeming dengan mengajukan dokumen awal yang efisiensinya hanya USD 26. Padahal masih terdapat peluang efisiensi dari beberapa komponen biaya haji, contohnya pemondokan.
Fikri menjelaskan Panja Komisi VIII menilai konsentrasi pemondokan jamaah haji cukup dilakukan di lima titik. Sedangkan menurut Kemenag minimal ada tujuh titik, dari sebelumnya terdapat belasan titik.
“Akhirnya disepakati ada enam titik pemondokan bagi jemaah Indonesia. Padahal semakin banyak titik, akan semakin rumit mengatur transportasi dan distribusi katering, artinya semakin mahal,” ungkap pria yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah ini.
Pada akhirnya, masih kata Fikri, Komisi VIII berhasil menemukan formula yang signifikan dalam menurunkan seluruh biaya, yakni dengan menekan sewa pondokan. Sesuai harga negosiasi di lapangan, biaya sewa pondokan di Mekkah menjadi hampir setengahnya, yakni hanya 4.500 Saudi Riyal (SR) per jamaah, dari sebelumnya mencapai 7.000 SR per jamaah. Sedangkan pondokan di Madinah turun menjadi 675 SR dari sebelumnya 822 SR.
“Komponen biaya lain yang paling besar dalam menentukan biaya haji adalah tiket pesawat pulang-pergi. Baru kali ini di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, pihak Garuda bersedia menurunkan harga tiketnya dari USD 2.180 menjadi USD 2.160, lumayan selisih USD 20," jelasnya.
Fikri mengakui perhitungan biaya haji melalui bedah komponen-komponen dan cross-check lapangan membutuhkan upaya keras dan kesabaran. Bahkan, keseluruhan efisiensi biaya haji yang diperjuangkan ke berbagai pihak tersebut sebenarnya masih bisa ditekan lagi.
"Kalau saja kita tidak dibatasi oleh target pimpinan DPR harus sudah selesai sebelum akhir masa sidang 4 DPR. Padahal dalam beberapa kali Rapat Panja soal haji, kami harus bersidang hingga jam 5 pagi hari,” paparnya.
Meskipun alot, tambah Fikri, upaya Panja berbuah kesepakatan penurunan biaya haji tahun 2015 sebesar USD 502. Namun, Fikri mengingatkan bahwa perjuangan Panja Haji DPR RI belum selesai.
"Kita masih harus melakukan pengawasan pelaksanaan haji 2015, yang perkara rutin selalu saja ada setiap tahunnya. Namun kita tetap berdoa agar pelaksanaan haji tahun ini lebih sukses," harapnya.