Sarasehan Pembinaan Saksi PKS: Menguatkan Peran Relawan untuk Kemenangan

BOYOLALI - DPD PKS Boyolali menggelar Sarasehan Pembinaan Saksi pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Aula Kantor DPTD PKS Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh 100-an relawan PKS dari Dapil 1 sampai 5, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan soliditas saksi.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran saksi sebagai garda terdepan dalam menjaga amanah suara rakyat. Dengan semangat kebersamaan dan militansi, para relawan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Sarasehan berlangsung hangat dan penuh semangat, menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen perjuangan. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar relawan.

Melalui agenda ini, PKS Boyolali terus meneguhkan langkah dalam membangun kekuatan saksi yang solid, siap mengawal suara rakyat hingga kemenangan. ✊

(mp/komdigi)

Read More

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Menguatkan Nilai Kebangsaan di Tengah Masyarakat

BOYOLALI - Sebanyak 100-an peserta mengikuti kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si pada Sabtu sore, 14 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Acara diawali dengan sambutan Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si. yang mengupas secara mendalam tentang 4 Pilar MPR RI, serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Suasana semakin interaktif dalam sesi tanya jawab, di mana peserta antusias berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan. Kegiatan ini pun ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan.

Melalui agenda ini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam kuat, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.

(mp/komdigi)

Read More

Wahyono: Ketimpangan Anggaran Pendidikan 2026, Banyak Sekolah Rusak dan Roboh

Boyolali – Empat sekolah roboh, ratusan lainnya rusak, tetapi anggaran rehabilitasi justru paling kecil. Kondisi inilah yang menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, saat menghadiri rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (18/11). 

Dalam forum tersebut, Wahyono menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran pendidikan. Ia mempertanyakan kepastian Dana Kesra untuk guru PAUD, setelah menerima aspirasi dari guru di daerah pemilihannya. 

Kemudian menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa sekolah yang roboh pada tahun ini yakni SD Guli Nogosari, salah satu SD di Klego, SMPN 2 Juwangi, dan yang paling baru SD di Senggrong, Andong. Situasi tersebut mendorongnya mempertanyakan besaran anggaran rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2026, mengingat saat ini memasuki musim hujan dan risiko keselamatan siswa semakin tinggi. Selain itu, Wahyono meminta penjelasan terkait rencana pengadaan seragam sekolah dan LKS untuk jenjang SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa Dana Kesra untuk Guru PAUD masih tetap dianggarkan pada tahun 2026 sebesar Rp 4,5 miliar dengan jumlah penerima 1.930 guru. Sementara itu, untuk rehabilitasi sekolah, saat ini terdapat 71 SMP dan 250 SD dalam kondisi rusak. Namun anggaran rehab pada RAPBD 2026 hanya sebesar Rp 284,8 juta, jumlah yang dinilai sangat terbatas dibanding kebutuhan. Adapun terkait rencana seragam sekolah dan LKS, Pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar, yang terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.

Menanggapi paparan tersebut, Wahyono mengapresiasi keberlanjutan anggaran Kesra untuk guru PAUD. Namun ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah, terutama ketika banyak bangunan sekolah dalam kondisi rusak dan rawan roboh. Ia menilai keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama.

Terkait rencana pemberian seragam sekolah dan LKS, Wahyono menilai kebijakan tersebut belum tepat momentum karena kondisi anggaran yang terbatas. Menurutnya, rehabilitasi sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam sekolah.

Pada akhir rapat, Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui. Komisi menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali. (nh/ta).

Read More

Usung Semangat "Kokoh Bersama", PKS Boyolali Siap Jalankan Amanah Periode 2025-2030

 

BOYOLALI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali secara resmi mengukuhkan jajaran kepengurusan barunya dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) VI dan Musyawarah Cabang (MUSCAB). Acara pelantikan yang digelar di Gedung PKPN Boyolali pada Ahad (12/10/2025), ini menjadi tonggak penting bagi soliditas partai di tingkat kabupaten.

Dengan mengusung tema "Kokoh Bersama Majukan Boyolali untuk Indonesia", acara ini melantik dan mengukuhkan empat pilar organisasi sekaligus, yaitu Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Etik Daerah (DED) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk masa bakti 2025-2030 serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Boyolali untuk masa bakti 2025-2028.

Prosesi pelantikan jajaran pengurus DPD, MPD, dan DED didasarkan pada Surat Keputusan (SK) resmi dari Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf. SK tersebut dibacakan secara khidmat oleh masing-masing sekretaris.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh penting dari tingkat wilayah, yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah, Budhi Hartanto, yang kehadirannya memberikan arahan ke depan bagi PKS Kabupaten Boyolali.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S.Pi., dalam pidatonya menyampaikan visi dan arah gerak PKS Boyolali untuk lima tahun mendatang.

Secara total, sebanyak 77 pengurus dari tingkat DPD (65 orang), MPD (4 orang), dan DED (8 orang) resmi dilantik, bersama dengan jajaran pimpinan dari 22 DPC di seluruh kecamatan. Pelantikan yang mencakup seluruh tingkatan struktur ini menegaskan kesiapan PKS Boyolali untuk bekerja secara terstruktur dan masif hingga ke akar rumput.

Dengan semangat kebersamaan dan kokohnya struktur yang baru, PKS Boyolali siap menjalankan amanah untuk berkontribusi secara nyata dan memajukan Kabupaten Boyolali bagi Indonesia.

(ha/humas)

, 12 Oktober 2025

Read More

Siap Berkhidmat, DPD PKS Boyolali Tetapkan Nahkoda Baru di Tingkat Kecamatan

BOYOLALI – DPD PKS Boyolali secara resmi mengumumkan penetapan struktur kepengurusan untuk 22 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh kecamatan se-Kabupaten Boyolali pada Ahad (5/10/2025).

Pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PKS Boyolali, Ahmad Hasyim, S.Si. Pengumuman yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube ini menandai babak baru konsolidasi internal partai untuk masa bakti 2025-2030.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S.Pi., dalam sambutannya menegaskan bahwa regenerasi kepengurusan ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang berjalan mulus dan damai.

“Alhamdulillah, proses pergantian kepemimpinan dari pusat hingga daerah telah berjalan dengan sangat indah. Kami memahami bahwa setiap amanah yang diberikan bukanlah sebuah kehormatan, tetapi adalah sebuah tugas yang harus kita tunaikan,” ungkap Wahyono. Ia berharap 22 tim pengurus DPC PKS yang baru dapat bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan partai dalam melayani masyarakat.

Lima Fondasi Kerja Pengurus DPC PKS Boyolali

Sebagai bekal bagi para pengurus DPC yang baru, Ketua DPD PKS Boyolali memaparkan lima fondasi tata kelola partai yang menjadi pedoman kerja. Kelima poin ini merupakan hasil strategis dari Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang perlu diimplementasikan hingga ke tingkat struktur paling bawah.

Berikut adalah lima fondasi tersebut:

1. Kepemimpinan yang Berlandaskan Nilai. Seluruh pengurus DPC PKS Boyolali diwajibkan untuk memegang teguh nilai Bersih, Peduli, Profesional, dan Negarawan. Ini adalah kunci untuk membangun integritas pribadi dan kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat.

2. Manajemen yang Berorientasi pada Tujuan. Fokus kerja lima tahun ke depan dirumuskan dalam program K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik). Setiap program yang disusun harus memiliki dampak dan tujuan yang jelas.

3. Membangun Tradisi Kecerdasan Kolektif. Para ketua DPC PKS didorong untuk aktif mendengarkan dan menyerap berbagai masukan, ide, serta gagasan, baik dari internal kader maupun dari tokoh dan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

4. Kebijakan yang Berbasis Data Akurat. Dalam menyusun program pelayanan, DPD PKS Boyolali menekankan pentingnya penggunaan data yang valid. “Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tanpa angka atau ukuran yang tepat. Program harus didasarkan pada data kemiskinan, data peluang ekonomi, dan data riil lainnya di Boyolali,” jelas Wahyono.

5. Mengutamakan Semangat Kerja Kolaboratif. Soliditas adalah kunci. Seluruh potensi kader di 22 DPC akan dimaksimalkan melalui semangat gotong-royong dan sinergi untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Pesan dan Harapan untuk Masa Bakti yang Baru

Menutup arahannya, Wahyono memberikan pesan penutup yang mendalam bagi seluruh jajaran pengurus baru, yang rencananya akan mengikuti prosesi pelantikan pada 12 Oktober 2025 mendatang.

“Mulailah amanah ini dengan niat yang ikhlas. Insya Allah, ketika kita ikhlas, maka yang berat akan terasa ringan, yang susah akan terasa mudah, dan pertolongan Allah akan semakin dekat,” pungkasnya.

Dengan ditetapkannya 22 nahkoda baru di tingkat kecamatan, DPD PKS Boyolali menunjukkan kesiapannya untuk semakin solid bergerak dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Boyolali.

(ha/humas)

, 5 Oktober 2025

Read More