Menjaga Prinsip dalam Berpolitik

Oleh Badruzzaman

Dalam dunia politik, godaan pragmatisme selalu hadir. Tidak sedikit orang yang pada awalnya berjuang dengan idealisme dan cita-cita mulia, namun seiring perjalanan waktu akhirnya rela menggeser bahkan meninggalkan prinsip-prinsip yang dahulu diyakininya.

Demi memperoleh kekuasaan, jabatan, kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok, berbagai kompromi sering kali dilakukan hingga batas antara prinsip dan kepentingan menjadi kabur.

Fenomena tersebut tentu tidak tertutup kemungkinan terjadi di kalangan politisi Islam, termasuk mereka yang berasal dari lingkungan aktivis dakwah dan partai-partai Islam.

Sebab, dunia politik adalah arena yang penuh dinamika, kompetisi, dan berbagai kepentingan yang dapat menguji keteguhan seseorang dalam memegang nilai-nilai yang diyakininya.

Karena itulah KH. Hilmi Aminuddin dalam beberapa kesempatan memberikan arahan dan pengingat kepada para aktivis dakwah yang terjun ke dunia politik agar senantiasa menjaga prinsip-prinsip dasar dalam berpartai dan tidak larut dalam politik pragmatis yang dapat menggerus idealisme perjuangan.

Beliau mengingatkan beberapa hal penting:

1. Politik dan strategi tidak boleh membuat para aktivis melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi tonggak perjuangan. Strategi boleh berkembang dan menyesuaikan keadaan, namun prinsip harus tetap menjadi kompas yang mengarahkan perjalanan.

2. Para aktivis dakwah tidak boleh menjadikan strategi politik sebagai alasan untuk larut dalam berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kebaikan, bukan justru menyeret pelakunya ke dalam perilaku yang menyimpang dari tujuan dakwah.

3. Para aktivis dakwah membebaskan diri dari vested interest serta motivasi-motivasi yang tidak sejalan dengan mardhatillah. Jabatan, popularitas, maupun keuntungan duniawi tidak boleh menjadi tujuan utama perjuangan. Orientasi yang harus terus dijaga adalah mencari ridha Allah SWT.

4. Strategi dakwah dan aktivitas politik tidak boleh lepas dari tujuan besar untuk  meninggikan kalimat Allah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Politik hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya tetaplah pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umat.

Beberapa Catatan Penting dalam Memahami Pesan Ini  :

Pertama, secara prinsip peringatan ini sangat kuat dan relevan.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak sedikit aktivis, ulama, maupun tokoh pergerakan yang pada awalnya terjun ke dunia politik untuk memperbaiki keadaan, tetapi kemudian justru terbawa arus kekuasaan dan kepentingan. Al-Qur'an sendiri mengingatkan agar manusia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ketika kekuasaan, jabatan, popularitas, atau kepentingan kelompok menjadi tujuan utama, maka dakwah dapat kehilangan ruh dan orientasinya. Dalam konteks inilah pesan tentang pentingnya menjaga mabādi' al-Islāmiyyah menjadi sangat relevan.

Kedua, pesan ini tidak boleh dipahami secara terlalu kaku.

Politik merupakan wilayah ijtihad yang sering kali menghadapkan para pelakunya pada pilihan-pilihan yang tidak selalu hitam putih. Dalam kondisi tertentu, seorang aktivis dakwah harus membangun kerja sama dengan pihak yang tidak sepenuhnya sejalan, menerima perubahan secara bertahap, atau memilih alternatif yang belum ideal demi mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam fikih siyasah dikenal berbagai kaidah seperti memilih mudarat yang lebih ringan (akhaf adh-dhararain), mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid), serta prinsip bertahap dalam mewujudkan perubahan (at-tadarruj). Karena itu, tidak setiap kompromi politik dapat langsung dianggap sebagai bentuk larut dalam jahiliyah.

Ketiga, yang terpenting adalah membedakan antara prinsip dan strategi.

Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, amanah, keadilan, integritas, menolak korupsi, serta tidak menghalalkan segala cara merupakan nilai yang tidak boleh dikompromikan. Namun strategi, metode, pendekatan, pola komunikasi, maupun langkah-langkah teknis politik merupakan wilayah ijtihad yang dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan. Dalam istilah para ulama, tsawabit (hal-hal yang tetap) harus dijaga, sementara mutaghayyirat (hal-hal yang dapat berubah) dapat disesuaikan. Jangan  karena ingin fleksibel lalu prinsip-prinsip perjuangan hilang. Namun jangan pula karena ingin menjaga prinsip, seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak, beradaptasi, dan memberikan pengaruh yang lebih luas bagi umat.

Keempat, Rasulullah ﷺ memberikan teladan tentang keseimbangan antara prinsip dan strategi.

Beliau sangat teguh dalam menjaga akidah dan prinsip-prinsip Islam, namun sangat bijaksana dan fleksibel dalam menentukan strategi. Perjanjian Hudaibiyah sering dijadikan contoh bagaimana Rasulullah ﷺ mengambil langkah yang pada saat itu dipandang berat oleh sebagian sahabat, tetapi ternyata menghadirkan maslahat besar bagi perkembangan dakwah Islam pada masa berikutnya. Dari peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa prinsip harus tetap kokoh, sementara strategi dapat disesuaikan dengan realitas yang dihadapi. 

Pada akhirnya, pesan KH. Hilmi Aminuddin sesungguhnya bukanlah pembatasan terhadap kreativitas politik atau pembonsaian ruang ijtihad para aktivis dakwah. Sebaliknya, pesan tersebut merupakan pengingat moral agar kreativitas, inovasi, dan berbagai strategi politik yang dijalankan tetap berada dalam koridor syar'i, tidak kehilangan kompas perjuangan, serta senantiasa berorientasi pada mardhatillah dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, menjaga prinsip dalam berpartai bukan berarti menolak strategi atau menutup ruang kreativitas politik. Menjaga prinsip berarti memastikan bahwa setiap langkah, keputusan, dan strategi politik tetap berpijak pada nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi perjuangan. Sebab kemenangan politik yang dicapai dengan mengorbankan prinsip dapat kehilangan makna, sedangkan keteguhan menjaga prinsip akan menjadi kekuatan moral yang menjaga keberkahan perjuangan dalam jangka panjang.

wallahu a'lam bish Shawaab

(mp/komdigi)

Read More

[NGOPI DARAT (Ngobrol Perihal Dunia Akhirat)]: "Hijrah dari Penonton Menjadi Pelaku Perubahan"

Oleh Badruzzaman

Ngopi pagi di tahun baru Hijriyah ini, tiba-tiba saya teringat bahwa kalender Islam tidak lahir dari sebuah kemenangan perang. Bukan pula dari peristiwa penaklukan sebuah negeri besar.

Kalender Islam justru lahir dari sebuah perjalanan.

Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa perubahan tidak pernah datang kepada mereka yang hanya menonton.

Perubahan selalu lahir dari orang-orang yang berani bergerak.

Dari orang-orang yang berani berhijrah.

Tahun Baru Hijriyah selalu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam: hijrahnya Rasulullah ﷺ dari Makkah menuju Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah al-Munawwarah.

Menariknya, penanggalan Hijriyah yang kita gunakan hari ini tidak dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, bukan pula dari turunnya wahyu pertama, ataupun kemenangan dalam berbagai peperangan. Atas inisiatif Umar bin Khattab r.a., awal kalender Islam ditetapkan dari peristiwa hijrah.

Tentu bukan tanpa alasan.

Hijrah dipilih karena ia merupakan simbol perubahan. Sebuah pelajaran bahwa seorang muslim tidak boleh menyerah pada keadaan. Ketika satu jalan tertutup, ia mencari jalan lain.

Ketika dakwah menghadapi hambatan, ia menyusun strategi baru. Ketika kemungkaran merajalela, ia berusaha menghadirkan kebaikan.

Rasulullah ﷺ telah memberikan teladan yang luar biasa. Selama lebih dari sepuluh tahun berdakwah di Makkah, beliau menghadapi berbagai bentuk penolakan, intimidasi, penghinaan, pemboikotan, bahkan ancaman pembunuhan.

Namun beliau tidak pernah berhenti. Beliau terus bergerak, terus berikhtiar, dan terus mencari jalan perubahan.

Hingga akhirnya beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya yang sangat beliau cintai.

Ada sebuah syair Arab yang sangat indah:

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى

مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

"Pindahkanlah hatimu ke mana saja engkau suka. Namun cinta yang paling dalam tetaplah kepada cinta yang pertama."

Syair ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan seseorang dengan tempat asalnya, kampung halamannya, tanah kelahirannya. Seseorang boleh saja berpindah ke tempat yang lebih maju, lebih makmur, lebih indah, atau lebih nyaman.

Namun sering kali ada kerinduan yang tidak tergantikan kepada tempat pertama yang menjadi saksi masa kecil, keluarga, dan perjalanan hidupnya.

Demikian pula Rasulullah ﷺ. Makkah bukan sekadar sebuah kota. Makkah adalah tanah kelahiran beliau, tempat tumbuh dan besarnya beliau, tempat kenangan hidup beliau bersama keluarga dan para sahabat.

Karena itu, ketika harus meninggalkan Makkah demi menjalankan perintah Allah dan menyelamatkan dakwah Islam, perpisahan itu bukanlah sesuatu yang ringan.

Hijrah Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar sering kali menuntut pengorbanan besar. Bahkan terkadang seseorang harus meninggalkan sesuatu yang sangat dicintainya demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

Yang menarik untuk kita renungkan hari ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabat tidak memilih menjadi penonton.

Mereka tidak hanya duduk mengeluhkan keadaan.

Mereka tidak sekadar membicarakan kerusakan masyarakat.

Mereka tidak hanya mengkritik sistem yang salah.

Mereka turun tangan menjadi bagian dari solusi.

Hijrah yang mereka lakukan bukan sekadar perpindahan geografis dari Makkah ke Madinah. Lebih dari itu, hijrah adalah perpindahan dari kejahiliyahan menuju peradaban, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari perpecahan menuju persaudaraan, dan dari ketidakberdayaan menuju kebangkitan.

Karena itu, semangat hijrah sesungguhnya adalah semangat melakukan perubahan.

Jika kita melihat kondisi bangsa hari ini, tentu masih banyak persoalan yang perlu dibenahi.

Korupsi masih terjadi.

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah.

Pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Kerusakan lingkungan terus mengancam.

Pergaulan generasi muda juga menghadapi ujian yang tidak ringan.

Namun pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton?

Mudah sekali menjadi komentator.

Mudah sekali menyalahkan keadaan.

Mudah sekali menunjuk pihak lain sebagai penyebab masalah.

Tetapi perubahan tidak pernah lahir dari komentar semata.

Perubahan lahir dari orang-orang yang bersedia mengambil peran.

Ada ungkapan yang sering kita dengar:

"Yang jahat menjadi leluasa bukan semata-mata karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik."

Entah siapa yang pertama kali mengucapkannya, tetapi maknanya sangat relevan.

Banyak penyimpangan yang terjadi bukan hanya karena adanya pelaku keburukan, tetapi juga karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam.

Karena itulah Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi penonton.

Allah SWT berfirman:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik..." (QS. An-Nahl: 125)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya menjadi orang baik untuk dirinya sendiri. Ia juga harus menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya.

Guru mengajar agar lahir generasi yang lebih baik.

Da.i berdakwah agar masyarakat semakin dekat kepada Allah.

Petani bekerja agar masyarakat memperoleh pangan. Pengusaha membuka usaha agar tercipta lapangan pekerjaan. Aktivis sosial bergerak agar persoalan masyarakat mendapat solusi. Masing-masing memiliki medan jihadnya sendiri.

Maka jangan pernah merasa kecil hanya karena kita tidak memiliki jabatan atau kekuasaan. Sebab perubahan tidak selalu dimulai dari gedung-gedung besar atau panggung-panggung megah. Sering kali perubahan lahir dari ruang kelas yang sederhana, dari majelis taklim di kampung, dari kelompok tani, dari komunitas kecil, atau bahkan dari satu orang yang memutuskan untuk berbuat sesuatu.

Tahun Baru Hijriyah seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri:

Selama ini saya berada di posisi yang mana?

Menjadi penonton atau pelaku perubahan?

Menjadi pengeluh atau pencari solusi?

Menjadi pengkritik atau pemberi kontribusi?

Menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi?

Menjadi pengekor atau pelopor?

Karena pada akhirnya, sejarah tidak diubah oleh mereka yang hanya berdiri di pinggir lapangan. Sejarah diubah oleh mereka yang bersedia turun ke medan perjuangan.

Rasulullah ﷺ dan para sahabat bukanlah penonton sejarah.

Mereka adalah pembuat sejarah.

Mereka bukan pengekor keadaan.

Mereka adalah pelopor perubahan.

Hijrah telah mengubah wajah Jazirah Arab. Dari masyarakat yang tenggelam dalam kejahiliyahan menjadi masyarakat yang dipimpin oleh cahaya wahyu. Dari suku-suku yang saling bermusuhan menjadi umat yang dipersaudarakan oleh iman.

Dan setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai oleh orang-orang yang memilih menjadi pelopor, bukan pengekor.

Mungkin kita tidak mampu mengubah bangsa ini sekaligus.

Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan semua persoalan umat.

Tetapi setidaknya kita bisa memulai dari lingkungan terdekat.

Dari keluarga.

Dari sekolah.

Dari masjid.

Dari kelompok tani.

Dari komunitas.

Dari desa tempat kita tinggal.

Selamat Tahun Baru Hijriyah.

Saatnya berhenti hanya mengomentari keadaan.

Saatnya ikut mengambil bagian dalam perubahan.

Jangan menunggu semua orang bergerak.

Jangan menunggu keadaan menjadi ideal.

Jangan menunggu memiliki kekuasaan yang besar.

Sebab setiap perubahan besar selalu dimulai oleh orang-orang biasa yang mau melakukan sesuatu yang luar biasa.

Dan jangan bertanya apa yang sudah diberikan umat ini kepada kita.

Tanyakanlah, apa yang sudah kita berikan untuk umat ini. Karena kelak di hadapan Allah, yang akan ditanyakan bukanlah seberapa banyak masalah yang berhasil kita komentari, tetapi seberapa besar ikhtiar yang telah kita berikan untuk memperbaiki keadaan.

Hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah adalah keberanian berpindah dari diam menuju tindakan, dari keluhan menuju solusi, dari penonton menjadi pelaku perubahan, dan dari pengekor menjadi pelopor kebaikan.

(mp/komdigi)

 

Read More

Ratusan Simpatisan PKS Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Boyolali di Camp Bell Two Edu Park

 

BOYOLALI – Ratusan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan masyarakat menghadiri kegiatan Reses dan Serap Aspirasi Masyarakat yang digelar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Nur Arifin, di Camp Bell Two Edu Park, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, dan usulan pembangunan dari warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Boyolali.

Ketua DPC PKS Kecamatan Teras, Mulyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, yang telah memberikan izin penggunaan lokasi kegiatan.

Pada kesempatan itu, Mulyanto juga memperkenalkan Nur Arifin sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Dapil I sekaligus Wakil Ketua DPRD Boyolali dari Fraksi PKS.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya citra negatif terhadap partai politik di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, seluruh kader partai perlu terus melakukan introspeksi dan kembali kepada khittah perjuangan dalam melayani masyarakat.

"PKS memiliki Unit Pembinaan Anggota (UPA) sebagai wadah pembinaan, silaturahmi, dan bertukar pikiran antaranggota. Hal ini menunjukkan bahwa PKS bukan partai yang hanya hadir menjelang pemilu, tetapi terus bekerja dan hadir di tengah masyarakat sepanjang waktu," ujar Mulyanto.

Sementara itu, Kepala Desa Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Anggota DPRD adalah wakil rakyat, sedangkan rakyat adalah ketuanya. Karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan forum reses ini untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan masing-masing," katanya.

Dalam pemaparannya, Nur Arifin memperkenalkan jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Boyolali yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, ia menjelaskan sejumlah program dan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Nur Arifin, di Dapil I terdapat 13 titik lokasi program BKK yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada berkurangnya jumlah titik program dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain menyampaikan perkembangan program pembangunan, Nur Arifin juga menginformasikan berbagai agenda dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Boyolali yang akan diperingati pada 5 Juli 2026.

Pada kesempatan tersebut, Nur Arifin mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 DPRD Kabupaten Boyolali telah membahas sembilan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut mengawal implementasi Perda agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Perda yang telah dibahas dan ditetapkan perlu mendapat pengawasan bersama agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Menutup kegiatan reses, Nur Arifin mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga di tengah tantangan ekonomi yang ada saat ini. Ia mengimbau masyarakat agar mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak produktif, menjauhi jalan pintas yang berisiko, serta terus berupaya meningkatkan kreativitas dalam memperoleh penghasilan.

"Kita harus semakin cermat mengelola keuangan keluarga, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, dan terus berikhtiar mencari sumber-sumber penghasilan yang halal dan produktif," pesannya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan dialog yang konstruktif. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Boyolali demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.

(ha/komdigi)

Read More

Etika Berpartai: Menjaga Amanah Dakwah dalam Jalan Politik

Oleh Badruzzaman

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat syumuliyah (menyeluruh) dan komprehensif. Karena itu, dakwah Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, budaya, hingga politik.

Dalam pandangan Islam, seorang muslim tidak cukup hanya menjadi pribadi yang shalih (baik untuk dirinya sendiri). Lebih dari itu, ia dituntut menjadi mushlih, yaitu pribadi yang aktif melakukan perbaikan dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan sosial tidak akan terwujud apabila umat hanya berdiam diri, bersikap pasif, dan enggan menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar.

Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan mendatangkan akibat yang serius bagi kehidupan umat. Beliau bersabda:

 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian harus memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau Allah hampir saja menurunkan azab kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya namun doa kalian tidak dikabulkan." (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut memberikan pelajaran bahwa ketika kebaikan tidak lagi diperjuangkan dan kemungkaran dibiarkan tumbuh tanpa kendali, maka berbagai kerusakan sosial akan muncul. Kepemimpinan dapat jatuh ke tangan orang-orang yang tidak amanah, dan keberkahan kehidupan masyarakat pun akan berkurang.

Politik sebagai Sarana Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam rangka mewujudkan dakwah yang lebih efektif, terarah, dan berdampak luas, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar perlu dilakukan secara berjamaah, terorganisasi, dan memiliki tata kelola yang baik. Semangat inilah yang sejalan dengan firman Allah SWT:
 

 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaff: 4)

Ayat ini mengajarkan pentingnya kerja kolektif, disiplin organisasi, persatuan visi, dan kekuatan barisan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu wadah yang sah dan konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umat adalah melalui partai politik. Oleh karena itu, aktivitas politik sejatinya dapat menjadi bagian dari ikhtiar dakwah apabila dijalankan dengan niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar.

Pentingnya Etika dalam Berpartai

Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan. Lebih dari itu, ia adalah instrumen perjuangan yang harus dijalankan dengan akhlak, moral, dan etika yang luhur. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, sirah para nabi dan sahabat, pemikiran para ulama, serta peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sebuah  kesempatan, K.H. Didin Hafifuddin menyampaikan beberapa prinsip penting yang perlu menjadi pedoman dalam membangun etika berpartai.

1. Meluruskan Niat dan Menguatkan Motivasi karena Allah

Setiap aktivitas perjuangan harus dilandasi keikhlasan dan orientasi ibadah kepada Allah SWT. Jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan.

Allah SWT berfirman:

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Demikian pula hadits yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab رضي الله عنه:

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Menguatkan Ta'liful Qulub, Ta'liful Fikrah, dan Ta'liful Harakah

Persatuan tidak cukup hanya pada tataran organisasi. Persatuan harus dibangun dalam hati, pemikiran, dan gerak langkah perjuangan.

Allah SWT berfirman:

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai."(QS. Ali Imran: 103)

Kekuatan sebuah partai bukan hanya terletak pada jumlah anggotanya, tetapi pada soliditas hati, kesamaan visi, dan kesatuan langkah para kadernya.

3. Membiasakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan tradisi yang diajarkan Islam dalam menyelesaikan persoalan dan menentukan kebijakan.

Allah SWT memuji orang-orang beriman yang:

"...urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Dengan musyawarah, keputusan menjadi lebih bijaksana, partisipatif, dan dapat diterima oleh seluruh unsur organisasi.

4. Membudayakan Taushiyah dan Saling Menasihati

Perjuangan politik adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Karena itu, diperlukan budaya saling menasihati, saling mengingatkan, memperbanyak ibadah, memperkuat ukhuwah, meningkatkan pengorbanan, serta memperluas amal kebajikan.

Partai yang sehat adalah partai yang di dalamnya tumbuh tradisi nasihat yang tulus, bukan budaya saling menjatuhkan.

5. Menjauhi Perpecahan dan Penyakit Hati

Salah satu penyebab melemahnya perjuangan adalah munculnya konflik internal yang dipicu oleh hasad, dengki, ego pribadi, ambisi jabatan, saling menjegal, atau "menggunting dalam lipatan".

Allah SWT mengingatkan:

"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." (QS. Al-Anfal: 46)

Begitu pula Allah melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan perilaku yang merusak persaudaraan sebagaimana dalam (QS. Al-Hujurat: 12).

Penutup

Berpartai dalam perspektif Islam bukanlah sekadar aktivitas politik, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk menghadirkan kemaslahatan, memperjuangkan keadilan, dan menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, keberhasilan perjuangan tidak hanya ditentukan oleh strategi politik, kekuatan logistik, atau besarnya dukungan massa. Yang jauh lebih penting adalah terjaganya etika, akhlak, dan ruh perjuangan di dalamnya.

Apabila nilai-nilai keikhlasan, persatuan, musyawarah, saling menasihati, serta semangat menjaga ukhuwah terus dipelihara, maka partai akan menjadi bangunan yang kokoh (bunyanun marshush), kuat menghadapi berbagai tantangan, serta memperoleh pertolongan, kemenangan, dan keberkahan dari Allah SWT dalam menjalankan amanah dakwah melalui jalur politik dan parlemen.

Wallahu a'lam bish-shawab.

(mp/komdigi)

Read More

Sarasehan Pembinaan Saksi PKS: Menguatkan Peran Relawan untuk Kemenangan

BOYOLALI - DPD PKS Boyolali menggelar Sarasehan Pembinaan Saksi pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Aula Kantor DPTD PKS Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh 100-an relawan PKS dari Dapil 1 sampai 5, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan soliditas saksi.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran saksi sebagai garda terdepan dalam menjaga amanah suara rakyat. Dengan semangat kebersamaan dan militansi, para relawan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Sarasehan berlangsung hangat dan penuh semangat, menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen perjuangan. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar relawan.

Melalui agenda ini, PKS Boyolali terus meneguhkan langkah dalam membangun kekuatan saksi yang solid, siap mengawal suara rakyat hingga kemenangan. ✊

(mp/komdigi)

Read More

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Menguatkan Nilai Kebangsaan di Tengah Masyarakat

BOYOLALI - Sebanyak 100-an peserta mengikuti kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si pada Sabtu sore, 14 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Acara diawali dengan sambutan Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si. yang mengupas secara mendalam tentang 4 Pilar MPR RI, serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Suasana semakin interaktif dalam sesi tanya jawab, di mana peserta antusias berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan. Kegiatan ini pun ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan.

Melalui agenda ini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam kuat, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.

(mp/komdigi)

Read More

Wahyono: Ketimpangan Anggaran Pendidikan 2026, Banyak Sekolah Rusak dan Roboh

Boyolali – Empat sekolah roboh, ratusan lainnya rusak, tetapi anggaran rehabilitasi justru paling kecil. Kondisi inilah yang menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, saat menghadiri rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (18/11). 

Dalam forum tersebut, Wahyono menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran pendidikan. Ia mempertanyakan kepastian Dana Kesra untuk guru PAUD, setelah menerima aspirasi dari guru di daerah pemilihannya. 

Kemudian menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa sekolah yang roboh pada tahun ini yakni SD Guli Nogosari, salah satu SD di Klego, SMPN 2 Juwangi, dan yang paling baru SD di Senggrong, Andong. Situasi tersebut mendorongnya mempertanyakan besaran anggaran rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2026, mengingat saat ini memasuki musim hujan dan risiko keselamatan siswa semakin tinggi. Selain itu, Wahyono meminta penjelasan terkait rencana pengadaan seragam sekolah dan LKS untuk jenjang SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa Dana Kesra untuk Guru PAUD masih tetap dianggarkan pada tahun 2026 sebesar Rp 4,5 miliar dengan jumlah penerima 1.930 guru. Sementara itu, untuk rehabilitasi sekolah, saat ini terdapat 71 SMP dan 250 SD dalam kondisi rusak. Namun anggaran rehab pada RAPBD 2026 hanya sebesar Rp 284,8 juta, jumlah yang dinilai sangat terbatas dibanding kebutuhan. Adapun terkait rencana seragam sekolah dan LKS, Pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar, yang terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.

Menanggapi paparan tersebut, Wahyono mengapresiasi keberlanjutan anggaran Kesra untuk guru PAUD. Namun ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah, terutama ketika banyak bangunan sekolah dalam kondisi rusak dan rawan roboh. Ia menilai keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama.

Terkait rencana pemberian seragam sekolah dan LKS, Wahyono menilai kebijakan tersebut belum tepat momentum karena kondisi anggaran yang terbatas. Menurutnya, rehabilitasi sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam sekolah.

Pada akhir rapat, Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui. Komisi menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali. (nh/ta).

Read More

Usung Semangat "Kokoh Bersama", PKS Boyolali Siap Jalankan Amanah Periode 2025-2030

 

BOYOLALI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali secara resmi mengukuhkan jajaran kepengurusan barunya dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) VI dan Musyawarah Cabang (MUSCAB). Acara pelantikan yang digelar di Gedung PKPN Boyolali pada Ahad (12/10/2025), ini menjadi tonggak penting bagi soliditas partai di tingkat kabupaten.

Dengan mengusung tema "Kokoh Bersama Majukan Boyolali untuk Indonesia", acara ini melantik dan mengukuhkan empat pilar organisasi sekaligus, yaitu Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Etik Daerah (DED) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk masa bakti 2025-2030 serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Boyolali untuk masa bakti 2025-2028.

Prosesi pelantikan jajaran pengurus DPD, MPD, dan DED didasarkan pada Surat Keputusan (SK) resmi dari Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf. SK tersebut dibacakan secara khidmat oleh masing-masing sekretaris.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh penting dari tingkat wilayah, yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah, Budhi Hartanto, yang kehadirannya memberikan arahan ke depan bagi PKS Kabupaten Boyolali.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S.Pi., dalam pidatonya menyampaikan visi dan arah gerak PKS Boyolali untuk lima tahun mendatang.

Secara total, sebanyak 77 pengurus dari tingkat DPD (65 orang), MPD (4 orang), dan DED (8 orang) resmi dilantik, bersama dengan jajaran pimpinan dari 22 DPC di seluruh kecamatan. Pelantikan yang mencakup seluruh tingkatan struktur ini menegaskan kesiapan PKS Boyolali untuk bekerja secara terstruktur dan masif hingga ke akar rumput.

Dengan semangat kebersamaan dan kokohnya struktur yang baru, PKS Boyolali siap menjalankan amanah untuk berkontribusi secara nyata dan memajukan Kabupaten Boyolali bagi Indonesia.

(ha/komdigi)

, 12 Oktober 2025

Read More

Siap Berkhidmat, DPD PKS Boyolali Tetapkan Nahkoda Baru di Tingkat Kecamatan

BOYOLALI – DPD PKS Boyolali secara resmi mengumumkan penetapan struktur kepengurusan untuk 22 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di seluruh kecamatan se-Kabupaten Boyolali pada Ahad (5/10/2025).

Pembacaan Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PKS Boyolali, Ahmad Hasyim, S.Si. Pengumuman yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube ini menandai babak baru konsolidasi internal partai untuk masa bakti 2025-2030.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S.Pi., dalam sambutannya menegaskan bahwa regenerasi kepengurusan ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang berjalan mulus dan damai.

“Alhamdulillah, proses pergantian kepemimpinan dari pusat hingga daerah telah berjalan dengan sangat indah. Kami memahami bahwa setiap amanah yang diberikan bukanlah sebuah kehormatan, tetapi adalah sebuah tugas yang harus kita tunaikan,” ungkap Wahyono. Ia berharap 22 tim pengurus DPC PKS yang baru dapat bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan partai dalam melayani masyarakat.

Lima Fondasi Kerja Pengurus DPC PKS Boyolali

Sebagai bekal bagi para pengurus DPC yang baru, Ketua DPD PKS Boyolali memaparkan lima fondasi tata kelola partai yang menjadi pedoman kerja. Kelima poin ini merupakan hasil strategis dari Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang perlu diimplementasikan hingga ke tingkat struktur paling bawah.

Berikut adalah lima fondasi tersebut:

1. Kepemimpinan yang Berlandaskan Nilai. Seluruh pengurus DPC PKS Boyolali diwajibkan untuk memegang teguh nilai Bersih, Peduli, Profesional, dan Negarawan. Ini adalah kunci untuk membangun integritas pribadi dan kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat.

2. Manajemen yang Berorientasi pada Tujuan. Fokus kerja lima tahun ke depan dirumuskan dalam program K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik). Setiap program yang disusun harus memiliki dampak dan tujuan yang jelas.

3. Membangun Tradisi Kecerdasan Kolektif. Para ketua DPC PKS didorong untuk aktif mendengarkan dan menyerap berbagai masukan, ide, serta gagasan, baik dari internal kader maupun dari tokoh dan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

4. Kebijakan yang Berbasis Data Akurat. Dalam menyusun program pelayanan, DPD PKS Boyolali menekankan pentingnya penggunaan data yang valid. “Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tanpa angka atau ukuran yang tepat. Program harus didasarkan pada data kemiskinan, data peluang ekonomi, dan data riil lainnya di Boyolali,” jelas Wahyono.

5. Mengutamakan Semangat Kerja Kolaboratif. Soliditas adalah kunci. Seluruh potensi kader di 22 DPC akan dimaksimalkan melalui semangat gotong-royong dan sinergi untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Pesan dan Harapan untuk Masa Bakti yang Baru

Menutup arahannya, Wahyono memberikan pesan penutup yang mendalam bagi seluruh jajaran pengurus baru, yang rencananya akan mengikuti prosesi pelantikan pada 12 Oktober 2025 mendatang.

“Mulailah amanah ini dengan niat yang ikhlas. Insya Allah, ketika kita ikhlas, maka yang berat akan terasa ringan, yang susah akan terasa mudah, dan pertolongan Allah akan semakin dekat,” pungkasnya.

Dengan ditetapkannya 22 nahkoda baru di tingkat kecamatan, DPD PKS Boyolali menunjukkan kesiapannya untuk semakin solid bergerak dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Boyolali.

(ha/komdigi)

, 5 Oktober 2025

Read More

Musda DPTD PKS Dapil V Jateng: Dorong Dukungan RUU Perampasan Aset dan Program MBG

Boyolali, Ahad 7 September 2025 — Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah PemilihanV menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VI di Kantor DPD PKS Boyolali. Musda kali ini diikuti oleh Anggota DPTD periode 2020–2025 dan periode 2025–2030, serta berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, SE, M.Si, Bendahara DPW PKS Jawa Tengah, H. Narso, Ketua Dewan Dakwah Jawa Tengah, H. Daryono, ST, M.Si, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tugiman dan Martono.

Musda kali ini menegaskan dua amanah penting, yaitu:

1. Dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset, sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Dukungan terhadap Program MBG (Makan Bergizi Gratis), sesuai hasil survei yang menunjukkan 82% masyarakat menyatakan setuju dengan program ini.

Ketua DPD PKS Boyolali periode 2025–2030, Wahyono, S.Pi, menyampaikan bahwa PKS Boyolali berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang pro-rakyat.

“PKS Boyolali akan terus mendorong RUU Perampasan Aset, mendukung program pemerintah seperti MBG, serta program-program lainnya yang berpihak kepada rakyat. Kami siap menjadi mitra pemerintah yang kritis, konstruktif, dan solutif. Target kami di Boyolali adalah minimal tujuh kursi DPRD,” tegas Wahyono.

Musda ini diharapkan semakin menguatkan soliditas PKS Boyolali untuk melayani masyarakat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan daerah. (humas)

Read More

Wahyono Salurkan 11.000 Bibit Kelapa

Boyolali, 16 Juli 2025 - Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 3 (Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Karanggede, Kemusu), Bapak Wahyono, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bibit kelapa kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Rukun Tani" di Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamudro.

Sebanyak 11.000 batang bibit kelapa, diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Gapoktan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perkebunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bantuan ini merupakan hasil advokasi dari Anggota DPR RI, Bapak Abdul Kharis Almasyhari, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS dan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat terkait, yakni Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Camat Wonosamudro, Kepala Desa Kalinanas, Pengurus dan anggota Gapoktan "Rukun Tani" Desa Kalinanas.

Pak Wahyono menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen PKS dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani di daerah. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi perkebunan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi petani,” ujarnya.

Fraksi PKS terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Harapannya, Desa Kalinanas dan wilayah sekitarnya dapat menjadi contoh sukses pengembangan komoditas kelapa yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.(fr/sf)

Read More

Kenapa Pembangunan Pasar Karanggede Tertunda?, Ini Penjelasan Pak Atok

Boyolali, 17 Juli 2025 — Dalam dua hari terakhir, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boyolali tengah menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat kali ini berlangsung lebih intensif dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah penundaan pembangunan Pasar Karanggede, yang sebelumnya telah terbakar dan menjadi perhatian publik. Sebelumnya, alokasi anggaran pembangunan pasar tersebut telah disepakati dalam APBD Murni 2025. Namun, dalam rapat terakhir pada 17 Juli 2025, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pembangunan fisik pasar induk baru akan dilaksanakan pada Januari 2026, dan karenanya akan dimasukkan dalam APBD Tahun 2026. Untuk saat ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan pasar darurat sebagai solusi sementara.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali melalui juru bicaranya, Atok Suyoto, menyampaikan sikap Fraksi:

“Kami menyayangkan tertundanya pembangunan Pasar Karanggede. Perlu diingat, kasus ini berbeda dari proyek pembangunan pasar sebelumnya yang bersifat relokasi. Dalam hal ini, terjadi karena kebakaran atau force majeure. Terlebih lagi, anggaran pembangunannya telah disepakati bersama dalam APBD Murni 2025,” jelas Atok.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, skema pembangunan tahun jamak (multiyears) seharusnya dapat digunakan bila pembangunan tidak memungkinkan selesai dalam 12 bulan.

“Kalau memang kendalanya di waktu pelaksanaan 12 bulan, maka Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya sudah membuka ruang multiyears. Ketentuan waktu 12 bulan itu kan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) huruf a. Jadi ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah,” terang Atok.

Meski demikian, dengan mempertimbangkan penjelasan dan kesiapan dari pihak eksekutif, Fraksi PKS tetap menghargai keputusan penjadwalan ulang tersebut. Namun demikian, Fraksi PKS mendorong agar pembangunan pasar darurat dapat segera dilaksanakan, dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut, demi mendukung aktivitas ekonomi warga dan memberikan kepastian bagi para pedagang terdampak. (nh/ta)

Read More

Wahyono: Menjemput Aspirasi Hingga Pelosok Desa

Boyolali, 13 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Wahyono, dari daerah pemilihan III (Karanggede, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, dan Juwangi), menggelar kegiatan reses di Balai Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya reses anggota Fraksi PKS dilaksanakan di desa tersebut.

Berlokasi di tengah pedesaan khas Boyolali bagian utara, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai dusun di wilayah Wonosegoro yang merupakan konstituen aktif Pak Wahyono. Suasana akrab dan dialogis mewarnai jalannya kegiatan.

Dalam sesi pemaparan, Wahyono menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Boyolali utara. Masyarakat pun turut menyampaikan keluhan, terutama mengenai banyaknya hewan ternak, khususnya sapi, yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyono menjelaskan bahwa sebenarnya ada mekanisme santunan kematian ternak akibat PMK sebesar Rp10 juta per ekor, yang bisa diajukan melalui laporan resmi dengan persyaratan tertentu. Informasi ini ternyata belum diketahui oleh sebagian besar warga Desa Bandung.

"Reses di lokasi yang jauh dari pusat kota seperti ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat desa tersampaikan dan informasi dari pemerintah juga sampai ke akar rumput," jelas Wahyono.

Selain menyerap aspirasi, Wahyono juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi legislatif kepada masyarakat. Ia memaparkan berbagai kontribusi Fraksi PKS dalam pembangunan daerah, termasuk dalam bidang peternakan, kesehatan, serta penguatan anggaran untuk desa.

Melalui kegiatan ini, Wahyono menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga desa serta memastikan kehadiran negara terasa hingga pelosok Boyolali utara.

(nh/ta)

Read More

Reses Ali Hufroni Bahas "Kekhawatiran" Pergaulan Anak

Boyolali, 12 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Ali Hufroni, melaksanakan kegiatan reses di rumah Bapak Sutanto, Dusun Dukuh, Kecamatan Banyudono. Kegiatan ini dihadiri oleh warga sekitar, tokoh masyarakat, serta pengurus PKS setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Hufroni menyampaikan paparan mengenai kontribusi Fraksi PKS dalam peran legislatif, termasuk dalam upaya membangun regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan generasi muda.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja, terutama terkait dengan usia pernikahan. Seorang warga bertanya,

"Usia menikah minimal 19 tahun, tapi sekarang pergaulan tidak terkontrol. Kalau terjadi kehamilan sebelum usia 19, apakah bisa dinikahkan? Mohon solusi dan arahan."

Menanggapi hal tersebut, Ali Hufroni menjelaskan bahwa anggota DPRD telah beupaya menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini.

"Memang betul, tantangan pergaulan anak-anak zaman sekarang luar biasa, terlebih dengan adanya media sosial. Maka perlu perhatian serius dari orang tua. Penggunaan HP harus diawasi dan dibatasi, serta anak-anak perlu sering diajak bicara tentang perasaannya di sekolah, dan jangan lupa: sering-sering dipeluk," ujar Ali Hufroni.

Menurutnya, perhatian emosional orang tua menjadi benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membentuk ekosistem pengawasan bersama, mulai dari rumah tangga, lingkungan RT, hingga sekolah.

"Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran kita bersama. Tapi dengan kerja sama, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terlindungi," pungkasnya.

Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog yang hangat antara warga dan wakil rakyat, membahas isu-isu aktual yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.(nh/ta)

Read More

Reses di Sawah: Atok Suyoto Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan untuk Petani

Boyolali, 13 Juli 2025 — Ada yang istimewa dari kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Atok Suyoto, kali ini. Berlangsung di tengah hamparan sawah Kecamatan Andong, kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda dan menyegarkan. Reses yang biasanya digelar di balai pertemuan, kini dilakukan langsung di jalan tengah sawah, dikelilingi oleh udara sejuk dan panorama khas pedesaan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kelompok tani, petani lokal, serta tokoh masyarakat dari daerah pemilihan IV (Klego, Andong, Nogosari, dan Simo). Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor ekonomi pembangunan lainnya, Atok Suyoto memanfaatkan momentum ini untuk mendengar langsung aspirasi para petani.

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan air untuk pertanian, kedalaman sumur yang menyulitkan pembuatan sumur marsibel, serta minimnya inovasi dan regenerasi petani.

"Kita butuh anak-anak muda masuk ke dunia pertanian. Kalau para sepuh sudah tidak bisa bertani, siapa yang akan meneruskan? Panjenengan sekarang saja sudah kesulitan mencari orang untuk nandur, bukan?” tutur Pak Atok.

Dalam pemaparannya, beliau juga membagikan contoh dari negara lain seperti Thailand yang berhasil memajukan pertaniannya dengan pendekatan kebijakan kolektif, termasuk penggabungan lahan dan sistem bagi hasil. Menurutnya, kemajuan pertanian tidak cukup hanya dengan kerja keras petani, tapi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak dan inovatif.

Lebih dari sekadar menyerap aspirasi, pada kesempatan tersebut Pak Atok juga menyalurkan hasil perjuangan aspirasi yang sebelumnya telah diajukan oleh masyarakat, berupa: Hair sprayer, Traktor tangan, Pompa air, Serta beberapa alat pertanian lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja petani dan mendorong produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian bibit buah produktif kepada para peserta, sebagai simbol harapan dan keberlanjutan. Nuansa keakraban dan semangat gotong royong begitu terasa sepanjang kegiatan.

Melalui kegiatan seperti ini, Atok Suyoto kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga turun langsung menyapa, mendengar, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang diwakilinya. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Setujui RPJMD 2025–2029, Siap Kawal & Menjadi Mitra Konstruktif

Boyolali, 11 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7), sebagai juru bicara Ali Hufroni, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya atas penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda, sembari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan.

Soroti Infrastruktur, SDM, dan Tata Kelola

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah, termasuk peningkatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Namun, Fraksi juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi warga.

Fraksi PKS menyoroti target kemantapan jalan kabupaten yang dinilai masih moderat, yaitu peningkatan dari 83,19% menjadi 84,7% dalam lima tahun. Fraksi berharap komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam masa kampanye terkait pembangunan wilayah perbatasan dapat diakselerasi hingga mencapai kemantapan jalan minimal 90%.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKS meminta agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi perlu strategi penyelesaian jangka menengah melalui sinergi konkret dengan pemerintah pusat.

“Jangan sampai RTLH hanya jadi pekerjaan rumah abadi yang terus dipindah dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya tanpa penyelesaian,” tegas juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar berbagai janji kampanye lainnya, seperti pengelolaan sampah berbasis teknologi, layanan pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, hingga infrastruktur dasar, benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah secara terukur dan konsisten.

Beasiswa dan Pembangunan SDM Jangan Hanya Simbolik

Fraksi PKS juga menyinggung soal program beasiswa sarjana bagi warga miskin yang mulai menunjukkan hasil. Tahun depan diperkirakan angkatan pertama akan menyelesaikan studi. Program ini, menurut Fraksi PKS, harus dipandang sebagai investasi pembangunan SDM, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan.

“Penerima beasiswa harus dibina dan diberdayakan sebagai agen pembangunan di desa mereka, bukan berhenti pada seremoni pemberian bantuan,” ungkap Fraksi PKS.

Efisiensi Belanja Pegawai dan Reformasi Layanan Publik

Fraksi PKS mengingatkan perlunya penurunan proporsi belanja pegawai yang saat ini masih di angka 40,92%, jauh di atas batas ideal maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan distribusi dan produktivitas ASN, termasuk memperluas titik layanan publik seperti Pos Damkar dan Puskeswan.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi data dan narasi dalam dokumen RPJMD. Kekeliruan teknis, menurut Fraksi PKS, bukan semata kesalahan administratif, tetapi dapat merusak kredibilitas pemerintahan di mata publik.

Setuju, Tapi Tetap Mengkritisi

Dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim,” Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan komitmen untuk mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif.

“Kami siap menjadi mitra yang adil dan solutif, demi terwujudnya Boyolali yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Ali dalam pidato akhirnya. (nh/ta)

Read More

Sawungrono FC Tampil Gacor di Final Kades Karangmojo Cup 3, Pak Atok: Ini Ajang Bergengsi dan Hiburan Rakyat

Boyolali, 6 Juli 2025 — Turnamen sepak bola Kepala Desa Karangmojo Cup 3 resmi ditutup hari ini, ditandai dengan kemenangan gemilang Sawungrono FC dalam laga final. Setelah melewati lima pertandingan ketat sejak 21 Juni, tim desa asal Pelang, Kecamatan Klego, tampil gacor dan berhasil membawa pulang trofi bergengsi Piala Kepala Desa Karangmojo.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Desa Karangmojo ini diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah, seperti Sragen, Solo, Karanganyar, dan tuan rumah Boyolali. Tahun ini, turnamen dibuka untuk umum dari berbagai kategori usia, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat pecinta bola.

Pak Atok, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, turut hadir sebagai pendukung dan official Sawungrono FC. Ia menyebut turnamen ini sebagai ajang yang bukan hanya penuh gengsi, tapi juga sarat manfaat sosial dan budaya.

"Sawungrono FC ini adalah komunitas sepak bola dari desa yang sudah aktif sejak lama. Kami mendukung karena turnamen ini memberi ruang ekspresi, kebanggaan, dan hiburan bagi warga. Antusiasmenya luar biasa," ujar Pak Atok.

Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran beberapa pemain dari Persebi Boyolali menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya untuk menambah kekuatan tim, tapi juga agar banyak penonton hadir dan prestise turnamen meningkat.

*"Ada unsur hiburan dan pembinaan juga. Dengan adanya pemain-pemain Persebi, daya tarik turnamen lokal seperti ini makin kuat. Ini bisa jadi sarana promosi sepak bola desa yang layak didukung,"* tambahnya.

Meski berjalan lancar, beberapa laga kualifikasi juga diwarnai ketegangan, terutama terkait keputusan wasit yang kerap mengeluarkan kartu kuning mendadak. Namun semangat fair play tetap dijaga oleh seluruh peserta hingga akhir.

"Turnamen Kepala Desa Karangmojo Cup" kini menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat. Pak Atok berharap ajang ini terus dikembangkan sebagai ruang tumbuhnya bakat muda serta wahana mempererat persaudaraan antarwarga. *"Kita tidak hanya bicara skor, tapi tentang semangat, sportivitas, dan semarak warga desa,"* pungkasnya. (nh/ta)

Read More

Menata Pembangunan Boyolali Menuju Indonesia Emas: Fraksi PKS Desak Penyempurnaan RPJMD

Boyolali, 30 Juni 2025 - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD. Ketua Fraksi PKS, Wahyono, S.Pi, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan arah kebijakan strategis lima tahunan yang harus sejalan dengan visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045” serta berpijak pada nilai akhlak dan kepemimpinan kolaboratif.

Fraksi PKS menyoroti berbagai kelemahan substansial dalam dokumen tersebut, mulai dari ketidaksesuaian konsideran, lemahnya logika kebijakan, hingga kualitas data yang diragukan. Beberapa indikator seperti lonjakan ketersediaan pangan hingga ribuan persen, angka produksi perikanan yang melonjak drastis, serta data penyakit hewan yang tidak akurat menunjukkan lemahnya validasi. Selain itu, istilah hukum seperti “pemerintah daerah” juga belum dirumuskan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek pembangunan, Fraksi PKS menilai strategi pengentasan kemiskinan masih cenderung karitatif dan belum menyentuh akar masalah. Komposisi belanja daerah juga masih terlalu tinggi pada belanja pegawai, melebihi ambang batas 30% yang ditetapkan UU HKPD sampai dengan tahun 2027. Ketimpangan layanan publik antardaerah, stagnasi capaian pengelolaan sampah, serta minimnya inovasi daerah tercermin dari rendahnya skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fraksi juga menilai RPJMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJPD sebagai peta jalan jangka panjang.

Sebagai penutup, Wahyono, S.Pi menyatakan Fraksi PKS siap mendukung penuh jika pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dokumen RPJMD secara menyeluruh, berdasarkan data yang sahih dan orientasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Fraksi berharap RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar formalitas birokrasi. Fraksi PKS akan terus hadir sebagai pengawal kritis dan konstruktif bagi pembangunan Boyolali yang berkeadilan dan berkelanjutan. (nh/ta)

Read More

Soroti Serapan Anggaran dan Kemiskinan, PKS Ajukan 8 Catatan Kritis untuk Pemkab

Boyolali, 24 Juni 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (24/6) di Ruang Paripurna S. Paryanto. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyampaikan sejumlah catatan penting sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, khususnya terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,25%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran ini dinilai bisa berdampak pada lambatnya pelaksanaan program prioritas.

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Boyolali membutuhkan harapan baru yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat kecil,” tegas Atok Suyoto.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat, dijalankan secara kolaboratif, dan menjangkau hingga ke desa serta keluarga miskin.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

1. Realisasi BTT untuk fogging yang belum optimal, dinilai perlu diperbaiki melalui SOP yang lebih responsif.
2. Validasi data makroekonomi dan input rekening keuangan diminta lebih cermat untuk menjaga keakuratan arah kebijakan.
3. Realisasi operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan yang masih rendah (49,71%) disarankan disusun ulang dengan pendekatan jangka panjang melalui masterplan.
4. Koordinasi antar-level pemerintahan diminta lebih proaktif dan tidak pasif menunggu arahan provinsi.
5. Pengelolaan piutang daerah diminta dilakukan secara solutif dan adil, sementara piutang kadaluarsa perlu segera dihapuskan.
6. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.435 orang diapresiasi, dan diharapkan terus diperkuat melalui pelatihan dan integrasi data ketenagakerjaan.
7. BUMD didorong lebih profesional dan berbasis kinerja agar tidak menjadi beban anggaran daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti fenomena maraknya investasi bodong dan jeratan pinjaman online, yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong hadirnya muatan lokal Literasi Keuangan dalam dunia pendidikan sebagai langkah jangka panjang membangun ketahanan ekonomi generasi muda.

Di akhir penyampaian, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap angka dalam laporan ini adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga integritas dokumen publik demi kebijakan yang lebih akurat dan berpihak kepada rakyat,” tutup Atok. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Soroti Kemiskinan Struktural dan Efektivitas Anggaran dalam Pandangan Umum LPJ APBD 2024

Boyolali – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian usia ke-178 Kabupaten Boyolali. Dalam semangat hari jadi ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dan evaluasi bersama dalam menyejahterakan masyarakat.

Kemiskinan Struktural Jadi Sorotan

Fraksi PKS menyoroti meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Boyolali pada tahun 2024, meskipun secara persentase angka kemiskinan tercatat 9,63%. Peningkatan indeks dari tahun sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah semakin memburuk.

"Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahaya yang menunjukkan jurang ketimpangan semakin menganga. Jika tidak ditangani serius, Boyolali berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural," tegas Wahyono.

Fraksi PKS mendesak Pemkab Boyolali untuk memberikan penjelasan tentang strategi dan langkah konkret dalam 100 hari kerja Bupati Boyolali guna menjawab tantangan ini.

Apresiasi Kinerja Pendapatan Daerah, Soroti Realisasi Belanja

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami penurunan dan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan penting diberikan, di antaranya:

Belanja Modal Pendidikan: untuk rehabilitasi sarpras sekolah sebesar Rp 50 juta tidak terealisasi.

Belanja Hibah Dinas Pendidikan: yang hanya terealisasi 1,4% dari Rp 7,7 miliar anggaran.

Program drainase: yang realisasinya rendah, bahkan 0% untuk penyusunan rencana strategis.

Realisasi pajak pasir dan kerikil: yang anjlok drastis menjadi hanya 32,17%.

Belanja Tidak Terduga (BTT): untuk fogging DBD yang masih minim dan tidak merata aksesnya ke masyarakat.

Kritik atas Pengelolaan Piutang dan Program Prioritas

Fraksi PKS juga mengkritisi masih tingginya angka piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp 89 miliar. Beberapa pos yang menjadi perhatian adalah piutang pasar, BLUD RSUD, dan piutang bagi hasil pajak yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlu adanya reformasi sistem penagihan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tegas dan akuntabel.

Sementara itu, program-program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan, hingga perdagangan juga menjadi sorotan karena rendahnya capaian realisasi anggaran.

"Kami meminta penjelasan atas hambatan-hambatan realisasi dan mendorong adanya perencanaan yang lebih akurat dan solutif untuk ke depan," ujar Wahyono.

Usulan dan Harapan PKS

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Boyolali untuk segera menindaklanjuti peraturan pelaksana dari Perda yang telah diundangkan, agar dapat memberikan manfaat hukum dan programatik yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa aspirasi masyarakat juga disampaikan, seperti kondisi jalan rusak di depan GOR Budi Langgeng, Sawahan, Ngemplak, yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari kecelakaan dan kerugian lebih lanjut.

Penutup

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan rakyat Boyolali. Dengan pendekatan kritis-konstruktif, Fraksi PKS berharap Boyolali dapat terus melangkah menuju daerah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Segala masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kami terhadap Boyolali. Perubahan memerlukan kemauan, sinergi, dan keberanian mengambil langkah nyata," tutup Wahyono. (nh/ta)

Read More