17 Juli 2025

Kenapa Pembangunan Pasar Karanggede Tertunda?, Ini Penjelasan Pak Atok

Boyolali, 17 Juli 2025 — Dalam dua hari terakhir, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boyolali tengah menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat kali ini berlangsung lebih intensif dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah penundaan pembangunan Pasar Karanggede, yang sebelumnya telah terbakar dan menjadi perhatian publik. Sebelumnya, alokasi anggaran pembangunan pasar tersebut telah disepakati dalam APBD Murni 2025. Namun, dalam rapat terakhir pada 17 Juli 2025, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa pembangunan fisik pasar induk baru akan dilaksanakan pada Januari 2026, dan karenanya akan dimasukkan dalam APBD Tahun 2026. Untuk saat ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan pasar darurat sebagai solusi sementara.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali melalui juru bicaranya, Atok Suyoto, menyampaikan sikap Fraksi:

“Kami menyayangkan tertundanya pembangunan Pasar Karanggede. Perlu diingat, kasus ini berbeda dari proyek pembangunan pasar sebelumnya yang bersifat relokasi. Dalam hal ini, terjadi karena kebakaran atau force majeure. Terlebih lagi, anggaran pembangunannya telah disepakati bersama dalam APBD Murni 2025,” jelas Atok.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, skema pembangunan tahun jamak (multiyears) seharusnya dapat digunakan bila pembangunan tidak memungkinkan selesai dalam 12 bulan.

“Kalau memang kendalanya di waktu pelaksanaan 12 bulan, maka Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya sudah membuka ruang multiyears. Ketentuan waktu 12 bulan itu kan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) huruf a. Jadi ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah,” terang Atok.

Meski demikian, dengan mempertimbangkan penjelasan dan kesiapan dari pihak eksekutif, Fraksi PKS tetap menghargai keputusan penjadwalan ulang tersebut. Namun demikian, Fraksi PKS mendorong agar pembangunan pasar darurat dapat segera dilaksanakan, dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut, demi mendukung aktivitas ekonomi warga dan memberikan kepastian bagi para pedagang terdampak. (nh/ta)

14 Juli 2025

Wahyono: Menjemput Aspirasi Hingga Pelosok Desa

Boyolali, 13 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Wahyono, dari daerah pemilihan III (Karanggede, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu, dan Juwangi), menggelar kegiatan reses di Balai Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya reses anggota Fraksi PKS dilaksanakan di desa tersebut.

Berlokasi di tengah pedesaan khas Boyolali bagian utara, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai dusun di wilayah Wonosegoro yang merupakan konstituen aktif Pak Wahyono. Suasana akrab dan dialogis mewarnai jalannya kegiatan.

Dalam sesi pemaparan, Wahyono menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Boyolali utara. Masyarakat pun turut menyampaikan keluhan, terutama mengenai banyaknya hewan ternak, khususnya sapi, yang mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyono menjelaskan bahwa sebenarnya ada mekanisme santunan kematian ternak akibat PMK sebesar Rp10 juta per ekor, yang bisa diajukan melalui laporan resmi dengan persyaratan tertentu. Informasi ini ternyata belum diketahui oleh sebagian besar warga Desa Bandung.

"Reses di lokasi yang jauh dari pusat kota seperti ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat desa tersampaikan dan informasi dari pemerintah juga sampai ke akar rumput," jelas Wahyono.

Selain menyerap aspirasi, Wahyono juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi legislatif kepada masyarakat. Ia memaparkan berbagai kontribusi Fraksi PKS dalam pembangunan daerah, termasuk dalam bidang peternakan, kesehatan, serta penguatan anggaran untuk desa.

Melalui kegiatan ini, Wahyono menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga desa serta memastikan kehadiran negara terasa hingga pelosok Boyolali utara.

(nh/ta)

13 Juli 2025

Reses Ali Hufroni Bahas "Kekhawatiran" Pergaulan Anak

Boyolali, 12 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Ali Hufroni, melaksanakan kegiatan reses di rumah Bapak Sutanto, Dusun Dukuh, Kecamatan Banyudono. Kegiatan ini dihadiri oleh warga sekitar, tokoh masyarakat, serta pengurus PKS setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Hufroni menyampaikan paparan mengenai kontribusi Fraksi PKS dalam peran legislatif, termasuk dalam upaya membangun regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan generasi muda.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja, terutama terkait dengan usia pernikahan. Seorang warga bertanya,

"Usia menikah minimal 19 tahun, tapi sekarang pergaulan tidak terkontrol. Kalau terjadi kehamilan sebelum usia 19, apakah bisa dinikahkan? Mohon solusi dan arahan."

Menanggapi hal tersebut, Ali Hufroni menjelaskan bahwa anggota DPRD telah beupaya menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini.

"Memang betul, tantangan pergaulan anak-anak zaman sekarang luar biasa, terlebih dengan adanya media sosial. Maka perlu perhatian serius dari orang tua. Penggunaan HP harus diawasi dan dibatasi, serta anak-anak perlu sering diajak bicara tentang perasaannya di sekolah, dan jangan lupa: sering-sering dipeluk," ujar Ali Hufroni.

Menurutnya, perhatian emosional orang tua menjadi benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membentuk ekosistem pengawasan bersama, mulai dari rumah tangga, lingkungan RT, hingga sekolah.

"Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran kita bersama. Tapi dengan kerja sama, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terlindungi," pungkasnya.

Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog yang hangat antara warga dan wakil rakyat, membahas isu-isu aktual yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.(nh/ta)

Reses di Sawah: Atok Suyoto Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan untuk Petani

Boyolali, 13 Juli 2025 — Ada yang istimewa dari kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Atok Suyoto, kali ini. Berlangsung di tengah hamparan sawah Kecamatan Andong, kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda dan menyegarkan. Reses yang biasanya digelar di balai pertemuan, kini dilakukan langsung di jalan tengah sawah, dikelilingi oleh udara sejuk dan panorama khas pedesaan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kelompok tani, petani lokal, serta tokoh masyarakat dari daerah pemilihan IV (Klego, Andong, Nogosari, dan Simo). Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor ekonomi pembangunan lainnya, Atok Suyoto memanfaatkan momentum ini untuk mendengar langsung aspirasi para petani.

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan air untuk pertanian, kedalaman sumur yang menyulitkan pembuatan sumur marsibel, serta minimnya inovasi dan regenerasi petani.

"Kita butuh anak-anak muda masuk ke dunia pertanian. Kalau para sepuh sudah tidak bisa bertani, siapa yang akan meneruskan? Panjenengan sekarang saja sudah kesulitan mencari orang untuk nandur, bukan?” tutur Pak Atok.

Dalam pemaparannya, beliau juga membagikan contoh dari negara lain seperti Thailand yang berhasil memajukan pertaniannya dengan pendekatan kebijakan kolektif, termasuk penggabungan lahan dan sistem bagi hasil. Menurutnya, kemajuan pertanian tidak cukup hanya dengan kerja keras petani, tapi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak dan inovatif.

Lebih dari sekadar menyerap aspirasi, pada kesempatan tersebut Pak Atok juga menyalurkan hasil perjuangan aspirasi yang sebelumnya telah diajukan oleh masyarakat, berupa: Hair sprayer, Traktor tangan, Pompa air, Serta beberapa alat pertanian lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja petani dan mendorong produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian bibit buah produktif kepada para peserta, sebagai simbol harapan dan keberlanjutan. Nuansa keakraban dan semangat gotong royong begitu terasa sepanjang kegiatan.

Melalui kegiatan seperti ini, Atok Suyoto kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga turun langsung menyapa, mendengar, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang diwakilinya. (nh/ta)

11 Juli 2025

Fraksi PKS: Setujui RPJMD 2025–2029, Siap Kawal & Menjadi Mitra Konstruktif

Boyolali, 11 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7), sebagai juru bicara Ali Hufroni, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya atas penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda, sembari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan.

Soroti Infrastruktur, SDM, dan Tata Kelola

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah, termasuk peningkatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Namun, Fraksi juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi warga.

Fraksi PKS menyoroti target kemantapan jalan kabupaten yang dinilai masih moderat, yaitu peningkatan dari 83,19% menjadi 84,7% dalam lima tahun. Fraksi berharap komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam masa kampanye terkait pembangunan wilayah perbatasan dapat diakselerasi hingga mencapai kemantapan jalan minimal 90%.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKS meminta agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi perlu strategi penyelesaian jangka menengah melalui sinergi konkret dengan pemerintah pusat.

“Jangan sampai RTLH hanya jadi pekerjaan rumah abadi yang terus dipindah dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya tanpa penyelesaian,” tegas juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar berbagai janji kampanye lainnya, seperti pengelolaan sampah berbasis teknologi, layanan pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, hingga infrastruktur dasar, benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah secara terukur dan konsisten.

Beasiswa dan Pembangunan SDM Jangan Hanya Simbolik

Fraksi PKS juga menyinggung soal program beasiswa sarjana bagi warga miskin yang mulai menunjukkan hasil. Tahun depan diperkirakan angkatan pertama akan menyelesaikan studi. Program ini, menurut Fraksi PKS, harus dipandang sebagai investasi pembangunan SDM, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan.

“Penerima beasiswa harus dibina dan diberdayakan sebagai agen pembangunan di desa mereka, bukan berhenti pada seremoni pemberian bantuan,” ungkap Fraksi PKS.

Efisiensi Belanja Pegawai dan Reformasi Layanan Publik

Fraksi PKS mengingatkan perlunya penurunan proporsi belanja pegawai yang saat ini masih di angka 40,92%, jauh di atas batas ideal maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan distribusi dan produktivitas ASN, termasuk memperluas titik layanan publik seperti Pos Damkar dan Puskeswan.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi data dan narasi dalam dokumen RPJMD. Kekeliruan teknis, menurut Fraksi PKS, bukan semata kesalahan administratif, tetapi dapat merusak kredibilitas pemerintahan di mata publik.

Setuju, Tapi Tetap Mengkritisi

Dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim,” Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan komitmen untuk mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif.

“Kami siap menjadi mitra yang adil dan solutif, demi terwujudnya Boyolali yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Ali dalam pidato akhirnya. (nh/ta)