Soroti Serapan Anggaran dan Kemiskinan, PKS Ajukan 8 Catatan Kritis untuk Pemkab

Boyolali, 24 Juni 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (24/6) di Ruang Paripurna S. Paryanto. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyampaikan sejumlah catatan penting sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, khususnya terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,25%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran ini dinilai bisa berdampak pada lambatnya pelaksanaan program prioritas.

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Boyolali membutuhkan harapan baru yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat kecil,” tegas Atok Suyoto.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat, dijalankan secara kolaboratif, dan menjangkau hingga ke desa serta keluarga miskin.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

1. Realisasi BTT untuk fogging yang belum optimal, dinilai perlu diperbaiki melalui SOP yang lebih responsif.
2. Validasi data makroekonomi dan input rekening keuangan diminta lebih cermat untuk menjaga keakuratan arah kebijakan.
3. Realisasi operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan yang masih rendah (49,71%) disarankan disusun ulang dengan pendekatan jangka panjang melalui masterplan.
4. Koordinasi antar-level pemerintahan diminta lebih proaktif dan tidak pasif menunggu arahan provinsi.
5. Pengelolaan piutang daerah diminta dilakukan secara solutif dan adil, sementara piutang kadaluarsa perlu segera dihapuskan.
6. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.435 orang diapresiasi, dan diharapkan terus diperkuat melalui pelatihan dan integrasi data ketenagakerjaan.
7. BUMD didorong lebih profesional dan berbasis kinerja agar tidak menjadi beban anggaran daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti fenomena maraknya investasi bodong dan jeratan pinjaman online, yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong hadirnya muatan lokal Literasi Keuangan dalam dunia pendidikan sebagai langkah jangka panjang membangun ketahanan ekonomi generasi muda.

Di akhir penyampaian, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap angka dalam laporan ini adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga integritas dokumen publik demi kebijakan yang lebih akurat dan berpihak kepada rakyat,” tutup Atok. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Soroti Kemiskinan Struktural dan Efektivitas Anggaran dalam Pandangan Umum LPJ APBD 2024

Boyolali – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian usia ke-178 Kabupaten Boyolali. Dalam semangat hari jadi ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dan evaluasi bersama dalam menyejahterakan masyarakat.

Kemiskinan Struktural Jadi Sorotan

Fraksi PKS menyoroti meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Boyolali pada tahun 2024, meskipun secara persentase angka kemiskinan tercatat 9,63%. Peningkatan indeks dari tahun sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah semakin memburuk.

"Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahaya yang menunjukkan jurang ketimpangan semakin menganga. Jika tidak ditangani serius, Boyolali berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural," tegas Wahyono.

Fraksi PKS mendesak Pemkab Boyolali untuk memberikan penjelasan tentang strategi dan langkah konkret dalam 100 hari kerja Bupati Boyolali guna menjawab tantangan ini.

Apresiasi Kinerja Pendapatan Daerah, Soroti Realisasi Belanja

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami penurunan dan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan penting diberikan, di antaranya:

Belanja Modal Pendidikan: untuk rehabilitasi sarpras sekolah sebesar Rp 50 juta tidak terealisasi.

Belanja Hibah Dinas Pendidikan: yang hanya terealisasi 1,4% dari Rp 7,7 miliar anggaran.

Program drainase: yang realisasinya rendah, bahkan 0% untuk penyusunan rencana strategis.

Realisasi pajak pasir dan kerikil: yang anjlok drastis menjadi hanya 32,17%.

Belanja Tidak Terduga (BTT): untuk fogging DBD yang masih minim dan tidak merata aksesnya ke masyarakat.

Kritik atas Pengelolaan Piutang dan Program Prioritas

Fraksi PKS juga mengkritisi masih tingginya angka piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp 89 miliar. Beberapa pos yang menjadi perhatian adalah piutang pasar, BLUD RSUD, dan piutang bagi hasil pajak yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlu adanya reformasi sistem penagihan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tegas dan akuntabel.

Sementara itu, program-program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan, hingga perdagangan juga menjadi sorotan karena rendahnya capaian realisasi anggaran.

"Kami meminta penjelasan atas hambatan-hambatan realisasi dan mendorong adanya perencanaan yang lebih akurat dan solutif untuk ke depan," ujar Wahyono.

Usulan dan Harapan PKS

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Boyolali untuk segera menindaklanjuti peraturan pelaksana dari Perda yang telah diundangkan, agar dapat memberikan manfaat hukum dan programatik yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa aspirasi masyarakat juga disampaikan, seperti kondisi jalan rusak di depan GOR Budi Langgeng, Sawahan, Ngemplak, yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari kecelakaan dan kerugian lebih lanjut.

Penutup

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan rakyat Boyolali. Dengan pendekatan kritis-konstruktif, Fraksi PKS berharap Boyolali dapat terus melangkah menuju daerah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Segala masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kami terhadap Boyolali. Perubahan memerlukan kemauan, sinergi, dan keberanian mengambil langkah nyata," tutup Wahyono. (nh/ta)

Read More

BIMTEKNAS SEBAGAI MOMENTUM “Re-Charging Energy” FRAKSI PKS DPRD BOYOLALI

Pada tanggal 28–30 April 2025, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Pimpinan Dewan dan Anggota Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar anggota legislatif, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik.

Selain materi pembekalan teknis, acara ini juga disemarakkan dengan semangat solidaritas untuk Palestina, yang diwujudkan melalui pemakaian syal khas Palestina oleh seluruh peserta sebagai simbol kepedulian dan dukungan.

Kata mereka yang telah mengikuti BIMTEKNAS:

Wahyono (Ketua Fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali)

"Senang sekali bisa mengikuti BIMTEKNAS PKS 2025 yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat membanggakan karena saya berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat perjuangan dari seluruh Indonesia. Lebih dari itu, saya juga merasa sangat bersyukur bisa kembali bersilaturahmi dengan teman-teman lama, bertemu junior, teman seangkatan, hingga senior semasa kuliah dulu.

BIMTEKNAS ini bukan hanya sekadar ajang kumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk saling menimba ilmu, berbagi pengalaman, serta memperkuat semangat mengabdi dan melayani. Energi positif dari seluruh peserta benar-benar menambah motivasi untuk terus berkontribusi lebih baik ke depan.

Perjuangan ini masih panjang, dan kegiatan seperti ini semakin menyolidkan barisan. Kita butuh kekompakan dan istiqomah agar semangat perjuangan tetap menyala dan berdampak nyata di tengah masyarakat", jelasnya.

Atok Suyoto (Sekretaris Fraksi PKS, Sekretaris Komisi II DPRD Boyolali)

"BIMTEKNAS PKS 2025 menjadi momen yang sangat berharga bagi saya. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat motivasi sebagai anggota DPRD dalam menjalankan amanah sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Materi yang disampaikan relevan, aplikatif, dan mempertegas kesiapan PKS untuk naik kelas sebagai partai yang semakin profesional, solid, dan kontributif.

Kebersamaan dengan kader dari berbagai daerah, termasuk dari wilayah paling timur Indonesia seperti Papua, memberikan kesan yang mendalam. Pertukaran cerita, pengalaman, serta suka duka perjuangan dakwah menjadi energi baru yang menyatukan dan memperkuat semangat kolektif kita.

Meskipun ruangannya cukup dingin, secara keseluruhan kegiatan ini sangat berkesan dan memberikan dampak positif yang besar bagi proses penguatan kapasitas kader", terang Atok.

Nur Arifin (Wakil Ketua DPRD Boyolali, Ketua DPD PKS Boyolali)

"Acara kemarin merupakan bagian dari rangkaian Puncak Milad. Banyak hal yang disampaikan oleh DPP, terutama terkait kewaspadaan dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara negara. Kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dan amanah dalam menjalankan tugas, serta pentingnya terus mendorong proses regenerasi kader sebagai penerus partai ke depan," jelasnya.

Kegiatan Konsolidasi Nasional dan BIMTEKNAS ini menjadi momentum penting bagi Fraksi PKS untuk memperkuat sinergi, memperdalam pemahaman kebangsaan, dan meneguhkan komitmen dalam melayani rakyat dengan penuh integritas. Semangat kebersamaan, solidaritas untuk Palestina, serta dorongan untuk regenerasi kader menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar membangun bangsa yang lebih adil dan bermartabat bersama PKS.(nh/ta)

Read More

Menguatkan Peran GPK di Boyolali

Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, menghadiri undangan Halal Bi Halal yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Se-Solo Raya. Kehadiran beliau merupakan bentuk apresiasi terhadap kiprah organisasi kepemudaan seperti GPK yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi dan pemersatu generasi muda di Boyolali. Dalam suasana penuh kehangatan silaturahmi, Nur Arifin menyampaikan harapannya agar GPK dapat terus tumbuh menjadi wadah pembinaan pemuda yang berkontribusi positif bagi daerah. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi serta membangun komunikasi yang sehat dengan berbagai elemen politik. “GPK harus menjadi kekuatan pemuda yang terbuka dan inklusif, tidak hanya menjalin komunikasi dengan PKS, tetapi juga dengan kekuatan politik lain,” ujar Nur Arifin. Dengan sinergi lintas kelompok dan semangat kemandirian, diharapkan GPK semakin kuat dalam perannya sebagai organisasi kepemudaan yang mencerahkan dan memberdayakan.(nh/ta)

Read More

Ali Hufroni Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda RTRW Tahun 2025-2045 dan Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan

Boyolali - Dalam Rapat Paripurna hari ini (25/04), Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Ali Hufroni, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2045. Fraksi PKS menilai dokumen ini sebagai upaya strategis dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk isu investasi, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta perubahan iklim dan teknologi. Dengan pendekatan holistik dan integratif, RTRW ini juga menggarisbawahi pentingnya penetapan Boyolali sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Namun demikian, Fraksi PKS mencatat masih perlunya penajaman strategi implementasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dan penguatan perlindungan lingkungan. Menyikapi hasil Peninjauan Kembali RTRW sebelumnya yang menunjukkan 47% ketidaksesuaian, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana dokumen baru ini mampu menjawab tantangan yang ada. Mereka juga meminta penjelasan terkait peta jalan mitigasi iklim, kesesuaian dengan regulasi lain seperti RPJPD, LP2B, RDTR dan Perda berkaitan dengan mitigasi kawasan rawan bencana, serta perubahan peruntukan ruang dalam dokumen terbaru. Fraksi PKS juga menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan, yang bertujuan menyempurnakan regulasi dengan mencabut dua perda sebelumnya. Fraksi menilai upaya kodifikasi ini penting untuk memperkuat tata kelola sektor peternakan dan perikanan secara terpadu. "Kami berharap agar data yang digunakan dapat diperbarui dan mendekati kondisi terkini, setidaknya hingga tahun 2024, guna menunjang relevansi dan validitas kebijakan", tegas Ali. Lebih lanjut, Fraksi PKS mempertanyakan sejumlah aspek teknis dalam Ranperda ini, seperti belum jelasnya pengaturan perizinan berusaha di sektor perikanan, penanganan fenomena upwelling yang berulang, dan belum terakomodasinya perlindungan hukum serta insentif bagi peternak rakyat dan nelayan kecil. "Kami juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital untuk pemantauan kesehatan ternak dan kualitas perairan, mekanisme penanganan kejadian luar biasa (KLB), serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan", jelas Ali. Fraksi meminta penjelasan atas poin-poin tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan sektor peternakan dan perikanan di Boyolali. (nh/ta)

Read More