Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa Amaliah |
Jakarta -- Berbagai terobosan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud baru dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah. Hal itu disebabkan ada persoalan mendasar terkait pemetaan SDM yang belum tuntas.
“Banyak kebijakan yang kita sama inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM Unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada.” Kata Ledia membuka kritisinya usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Selasa, 28 Januari lalu.
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menyebut pemetaan SDM ini menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan. Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukan? Link and Match dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?
“Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula lulusan SMK dan prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya.”
Sebagai contoh papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. “Kenyataannya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan banyak tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain. Sementara meminta tenaga kesehatan dari katakanlah Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah.”
Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.
“Sebab kita tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM Unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran.”