Pentingnya Muslimah Memiliki Kesadaran Politik

Ledia Hanifa dalam kajian Muslimah "Peran serta Muslimah dqlqm Dunia Politik; Kini, dulu dan Nanti

Untuk menegakkan keadilan dan memberantas kemaksiatan, tidak perlu semua perempuan terjun ke politik praktis. Namun perempuan masih tetap bisa berdakwah sesuai kapasitasnya masing-masing.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Leida Hanifa di Kajian Muslimah “Peran Serta Muslimah dalam Dunia Politik; Kini, Dulu dan Nanti”, Ahad, 17 Agustus 2014 kemarin

 

“Kalau jadi guru nggak cuma berpikir duit saja. Kalau jadi wartawan nggak hanya mikir duit saja,”jelasnya di hadapan muslimah di Ruang ibadah utama Masjid Agung Al Azhar.

 

Lebih lanjut Leida mengajak kaum perempuan perlu mengetahui persoalan sosial politik di negeri ini karena memiliki kesadaran politik menjadi hal terpenting.

 

Jika kesadaran berpolitik sudah tumbuh, Ia tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan sosial dan politik yang akan mengancam hajat hidup orang banyak.

 

“Misalnya ketika ada pihak disekeliling kita ketahuan mengkonsumsi alkohol. Jangan cuma bisa bilang ”Ih, alkohol itu kan haram!” berhenti sampai disitu. Kita harus cek betul, kenapa alkohol itu ada (beredar). Mustinya Ia melaporkan pada yang berwenang, kepada RT/RW,”tegas Leida yang menyarankan untuk tidak segan maju sampai ke Wali Kota atau Bupati terkait RUU Anti Miras.

 

Peranan muslimah perlu lebih digiatkan. Mereka, tambah Leida, tidak perlu takut bersuara. Jika kedatangan perempuan dengan membawa data dan bukti pelanggaran, maka pihak berwenang akan memprosesnya.

 

“Ada fakta, ada bukti, tanggal sekian, tokonya ini, dan efeknya seperti ini, tunjukkan saja! Kalau sudah seperti itu dan menyangkut kepentingan umum, itu menjadi kewajiban bersama,” ungkapnya menyemangati.

 

Berbagai persoalan yang membelenggu, kata Leida, penyebab terbesarnya berasal dari ketidakacuhan masyarakat. Perempuan yang aktif mengadakan penyuluhan tentang anak mencontohkan kasus sodomi murid Jakarta International School (JIS) beberapa waktu lalu.

 

Ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mengungkap nama guru pelaku sodomi, awalnya dihalangi oleh Komnas HAM. Lembaga tersebut meminta identitas pelaku tidak diungkap atas nama Hak Asasi Manusia (HAM).

 Jika masyarakat diam dan mengaminkan apa kata KOMNAS HAM, itu sama saja berarti membiarkan pelaku sodomi berkeliaran. Pembiaran itu akan menambah daftar panjang korban sodomi.

 

“Kita perlu tekankan pada masyarakat, jangan nggak peduli dengan bilang “Alhamdulillah bukan saya yang kena,” Tapi kita harus bergerak berjamaah. Jangan nafsi-nafsi (sendiri-sendiri),” ucap Leida prihatin. [hidcom/im]

Sumber: islamedia.co

Read More

Kuatkan Koalisi di tingkat Daerah, PKS Gelar Election Update

Jakarta (18/8)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergerak cepat. Sementara masih terus mengawal proses pemilihan presiden (pilpres) yang kini dalam tahapan persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), PKS membekali pimpinan struktur pusat dan wilayah untuk agenda penguatan koalisi merah putih di parlemen untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Untuk itu, PKS menggelar acara Election Update ke-6 untuk mengantisipasi pelantikan sekaligus pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar searah dengan kebijakan koalisi di tingkat nasional.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridho menyatakan, Election Update diadakan di Jakarta dan diikuti fungsionaris DPP dan Pengurus Harian dari 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia. Agenda utama, tutur Taufik adalah menyiapkan PKS di seluruh Indonesia untuk mengawal visi koalisi Merah Putih yang diberi mandat rakyat dalam Pemilu legislatif.

"Tentu seluruh anggota koalisi dititipkan harapan oleh rakyat yang memilihnya, itu yang akan kami perjuangkan bersama melalui koalisi Merah Putih ini," jelas Taufik disela-sela acara Election Update PKS, Senin (18/8).

Taufik juga mengingatkan agar struktur dan kader tetap bekerja keras pasca pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Tidak ada waktu istirahat dan berleha-leha, langsung gerakkan mesin partai untuk memenuhi harapan publik, baik yang telah memilih PKS ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya," ujar Taufik. Ia juga menyampaikan, dalam Pemilu legislatif PKS mendapatkan 40 kursi DPR, 160 kursi DPRD tingkat provinsi dan 1.017 kursi DPRD tingkat Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

"Masih ada harapan menambah 1 kursi DPR bila dalam pemilihan suara ulang di Maluku Utara dapat kita menangkan," harap Taufik.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini akan diisi dengan arahan Presiden PKS tentang mengoptimalkan mesin partai pasca pemilu legislatif dan pilpres, arahan tentang implementasi kesepakatan koalisi dalam pemilihan pimpinan dewan, paparan survey politik terkini, serta arahan untuk anggota DPR/D terpilih PKS. Selain seluruh pengurus harian DPP, peserta dari 33 DPW menyertakan Ketua Umum, Sekum, Ketua Bidang Kebijakan Publik (ex officio Ketua Fraksi DPRD) dan Ketua Bidang Perempuan.

Sumber: pks.or.id

Read More

Upacara Bendera, DPP PKS Ingatkan Indonesia Masih Hadapi Penjajahan

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Jakarta (17/08)-- Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tahun,  Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) mengadakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih di halaman DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, dengan menghadirkan sekitar seratus Korps Pengamanan, Barisan Brigade Kepanduan, dan Santika, beserta jajaran pengurus DPP PKS.

Dalam pidatonya, Sekretaris Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS, Awlan Fauzi yang bertindak sebagai instruktur upacara, menyampaikan bahwa Indonesia merdeka adalah buah perjuangan pemuda yang inisiatif, inovatif, dan kreatif.

"Hari ini kita dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini, bukan dari penjajah yang tampak, tapi dari penjajah yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia," tukas Awlan.

Masih dalam pidatoya, Awlan juga menyinggung Palestina dan Mesir, yang dahulu mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali. "Palestina sampai saat ini belum merdeka. Kita berhutang dengan Palestina, sedangkan Mesir terus bergejolak selama dua tahun terakhir," ungkapnya.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua BKO Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jakarta Selatan. Setelah upacara pengibaran Bendera Merah Putih usai, peserta upacara makan bersama. Instruktur upacara memotong tumpeng dan membagikannya kepada peserta.

Sumber: pks.or.id

Read More

Inilah Nasihat Hilmi Aminuddin Kepada Kader PKS

Suanana Halal Bi Halal Pengurus DPP PKS

 Jakarta - Kader Partai Keadilan sejahtera (PKS) diminta untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum penting untuk kembali menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah baik sesama kader PKS maupun terhadap orang lain yang berbeda partai.

Demikian dikatakan ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dalam sambutannya di acara Halal Bi Halal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Ahad (10/8). "Buang rasa iri dan dengki dalam diri kita, jaga semangat ukhuwah," ujarnya.

Hilmi menambahkan bahwa seluruh umat muslim bersaudara walaupun berbeda partai, komunikasi harus tetap dijaga.

"Recovery komunikasi, akibat-akibat komunikasi karena perbedaan pilihan politik, hubungan kita tidak boleh putus. Apapun partainya mereka saudara kita, jaga hubungan baik," tuturnya.
Diakhir sambutannya Hilmi berpesan agar kader-kader PKS harus memperkuat kembali kerja-kerja dakwahnya. "Dakwah ini harus ditampilkan secara integral," pungkasnya.

Acara ini dimeriahkan dengan pembacaan puisi berantai oleh anak-anak kader PKS dan penampilan Sekjend PKS, Taufik Ridlo dengan menyanyikan beberapa lagu.

Turut hadir Presiden PKS Anis Matta, Sekjend PKS Taufik Ridlo, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, para anggota dewan dari PKS, dan beberapa petinggi DPP PKS lainnya.

Sumber: pks.or.id

Read More

Damai Saja Tak Cukup, Pemilu Harus Adil dan Konstitusional

Jakarta (9/8) - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengungkapkan setelah hasil Pilpres 2014 disampaikan oleh KPU pada Selasa, 22 Juli 2014, kewenangan KPU sebagai proses politik dari Pilpres berakhir. Kewenangan sekarang berada di MK sebagai proses hukum karena ada gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta pada Rabu, 6 Agustus lalu yang menolak keputusan KPU.

“Publik perlu memahami, perkara Pilpres bukan hanya soal selisih perolehan suara saja, tetapi juga koreksi atas penyelenggaraan pemilu demi mencapai keadilan berdemokrasi. Yang terpenting jalurnya konstitusional. Apalagi dukungan 47 persen suara rakyat terhadap Prabowo-Hatta di Pilpres secara politik bukan jumlah yang kecil,” ujar Igor di Jakarta, Sabtu (9/8).
Dikatakan Igor, Pemilu tanpa demokrasi mungkin saja terjadi seperti di masa Orde Baru, tetapi demokrasi tanpa pemilu adalah mustahil. Dia mengungkapkan, Pemilu adalah substansi demokrasi atas adanya partisipasi politik, tetapi salah satu syarat pemilu disebut demokratis adalah jika para penyelenggara pemilu itu independen dari kepentingan politik dan kecurangan. “Yang ini menyangkut prosedur berdemokrasi. Di sinilah signifikansi dari peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Karena apa artinya partisipasi politik tinggi, tapi potensi kecurangan juga meningkat,” sambungnya.
Igor menekankan bahwa kita jangan hanya bangga sebagai bangsa yang tergolong demokratis di dunia, tapi menutup mata terhadap  gejala  praktek kecurangan, korupsi, atau intoleransi. Pemilu yang berlangsung aman dan damai punya nilai lebih, tetapi dia berpendapat sekarang saatnya praktek kecurangan harus lebih diperhatikan di bangsa ini.
“Setidaknya ada dua kecurangan yang perlu dibuktikan dalam Pilpres 2014. Pertama, kecurangan kualitatif, seperti pemilih yang tidak memenuhi syarat atau masalah DPKtb. Dan, yang kedua kecurangan kuantitatif, seperti penggelembungan suara atau pengurangan suara para kandidat," ungkap Igor.
"Jika nanti dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK kecurangan pemilu itu terbukti dari bukti dan kesaksian yang valid, keadilan harus bisa diwujudkan, apapun bentuknya. ," tutup dosen Universitas Jayabaya tersebut.

Sumber: pks.or.id

Read More