Majukan Ekonomi Kreatif, Dennis: Buang Tifatul Jauh-jauh ke Arab! [TANGGAPAN]

Itu adalah judul sebuah berita di situs metrotvnews Sabtu kemarin (20 September 2014). Berikut isi lengkapnya:

 Majukan Ekonomi Kreatif, Dennis: Buang Tifatul Jauh-jauh ke Arab!

Jakarta: Industri ekonomi kreatif kini tengah tumbuh pesat. Tak jarang banyak anak muda yang memiliki kreativitas tinggi menjadikannya lahan bisnis.

Salah satu pelaku industri ekonomi kreatif, Dennis Adhiswara, mengaku respons masyarakat kini sangat positif pada produk industri ekonomi kreatif. Dirinya pun memiliki harapan tersendiri pada pemerintahan mendatang.

"Pertama perbanyak ruang eksibisi dan kegiatan pameran untuk para pelaku industri kreatif dalam memamerkan hasil karyanya. Kedua, perbanyak workshop juga untuk kami dan UKM-UKM sehingga kami bisa mengelola usaha dengan baik," tuturnya pada Metrotvnews.com, di Popcon Asia 2014, di Gedung Smesco Hall, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).

Harapan berikutnya yakni mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dengan orang-orang yang lebih kompeten dibidangnya.

"Buang Tifatul jauh-jauh ke Arab. Kita butuh internet yang maju dengan koneksi cepat, bukan maju mundur seperti sekarang," tegasnya.

Harapan terakhir adalah pemerintah mau membangun infrastruktur agar koneksi internet semakin kencang dan tersebar merata di seluruh Indonesia.

"Kita punya banyak orang-orang kreatif yang tersebar di seluruh pulau Indonesia yang sulit memperlihatkan karyanya karena terbatas dengan koneksi internet," tutupnya.

Sekadar informasi, Dennis Adhiswara adalah aktor dan model terkenal yang kini beralih profesi berbisnis di industri ekonomi kreatif. Ia meluncurkan Layaria.com yang merupakan portal video studio online yang memamerkan video-video pendek berdurasi di bawah lima menit.

Ada puluhan video kreatif karya anak bangsa yang padat akan unsur nusantara dan kedaerahan yang dapat disaksikan secara gratis oleh masyarakat disitus www.layaria.com.

(sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/09/20/294344/majukan-ekonomi-kreatif-dennis-buang-tifatul-jauh-jauh-ke-arab)

CATATAN:

Pertama, saya kaget membaca judul dan isi yang tidak ber-etika semacam ini. Bahkan penuh kebencian. Terlebih bawa-bawa "Arab". Maksudnya apa? Maunya apa? Apa ini bukan RASIS? Terus apa membuang/mengusir orang itu bukan penghinaan? Apa ucapan seperti ini tidak akan kena delik UU ITE? Masih hangat dalam ingatan kita kasus Florence Sihombing yang dipolisikan gara-gara memaki-maki kota Yogyakarta di media sosial.

Kedua, soal internet lambat di era Tifatul jadi Menkominfo. Benarkah demikian? Internet Indonesia tahun 2014 ini menurut laporan Akamai sudah mencapai 2,37 Mbps, naik hampir 400% dari waktu pertama pak Tifatul menjabat.

Ini FAKTA. Ragu? cek deh laporan akamai di sini, pada jaman menteri sebelumnya menjabat, kecepatan internet Indonesia malah turun 20% dari pertama waktu menjabat.

Mungkin peningkatan kecepatan internet yang sudah dicapai Tifatul (naik 400%) belum sesuai harapan Dennis Adhiswara. Tapi mengatakan bahwa kecepatan internet di era Tifatul mengalami kemunduran adalah sebuah kebohongan publik.

 Secara teknologi kecepatan Internet HSPA di Indonesia sudah bisa up to 21 Mbps utk Downlink dan 5,6 Mbps utk uplink, krn sudah menggunakan modulasi 64 QAM.

Utk 4G/LTE in practical bisa sampai 70 Mbps (in theory bisa 120 Mbps). Bpk Tifatul pernah merasakan menggunakan LTE pada saat trial LTE di event APEC 2013.

Jadi, si Dennis itu lah yg gaptek
Biasa lah banyak haters yg kurang cerdas. Hehe. (komen M Irwan Harahap via fb)

Ketiga, kritik tentang penyebaran internet yang dikatakan belum merata di seluruh Indonesia. Tentang hal ini bisa dibaca penjelasan Tifatul Sembiring yang pernah disampaikan langsung ke publik di media social lewat twitter. (Baca: Tifatul Beberkan Prestasi Kemenkominfo di Twitter)

Beberapa point yang disampaikan Menkominfo lewat akun @tifsembiring, awal Agustus 2014 kemarin (1/8/2014) :

 - Ttg yang tidak puas dg kinerja saya sebagai Menkominfo, saya ucapkan terimakasih atas segala masukkannya. Saya sendiri juga belum puas..

- Ada kritik yg membangun dan ada (juga yang) bernada menjatuhkan. Saya mengamati ini. Ada yg kebelet sekali jadi menteri. Silakan, bungkus.

- Profesionalitas itu bukan ngaku2, tapi ada prestasi yg bermanfaat, diakui orang lain. Terserah Presiden, sampeyan dipilih atau tidak.

- Menilai keberhasilan seorang menteri bukan oleh orang2 ambisi begini, evaluasi jalanan, semua itu ada ukurannya, tercatat dan terukur.

- Seluruh program2 kementerian itu dalam rangka menjalankan RPJMN, janji-janji kampanye Presiden, program 100 hari, Instruksi2 Presiden..

- ..keputusan2 Presiden, arahan2 Presiden dan Menko2, kerjasama antar kementerian, dan disepakati anggaran dan program kerjanya oleh DPR.

- Bukan asal dikerjakan, ada yang mengawasi dan mengukurnya seperti UKP4, secara administrasi ada pengawasan berjenjang...

- Ada Kementerian PAN dan RB, ada audit BPK, konsultasi dg BPKP, ada penilaian oleh KPK, ada aparat penegak hukum yg mengawasi, ada DPR...

- Jadi bukan asal kerja, ada perencanaan, ada visi misi, kalau ingin mengevaluasi silakan. Bukan keinginan orang perorang, ini negara...

- Banyak yang sudah dibangun oleh pemerintahan SBY-Boediono, banyak yang mensyukuri dan menghargai termasuk lembaga2 dari luar negeri.

- Bahkan Indonesia sekarang masuk dalam peringkat 10 besar ekonomi dunia, versi World Bank. Puas? Tentu belum, masih banyak masalah....

- Untuk Kemenkominfo, sesuai RPJMN, bdg infrastruktur, Alhamdulillah: Hampir seluruh desa di Indonesia sudah masuk telefon(lk 72.000 desa)

- Seluruh kecamatan sudah masuk internet baik 5748 PLIK maupun 1970 MPLIK. Hampir seluruh kota dan kabupaten sudah ada sarana wifi gratis.

- Jaringan fiber optic Palapa Ring, hampir 90% selesai, wilayah coverage hp mencapai 95%, stasiun TVRI dibangun sebanyak 31 stasiun.

- Migrasi sistem televisi dr analog ke digital, PNBP Kemenkominfo naik jadi Rp 13,6 Trilyun/thn, anggaran yg dipakai Rp 3 trilyun/thn. (artinya, Kemenkominfo memberi pemasukan untuk negara sebesar Rp 10 Trilyun/tahun -ed)

- Ajang INAICTA (Indonesia ICT Award) tiap tahun, tlh melahirkan inovator2 baru ICT. Proyek e-learning yg menyambungkan 500 SD, SMP di DIY

- Pembangunan e-health di Sumbar, dimulainya teknologi baru LTE. Open source wajib dipakai di PLIK dan MPLIK, Indonesia OpenSource Award

- ICT pura, Cyber Jawara, ICT Training center UIN, Pusat training TIK Cikarang, ST MMTC di Yogyakarta. Bea siswa S2, S3 IT dan komunikasi.

- Kampanye internet sehat dan aman, kominfo goes to mall, Kartini Next Generation kreatifitas para wanita, PEGI peringkat e-gov Indonesia.

- Soal open BTS, jangan ngaku2 produk sendiri. Ilmuwan itu harus jujur dan ilmiah, ini kreatifitas Harvind Samra dan David Burgess...

- Saya tidak menolak open BTS, tapi karena menggunakan frekuensi, mk harus ada izin spektrum. Ini berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali.

- Soal blokir konten, tentu ada mekanismenya. Ada Tim trust positif di bawah Ditjen Aptika, ada aturannya dalam UU dan PP dll.

- Selama ini hal tsb diatur dlm peraturan Dirjen Aptika, lalu dinaikkan jadi PM. Ada aduan masyarakat melalui pengaduan konten negatif.

- Ada lembaga2 yang berwenang meminta pemblokiran, seperti OJK mis?: situs forex yang di black list, LPOM mengenai makanan dan obat2an...

- Dari Kepolisian, dari BNN, ttg hal2 yg membahayakan keamanan negara. Ada mekanismenya, tidak asal blokir, ada sistem yang bekerja.

- Mereka tim trust positif ini mengawasi terus, dan tidak perlu izin menteri untuk memblokir sesuatu yang memang jelas konten negatif.

- Soal situs vimeo memang mengandung banyak konten porno, kita minta kesediaan mrk untuk memblok yg porno2 saja. Belum ada jawaban jelas.

- Soal komik manga, xhamster, hentai juga diblokir, karena memuat konten dan gambar2 porno secara vulgar. Ini melanggar undang2...

- Kalau ada yang membuka kembali konten2 internet yg dilarang oleh UU, tentu akan berhadapan dg bagian masyarakat yg anti pornografi.

- Terakhir, saya menghimbau seluruh pengguna socmed agar berbicara sopan dan menggunakan sarana ini untuk hal2 yang lebih produktif.

- Banyak manfaat positif spt: untuk penelitian, bisnis, pertemanan, pengumpulan data, promosi daerah dsb. Terimakasih atas atensinya.

Demikian beberapa CATATAN menanggapi pernyataan Dennis Adhiswara yang saya nilai bicara tidak sesuai dengan fakta. (ibn)

Sumber: PIYUNGAN ONLINE

Read More

HNW : PKS Solid Mendukung Pilkada lewat DPRD

Jakarta (22/9) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Hidayat ketika menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS didalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tegas Hidayat.

Hidayat yang juga menjabat Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," papar Hidayat.

Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD. "Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," pungkas Hidayat.

Sumber: pks.or.id

Read More

PKS Jateng Gelar Rekrutmen Relawan Media

 Semarang - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah terus berupaya memaksimalkan berbagai cara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi relawan media untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mensukseskan hal itu, Bidang Humas PKS Jateng menggelar rekrutmen relawan media PKS Jateng.

“Melalui relawan ini, nantinya diharapkan segala bentuk pelayanan dari PKS untuk masyarakat dapat terdokumentasikan dengan baik, semakin banyak relawan, semakin mudah untuk memaksimalkan dokumentasi dan informasi PKS,” terang Iky Putri, Sekretaris Bidang Humas PKS Jateng, Ahad (21/9/2014).

Setelah melakukan rekrutmen, relawan media yang disosialisasikan pada Ahad (21/9/2014) tersebut dibagi menjadi lima kategori relawan.”Ada Tim Penulis, Design Grafis, Videografi, Fotografi dan Social Media,” tukasnya.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, selain para relawan humas, juga turut hadir perwakilan dari berbagai kampus ternama di Semarang, untuk selanjutnya akan menjadi bagian dari relawan media PKS.

Sumber: pksjateng.or.id

Read More

Anis Matta : PKS akan Menjadi World Class Political Party

Jakarta (21/9) - Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini, Presiden PKS Anis Matta menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya akan menjadi World Class Political Party. Demikian disampaikan Anis pada acara Silagnas PKS di Jakarta (21/9).

"Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengembangkan kapasitas dan pada akhirnya kita pantas memimpin negara. Dengan terus meningkatkan kapasitas, PKS bukan hanya akan pantas memimpin negeri ini, namun partai ini akan menjadi world class political party," tegas Anis.

Kini PKS memiliki lebih dari 1200 anggota legislatif (aleg) dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI. Anis menganggap hal ini adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi dengan penuh kesyukuran.

"Ini adalah fase baru dalam kehidupan aleg PKS. Fase di mana kader PKS bisa memperluas jangkauan dakwahnya. Kita sikapi fenomena ini dengan rasa syukur, semoga ke depannya kader-kader PKS bisa berkontribusi lebih banyak bagi negeri ini," ujar Anis.

Menanggapi isu koalisi, Anis menganggap posisi PKS sebagai partai oposisi sebagai sebuah resiko perjuangan. Ia menambahkan bahwa tradisi menjadi partai oposisi bukan hal baru di partainya.

"Sekarang kita menjadi oposisi dan jangan pernah bersedih karena kita oposisi. Ketika Hidayat Nur Wahid menjadi Presiden PKS dan jumlah kita di parlemen hanya 7 orang, kita pernah menjadi oposisi. Menjadi oposisi adalah resiko perjuangan," pungkas Anis.

PKS mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan
mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia. Untuk itulah PKS menggelar acara Silagnas yang dihadiri anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat 2 (1.017 anggota).

Sumber: pks.or.id

Read More

Aleg PKS Teguhkan Komitmen dengan Tandatangani Pakta Integritas

Jakarta (21/9) - Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memimpin penandatanganan pakta integritas anggota DPR/D pada Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) PKS yang diselenggarakan di Jakarta (21/9). Pakta Integritas, ujar Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini, mewajibkan anggota DPR/D dari PKS untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, serta menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

"Sebenarnya soal tersebut sudah diatur, namun pakta integritas ini untuk menegaskan kembali komitmen anggota dewan PKS untuk bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tidak korup. Kami ingin anggota dewan dari PKS menjadi teladan dalam berparlemen," kata Hidayat.

PKS mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia. Untuk itulah PKS menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) yang dihadiri anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat II (1.017 anggota).

Sumber: pks.or.id

Read More