51,26% Warga Boyolali Tak Punya Akta Kelahiran

BOYOLALI — Lebih dari setengah dari jumlah total warga Boyolali ternyata tak memiliki akta kelahiran.
Dari data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boyolali, jumlah warga yang tidak memiliki akta kelahiran mencapai 533.122 orang atau 51,26% dari total jumlah warga Boyolali yang mencapai 1.094.021 jiwa.

Sekretaris Disdukcapil Boyolali, Wuryanti, menyampaikan kebanyakan warga yang tidak memiliki akta kelahiran adalah masyarakat kalangan dewasa hingga tua.

“Ya, kebanyakan orang-orang tua dan dewasa yang tidak punya akta kelahiran. Hal ini terjadi karena dulu akta kelahiran ini belum banyak dipakai. Kalau saat ini akta kelahiran sangat penting, khususnya untuk pendidikan anak,” kata Wuryanti di ruang kerjanya, Rabu (5/2/2014).

Dia mengatakan, saat ini orang tua bayi yang baru lahir sudah langsung mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya. “Tetapi kalau untuk orang tua, seringnya berpendapat buat apa bikin akta kelahiran? toh sudah tidak dipakai.”

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengupayakan agar jumlah warga yang memiliki akta kelahiran ini bisa meningkat.
Dia juga menyebutkan setiap bulan, warga yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran rata-rata mencapai 2.000-an orang. Sehingga selama 2013, Disdukcapil mencetak 22.259 akta kelahiran.

Menurut Wuryanti, untuk membuat akta kelahiran, masyarakat tidak pernah dipungut biaya selama dilakukan sesaat setelah bayi itu lahir. Jika usia anak sudah lebih dari enam bulan dan baru dibuatkan akta kelahiran, pemohon akan terkena denda sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Kalau UU Adminduk yang baru diterapkan, nanti Perda ini akan menyesuaikan sehingga pembuatan akta kelahiran akan dibebaskan dari biaya termasuk denda keterlambatan,” imbuh Wuryanti.

Warga Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Ngadimin, 60, mengakui hingga saat ini pihaknya tidak pernah memiliki akta kelahiran. “Dulu adanya hanya surat kelahiran dari desa. Saat ini pun saya enggan bikin akte. Buat apa toh sudah tidak digunakan lagi,” ujar Ngadimin.

Sumber: solopos.com

Read More

Politik Dan Sejarah

POLITIK bisa punya banyak makna dan kebanyakan dari pemaknaan itu bertalian dengan kekuasaan. Tidak salah, tetapi saya ingin membahas politik dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin memahami politik sebagai ”industri” pemikiran.Sebagai bursa pemikiran, politik bertugas memberi arah bagi kehidupan masyarakat. Politik terancam gagal jika masyarakatnya mengalami rasa kehilangan arah yang dituju (sense of direction). Hilangnya sense of direction tersebut tampak dari suasana hati publik (public mood) yang diwarnai kemarahan dan kecemasan kolektif, menggantikan kepercayaan dan harapan kolektif mereka.

Agar dapat menjalankan tugas memberi arah itu, politik—dalam arti kehidupan politik secara keseluruhan—harus mampu memahami, merekam, dan menangkap perubahan fundamental yang terjadi di tengah masyarakat serta memberi arah yang benar bagi perubahan itu.

Jika kita melihat rentang sejarah, dinamika perubahan sosial merupakan interaksi empat elemen: manusia, ide, ruang, dan waktu. Manusia adalah pusat perubahan karena merupakan pelaku atau aktor di mana ruang dan waktu merupakan panggung pertunjukannya. Ide jadi penggerak manusia dalam seluruh ruang dan waktunya. Setiap kali ada perubahan yang penting dalam ide-ide manusia, kita akan menyaksikan perubahan besar dalam masyarakat mengikutinya.

Manusia bergerak dalam ruang dan waktu secara dialektis, antara tantangan dan respons terhadap tantangan tersebut. Ide atau gagasan yang memenuhi benak manusia merupakan manifestasi dari dinamika dialektis itu. Hidup manusia bergerak dan terus bertumbuh karena merespons tantangan di sekelilingnya. Hasil dari respons baru tersebut selanjutnya melahirkan tantangan-tantangan baru yang menuntut respons-respons baru. Begitu seterusnya.

Dalam perspektif itulah, politik bertemu dengan sejarah. Sejarah adalah cerita tentang manusia di tengah seluruh ruangnya dalam rentang waktu yang panjang. Sejarah adalah cerita tentang tiga orang: orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup, dan orang yang akan lahir. Jika politik ingin memahami drama perubahan sosial secara komprehensif, politik harus memahami cerita tentang tiga orang itu. Politik menjadi dangkal jika ia hanya memahami cerita tentang satu orang, yaitu orang yang masih hidup. Itu adalah jebakan kekinian, di mana kita tampak seperti telah menyelesaikan masalah hari ini ketika sebenarnya yang kita lakukan justru memindahkan beban masalah itu kepada generasi yang akan lahir esok hari.

Berpijak pada sejarahJika sejarah adalah cerita tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok, sejarah bukan saja metode untuk memahami masa lalu dan masa kini, melainkan juga menjadi jalan paling efektif menemukan alasan untuk tetap berharap bahwa esok hari cerita hidup kita akan lebih baik.

Membaca sejarah adalah cara menemukan harapan. Harapanlah yang membuat kita rela dan berani melakukan kebajikan-kebajikan hari ini walaupun buah kebajikan itu akan dipetik mereka yang baru akan lahir esok hari. Tugas politik adalah memberi arah bagi kehidupan masyarakat agar mereka merasa memiliki satu arah yang dituju, memiliki orientasi. Rasa memiliki arah ini merupakan sumber kepercayaan diri dan harapan yang kuat bagi masa depan.

Sebaliknya, chaos dan anomi membuat orang merasa tersesat dan limbung. Untuk dapat menemukan arah itulah, kehidupan politik harus berpijak pada sejarah. Berpijak pada sejarah tidak berarti melulu melihat ke belakang atau memuja kejayaan masa lalu; berpijak pada sejarah harus dimaknai sebagai keyakinan merancang masa depan.

Muatan sejarah menghindarkan politik dari kedangkalan dan membawanya pada kedalaman kesadaran. Dengan memahami sejarah, politik akan bergeser dari pandangan sempit sekadar berebut kekuasaan menuju keluasan cakrawala pemikiran, dari sekadar perdebatan mengurusi kenegaraan menjadi perbincangan arsitektur peradaban.

Pertanyaan yang segera menghadang kita adalah apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014? Apakah pesta demokrasi tahun depan itu sekadar menjadi ajang peralihan kekuasaan secara damai, sesuatu yang business as usual di dalam demokrasi?

Pemilu 2014 adalah momentum peralihan sejarah yang didorong oleh perubahan struktur demografis Indonesia. Penduduk berusia 45 tahun ke bawah mencapai sekitar 60 persen dari populasi. Bukan sekadar mendominasi dari segi jumlah, kelompok ini bercirikan pendidikan yang tinggi, kesejahteraan yang membaik, dan terkoneksi dengan dunia luar melalui internet. Kita juga menyaksikan lahirnya native democracy, yaitu mereka yang sejak lahir hanya mengenal demokrasi. Pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 2014 adalah mereka yang lahir pada 1997. Mereka tidak merasakan perbedaan suasana otoriter pada masa Orde Baru dengan kebebasan pada masa kini. Bagi mereka, demokrasi dan kebebasan adalah sesuatu yang terberi (given) dan bukan hasil perjuangan berdarah-darah.

Mayoritas baru ini memerlukan jawaban baru dari partai politik. Ada hal-hal yang akan dianggap usang. Mereka ingin melihat visi dan agenda baru. Untuk menjawab tantangan itu, politik harus bisa mendefinisikan di mana kita berada sebagai sebuah bangsa dan sebuah entitas peradaban sekarang ini. Sejumlah gelombang sejarah telah kita lalui sebagai negara-bangsa dan banyak pelajaran penting yang dapat kita sarikan. Pertanyaan mendasar ini menghindarkan kita dari jebakan kedangkalan politik. Sejarah adalah kompas bagi politik dalam mengarungi masa yang akan datang.

M Anis Matta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Sumber: anismatta.net

Read More

Habibie dan AM, Dua Kepala, Satu Gagasan

BJ. Habibie hadir di acara Mata Najwa yang tayang di Metro TV, Rabu (5/2). Selain bicara tentang cinta dan pengetahuan, Presiden ke-3 Republik Indonesia ini juga berbagi pemikiran tentang kepemimpinan.

Tentang kepemimpinan, Habibie punya kriteria tersendiri. Menurutnya, tidak semua orang cocok mencalonkan diri menjadi pemimpin Indonesia  di pemilu 2014. Ada batasan umur yang harus diperhatikan.

“Kriteria saya, harus (berumur) 40 sampai 60 tahun,” kata Habibie. Profesor lulusan Jerman itu berkali-kali mengulang jawabannya. Bahkan ketika Pembawa Acara Najwa Shihab menunjukkan beberapa foto calon presiden yang sudah tua, Habibie kembali menegaskan jawabannya, “40 sampai 60 tahun!” Pendirian Habibie yang kukuh itu langsung mengundang tawa penonton di studio.

Selanjutnya Habibie bercerita tentang generasi yang tumbuh di indonesia. Menurutnya, ada tiga generasi yang telah lahir hingga saat ini. Pembagian generasi itu dimulai sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan.

“Dalam perjuangan Bangsa Indonesia yang modern, ada tiga generasi yang kita kenal. Generasi angkatan ‘45, yang hanya mengenal merdeka atau mati.  Dia lahirkan Pancasila, Undang-undang Dasar, dia merebut semua, hingga kita merdeka. Jiwanya itu harus kita pelihara,” tutur Habibie.

Setelah itu, kata Habibie, ada generasi peralihan. “Generasi yang pernah bekerja erat dengan angkatan ’45, tapi juga pernah bekerja erat dengan generasi penerus. Yang (berumur) di atas 60 (tahun), saya masukkan ke generasi peralihan. Karena mereka pernah bekerja sama dengan generasi ’45 dan generasi penerus. Mereka harus rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus,” ungkap Habibie.

Untuk menjelaskan tentang generasi penerus, Habibie kembali ke kriterianya tentang calon pemimpin bangsa. “Generasi penerus itu kriterianya, berumur antara 40 sampai 60 tahun,” jelas Habibie.

Apa yang diungkapkan Habibie ini mengingatkan masyarakat pada gagasan Anis Matta. Ada kesamaan ruh pada ide yang mereka sampaikan. Ada kesamaan semangat untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Habibie dan Anis sama-sama membagi perjalanan bangsa Indonesia menjadi tiga bagian. Habibie membagi generasi Indonesia seperti yang diungkapkan di atas. Anis menyebutnya perjalanan bangsa Indonesia dengan istilah “gelombang”.

“Gelombang pertama adalah masa sebelum kemerdekaan hingga proklamasi, atau kita sebut sebagai proses ‘menjadi Indonesia’. Orang-orang di gelombang pertama, mulai timbul kesadaran untuk bersatu guna menghadapi tantangan dari luar,” kata Anis.

Pada gelombang kedua, masyarakat berpikir untuk membuat indonesia jadi lebih baik. “Pada gelombang kedua, kita menyaksikan  beberapa peralihan kekuasaan di Indonesia. Orde Lama datang dengan fokusnya di bidang politik. Lalu Orde Baru menggantikan Orde Lama, fokus bangsa ini bergeser dari politik ke ekonomi. Selanjutnya masa reformasi menggantikan Orde Baru. Di masa reformasi, titik tekannya ada pada masyarakat. Gelombang kedua ini kita sebut sebagai proses ‘menjadi negara-bangsa modern’,” ungkap Anis.

Saat ini, menurut Anis, masyarakat Indonesia bersiap memasuki gelombang ketiga. “Gelombang ketiga ini dicirikan dengan munculnya masyarakat indonesia dengan lima ciri, yaitu populasi masyarakat didominasi orang muda – terutama yang berumur 45 tahun ke bawah, berpendidikan bagus, berpenghasilan bagus, terkoneksi dengan baik, dan warga negara asli demokrasi (native democracy),” jelas Anis.

Dengan demikian, Anis berpendapat, dibutuhkan pemimpin yang cocok dengan kondisi masyarakat. Zaman berubah, masyarakat berubah, maka perlu pemimpin yang memahami perubahan ini. “Kita harus mencari pemimpin yang bisa mewakili pikiran, budaya, dan kepribadian dari generasi gelombang ketiga ini,” pungkas Anis. (DLS/MFS)

Sumber: anismatta.net

Read More

Birokrasi Amburadul, Keprihatinan Tokoh Agama Terus Bergulir

BOYOLALI – Keprihatinan dari kalangan umat beragama terkait dinamika politik dan birokrasi di Boyolali terus bergulir. Setelah Syuriah PCNU Boyolali, KH Abdul Khamid, kini giliran tokoh agama dari Muhammadiyah dan tokoh Kristiani mulai angkat bicara. Ketua Muhammadiyah Boyolali, Ali Muchson, bahkan tengah menyiapkan gerakan keprihatinan terhadap kepemimpinan Bupati Boyolali, Seno Samodro. Menurutnya, pemerintahan Boyolali saat ini lebih buruk dari order baru.

“Kami ingin sekali menyampaikan ungkapan keprihatinan kami terhadap pemerintahan di Boyolali sekarang. Bahkan ada usul dari beberapa ulama, bahwa perlu digelar mujahadah atau doa bersama untuk Bupati,” kata Muchson, saat ditemui Espos, Selasa (4/3/2014).

Menurut Muchson, keprihatinan ini layak disampaikan karena kondisi birokrasi dan manajemen di Boyolali saat ini dinilai lumpuh. Dia menilai, pegawai negeri sipil (PNS) di Boyolali sudah tidak ada yang mempunyai orientasi kerja dan konsen menyusun program kerja. “Semua berada di bawah tekanan mutasi. Banyak sekali PNS yang menyampaikan kepada saya, mereka bilang minta maaf karena untuk sementara ini harus tunduk dan manut terhadap pemimpin yang ada saat ini.”

Dengan adanya kata ‘sementara ini harus tunduk’, menurut Muchson, ada wujud tekanan dan keterpaksaan dari PNS. “Ini masih lebih baik karena terpaksa, artinya PNS sebenarnya tahu bahwa ada yang tidak benar dalam perjalanan birokrasi ini.”

Tekanan ini begitu dirasakan pihak Muhammadiyah ketika 30 guru Muhammadiyah di Boyolali tiba-tiba dimutasi dengan jarak yang sangat jauh. “Dari beberapa guru yang dimutasi, waktu itu ada beberapa yang bisa dikembalikan dekat tapi dengan kontrak politik tertentu.”

Mengenai bentuk keprihatinan yang akan disampaikan kalangan ulama, Muchson menyebutkan bahwa langkah itu semestinya tidak hanya berhenti pada penyampaian keprihatinan. Menurutnya, perlu ada pendekatan agama atau terapi spiritual kepada pejabat yang sedang mengalami trauma dan kinerja yang lumpuh.

“Tapi kalau hanya dari kalangan ulama saja tidak cukup. Partai politik yang selama ini menjadi oposisi pemerintah juga semestinya memunculkan figur yang benar-benar baik dan bisa dipercaya. Ini yang sedang kami cari.”

Pihaknya juga cukup menyayangkan karena selama ini DPRD yang semestinya diharapkan untuk bisa mengawasi kinerja birokrasi juga tidak berjalan sesuai fungsinya.

Ungkapan keprihatinan juga disampaikan Tokoh Umat Kristiani Boyolali, Sarijo, yang didasarkan pada opini yang berkembang mengenai jalannya pemerintahan saat ini.

Sejak awal kepemimpinan Bupati Seno Samodro, Sarijo tidak melihat adanya pembangunan yang riil dalam rencana pembangunan jangka menengah dan pendek Kabupaten Boyolali.

“Masalah utama Boyolali yang harusnya diselesaikan dalam RPJM sama sekali tidak terlihat. Anggaran Boyolali yang sudah mencapai Rp1 triliun lebih itu untuk menyelesaikan masalah apa? Apakah hanya perkantoran saja yang menjadi prioritas?”

Pihaknya juga cukup menyayangkan, karena dalam kehidupan berdemokrasi seperti sekarang ini, pendapat masyarakat yang berbeda sama sekali tidak diakomodir bahkan cenderung disingkirkan. “Saya berharap semua masyarakat yang merasa punya Boyolali wajib menyelesaikan masalah ini bersama-sama.”

Menyambung persoalan keprihatinan yang disampaikan kalangan ulama, Ketua DPD PKS Boyolali, Syaifudin, menyatakan partai siap duduk bersama dengan kalangan ulama dari berbagai paham termasuk tokoh agama terkait upaya menyelesaikan persoalan di Boyolali. Bahkan pihaknya mengklaim tetap komitmen sebagai partai oposisi.

“Bahkan belum lama ini saya juga bertemu dengan KH Khamid sedikit berdiskusi bahwa ada urusan kemaslahatan umat yang mesti diselesaikan bersama.”

Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, S.Paryanto, saat dimintai tanggapan mengenai keprihatinan para ulama ini menyebutkan bahwa hubungan Bupati dengan DPRD selama ini adalah lembaga formal.

“Apa yang kami lakukan sudah didasari norma yang ada dan apa yang kami putuskan adalah untuk kepentingan masyarat. Kalau ada yang tidak puas itu hak semua orang. Alim ulama silakan berdialog dengan kami.”

Soal tanggapan tentang pemerintahan yang hampir sama dengan Orde Baru, Paryanto membantah itu. “Itu hanya asumsi orang saja.”

Sumber: solopos.com

Read More

PCNU Boyolali Soroti Pembangunan Gedung Pemkab

Boyolali - Relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali ke Kemiri Mojosongo beberapa waktu lalu menjadi sorotan banyak kalangan. Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Boyolali, KH Abdul Khamid menyayangkan relokasi tersebut.

Kiai Khamid yang merupakan pengasuh pesantren di Dawar Manggis menginginkan eksekusi pengentasan kemiskinan ketimbang belanja relokasi kantor Pemkab Boyolali.

“Apa artinya gedung kabupaten mewah tapi ekonomi warganya sendiri kurang bagus,” kata Kiai Khamid saat ditemui di kediamannya di dukuh Dawar, Manggis, Mojosongo, Boyolali, Rabu (29/1).

Terkait hal itu, Kiai Khamid bersama sejumlah kiai yang tergabung dalam forum ulama telah membahas perihal ini dan telah menyampaikannya ke pemerintah. “Sementara ini, baru sebatas penyampaian keprihatinan,” ungkapnya.

Selain masalah pembangunan gedung Pemkab, forum ulama juga menyampaikan masalah terkait kebijakan pemerintah seperti mutasi. “Sering kami dengar, pegawai dimutasi ke posisi yang bukan bidangnya atau di tempat yang jauh,” tukasnya.

Dengan adanya perhatian dan kritik dari masyarakat, ia mendorong jajaran Pemkab Boyolali untuk mematangkan kebijakannya demi kemaslahatan warga secara luas.

Sumber: nu.or.id

Read More