Ratusan Simpatisan PKS Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Boyolali di Camp Bell Two Edu Park

 

BOYOLALI – Ratusan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan masyarakat menghadiri kegiatan Reses dan Serap Aspirasi Masyarakat yang digelar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, Nur Arifin, di Camp Bell Two Edu Park, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, dan usulan pembangunan dari warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Boyolali.

Ketua DPC PKS Kecamatan Teras, Mulyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, yang telah memberikan izin penggunaan lokasi kegiatan.

Pada kesempatan itu, Mulyanto juga memperkenalkan Nur Arifin sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Dapil I sekaligus Wakil Ketua DPRD Boyolali dari Fraksi PKS.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya citra negatif terhadap partai politik di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, seluruh kader partai perlu terus melakukan introspeksi dan kembali kepada khittah perjuangan dalam melayani masyarakat.

"PKS memiliki Unit Pembinaan Anggota (UPA) sebagai wadah pembinaan, silaturahmi, dan bertukar pikiran antaranggota. Hal ini menunjukkan bahwa PKS bukan partai yang hanya hadir menjelang pemilu, tetapi terus bekerja dan hadir di tengah masyarakat sepanjang waktu," ujar Mulyanto.

Sementara itu, Kepala Desa Tawangsari, Yayuk Tutik Supriyanti, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Anggota DPRD adalah wakil rakyat, sedangkan rakyat adalah ketuanya. Karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan forum reses ini untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan masing-masing," katanya.

Dalam pemaparannya, Nur Arifin memperkenalkan jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Boyolali yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, ia menjelaskan sejumlah program dan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Nur Arifin, di Dapil I terdapat 13 titik lokasi program BKK yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada berkurangnya jumlah titik program dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain menyampaikan perkembangan program pembangunan, Nur Arifin juga menginformasikan berbagai agenda dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Boyolali yang akan diperingati pada 5 Juli 2026.

Pada kesempatan tersebut, Nur Arifin mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 DPRD Kabupaten Boyolali telah membahas sembilan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut mengawal implementasi Perda agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Perda yang telah dibahas dan ditetapkan perlu mendapat pengawasan bersama agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Menutup kegiatan reses, Nur Arifin mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga di tengah tantangan ekonomi yang ada saat ini. Ia mengimbau masyarakat agar mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak produktif, menjauhi jalan pintas yang berisiko, serta terus berupaya meningkatkan kreativitas dalam memperoleh penghasilan.

"Kita harus semakin cermat mengelola keuangan keluarga, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, dan terus berikhtiar mencari sumber-sumber penghasilan yang halal dan produktif," pesannya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan dialog yang konstruktif. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Boyolali demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.

(ha/komdigi)

Read More

Etika Berpartai: Menjaga Amanah Dakwah dalam Jalan Politik

Oleh Badruzzaman

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat syumuliyah (menyeluruh) dan komprehensif. Karena itu, dakwah Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, budaya, hingga politik.

Dalam pandangan Islam, seorang muslim tidak cukup hanya menjadi pribadi yang shalih (baik untuk dirinya sendiri). Lebih dari itu, ia dituntut menjadi mushlih, yaitu pribadi yang aktif melakukan perbaikan dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kemaslahatan sosial tidak akan terwujud apabila umat hanya berdiam diri, bersikap pasif, dan enggan menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar.

Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan mendatangkan akibat yang serius bagi kehidupan umat. Beliau bersabda:

 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian harus memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau Allah hampir saja menurunkan azab kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya namun doa kalian tidak dikabulkan." (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut memberikan pelajaran bahwa ketika kebaikan tidak lagi diperjuangkan dan kemungkaran dibiarkan tumbuh tanpa kendali, maka berbagai kerusakan sosial akan muncul. Kepemimpinan dapat jatuh ke tangan orang-orang yang tidak amanah, dan keberkahan kehidupan masyarakat pun akan berkurang.

Politik sebagai Sarana Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam rangka mewujudkan dakwah yang lebih efektif, terarah, dan berdampak luas, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar perlu dilakukan secara berjamaah, terorganisasi, dan memiliki tata kelola yang baik. Semangat inilah yang sejalan dengan firman Allah SWT:
 

 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaff: 4)

Ayat ini mengajarkan pentingnya kerja kolektif, disiplin organisasi, persatuan visi, dan kekuatan barisan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu wadah yang sah dan konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umat adalah melalui partai politik. Oleh karena itu, aktivitas politik sejatinya dapat menjadi bagian dari ikhtiar dakwah apabila dijalankan dengan niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar.

Pentingnya Etika dalam Berpartai

Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan. Lebih dari itu, ia adalah instrumen perjuangan yang harus dijalankan dengan akhlak, moral, dan etika yang luhur. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, sirah para nabi dan sahabat, pemikiran para ulama, serta peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sebuah  kesempatan, K.H. Didin Hafifuddin menyampaikan beberapa prinsip penting yang perlu menjadi pedoman dalam membangun etika berpartai.

1. Meluruskan Niat dan Menguatkan Motivasi karena Allah

Setiap aktivitas perjuangan harus dilandasi keikhlasan dan orientasi ibadah kepada Allah SWT. Jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan.

Allah SWT berfirman:

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Demikian pula hadits yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab رضي الله عنه:

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Menguatkan Ta'liful Qulub, Ta'liful Fikrah, dan Ta'liful Harakah

Persatuan tidak cukup hanya pada tataran organisasi. Persatuan harus dibangun dalam hati, pemikiran, dan gerak langkah perjuangan.

Allah SWT berfirman:

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai."(QS. Ali Imran: 103)

Kekuatan sebuah partai bukan hanya terletak pada jumlah anggotanya, tetapi pada soliditas hati, kesamaan visi, dan kesatuan langkah para kadernya.

3. Membiasakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan tradisi yang diajarkan Islam dalam menyelesaikan persoalan dan menentukan kebijakan.

Allah SWT memuji orang-orang beriman yang:

"...urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Dengan musyawarah, keputusan menjadi lebih bijaksana, partisipatif, dan dapat diterima oleh seluruh unsur organisasi.

4. Membudayakan Taushiyah dan Saling Menasihati

Perjuangan politik adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Karena itu, diperlukan budaya saling menasihati, saling mengingatkan, memperbanyak ibadah, memperkuat ukhuwah, meningkatkan pengorbanan, serta memperluas amal kebajikan.

Partai yang sehat adalah partai yang di dalamnya tumbuh tradisi nasihat yang tulus, bukan budaya saling menjatuhkan.

5. Menjauhi Perpecahan dan Penyakit Hati

Salah satu penyebab melemahnya perjuangan adalah munculnya konflik internal yang dipicu oleh hasad, dengki, ego pribadi, ambisi jabatan, saling menjegal, atau "menggunting dalam lipatan".

Allah SWT mengingatkan:

"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." (QS. Al-Anfal: 46)

Begitu pula Allah melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan perilaku yang merusak persaudaraan sebagaimana dalam (QS. Al-Hujurat: 12).

Penutup

Berpartai dalam perspektif Islam bukanlah sekadar aktivitas politik, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif untuk menghadirkan kemaslahatan, memperjuangkan keadilan, dan menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, keberhasilan perjuangan tidak hanya ditentukan oleh strategi politik, kekuatan logistik, atau besarnya dukungan massa. Yang jauh lebih penting adalah terjaganya etika, akhlak, dan ruh perjuangan di dalamnya.

Apabila nilai-nilai keikhlasan, persatuan, musyawarah, saling menasihati, serta semangat menjaga ukhuwah terus dipelihara, maka partai akan menjadi bangunan yang kokoh (bunyanun marshush), kuat menghadapi berbagai tantangan, serta memperoleh pertolongan, kemenangan, dan keberkahan dari Allah SWT dalam menjalankan amanah dakwah melalui jalur politik dan parlemen.

Wallahu a'lam bish-shawab.

(mp/komdigi)

Read More

Sarasehan Pembinaan Saksi PKS: Menguatkan Peran Relawan untuk Kemenangan

BOYOLALI - DPD PKS Boyolali menggelar Sarasehan Pembinaan Saksi pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Aula Kantor DPTD PKS Boyolali. Kegiatan ini dihadiri oleh 100-an relawan PKS dari Dapil 1 sampai 5, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan soliditas saksi.

Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran saksi sebagai garda terdepan dalam menjaga amanah suara rakyat. Dengan semangat kebersamaan dan militansi, para relawan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Sarasehan berlangsung hangat dan penuh semangat, menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen perjuangan. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar relawan.

Melalui agenda ini, PKS Boyolali terus meneguhkan langkah dalam membangun kekuatan saksi yang solid, siap mengawal suara rakyat hingga kemenangan. ✊

(mp/komdigi)

Read More

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Menguatkan Nilai Kebangsaan di Tengah Masyarakat

BOYOLALI - Sebanyak 100-an peserta mengikuti kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si pada Sabtu sore, 14 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Acara diawali dengan sambutan Ketua DPD PKS Boyolali, Wahyono, S. Pi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh Dr. H. Abdul Kharis Al Masyhari, S.E., M. Si. yang mengupas secara mendalam tentang 4 Pilar MPR RI, serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Suasana semakin interaktif dalam sesi tanya jawab, di mana peserta antusias berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan. Kegiatan ini pun ditutup dengan buka puasa bersama, mempererat ukhuwah dan kebersamaan.

Melalui agenda ini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam kuat, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.

(mp/komdigi)

Read More

Wahyono: Ketimpangan Anggaran Pendidikan 2026, Banyak Sekolah Rusak dan Roboh

Boyolali – Empat sekolah roboh, ratusan lainnya rusak, tetapi anggaran rehabilitasi justru paling kecil. Kondisi inilah yang menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, saat menghadiri rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (18/11). 

Dalam forum tersebut, Wahyono menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran pendidikan. Ia mempertanyakan kepastian Dana Kesra untuk guru PAUD, setelah menerima aspirasi dari guru di daerah pemilihannya. 

Kemudian menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa sekolah yang roboh pada tahun ini yakni SD Guli Nogosari, salah satu SD di Klego, SMPN 2 Juwangi, dan yang paling baru SD di Senggrong, Andong. Situasi tersebut mendorongnya mempertanyakan besaran anggaran rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2026, mengingat saat ini memasuki musim hujan dan risiko keselamatan siswa semakin tinggi. Selain itu, Wahyono meminta penjelasan terkait rencana pengadaan seragam sekolah dan LKS untuk jenjang SD dan SMP.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa Dana Kesra untuk Guru PAUD masih tetap dianggarkan pada tahun 2026 sebesar Rp 4,5 miliar dengan jumlah penerima 1.930 guru. Sementara itu, untuk rehabilitasi sekolah, saat ini terdapat 71 SMP dan 250 SD dalam kondisi rusak. Namun anggaran rehab pada RAPBD 2026 hanya sebesar Rp 284,8 juta, jumlah yang dinilai sangat terbatas dibanding kebutuhan. Adapun terkait rencana seragam sekolah dan LKS, Pemerintah Daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 16,4 miliar, yang terdiri dari Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD dan Rp 7,7 miliar untuk SMP.

Menanggapi paparan tersebut, Wahyono mengapresiasi keberlanjutan anggaran Kesra untuk guru PAUD. Namun ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kecilnya anggaran rehabilitasi sekolah, terutama ketika banyak bangunan sekolah dalam kondisi rusak dan rawan roboh. Ia menilai keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama.

Terkait rencana pemberian seragam sekolah dan LKS, Wahyono menilai kebijakan tersebut belum tepat momentum karena kondisi anggaran yang terbatas. Menurutnya, rehabilitasi sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam sekolah.

Pada akhir rapat, Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui. Komisi menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali. (nh/ta).

Read More