PKS Siap Hadapi Pilgub di Tiga Provinsi Jawa

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menjawab pertanyaan wartawan di sela PR Summit di Yogyakarta, Jumat (29/9). (El Mahmudi-Daru/PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menghadapi perhelatan Pilgub 2018 di tiga provinsi besar di Pulau Jawa. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan PKS sudah menyiapkan diri menghadapai Pilgub Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Sohibul menegaskan jika pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu sudah final untuk cagub dan cawagub Jabar 2018-2023. Sementara pada Pilgub Jateng, Sohibul mengakui beberapa bakal calon gubernur sudah menjalin komunikasi dengan PKS.

"Yang sudah berkomunikasi Pak Ferry Juliantono dari Gerindra dan Pak Sudirman Said mantan menteri ESDM. Kita memang belum ada keputusan final masih ada evaluasi di tingkat DPW Jateng," papar Sohibul menjawab pertanyaan wartawan di sela PR Summit 2017 DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).

Sementara itu pada Pilgub Jatim, Sohibul mengakui ada komunikasi intens dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Namun, kembali ia menegaskan belum ada keputusan final soal dukungan PKS.

Ia menilai konstelasi Pilgub Jatim masih cukup cair. Termasuk isu majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim. Dukungan PKS bisa diarahkan kepada siapa saja yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan PKS.

"Jatim masih sangat cair, bisa saja nanti akan muncul calon baru. Kita yakin untuk daerah sebesar Jatim tidak hanya akan memunculkan nama-nama tertentu saja," ujar dia.

Read More

PR Summit 2017 Ajang Konsolidasi Persiapan Pilkada

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan arahan dalam pembukaan PR Summit PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9). (PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) - Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP Partai Keadilan Sejahtera mengadakan agenda PR Summit 2017 di Yogyakarta, 29 September -1 Oktober 2017.

"Intinya acara yang tiap tahun diadakan ini, untuk mengkonsolidasikan kehumasan PKS seluruh Indonesia," kata Sohibul di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017)

Yang kedua, lanjut pria yang sedang mengenakan blangkon itu bagaimana meningkatkan kemampuan dan perkembangan Humas, mengingat tiap tahun pasti ada kemajuan di seluruh Indonesia.

"Tentu ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk persiapan pemilihan kepada daerah 2018-2019. Karena peran humas ini besar sekali," ungkap pria yg akrab dipanggil kang iman.

Oleh karena itu, nilainya, acara PR Summit 2017 menyiapkan Humas untuk menghadap agenda besar dua tahun ke depan. Sohibul menekankan, konstelasi Pilkada 2018 sangat berkaitan dengan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Sohibul memprediksi, tahun 2018 sebagai tahun politik yang sangat krusial. Ia melihat pada bulan Agustus 2018 sudah akan muncul nama calon presiden.

"kami memandang 2018 bagian dari 2019. Masalah krusial 2019 adalah masalah calon dan pada 2018 sudah mulai ada pendaftaran capres. Kita akan mengejar setidaknya Agustus ada nama capres," tutur Sohibul.

Read More

Hari Kesaktian Pancasila, Sejarah yang Monumental

 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di sela-sela PR Summit DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9). (El Mahmudi-Daru/PKS Foto)

Yogyakarta (29/9) -- Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober adalah hari yang sangat monumental dalam sejarah bangsa Indonesia.
Hal itu diungkapkan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela PR Summit 2017 DPP PKS di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).
Sohibul menerangkan, masyarakat perlu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa sejarah perjalanan bangsa. Sohibul menekankan, mengenang peristiwa sejarah, tidak perlu menimbulkan friksi dan permusuhan di tengah masyarakat.
"Mengambil pelajaran dari sejarah bangsa, tidak dalam posisi memusuhi si A atau si B, kita tak ada pretensi mengklaim atau menyudutkan orang, tapi mengambil fakta sejarah," ujar Sohibul.
Sohibul mengimbau kader dan juga masyarakat, agar mengikuti imbauan pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September esok, sebagai tanda berkabung dan memasang bendera tiang penuh pada 1 Oktober.
Soal isu kebangkitan PKI, merujuk Tap MPRS no 25 tahun 1996, negara kita masih melarang berdiri PKI. Namun, berhubungan dengan pihak-pihak seperti anak keturunan yang terlibat PKI harus dengan rasa kemanusiaan dan hak asasi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal mengatakan, PKS mendukung program yang diprakarsai Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk melaksanakan kegiatan peringatan peristiwa 30 September dengan nonton bersama (nobar) film Pengkhianatan G30S PKI.
"Kegiatan itu telah disetujui Pemerintah Indonesia, terutama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. PKS pun setuju dan ikut mengimbau struktur, kader, serta simpatisan untuk ikut mendukung segala kegiatan peringatan G30S PKI," ujar pria berkacamata itu.
Selain nobar, Mustafa juga menyarankan ada diskusi untuk membahas film bersama narasumber, baik dari kalangan akademisi, saksi sejarah, atau pakar lainnya.
"Pembahasan ini diperlukan, untuk dapat memperkuat pemahaman masyarakat, atas fakta pengkhianatan dan kekejaman Komunis di Indonesia," pungkasnya.

Read More

Ormas Islam Siap Kerahkan Massa Untuk Aksi Rohingya

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Gedung DPP PKS

Jakarta (15/9) – Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam siap mengerahkan massa untuk menggelar Aksi Bela Rohingya pada Sabtu (16/9/2017) esok di Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut merupakan sinergisasi dukungan terhadap Muslim Rohingya yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa ormas Islam.

Perwakilan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Suryana Padma, menyatakan Aksi Bela Rohingya yang akan digelar nanti merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia kepada saudara sesama muslim di Rohingya. Suryana berharap aksi ini juga akan mempererat hubungan antara sesama muslim di Indonesia.

“Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita manusia yang memiliki kepedulian terhadap nasib saudara muslim di Rohingya. Aksi ini juga dapat menjadi momentum persatuan, perekat dan pengingat moment 212 kemarin, karena dengan persatuan umat, pertolongan Allah akan turun,” terang Suryana pada konfrensi pers yang digelar oleh DPP PKS pada Kamis (14/9) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Suryana juga berharap aksi ini akan menjadi peringatan kepada pemerintah Myanmar bahwa masyarakat Indonesia secara serius menanggapi kasus kejahatan kemanusiaan tersebut. Suryana meminta pemerintah Indonesia semakin menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan penyerangan terhadap muslim Rohingya.

Pendapat yang senada disampaikan oleh perwakilan Wanita Muslim Indonesia, Sri Vira Chandra. Ia mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, khususnya karena telah menjatuhkan banyak korban di kalangan anak dan perempuan.

“Banyak korban anak dan perempuan pada kekerasan di Rohingya. Maka dari itu, saya mengimbau ormas muslimah untuk mengerahkan massa sebanyak-banyaknya pada aksi sabtu nanti. Mari kita memberikan aksi yang nyata untuk membela kemanusiaan,” tegas Vira.

PKS dan berbagai ormas Islam di Tanah Air akan menggelar Aksi Bela Rohingya pada Sabtu (16/9) di Patung Kuda, Jakarta. Panitia memperkirakan sekitar 150 ribu massa aksi dari berbagai wilayah Jabodetabek akan memenuhi aksi kemanusiaan ini.

Selain PKS, ormas-ormas Islam yang turut berpartisipasi antara lain Mathlaul Anwar, Ikadi, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat Kheir, Pemuda DDII, Al - Ittihadiyah, Pemuda PUI, Forsitma, Salimah, Wanita Islam, JPRMI, FPI dan ormas Islam lainnya.

Sebelumnya, aksi serupa Bela Rohingya juga telah digelar di berbagai daerah pekan lalu, seperti di Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, NTB dan wilayah lainnya.

Read More

Dalam Dua Pekan, PKS Galang Dana Rp2,7 M untuk Rohingya

Aksi penggalangan dana kader PKS untuk Rohingya

Jakarta (13/9) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka aksi penggalangan dana dari anggota sebagai langkah nyata kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Aksi ini dimulai sejak 3 September 2017 lalu, sejak diresmikannya Crisis Center for Rohingya (CC4R) dan dilaksanakan oleh struktur PKS dari Ranting (Kelurahan) hingga Wilayah (Provinsi).

Koordinator Divisi Informasi dan Data CC4R PKS Dedi Supriadi mengatakan donasi tersebut tidak ditarik ke pusat, melainkan disalurkan ke lembaga donor kemanusiaan di tingkat Kota, Kabupaten atau Provinsi.

"PKS yakin lembaga donor lebih mengetahui prioritas kebutuhan warga Suku Rohingya, serta lembaga-lembaga ini selain ter-audit juga terpantau kegiatannya oleh Pemerintah RI," ujar Dedi menjelaskan alasan PKS tidak menyalurkan sendiri bantuan kepada warga Rohingya yang tengah mengalami ancaman pembersihan suku oleh militer Myanmar dan kelompok ekstrimis agama di sana.

Dedi menyampaikan per tanggal 12 September 2017, jumlah dana kemanusiaan yang telah terkumpul sebanyak Rp 2,79 miliar lebih.

Jumlah ini masih terus bertambah mengingat masih banyak yang belum melaporkan jumlah perolehannya.

Read More