PKS: Jokowi Tidak Benar Kalau Tiba-tiba Batalkan Jembatan Selat Sunda

Jakarta (6/11) - Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, menegaskan tidak benar jika pemerintahan di bawah Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Pasalnya proyek ini sudah dirancang dan diputuskan pemerintah sebelumnya. Studi kelayakan juga dilakukan melalui proses yang panjang serta telah ada Keppresnya.

“Ini menunjukkan pemerintah menganut manajemen sporadis. Manajemen seperti ini tidak benar. Mestinya diperhatikan dulu apakah proyek ini masuk prioritas Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) atau tidak. Jadi tidak bisa tiba-tiba dihentikan,” kata politisi PKS ini di Jakarta, Kamis (6/11).

Hal itu dikemukakan Sigit menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Penghentian proyek seharga Rp 200 Triliun tersebut disebabkan banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikannya.

Sofyan mengatakan, sejak proyek tersebut dimunculkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak kalangan yang menilai pesimis rencana jembatan terpanjang di dunia itu bakal terwujud. Biaya pembangunan jembatan itu dianggap terlalu besar, di sisi lain dampak yang dihasilkan terhadap sektor kemaritiman dianggap minim. "Itu masih ide dan wacana, dan memang belum memutuskan go a head juga sejak dulu," kata Sofyan.

Pembangunan JSS yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diperkirakan memakan waktu 10 tahun. Jika proyek dimulai 2013, dengan studi kelayakan selama 2 tahun, maka pembangunan JSS akan selesai pada tahun 2025.

Menurut Sigit, saat ide pembangunan mega proyek itu dilontarkan, pihaknya menyatakan tidak setuju. Namun karena saat itu Kementerian PU tetap “keukeuh”, akhirnya Komisi V menyatakan persetujuannya. Karena itu, kalau sekarang dihentikan secara tiba-tiba, bagaimana pekerjaan, dana, dan sumber daya dari PU yang telah disiapkan selama ini.

Sebelum memutuskan atau membatalkan suatu proyek, anggota dewan ini menyarankan sebaiknya dibicarakan dulu. Kalaupun akan mengalihkan kepada pembangunan pelabuhan, dermaga, atau pembelian kapal-kapal nelayan untuk mendukung visi negara maritim Presiden Jokowi, itu pun harus dibicarakan dengan DPR.

“Intinya pemerintah dengan manajemen sporadis semacam ini tidak benar, bahkan kerjanya akan kedodoran,” kata Sigit menambahkan. (mp)

Foto : naefurodji/parlemen/hr.
Sumber: http://dpr.go.id

Read More

Permintaan Tinggi, Bibit Pepaya Langka

Boyolali – Tingginya permintaan bibit pepaya menjelang musim tanam membuat stok bibit langka. Akibatnya, bibit belum siap tanampun sudah menjadi rebutan. Sulitnya mencari bibit pepaya ini banyak dialami petani di wilayah Kecamatan Mojosongo dan Teras, Boyolali.

Sebagaimana dialami Maryudi Anwar (33), petani pepaya warga Dukuh Slembi, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo. Ia mengaku, dari empat tempat pembibitan pepaya didatanginya, stok bibit kosong. Kalaupun masih ada bibit, biasanya sudah dipesan pembeli lain.

“Cari bibit sekarang susah, yang kecil-kecil saja sudah dipesan orang,” katanya, Kamis (6/11).

Kelangkaan bibit pepaya turut dibenarkan Suryono (32), salah satu pembibit warga Kampung Jomboran, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Dijelaskan, dari sekira 40 ribu bibit pepaya miliknya tersedia saat ini, sebagian besar sudah dipesan. Biasanya, ukuran bibit ideal untuk ditanam usia tujuh minggu. Namun kondisi langka bibit saat ini, kebanyakan bibit ukuran kecil.

“Biasanya bibit seharga Rp 3000 yang laku, tapi sekarang bibit harga Rp 500 atau usia empat minggu sudah jadi rebutan,” ujar dia.

Itupun, pembeli harus mengantre atau memesan lebih dulu beberapa hari sebelumnya. Tentunya dengan kelangkaan bibit saat ini, hargapun ikut membumbung tinggi. Menurut Maryudi, pedagang bibit, dari sejumlah tempat pembibitan didatanginya, harga bibit rata-rata sudah di kisaran Rp 5 ribu perpohon.

Sumber: timlo.net

Read More

Krisis Air di Selo Makin Parah

Boyolali – Bencana kekeringan yang berimbas pada krisis air bersih semakin parah dialami masyarakat Selo, Boyolali. Masyarakat harus rela antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan air di mata air yang masih tersisa.

Salah satu warga Desa Samiran, Selo, Mujiyanto (36),  membenarkan krisis air semakin parah sejak dua pekan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian warga terpaksa mengangsu ke mata air di lain desa, yakni Jrakah, yang saat ini masih mengalir.

“Krisis airnya sudah dua pekan ini kondisinya semakin parah,” ungkap Muji, Rabu (5/11).

Dijelaskan, untuk mengambil air, biasanya warga bergantian dengan yang memiliki kendaraan. Meski tidak membeli, namun warga harus mengganti biaya bensin serta antrian di sumber seikhlasnya. Pasalnya, untuk memperoleh air dari sumber, warga harus antri berjam-jam.

Diakui, kemarau kali ini, membuat banyak mata air yang ada di kawasan Selo airnya menyusut drastis. Akibatnya hanya beberapa sumber saja yang saat ini bisa digunakan oleh warga.

“Banyak sumber air yang selama ini menjadi andalan warga sudah kering,tidak ada airnya,” tandas Muji singkat.

Krisis air di wilayah Selo dibenarkan oleh Luwarno, tokoh masyarakat setempat. Menurut Luwarno, sedikitnya warga harus antri sekitar tiga jam hanya untuk mengisi satu jurigen air dari sumber. Saat ini, hanya beberapa sumber atau “tuk” yang bisa dimanfaatkan warga untuk
mengambil air bersih, yakni Tuk Tulangan, Tuk Babon, Tuk Luwar, dan Tuk Gentong.

Terkait ini Luwarno mendesak perlunya penataan ulang sistem distribusi air dari sumber-sumber tersebut. Bahkan jika dipandang perlu,Pemkab bisa mengambil alih pengelolaan supaya pemerataan dan keadilan memperoleh air dari sumber lebih merata.

“Misalnya dikelola PDAM kan lebih merata,” katanya.

Selain itu pihaknya juga berharap agar Muspika setempat segera membentuk tim pengendali air, yang salah satunya beranggotakan aparat serta pemangku kepentingan setempat. Tim ini nantinya membantu supaya pemanfaatan mata air yang ada supaya lebih merata.

Sumber: timlo.net

Read More

Selamat Bekerja Presiden

Jazuli Juwaini (Ketua FPKS DPR RI)

Selamat Bekerja Presiden
Oleh: 
Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI)
Dimuat di Harian Republika, edisi Senin, 3 November 2014

Selamat bekerja, itulah kalimat yang paling pas kita sampaikan kepada Presiden Jokowi dan kabinet barunya, apalagi Presiden Jokowi menamai kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”. Siapapun yang terpilih sebagai menteri tak usahlah kita komentari lagi karena itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kita berikan kesempatan dan dukungan sepenuhnya kepada Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menyiapkan program pemerintahan apalagi tantangan ke depen sungguh tidak mudah.

Kita semua mendorong dan mengawal kabinet 34 menteri ini untuk kerja, kerja, dan kerja sebagaimana yang selalu ditekankan Presiden. Bagaimana pun menteri hanyalah pembantu Presiden, ia melaksanakan garis kebijakan Presiden, khususnya dalam merealisasikan apa yang telah dijanjikan Presiden selama/sepanjang masa kampanye pemilu presiden-wapres yang lalu. Dan janji Presiden yang sangat pantas kita gaungkan secara terus-menerus – karena ia mewakili kepentingan dan kebutuhan bangsa saat ini – adalah realisasi konsep “Revolusi Mental” dan “Trisakti”.

Fraksi PKS DPR sedari awal mengapresiasi dan menyambut positif konsepsi revolusi mental Presiden Jokowi dan kini bersiap memposisikan diri untuk menjadi mitra bestari dalam merealisasikannya. Sebagai oposisi di parlemen, Fraksi PKS tak sabar menanti operasionalisasi konsep revolusi mental Bapak Presiden. Ibarat kata, pucuk dicinta ulam pun tiba, inilah yang kita tunggu selama ini: perubahan fundamental dan fondasional dalam pengelolaan negara!

Kami membayangkan ini akan menjadi debat kebijakan yang menggairahkan ke depan mengingat kita punya satu pijakan – yang dalam pemahaman kami – menjadi inti (core) dari banyak permasalahan di negeri ini, yakni perlunya revolusi mental dan kesungguhan mewujudkan kembali konsep Trisakti yang pernah digelorakan oleh Bung Karno.

Revolusi mental dan Trisakti kami anggap sebagai isu kebijakan yang fundamental dan fondasional karena kita rindu tawaran kebijakan yang dibangun di atas kesadaran bahwa ada yang salah dalam pengelolaan negara ini, lalu dari kesadaran itu terbangun otokritik dan koreksi total dan subtansial.

Revolusi Mental

10 Mei 2014, Jokowi – saat itu sedang running sebagai calon presiden – melalui sebuah media nasional menyajikan artikel yang menggugah berjudul “Revolusi Mental”. Artikel ini menjadi hits dan kemudian beresonansi ke pelosok negeri. Kata ini dengan cepat menjadi tagline kampanye Jokowi dan begitu lekat disandarkan padanya. Ya, Jokowi telah menjadi trend setter revolusi mental. Lalu, para relawan Jokowi menyambutnya dan menjadikannya gerakan kolektif perbaikan negeri ini. Dalam pandangan kami, kita perlu memelihara trend setter dan gerakan kolektif itu justru setelah Jokowi resmi menjadi Presiden RI dan ikut mendorongnya agar benar-benar terwujud dalam masa pemerintahannya ini.

Jokowi menyebut revolusi mental sebagai paradigma baru dalam menjawab permasalahan bangsa. Diakuinya, reformasi telah melahirkan banyak capaian dalam kehidupan politik, ekonomi, dan lain sebagianya, akan tetapi masih banyak PR masalah yang tak kunjung terselesaikan bahkan semakin meluas. Hal ini terjadi karena reformasi baru menyentuh faktor kelembagaan (institusional), tidak atau belum sampai pada merubah paradigma, kultur, mindset, dan perilaku. Sehingga banyak lembaga/komisi negara dibentuk pasca reformasi namun nyatanya tidak/belum efektif mengatasi masalah. Merebak dimana-mana praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis. Inilah yang ingin dijawab oleh Jokowi dengan revolusi mental-nya.

Jokowi juga menegaskan kritiknya atas langgam pembangunan yang cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalism, yang menurutnya, jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Jokowi menegaskan, penting untuk melakukan tindakan korektif atas langgam dan penerapan prinsip-prinsip paham liberalisme tersebut dengan mencanangkan revolusi mental, menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Lalu Jokowi mengurai strategi revolusi mental bangsa ini ke depan menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.

Realitasnya, kita belum berdaulat secara politik, demokrasi belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan merakyat, politik liberal menyebabkan demokrasi berbiaya mahal yang berekses pada meluasnya praktek/perilaku koruptif. Kita belum juga mandiri secara ekonomi. Ekonomi liberalistik, terlalu pro pasar, nyaris tanpa proteksi yang memadai bagi kepentingan publik, nyatanya telah melemahkan potensi dan kapasitas ekonomi rakyat. Pada saat yang sama menyebabkan ketergantungan pada modal asing dan eksploitas sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ekonomi rakyat menjadi marginal di negerinya sendiri di tengah serbuan produk impor.

Kita juga makin krisis identitas karakter sebagai bangsa. Budaya liberal dan sekuler menyebabkan anak bangsa krisis nilai, moral, dan etika. Padahal bangsa ini kaya nilai dan ajaran moral yang luhur yang bersumber dari kekayaan agama, budaya, dan adat istiadat. Dus, revolusi mental dan revitalisasi Trisakti menjadi konsep yang tepat untuk mengatasi realitas tersebut.

Sinergi Positif

Konsepsi revolusi mental dan Trisakti Presiden Jokowi bak ‘gayung bersambut’ karena kesadaran yang sama juga muncul dari barisan ‘koalisi oposisi’ parlemen (Koalisi Merah Putih/KMP) yang sejak awal kampanye menggelorakan nasionalisme, tolak intervensi asing dan penjualan aset negara, serta kritik tajam terhadap langgam kebijakan ekonomi politik yang liberalistik dengan kembali pada nilai jati diri bangsa: pancasila dan UUD 1945 yang sejati.

Jika politik diarahkan pada upaya perbaikan pengelolaan negara secara fundamental, maka ke depan akan terbangun sinergi positif antara dua koalisi ini – yang sebelumnya berseberangan – karena isu kebijakan fondasionalnya sebenarnya sama dan sebangun. Checks and balances dilakukan semata-mata untuk mengingatkan dan menjaga konsistensi terhadap janji-janji kampanye yang, tentu saja, akan dituangkan dalam rencana pembangunan pemerintah.

Jika hal tersebut yang terjadi, maka rasa-rasanya arah politik ke depan sudah pada rel-nya dan berharap bisa sangat konstruktif. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap realitas politik bahwa KMP ‘menguasai’ DPR apalagi jika pemerintah Jokowi komitmen dengan janji dan program pro-rakyat. Jika isu fondasionalnya sama maka hanya kebaikan bangsa dan negara yang akan dihasilkan. Paling tidak inilah yang akan menjadi sikap politik Fraksi PKS ke depan di parlemen. Dan, inilah yang kami maknai sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif. Pada akhirnya dengan berbesar hati Fraksi PKS mengucapkan selamat bekerja Presiden!

Sumber: Harian Republika, edisi Senin, 3 November 2014

Read More

Cegah Rekayasa Hukum, Fahri Dukung Jokowi Pilih Jaksa Agung yang Bersih

Fahri Hamzah

Jakarta (5/11) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Jaksa Agung yang bersih akan membuat lembaga Kejaksaan bebas dari mafia hukum. Karenanya, dIa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Jaksa Agung yang bersih.

Fahri mengungkapkan, masih banyak praktik kongkalikong hukum antara polisi dan kejaksaan. sehingga dibutuhkan Jaksa Agung yang bersih.

"Sehingga sampah ini tidak sampai masuk ke dalam ruang persidangan, sekarang sampah itu masuk persidangan harus dicegah dan itu Jaksa Agung," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, jika Jaksa Agung bersih maka segala rekayasa hukum yang selama ini terjadi mampu diberantas.

"Kalau jaksanya beres dia akan menyapu, maka akan tolak itu sampah-sampah itu. Yang penting sapunya bersih, siapapun orangnya yang penting sapunya bersih," pungkas legislator PKS asal NTB itu.

Read More