Fraksi PKS: Setujui RPJMD 2025–2029, Siap Kawal & Menjadi Mitra Konstruktif

Boyolali, 11 Juli 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif dalam pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (11/7), sebagai juru bicara Ali Hufroni, Fraksi PKS menyatakan persetujuannya atas penetapan Ranperda tersebut menjadi Perda, sembari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan.

Soroti Infrastruktur, SDM, dan Tata Kelola

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah, termasuk peningkatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Namun, Fraksi juga mendorong agar perhatian serupa diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi warga.

Fraksi PKS menyoroti target kemantapan jalan kabupaten yang dinilai masih moderat, yaitu peningkatan dari 83,19% menjadi 84,7% dalam lima tahun. Fraksi berharap komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan dalam masa kampanye terkait pembangunan wilayah perbatasan dapat diakselerasi hingga mencapai kemantapan jalan minimal 90%.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapat sorotan tajam. Fraksi PKS meminta agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi perlu strategi penyelesaian jangka menengah melalui sinergi konkret dengan pemerintah pusat.

“Jangan sampai RTLH hanya jadi pekerjaan rumah abadi yang terus dipindah dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya tanpa penyelesaian,” tegas juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar berbagai janji kampanye lainnya, seperti pengelolaan sampah berbasis teknologi, layanan pendidikan dan kesehatan di daerah pinggiran, hingga infrastruktur dasar, benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah secara terukur dan konsisten.

Beasiswa dan Pembangunan SDM Jangan Hanya Simbolik

Fraksi PKS juga menyinggung soal program beasiswa sarjana bagi warga miskin yang mulai menunjukkan hasil. Tahun depan diperkirakan angkatan pertama akan menyelesaikan studi. Program ini, menurut Fraksi PKS, harus dipandang sebagai investasi pembangunan SDM, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan.

“Penerima beasiswa harus dibina dan diberdayakan sebagai agen pembangunan di desa mereka, bukan berhenti pada seremoni pemberian bantuan,” ungkap Fraksi PKS.

Efisiensi Belanja Pegawai dan Reformasi Layanan Publik

Fraksi PKS mengingatkan perlunya penurunan proporsi belanja pegawai yang saat ini masih di angka 40,92%, jauh di atas batas ideal maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan distribusi dan produktivitas ASN, termasuk memperluas titik layanan publik seperti Pos Damkar dan Puskeswan.

Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsistensi data dan narasi dalam dokumen RPJMD. Kekeliruan teknis, menurut Fraksi PKS, bukan semata kesalahan administratif, tetapi dapat merusak kredibilitas pemerintahan di mata publik.

Setuju, Tapi Tetap Mengkritisi

Dengan menyebut “Bismillahirrahmanirrahim,” Fraksi PKS menyatakan persetujuan terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan komitmen untuk mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif.

“Kami siap menjadi mitra yang adil dan solutif, demi terwujudnya Boyolali yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Ali dalam pidato akhirnya. (nh/ta)

Read More

Sawungrono FC Tampil Gacor di Final Kades Karangmojo Cup 3, Pak Atok: Ini Ajang Bergengsi dan Hiburan Rakyat

Boyolali, 6 Juli 2025 — Turnamen sepak bola Kepala Desa Karangmojo Cup 3 resmi ditutup hari ini, ditandai dengan kemenangan gemilang Sawungrono FC dalam laga final. Setelah melewati lima pertandingan ketat sejak 21 Juni, tim desa asal Pelang, Kecamatan Klego, tampil gacor dan berhasil membawa pulang trofi bergengsi Piala Kepala Desa Karangmojo.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Desa Karangmojo ini diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah, seperti Sragen, Solo, Karanganyar, dan tuan rumah Boyolali. Tahun ini, turnamen dibuka untuk umum dari berbagai kategori usia, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat pecinta bola.

Pak Atok, Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi PKS, turut hadir sebagai pendukung dan official Sawungrono FC. Ia menyebut turnamen ini sebagai ajang yang bukan hanya penuh gengsi, tapi juga sarat manfaat sosial dan budaya.

"Sawungrono FC ini adalah komunitas sepak bola dari desa yang sudah aktif sejak lama. Kami mendukung karena turnamen ini memberi ruang ekspresi, kebanggaan, dan hiburan bagi warga. Antusiasmenya luar biasa," ujar Pak Atok.

Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran beberapa pemain dari Persebi Boyolali menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya untuk menambah kekuatan tim, tapi juga agar banyak penonton hadir dan prestise turnamen meningkat.

*"Ada unsur hiburan dan pembinaan juga. Dengan adanya pemain-pemain Persebi, daya tarik turnamen lokal seperti ini makin kuat. Ini bisa jadi sarana promosi sepak bola desa yang layak didukung,"* tambahnya.

Meski berjalan lancar, beberapa laga kualifikasi juga diwarnai ketegangan, terutama terkait keputusan wasit yang kerap mengeluarkan kartu kuning mendadak. Namun semangat fair play tetap dijaga oleh seluruh peserta hingga akhir.

"Turnamen Kepala Desa Karangmojo Cup" kini menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat. Pak Atok berharap ajang ini terus dikembangkan sebagai ruang tumbuhnya bakat muda serta wahana mempererat persaudaraan antarwarga. *"Kita tidak hanya bicara skor, tapi tentang semangat, sportivitas, dan semarak warga desa,"* pungkasnya. (nh/ta)

Read More

Menata Pembangunan Boyolali Menuju Indonesia Emas: Fraksi PKS Desak Penyempurnaan RPJMD

Boyolali, 30 Juni 2025 - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD. Ketua Fraksi PKS, Wahyono, S.Pi, menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan arah kebijakan strategis lima tahunan yang harus sejalan dengan visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045” serta berpijak pada nilai akhlak dan kepemimpinan kolaboratif.

Fraksi PKS menyoroti berbagai kelemahan substansial dalam dokumen tersebut, mulai dari ketidaksesuaian konsideran, lemahnya logika kebijakan, hingga kualitas data yang diragukan. Beberapa indikator seperti lonjakan ketersediaan pangan hingga ribuan persen, angka produksi perikanan yang melonjak drastis, serta data penyakit hewan yang tidak akurat menunjukkan lemahnya validasi. Selain itu, istilah hukum seperti “pemerintah daerah” juga belum dirumuskan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek pembangunan, Fraksi PKS menilai strategi pengentasan kemiskinan masih cenderung karitatif dan belum menyentuh akar masalah. Komposisi belanja daerah juga masih terlalu tinggi pada belanja pegawai, melebihi ambang batas 30% yang ditetapkan UU HKPD sampai dengan tahun 2027. Ketimpangan layanan publik antardaerah, stagnasi capaian pengelolaan sampah, serta minimnya inovasi daerah tercermin dari rendahnya skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fraksi juga menilai RPJMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan RPJPD sebagai peta jalan jangka panjang.

Sebagai penutup, Wahyono, S.Pi menyatakan Fraksi PKS siap mendukung penuh jika pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dokumen RPJMD secara menyeluruh, berdasarkan data yang sahih dan orientasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Fraksi berharap RPJMD ini menjadi kompas pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar formalitas birokrasi. Fraksi PKS akan terus hadir sebagai pengawal kritis dan konstruktif bagi pembangunan Boyolali yang berkeadilan dan berkelanjutan. (nh/ta)

Read More

Soroti Serapan Anggaran dan Kemiskinan, PKS Ajukan 8 Catatan Kritis untuk Pemkab

Boyolali, 24 Juni 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (24/6) di Ruang Paripurna S. Paryanto. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyampaikan sejumlah catatan penting sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, khususnya terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,25%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran ini dinilai bisa berdampak pada lambatnya pelaksanaan program prioritas.

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Boyolali membutuhkan harapan baru yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat kecil,” tegas Atok Suyoto.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat, dijalankan secara kolaboratif, dan menjangkau hingga ke desa serta keluarga miskin.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

1. Realisasi BTT untuk fogging yang belum optimal, dinilai perlu diperbaiki melalui SOP yang lebih responsif.
2. Validasi data makroekonomi dan input rekening keuangan diminta lebih cermat untuk menjaga keakuratan arah kebijakan.
3. Realisasi operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan yang masih rendah (49,71%) disarankan disusun ulang dengan pendekatan jangka panjang melalui masterplan.
4. Koordinasi antar-level pemerintahan diminta lebih proaktif dan tidak pasif menunggu arahan provinsi.
5. Pengelolaan piutang daerah diminta dilakukan secara solutif dan adil, sementara piutang kadaluarsa perlu segera dihapuskan.
6. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.435 orang diapresiasi, dan diharapkan terus diperkuat melalui pelatihan dan integrasi data ketenagakerjaan.
7. BUMD didorong lebih profesional dan berbasis kinerja agar tidak menjadi beban anggaran daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti fenomena maraknya investasi bodong dan jeratan pinjaman online, yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong hadirnya muatan lokal Literasi Keuangan dalam dunia pendidikan sebagai langkah jangka panjang membangun ketahanan ekonomi generasi muda.

Di akhir penyampaian, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap angka dalam laporan ini adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga integritas dokumen publik demi kebijakan yang lebih akurat dan berpihak kepada rakyat,” tutup Atok. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Soroti Kemiskinan Struktural dan Efektivitas Anggaran dalam Pandangan Umum LPJ APBD 2024

Boyolali – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian usia ke-178 Kabupaten Boyolali. Dalam semangat hari jadi ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dan evaluasi bersama dalam menyejahterakan masyarakat.

Kemiskinan Struktural Jadi Sorotan

Fraksi PKS menyoroti meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Boyolali pada tahun 2024, meskipun secara persentase angka kemiskinan tercatat 9,63%. Peningkatan indeks dari tahun sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah semakin memburuk.

"Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahaya yang menunjukkan jurang ketimpangan semakin menganga. Jika tidak ditangani serius, Boyolali berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural," tegas Wahyono.

Fraksi PKS mendesak Pemkab Boyolali untuk memberikan penjelasan tentang strategi dan langkah konkret dalam 100 hari kerja Bupati Boyolali guna menjawab tantangan ini.

Apresiasi Kinerja Pendapatan Daerah, Soroti Realisasi Belanja

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami penurunan dan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan penting diberikan, di antaranya:

Belanja Modal Pendidikan: untuk rehabilitasi sarpras sekolah sebesar Rp 50 juta tidak terealisasi.

Belanja Hibah Dinas Pendidikan: yang hanya terealisasi 1,4% dari Rp 7,7 miliar anggaran.

Program drainase: yang realisasinya rendah, bahkan 0% untuk penyusunan rencana strategis.

Realisasi pajak pasir dan kerikil: yang anjlok drastis menjadi hanya 32,17%.

Belanja Tidak Terduga (BTT): untuk fogging DBD yang masih minim dan tidak merata aksesnya ke masyarakat.

Kritik atas Pengelolaan Piutang dan Program Prioritas

Fraksi PKS juga mengkritisi masih tingginya angka piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp 89 miliar. Beberapa pos yang menjadi perhatian adalah piutang pasar, BLUD RSUD, dan piutang bagi hasil pajak yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlu adanya reformasi sistem penagihan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tegas dan akuntabel.

Sementara itu, program-program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan, hingga perdagangan juga menjadi sorotan karena rendahnya capaian realisasi anggaran.

"Kami meminta penjelasan atas hambatan-hambatan realisasi dan mendorong adanya perencanaan yang lebih akurat dan solutif untuk ke depan," ujar Wahyono.

Usulan dan Harapan PKS

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Boyolali untuk segera menindaklanjuti peraturan pelaksana dari Perda yang telah diundangkan, agar dapat memberikan manfaat hukum dan programatik yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa aspirasi masyarakat juga disampaikan, seperti kondisi jalan rusak di depan GOR Budi Langgeng, Sawahan, Ngemplak, yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari kecelakaan dan kerugian lebih lanjut.

Penutup

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan rakyat Boyolali. Dengan pendekatan kritis-konstruktif, Fraksi PKS berharap Boyolali dapat terus melangkah menuju daerah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Segala masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kami terhadap Boyolali. Perubahan memerlukan kemauan, sinergi, dan keberanian mengambil langkah nyata," tutup Wahyono. (nh/ta)

Read More