Soroti Serapan Anggaran dan Kemiskinan, PKS Ajukan 8 Catatan Kritis untuk Pemkab

Boyolali, 24 Juni 2025 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Boyolali menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (24/6) di Ruang Paripurna S. Paryanto. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyampaikan sejumlah catatan penting sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, khususnya terkait realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 94,25%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya serapan anggaran ini dinilai bisa berdampak pada lambatnya pelaksanaan program prioritas.

“Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Boyolali membutuhkan harapan baru yang benar-benar terasa di kehidupan masyarakat kecil,” tegas Atok Suyoto.

Fraksi PKS mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat, dijalankan secara kolaboratif, dan menjangkau hingga ke desa serta keluarga miskin.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya, antara lain:

1. Realisasi BTT untuk fogging yang belum optimal, dinilai perlu diperbaiki melalui SOP yang lebih responsif.
2. Validasi data makroekonomi dan input rekening keuangan diminta lebih cermat untuk menjaga keakuratan arah kebijakan.
3. Realisasi operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan yang masih rendah (49,71%) disarankan disusun ulang dengan pendekatan jangka panjang melalui masterplan.
4. Koordinasi antar-level pemerintahan diminta lebih proaktif dan tidak pasif menunggu arahan provinsi.
5. Pengelolaan piutang daerah diminta dilakukan secara solutif dan adil, sementara piutang kadaluarsa perlu segera dihapuskan.
6. Penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.435 orang diapresiasi, dan diharapkan terus diperkuat melalui pelatihan dan integrasi data ketenagakerjaan.
7. BUMD didorong lebih profesional dan berbasis kinerja agar tidak menjadi beban anggaran daerah.

Fraksi PKS juga menyoroti fenomena maraknya investasi bodong dan jeratan pinjaman online, yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong hadirnya muatan lokal Literasi Keuangan dalam dunia pendidikan sebagai langkah jangka panjang membangun ketahanan ekonomi generasi muda.

Di akhir penyampaian, Fraksi PKS secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap angka dalam laporan ini adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, mari kita jaga integritas dokumen publik demi kebijakan yang lebih akurat dan berpihak kepada rakyat,” tutup Atok. (nh/ta)

Read More

Fraksi PKS: Soroti Kemiskinan Struktural dan Efektivitas Anggaran dalam Pandangan Umum LPJ APBD 2024

Boyolali – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Wahyono, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian usia ke-178 Kabupaten Boyolali. Dalam semangat hari jadi ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dan evaluasi bersama dalam menyejahterakan masyarakat.

Kemiskinan Struktural Jadi Sorotan

Fraksi PKS menyoroti meningkatnya Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Boyolali pada tahun 2024, meskipun secara persentase angka kemiskinan tercatat 9,63%. Peningkatan indeks dari tahun sebelumnya menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi masyarakat bawah semakin memburuk.

"Ini bukan sekadar angka, tapi sinyal bahaya yang menunjukkan jurang ketimpangan semakin menganga. Jika tidak ditangani serius, Boyolali berisiko terjebak dalam kemiskinan struktural," tegas Wahyono.

Fraksi PKS mendesak Pemkab Boyolali untuk memberikan penjelasan tentang strategi dan langkah konkret dalam 100 hari kerja Bupati Boyolali guna menjawab tantangan ini.

Apresiasi Kinerja Pendapatan Daerah, Soroti Realisasi Belanja

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan signifikan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja daerah mengalami penurunan dan dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan penting diberikan, di antaranya:

Belanja Modal Pendidikan: untuk rehabilitasi sarpras sekolah sebesar Rp 50 juta tidak terealisasi.

Belanja Hibah Dinas Pendidikan: yang hanya terealisasi 1,4% dari Rp 7,7 miliar anggaran.

Program drainase: yang realisasinya rendah, bahkan 0% untuk penyusunan rencana strategis.

Realisasi pajak pasir dan kerikil: yang anjlok drastis menjadi hanya 32,17%.

Belanja Tidak Terduga (BTT): untuk fogging DBD yang masih minim dan tidak merata aksesnya ke masyarakat.

Kritik atas Pengelolaan Piutang dan Program Prioritas

Fraksi PKS juga mengkritisi masih tingginya angka piutang daerah yang mencapai lebih dari Rp 89 miliar. Beberapa pos yang menjadi perhatian adalah piutang pasar, BLUD RSUD, dan piutang bagi hasil pajak yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan perlu adanya reformasi sistem penagihan dan pengelolaan aset daerah secara lebih tegas dan akuntabel.

Sementara itu, program-program di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan, hingga perdagangan juga menjadi sorotan karena rendahnya capaian realisasi anggaran.

"Kami meminta penjelasan atas hambatan-hambatan realisasi dan mendorong adanya perencanaan yang lebih akurat dan solutif untuk ke depan," ujar Wahyono.

Usulan dan Harapan PKS

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Boyolali untuk segera menindaklanjuti peraturan pelaksana dari Perda yang telah diundangkan, agar dapat memberikan manfaat hukum dan programatik yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa aspirasi masyarakat juga disampaikan, seperti kondisi jalan rusak di depan GOR Budi Langgeng, Sawahan, Ngemplak, yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari kecelakaan dan kerugian lebih lanjut.

Penutup

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan rakyat Boyolali. Dengan pendekatan kritis-konstruktif, Fraksi PKS berharap Boyolali dapat terus melangkah menuju daerah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

"Segala masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kami terhadap Boyolali. Perubahan memerlukan kemauan, sinergi, dan keberanian mengambil langkah nyata," tutup Wahyono. (nh/ta)

Read More