Proses Seleksi Perangkat Desa Boyolali Amburadul, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Penyelenggara

Foto: Ilustrasi

BOYOLALI (10/11) - Proses seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali ditanggapi dengan ketidakpuasan oleh peserta seleksi. Ada beberapa hal janggal yang menyisakan pertanyaan atas kinerja panitia penyelenggara seleksi.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kamis (9/11/2017), pengumuman hasil seleksi di hampir semua wilayah Boyolali tidak sesuai jadwal, yaitu Rabu (8/11/2017). Tak sedikit peserta yang menanti di balai desa sejak Rabu siang, sore, hingga malam hari. Bahkan, di antara mereka ada yang menanti hingga Kamis (9/11/2017) dini hari.

Selain pengumuman hasil ujian yang molor, ditemukan juga kejanggalan lain seperti munculnya nilai kosong, adanya peserta yang tidak mengikuti ujian tapi nilainya tetap keluar, guru agama yang memperoleh nilai rendah untuk ujian agama, dan sarjana cumlaude yang tidak lolos ujian.

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali Ali Hufroni menyampaikan bahwa proses seleksi ini adalah untuk mencari SDM Perdes yang berkualitas, “Seleksi Perdes ini adalah kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk mengabdi kepada Negara dan rakyat. Ini juga sesuai dengan tujuan diadakannya seleksi, yaitu untuk memperoleh SDM Perdes yang berkualitas.”

Menanggapi kejanggalan proses seleksi yang terjadi, Ali kemudian mempertanyakan kinerja penyelenggara seleksi, “Seharusnya kejanggalan-kejanggalan ini diminimalisir. Kalau seperti ini, banyak keluhan dari masyarakat, kinerja penyelenggara seleksi perlu dipertanyakan.” [AC]

Read More

Hasil Seleksi Tertulis Perangkat Desa Boyolali Tidak Wajar, Ketua Fraksi PKS: Ini Perlu Diklarifikasi

Ketua FPKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, ST.

BOYOLALI (10/11) - Proses seleksi Perangkat Desa (Perdes) Boyolali menyita perhatian banyak pihak. Setelah hasil ujian tertulis diumumkan oleh panitia, ternyata banyak peserta seleksi yang tidak puas. Nilai hasil ujian yang diumumkan dianggap tidak wajar dan mengada-ada.

Sebagaimana informasi yang dihimpun oleh Solopos.com, Kamis (9/11/2017), kasus di Desa Mlese, Juwangi, misalnya, salah satu peserta yang tidak mengikuti ujian Matematika dan Pemerintahan Desa, ternyata nilainya tetap keluar dan bahkan mengalahkan peserta seleksi lain.

Selain itu ditemukan pula kasus perolehan nilai ujian yang tidak wajar. Sebagaimana pengaduan warga yang diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, “Sudah ada beberapa pengaduan yang masuk terkait seleksi Perdes ini. Ada yang melaporkan nilai ujian yang keluar agak aneh. Misalnya, ada guru agama yang nilai ujian agamanya cuma 16. Ada juga lulusan IAIN yang jago bahasa Arab, nilai agamanya hanya 28. Ini perlu diklarifikasi.”

Seleksi Perdes Boyolali tahun ini bertujuan untuk mengisi 687 posisi perangkat desa di seluruh Kabupaten Boyolali. Tercatat, kurang lebih ada 2.344 orang yang mengikuti seleksi Perdes Boyolali. Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit.

“Hajatan besar ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Kita akan berusaha kawal”, tegas Ali. [AC]

Read More

Resmi, PKS Boyolali Daftarkan Diri Sebagai Peserta Pemilu 2019

Ketua DPD PKS Boyolali bersalaman dengan Ketua KPUD Boyolali setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap

Boyolali (16/10) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali hari ini Senin (16/10) resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 ke KPUD Kabupaten Boyolali. Berangkat dari Kantor DPD PKS Boyolali, rombongan yang terdiri dari Pengurus Harian DPD berangkat menuju ke kantor KPUD Boyolali sekitar pkl. 10.00 WIB. Rombongan yang berjumlah 8 orang berangkat dengan menggunakan dua kendaraan.

Begitu tiba di kantor KPUD Boyolali, rombongan diterima langsung oleh Ketua KPUD Boyolali, Siswadi Saptoharjono beserta dengan jajarannya. Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad selaku pimpinan rombongan kemudian menyampaikan maksud kedatangan kepada Ketua KPU.

“Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan hangat komisioner KPU kepada kami. Yang kedua, berkaitan dengan pendaftaran parpol, kami serahkan berkas-berkas administratif dari PKS ini kepada Pihak KPU agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.” Ucap Nur Achmad seraya menyerahkan berkas pendaftaran kepada Komisioner KPU. Lebih lanjut, Nur Achmad menjelaskan bahwa jumlah dukungan dari kader dan simpatisan telah melebihi jumlah minimal yang dibutuhkan untuk pendaftaran. "Kami berhasil mengumpulkan 1.399 fotokopi KTP sebagai bukti dukungan dari masyarakat. Jumlah tersebut telah melebihi jumlah minimal yang dibutuhkan." Jelasnya.

Setelah melalui pengecekan administratif, berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan mendapatkan tanda terima dari KPUD.

"Alhamdulillah berkas pendaftaran dari kami dinyatakan lengkap. Ini membuktikan kalau kami serius dan optimis menyongsong pemilu 2019. Kursi tetap kami targetkan sesuai amanah Musda yaitu meraih 7 kursi DPRD Kabupaten Boyolali." Pungkas Nur Achmad.

Read More

Penuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu, PKS Boyolali Kumpulkan Dukungan Ribuan Fotokopi KTP

Kesibukan sekretariat DPD PKS Boyolali dalam menyiapkan berkas pendaftaran parpol

Boyolali (16/10) - Untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh parpol baik yang lama maupun baru untuk mendaftarkan dirinya ke KPU. KPU menetapkan masa pendaftaran parpol mulai tanggal 3 - 16 Oktober 2017 dengan syarat minimal dukungan adalah 1/1000 dari jumlah penduduk kabupaten terkait. Terkait aturan tersebut, PKS Boyolali bergerak cepat dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berasal dari kader maupun simpatisan sebagai tanda dukungan. Pegumpulan fotokopi KTP difokuskan di Sekretariat DPD PKS Boyolali.

Pengumpulan fotokopi KTP dengan melibatkan pengurus DPC PKS di 19 kecamatan yang ada di Boyolali. Dalam waktu singkat, fotokopi KTP sebagai syarat dukungan dapat terpenuhi, bahkan melebihi batas minimal yang dibutuhkan. "Alhamdulillah telah terkumpul sebanyak 1.399 fotokopi KTP. Artinya sudah melebihi batas minimum yang dibutuhkan." Ujar Sekretaris Umum DPD PKS Boyolali, Muslimin. 

Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan selain mengumpulkan fotokopi KTP sesuai batas minimal, kader dan simpatisan juga dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) berdasarkan fotokopi KTP yang terkumpul. Data yang telah terkumpul selanjutnya didaftarkan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU. Setelah direkapitulasi lalu KTA dicetak dan dilampiri fotokopi KTP dan ditata sesuai urutan lampiran 2 Model-F2 Parpol dari Sipol. Jika sudah lengkap semua, maka berkas siap didaftarkan ke KPU setempat.

Read More

Cara Kader PKS Cintai NKRI: Makan dari Hasil Bumi Pertiwi, Bikin Koreografi 1000 Bendera Merah Putih

KEBUMEN – Selama tiga hari, sebanyak 1468 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) digembleng survival di kawasan Pantai Laguna Desa Lemburpurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen sejak Jumat (6/10/2017) hingga Ahad (8/10/2017) dalam agenda Kemah Bakti Nusantara (Kembara) Menengah I Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah.

Ketua Panitia Kembara Amir Darmanto mengatakan bahwa yang cukup unik adalah ribuan kader tersebut membuat koreografi 1000 bendera merah putih di sepanjang Pantai Laguna.

“Mereka diajak untuk melakukan mozaik PKS cinta NKRI dan pembentangan bendera 1,5 km Merah Putih di sepanjang pantai Laguna, 1000 bendera dibentuk dari mozaik manusia bertuliskan PKS Love NKRI dikelilingi border yang mengelilingi tulisan itu, tiga lapis berbaris manusia, salah satunya Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi, ”katanya dalam keterangannya, Minggu (8/10/2017).

Tak hanya itu, Amir mengatakan bahwa di tengah gerimis dan guyuran musim hujan, 1468 peserta Kembara tersebut diwajibkan untuk melakukan survival selama proses Kembara.

“Mereka tidak diberikan makan dari panitia selama Kembara, hanya dibekali peralatan survival, seperti alat pancing dan lain sebagainya untuk mencari makan dari hasil bumi, namun di akhir acara mereka kami hadiahi juga dengan singkong rebus dan beragam hasil bumi lainnya,”ujarnya.

Amir menuturkan bahwa dirinya bersama panitia yang dikelola Korps Satuan Tugas Keadilan (KORSAD) senja melatih mental dan fisik para kader tersebut untuk melatih kesiap siagaan, terutama dalam penanganan bencana yang sering terjadi di Jateng.

Senada dengan Amir, Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi menuturkan bahwa agenda Kembara ini diharapkan menjadi momentum pelatihan relawan kemanusiaan kader PKS, terutama saat terjadi bencana alam.

“Acara ini adalah untuk para relawan kemanusiaan yang biasa diterjunkan saat bencana, kita ingin terdepan membantu TNI dan pemerintah dalam relawan kemanusiaan seperti bencana,”katanya.

Dalam kegiatan Kembara yang dihadiri 1468 kader PKS Jateng tersebut, turut hadir juga Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari, Ketua DPW PKS Jateng KH Kamal Fauzi dan sejumlah tokoh PKS di Jateng.

Read More